Berita Pemerintahan

Business Riau

☆☆NEWS RIAU

☆☆☆Nasional

☆Kota Dumai

☆☆Pekanbaru

Negara Brasil ternyata rutin melakukan pembelian tepung kelapa asal Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) hingga akhir tahun 2016.

"Tepung kelapa yang diekspor ke Brasil pada akhir tahun 2016 sebanyak 26 ton dan mampu menghasilkan devisa bagi negara sebesar USD 45.760," kata Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulut, Darwin Muksin seperti ditulis Antara Manado, Kamis (29/12).

Darwin mengatakan, Brasil merupakan salah satu negara tujuan utama tepung kelapa asal Sulut sehingga harus dijaga agar pasar tetap berlanjut. "Saya harap pengekspor selalu memperhatikan kualitas produk sehingga permintaan dari Brasil akan tetap tinggi," jelasnya.

Tepung kelapa makin diminati karena kualitasnya memenuhi standar dan harapan konsumen di negara tujuan tersebut.

"Produk tepung ini banyak dibutuhkan sebagai bahan baku membuat roti dan makanan lainnya, dan juga banyak digunakan untuk campuran dalam industri makanan kecil seperti permen atau gula-gula, kue, puding dan lain-lain," ujarnya.

Tujuan produk tepung kelapa Sulut bukan hanya negara-negara di Asia tapi juga di Eropa, Amerika dan Afrika.

Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut, T Hasudungan Siregar mengatakan tepung kelapa banyak permintaannya karena dijadikan bahan baku membuat roti dan makanan lainnya.

Produksi tepung kelapa paling banyak di Kota Manado kemudian di Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa Selatan dan Kota Bitung.

 

(sumber:merdeka.com)
Mungkin sudah banyak di antara kita yang menge- tahui tentang perlunya kompetensi ABK dalam hal  ETO  (Electro  –Technical    Officer) dan  ETR (Electro –Technical    Rating). Tentang Eto dan ETR ini, kabar yang beredar sekarang ini para pelaut kita di luar negeri banyak yang mengeluh dan galau dengan peker- jaannya, khususnya yang bertugas menangani kelistrikan kapal.

Melaui tulisan ini saya sedikit berbagi atas pemahaman sesuai dengan konvensi internasional Manila amande- men 2010 tentang Standards   of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers, 1978 (STCW-2010) terkait dengan pekerjaan kelistrikan tersebut akan diber- lakukan memang mulai tanggal 1 Januari 2017.

Komunitas masyarakat pelayaran di Indonesia perlu di- ingatkan bahwa mulai tanggal 1 Januari 2017 yang ting- gal beberapa hari lagi, bagi Anak Buah Kapal (ABK) yang masih belum memiliki sertifikat sebagai petugas kelistri- kan di kapal atau electrician atau electrical rating lainnya yang menjalankan tugas kelistrikan kapal, oleh konvensi tersebut dinyatakan harus memiliki sertifikat “COC-ETO” (Certificate of Competency as Electro –Technical Officer) sesuai dengan Regulation III/6, STCW-2010 atau “COP- ETR” (Certificate of Proficiency as Electro-Technical Rat- ing ) sesuai dengan Regulation III/7, STCW-2010.

Akankah ini menjadi momok atau menjadi kesempatan dunia usaha di Indonesia? Bagaimana dengan pelayaran di dalam negeri? Mudah-mudahan pemerintah Indone- sia bijak menanggapi hal ini.

Meski demikian, masih ada ketentuan transisi dari pem- berlakuan STCW-2010 yang memungkinkan pemerintah kita (Kementerian Perhubungan) untuk dapat mengakui kualifikasi dan pengalaman terakhir dari ABK listrik yang telah bertugas di kapal selama tidak kurang dari 1 tahun dalam 5 tahun sebelumnya sehinggga dianggap me- menuhi syarat ‘ETO COC’ atau ‘ETR COP’ tersebut. Jika memenuhi persyaratan pengalaman itu, pemerintah memberikan evidential statement.

Langkah memberikan  evidential statement ini juga yang sedang dilakukan  negara-negara  tetangga kita baik di Filipina, Singapura, Malaysia.   Selanjutnya ABK listrik yang sudah memperoleh evidential statement akan di- beri kesempatan untuk mendapatkan pelatihan tambah- an agar sesuai dengan standar kompetensi yang ditentu- kan dalam STCW Code Section A-III/6 for ETO; dan STCW Code Section A-III/7 for ETR.

Terkait dengan hal tersebut, selayaknya para pemilik kapal dan operator menyampaikan kepada ABK atau petugas listriknya   untuk segera mempersiapkan diri mengikuti pelatihan untuk memastikan bahwa petugas kelistrikan kapal   mendapatkan sertifikat sesuai STCW- 2010 dari pemerintah. Mudah-mudah Kementerian Per hubungan mamfasilitasinya sebelum tanggal 1 Januari 2017.

Adapun dokumen yang diperlukan sesuai konvensi tersebut sebagai berikut:

ABK kandidat memenuhi persyaratan:

  1. Ijazah atau diploma elektro atau memegang kualifikasi setara atau lebih tinggi;

  2. Sehat, sesuai standar medis pelaut;

  3. Sebagai petugas listrik kapal selama tidak kurang dari 1 tahun dalam 5 tahun terakhir;

  4. Mengikuti program listrik,  rekayasa  elektronik  dan kontrolnya sebagai berikut: 1. High voltage installation at management level; 2. Electric machinery drives and electronic control; 3. Maintenance of Electrical/Elec- tronic systems in a flammable area;

  5. Mengikuti pengelolaan  sumber daya ruang   mesin kapal;

  6. Mengikuti kursus tambahan STCW sebagai berikut:


1. Proficiency   in   Survival   Craft   and   Rescue   boats (PSCRB),

2. Advanced fire -fighting ,

3. Proficiency in Medical First Aid,

4. Revalidation Course on Emergen- cy, Occupational Safety and Survival, dan 5. Seafarers with  designated  security  dutie.***

 
Penandatanganan Perpanjangan Kerjasama Pemkot Bontang & Pelindo IV: Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Jasa Kepelabuhanan antara Pemerintah Kota Bontang dengan PT Pelindo IV (Persero) di Lantai 7 Gedung Kantor Pusat Pelindo IV Makassar, Rabu malam (21/12/2016). (Foto: Humas PIV)

partisipasi pTp dalam “4th ikT membangun negeri”

T. Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) berpartisipasi pada acara '4th IKT Membangun Negeri' yang dise- lenggarakan oleh PT. Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) dalam rangka memperingati HUT IKT yang ke 4 (19/12/16).

Acara tersebut diselenggarakan di lantai 2 Hotel Holi- day Inn Kemayoran, Jakarta mulai pukul 8 pagi hingga jam 9 malam waktu setempat. dikesempatan tersebut PTP ikut mendirikan booth expo berukuran 2x2 meter yang diisi dengan brosur dan penayangan video company profile perusahaan, peta area kerja, fasilitas serta layanan yang diberikan perusahaan, brosur tentang tarif layanan, buku direk- tori pelabuhan, serta merchendise bagi pengunjung booth sebagai ajang promosi.

T. Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) berpartisipasi pada acara '4th IKT Membangun Negeri' yang dise- lenggarakan oleh PT. Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) dalam rangka memperingati HUT IKT yang ke 4 (19/12/16). Kiki M. Hikmat selaku Corporate Secretary dan Hubun- gan Eksternal PTP menyampaikan, "Partisipasi perusa- haan penting dalam rangka menjaga dan meningkat- kan hubungan baik dengan IKT sebagai sesama anak usaha IPC group, sekaligus mengenalkan perusahaan kepada publik lebih luas lagi melalui acara ini".***

 
Setelah menjabat Pelaksana Tugas sekitar dua bulan, Faik Fahmi resmi menjadi Direktur utama PT ASDP Indonesia Ferry (Per- sero). Hal ini mengacu pada SK 268/ MBU/12/2016 Keputusan Menteri Negara BUMN selaku RUPS tentang Pengalihan Anggota Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

“Alhamdullilah, ini amanah untuk saya, semoga bisa membawa peru- sahaan ini lebih baik ke depannya. Tentu saya tidak bisa bekerja sendiri, tetapi dengan bantuan seluruh rekan direksi dan karyawan kita bersama sama membangun perusahaan ini”, tutur Faik, Kamis (22/12).

Faik melihat peluang luar biasa yang akan dihadapi ASDP ke depannya, terkait karakteristik Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Adanya komitmen Pemerintah dalam mendorong konektivitas (connectivity) antar pulau, serta mendukung penyebaran logistik nasional supaya lebih mudah dan murah.

“Masa depan angkutan itu ada di laut. Hal ini karena karakteristik negara kita adalah kepulauan. Jadi, peran ASDP akan sangat strategis ke depannya,” ujar Faik. Untuk rencana strategis ke depan, Faik mengatakan akan ada penambahan 8 kapal di 2017, guna mening- katkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya penambahan kapal tersebut dirinya memprediksi akan ada kenaikan pendapatan di tahun 2017. Tahun ini perseroan membidik target pendapatan Rp 2,6 triliun dengan target laba bersih sekitar Rp 250 miliar.

“Dari sisi pendapatan saja kita targetkan 2017 paling tidak naik 11 persen dari tahun ini,” tuturnya. Ia meyakini, dengan adanya penambahan tersebut, PT ASDP bisa melayani lebih banyak lagi jalur penyeberan Fokus Angkutan Natal Saat ini, PT ASDP tengah mempersiapkan layanan penyeberangan angkutan Natal dan Tahun Baru 2017. Diperkirakan, dari 10 lint- asan penyeberangan terpadat yang dipantau secara nasional, sekitar 3,31 juta orang akan menyeberang atau naik 4,5 persen diband- ingkan realisasi periode sama tahun lalu sebesar 3,17 juta orang.

“Untuk di lintasan tersibuk Merak-Bakauhe- ni, telah dilakukan berbagai persiapan untuk menganti- sipasi terjadinya antrian kendaraan. Prinsipnya, layanan angkutan selama periode Natal dan Tahun Baru harus lancar, aman, nyaman dan selamat,” tuturnya. Ia berharap, pengguna jasa dapat menikmati layanan penyeberangan yang menyenangkan selama perjalanan. Di seluruh cabang PT ASDP telah dilakukan persiapan terkait armada, dermaga dan pelayanan loket tiket di setiap pelabuhan mengingat volume pengguna jasa berpotensi mengalami peningkatan.

Fasilitas pendukung juga disiapkan agar memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa, mulai dari toilet, mushola, ruang menyusui, fasilitas angkutan lanjutan di pelabuhan, hingga rambu-rambu penunjuk di dalam pelabuhan. Bagi penumpang yang akan menyeberang ke Bakauheni dengan kendaraan kecil (golongan IV penumpang), dapat memanfaatkan layanan penjualan “portable e-ticketing” yang tersedia di Rest Area KM43 Tol Tangerang-Merak.

“Dengan beli tiket disini, pengguna jasa mendapat akses jalur khusus menuju ke kapal. Tidak perlu antre lagi,” ujarnya.***
Proyek pembangunan Terminal Gili Mas Pelabuhan Lembar di Lombok, Nusa Tenggara Barat, mulai dikerjakan oleh PT Pelindo III (Persero). Proyek itu, disebut-sebut sebagai kawasan marina terbesar di wilayah timur Indonesia.

Direktur Utama Pelindo III, Orias Petrus Moedak men- gatakan, setelah proses groundbreaking maka proses pembangunan dimulai. Dia menjelaskan, proyek seluas lebih dari 17 hektar tersebut bakal dikerjakan dalam dua tahap, yakni tahap A dan B. “Pembangunan terminal Gili Mas akan dilakukan dalam dua tahap, tahap A kami targetkan selesai pada 2019 dan tahap B ditargetkan selesai pada 2021,” ungkap Orias di proyek Terminal Gili Mas, NTB, Kamis (22/12/2016).

Untuk tahap A pembangunan terminal Gili Mas akan memiliki luas 11 hektar dengan panjang dermaga 200 meter. Sedangkan untuk tahap B dengan total area sel- uas 17 hektar dengan panjang dermaga 400 meter. Pada terminal Gili Mas juga akan dibuat terminal penumpang dengan luas 2.600 m2 dengan kapasitas 1.500 orang. “Kita akan mulai mengejakan reklamasi tahap pertama 1A, selama satu tahun. Lalu ada reklamasi tahap kedua 1B bakal dimulai pertengahan tahun depan,” terang Orias.

“Kemudian kita kerjakan pembangunan dermaga, itu tahap 2B. Lalu lanjut bikin fasilitas terminal untuk penumpang dan marina. Dan terakhir untuk lapangan penumpukan,” lanjut dia. Proyek yang memakan biaya sebesar Rp 1,3 triliun itu, juga diharapkan dapat menambah jumlah kontainer di lapangan penumpukan yang saat ini akan menampung hingga 200ribu unit. Diharapkan juga, pembangunan ini dapat meningkatkan jumlah wisatawan di kawasan tersebut, khususnya Lom- bok, karena di terminal itu bisa parkir kapal pesiar.

Selain itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. “Jadi Terminal Gili Mas ini juga akan mendukung per- tumbuhan pariwisata dan ekonomi. Karena kegiatan ekonomi berada di pelabuhan,” tuturnya
Terminal Petikemas Surabaya (TPS) menghibahkan 2 unit reefer container dengan ukuran masing-masing 20 kaki bagi nelayan di Pantai Prigi, Desa Tasikmadu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Presiden Direktur TPS Dothy menjelaskan hibah tersebut adalah salah satu upaya untuk meningkatkan hasil produksi nelayan Pantai Prigi dan menjaga hasil tangkapan tetap segar sehingga memiliki harga jual yang kompetitif di pasar. “Apalagi, secara demografi ribuan warga Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek mayoritas adalah nelayan tradisional dan selama ini pengawet ikan yang digunakan adalah pendingin es yang seringkali di bawah kapasitas produksi perikanan. Sebab, saat musim baik, dalam sehari para nelayan bisa menangkap 100 hingga 200 ton ikan layur, tuna, dan tongkol,” paparnya dalam siaran pers, Kamis (22/12/2016).

Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak dalam sambutannya berpendapat hibah itu adalah salah satu bentuk sinergi dunia akademisi, usaha, dan pemerintah. “Kalau bisa sinergi seperti ini, niscaya para nelayan bisa memiliki kehidupan yang lebih layak. Semoga tidak hanya sampai di sini. Ke depan kami bisa bersinergi lagi demi memajukan kehidupan masyarakat yang membutuhkan pada umumnya,” tutur Emil. Tidak sekadar hibah, dari penggunaan containertersebut diharapkan masyarakat yang jauh dari kawasan industri bisa mengetahui fungsi dan kegunaan kontainer tidak hanya untuk mengirim barang, tapi untuk membawa barang-barang beku layaknya pendingin raksasa.

Adapun, kapasitas kontainer tersebut masing-masing 27,5 ton/meter kubik dengan titik beku -15 derajat celcius. Spesifikasi itu cukup untuk tempat pengawetan sementaran hasil nelayan yang belum terserap di pabrik pengolahan ikan sehingga harga bisa lebih stabil.***
Perusahaan pelayaran plat merah PT Pelni meraih penghargaan Transportation Safety Award (TSA) dari Kementerian Perhubungan, Rabu (21/1/2016).

Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada ‎para penerima penghargaan. Pelni termasuk dari empat penyelenggara pelayanan jasa transportasi terbaik lainnya, dengan nilai 86,94. Perusahaan lainnya yang menerima PT Garuda Indonesia, Perum DAMRI, PT Dharma Lautan utama. Manajer Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga Pelni Akhmad Sujadi mengungkapkan, pihaknya sangat bersyukur bahwa perbaikan internal membuahkan hasil optimal dan memeroleh penghargaan Kemhub.

“Faktor keselamatan memang menjadi fokus utama kami sebagai BUMN Transportasi laut.‎ Kami akan terus berusaha mewujudkan keselamatan dan meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa,” jelas Sujadi kepada BeritaTrans.com, Kamis (22/12/2016). Sebagai tanda keseriusan manajemen, menurut Sujadi, Pelni telah memasukkan faktor keselamatan dalam empat nilai perusahaan yaitu, integritas, layanan berkualitas, dan pembelajaran berkesinambungan dan kepedulian (menjaga keselamatan, keamanan dan kesehatan lingkungan).‎ (omy)***
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendeklarasikan anti pungli bersama pejabat eselon I dan II serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Jabotabek di Ruang Mataram, Kantor Pusat Kementerian Perhubungan. Deklarasi ini ditandai oleh pembacaan dan penandatangan deklarasi oleh Menteri Perhubungan dan para pejabat Eselon I, yang dilanjutkan dengan pejabat eselon II di unit kerja masing-masing.

Dalam siaran pers Kementerian Perhubungan yang diterima, Selasa (22/12/2016), selain penandatangan deklarasi anti pungli, Menhub Budi Karya Sumadi juga meluncurkan pedoman penyelenggaraan pendidikan in- tegritas pada lembaga pendidikan dan pelatihan di ling- kungan Kementerian Perhubungan.

Selanjutnya acara diisi dengan Focus Group Discus- sion (FGD) dengan tema “Tanpa Pungutan Liar, Kita Wu- judkan Kementerian  Perhubungan Bebas Dari Korupsi Menuju Pelayanan Prima Jasa Transportasi”.

FGD menghadirkan narasumber dari Bareskrim Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, Ketua Saber Pungli, dan Presiden Association of Certi- fied Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Charter.

“Deklarasi anti pungli ini merupakan langkah awal dan upaya Kemenhub untuk memberantas praktek pungli dalam pelayanan jasa transportasi,” kata Budi Karya dalam sambutannya.

Deklarasi ini akan terus ditindaklanjuti oleh pejabat eselon III dan IV di unit kerja masing-masing. Komitmen ini diharapkan menjadi teladan bagi staf/pegawai di unit kerja  masing-masing,  sehingga  kedepannya  tidak  ada lagi praktek pungli di Kemenhub.

Sasaran dilaksanakannya Deklarasi Anti Pungli antara lain adalah agar semua Pejabat Tinggi Madya dan Prata- ma mempunyai komitmen bersama untuk tidak melaku- kan pungutan liar dalam setiap pelayanan jasa per- hubungan, bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pencegahan pungli terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemenhub, serta berupaya untuk menin- gkatkan pengawasan integritas, dan perbaikan sistem di lingkungan kerjanya.

Sebagaimana  diketahui,  sebagai tindak lanjut atas Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  87  Ta- hun 2016, Kemenhub telah membentuk Satgas Operasi Pemberantasan Pungli di lingkungan Kemenhub melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 265 tahun

2016 yang ditetapkan pada 14 Oktober 2016.

Satgas Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) di Ke- menhub ini bertugas membantu Menhub untuk melaku- kan pengawasan dalam pemberantasan pungli di Kemen- hub.

Pembentukan Satgas OPP Kemenhub ini merupakan komitmen Kemenhub untuk melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik guna mewujudkan good governance, independen dan netralitas, dengan melibatkan lembaga dari luar yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Indonesia Corruption Watch (ICW).

Adapun ruang lingkup Satgas OPP meliputi pelayanan perijinan angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan perkeretaapian. Sedangkan lingkup non perijinan berfokus pada penerimaan pegawai di lingkun- gan Kemenhub dan penerimaan calon taruna baru.

Dalam tugasnya, Satgas OPP menjalankan prosedur berupa pendalaman dan pencarian bukti melalui kunjun- gan langsung ke unit kerja terkait ataupun melalui operasi senyap (penyamaran) untuk memastikan benar atau tida- knya terjadi penyimpangan.

Jika ditemukan adanya penyimpangan/pelanggaran pada personil pemberi layanan, maka akan diberikan hu- kuman administratif seperti penurunan pangkat/jabatan, pemindahaan  tugas,  dan  pemecatan.  Apabila  ditemu- kan indikasi  yang kuat adanya pungli, penuntasan peny- elewengan diserahkan ke aparat penegak hukum.

Langkah kongkret Tim Satgas OPP Kemenhub adalah mempermudah penerbitan Sertifikat Kecakapan Pelaut. Semula Sertifikat Kecakapan Pelaut dilaksanakan secara terpusat di Ditjen Perhubungan Laut.

Tim Satgas OPP menata ulang mekanisme penerbitan Sertifikat Kecakapan Pelaut yang mudah bagi para pelaut yang tersebar dengan mendelegasikan penerbitan kepa- da sekolah keahlian cyang ditunjuk oleh Pemerintah atau Kantor Kesyahbandaran Utama serta Kantor Kesyahban- daran dan Otoritas Pelabuhan.

Mekanisme dan tata cara pendelegasian penerbitan sertifikat kecakapan pelaut tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 140 Tahun 2016.

Sejak dibentuk hingga saat ini, Satgas OPP telah me- nerima pengaduan dugaan praktek pungli berjumlah 88 pengaduan. Melalui contact centre kemenhub151 terdiri dari 22 email, 38 call, dan 19 mention. Sedangkan untuk aplikasi simadu terdapat 6 pengaduan dan YLKI sebanyak

3 pengaduan.***
# “Dengan begitu, jangan ada persepsi seolah-olah Cina melulu, enggak juga

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan  telah bertemu dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Hiroshige Seko. Pertemuan ini membahas proyek yang rencananya akan dikerjakan Jepang di Indonesia, yakni Pelabuhan Patimban dan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya.

Luhut mengatakan Jepang sudah menyatakan bersedia untuk menggarap dan mendanai pembangunan proyek Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Nilai investa- sinya mencapai US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 22 triliun, yang seluruhnya dibiayai Jepang.

Pemerintah memilih Jepang menggarap proyek Pelabu- han Patimban, untuk memberikan kesempatan kepada Negeri Sakura menggarap proyek infrastruktur di Indo- nesia. “Dengan begitu, jangan ada persepsi seolah-olah Cina mululu, enggak juga,” kata Luhut usai bertemu Menteri Jepang di kantornya, beberapa waktu lalu.

Selama ini banyak anggapan bahwa pemerintah lebih condong menyerahkan proyek-proyek infrastruktur ke Cina. Salah satunya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Band- ung, yang tiba-tiba diberikan ke Cina, Padahal Jepang melakukan studi kelayakan jauh hari sebelumnya.

Menurut Luhut, anggapan tersebut muncul karena saat itu pemerintah lebih banyak melakukan pembicaraan mengenai investasi dengan Cina. Sekarang pembicara- annya ke Jepang. Dia juga mengatakan investasi Jepang ke Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan Cina.

Selain membangun dan mendanai proyek ini, pemerintah juga mempersilakan Jepang mengoperasikan pelabuhan tersebut. Alasannya, agar Jepang bisa mentransfer ilmu dan keahliannya dalam pengelolaan pelabuhan. Pekerja Indonesia pun nantinya bisa mengadopsi ilmu tersebut.

Meski demikian, Luhut memastikan bahwa pengopera- sian Pelabuhan Patimban tidak hanya untuk mendukung industri Jepang. Semua pihak bisa menggunakan pelabu- han yang rencananya akan bisa menampung kapasitas 30 juta unit kontainer setara 20 kaki (TEUs).

Saat ini pengerjaan proyek Patimban masih menunggu beberapa izin yang belum selesai. Salah satunya analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) yang masih menjadi peng- hambat pencairan dana proyek ini dari Jepang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappe- nas) Bambang Brodjonegoro mengaku pemerintah akan segera menyelesaikan seluruh permasalahan proyek ini.

Dia memastikan proyek Pelabuhan Patimban akan berja- lan, karena sudah masuk dalam perencanaan Bappenas dan pendanaannya juga sudah jelas.

“Jadi akan menggunakan skema pinjaman dari JICA (Japan International Cooperation Agency),” ujar Bambang yang juga hadir dalam pertemuan dengan perwakilan Jepang

di Kantor Luhut.***
# Berdasarkan cetak biru Sistem Logisti k Nasional (Sislognas), hub internasional sudah
ditetapkan di Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung

Pe n g u s a h a di industri logistik mempertanyakan kebijakan BUMN ke p e l a b u h a n a n terkait dengan penetapan konsolidasi kargo ekspor untuk alih muat (transshipment) di Pelabuhan Tanjung Priok. Sebelumnya, PT Pelabuhan Indonesia I-IV membuat kesepakatan untuk menetapkan dua pelabuhan, Pelabuhan Tanjung Priok, untuk menjadi superhub yang fokus menjalankan transshipment atau alih muat ke kapal besar tujuan ekspor. Yukki N. Hanafi , Ketua Aso iasi Logisti k dan Forwarder Indonesia (ALFI) yang juga menjabat sebagai Chairman Asean Federati on of Forwarders Associati on (AFFA), mempertanyakan kejelasan konsep superhub yang akan diterapkan BUMN pelabuhan. Hal ini, ujarnya, karena ti dak ada konsep pelabuhan demikian dalam tata kepelabuhanan nasional ataupun internasional sekalipun.
Berdasarkan cetak biru Sistem Logisti k Nasional (Sislognas), hub internasional sudah ditetapkan di Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung. Jika dari pemerintah mendukung hal ini, tentu harus ada revisi dari cetak biru tersebut. "Berkaitan double handling, saya ti dak bisa membayangkan kalau [kargo ekspor] dari Sumatra harus ke Jakarta dulu atau Makassar ke Surabaya atau ke Jakarta.

Saya melihat ada potensi kenaikan biaya logisti k di situ," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/12/2016). Dia memahami keinginan mendatangkan kapal besar ke Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka persaingan dengan Singapura dan Malaysia. Namun, operator pelabuhan dan pemerintah harus mengalkulasikan kapasitas volume kapal besar yang dibutuhkan untuk masuk ke Indonesia. "Ini ti dak ada jaminan. Semua kapal besar itu sudah ada hubungan dengan [pelabuhan] Singapura dan Malaysia," tegasnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah dan BUMN harus melihat adanya kargo dengan kebutuhan khusus yang harus cepat dikirim, seperti  produk sayur, buah dan ikan segar. Kargo jenis tersebut ti dak mungkin mengunakan sistem pooling di satu
pelabuhan karena akan memperlama waktu pengiriman.

Kebijakan ini, akhirnya memati kan direct call ke pelabuhan lain karena menganggu muatan di daerah. "Tidak akan ada [direct call] yang masuk [ke daerah]," ujarnya. Dia membenarkan ada kemungkinan pengalihan pajak ekspor daerah dari pengapalan internasional ke Ibu kota, lokasi Pelabuhan Tanjung Priok. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Elvyn G. Masassya mengatakan superhub ini nanti nya tidak akan menutup kesempatan pelabuhan di bawah BUMN lain untuk melakukan direct call atau pengapalan langsung. "Direct call atau direct export tetap tercatat di situ.

Pemerintah daerah akan mendapat pendapatan dari ekspornya," paparnya setelah Rakor Pelindo I-IV di Makassar, Senin (20/12). Dia mencontohkan kargo ekspor dikumpulkan di Tanjung Priok dan dimuat ke dalam kapal besar sehingga tidak perlu melakukan transshipment di Singapura. Konsep superhub ini, lanjutnya, segera diterapkan pada tahun depan.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku senang adanya sinergi antara Pelindo I-IV terkait konsep superhub ini. "Saya senang karena koordinasi mereka saling memberi. Ada kesepakatan antara mereka mengenai hub dan superhub. Yang jadi superhub mungkin ada dua, Priok dan Perak, yang lain hub juga. Proses ekspor terjadi di masing-masing pelabuhan, tetapi transshipment hanya di titik tersebut," ungkapnya.***

 





Berikut analisa ekonomi harian, 21 Desember 2016,"Akselerasi Pertumbuhan Sektor Jasa di tengah Perlambatan Ekonomi Global" Pertumbuhan ekonomi global tahun 2016 melambat dan sejumlah industri terkena imbasnya.  Walaupun terjadi perlambatan ekonomi global saat ini, Menteri Keuangan menyatakan ada beberapa sektor industri yang mampu tumbuh tinggi, yaitu sektor jasa (service sector) seperti, komunikasi, perhubungan dan keuangan. Tidak seperti sektor perdagangan yang sangat dipengaruhi oleh ekspor impor akibat gejolak perekonomian global, service sector, meskipun pertumbuhan ekonomi nasional melambat, masih dapat tumbuh tinggi bahkan sampai double digit.

Financial Inclusion dapat diciptakan dari sektor investasi tersebut.  Sebagai contoh, infrastruktur keuangan seharusnya dapat memfasilitasi masyarakat yang tidak mempunya modal tetapi mempunyai ide, sehingga mau tidak mau harus memiliki rekening bank agar mendapatkan modal. Setelah financial inclusion berjalan maka selanjutnya adalah financial deepening seperti penggabungan antara teknologi dan aplikasi yang sedang marak saat ini.   Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan kebijakan mengenai bagaimana menciptakan financial deepening dengan tujuan  menciptakan financial inclusion. Indonesia memiliki potensi yang besar karena jumlah penduduk dan pasar yang besar. Teknologi dan aplikasi saat ini dapat mendorong aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi transaksi, yang mempertemukan demand dan supply secara efisien
Yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ketiga sektor jasa diatas adalah mempromosikan kebudayaan dan keragaman kultural di Indonesia. Melalui media komunikasi internet dan memperbaiki infrastruktur di daerah-daerah wisata, serta membantu masyarakat asli daerah wisata dengan perbaikan akses finansial, pengetahuan dan keahlian. Dengan demikian pertumbuhan tiga sektor tersebut dapat terus meningkat dan perekonomian Indonesia dapat terus tumbuh. Selanjutnya, pelaku usaha kreatif dan IKM di daerah dapat ikut tumbuh dan masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya.
Dicari pembeli gelembung ikan malong bagi yang tahu tolong informasi

Contact Person :

081276224455 - Deden

Lokasi :

Pelintung - Kota Dumai Riau

 
Oleh: Gloria F.K. Lawi
Businessriau - JAKARTA –  Bisnis logistik pada tahun mendatang diproyeksi cenderung stagnan, karena banyak faktor ekonomi makro yang belum kondusif. Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan perkembangan ekonomi global maupun nasional saat ini diperkirakan situasi dan kondisi bisnis logistik tahun depan belum memperlihatkan situasi yang menggembirakan. “Kita bisa melihat dan memperkirakannya tetapi kita sepakat dan mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan Menteri Keuangan yang menyampaikan pertumbuhan ekonomi tahun depan dikisaran 5% sampai dengan 5,1%,” ujar Yukki kepada Bisnis.com, Senin (19/12/2017).

Prediksi bisnis logistik 2017 yang diberikan Yukki sama dengan prediksi bisnis logistik 2016. Dia berharap tahun depan angka ekspor Indonesia akan mengalami kenaikkan untuk mendongkrak industri logistik khususnya melalui moda transportasi udara dan laut.
Yukki menambahkan impor melalui transportasi udara juga berpeluang meningkat seiring perubahan pola perdagangan digital. Dia berharap agar harga barang komoditas unggulan di Indonesia juga bisa mengalami perbaikkan di kancah perdagangan internasional.

“Ekspor kita tahun ini naik, tetapi harga komoditasnya turun. Konsumsi domestik relatif stabil hanya saja ada perilaku yang berubah dalam beberapa tahun ini yang mana biasanya masyarakat kita menyimpan stok tetapi sekarang semua just in time,” tutur Yukki. Perubahan pola konsumsi ini akan berimbas pada industri jasa logistik. Artinya, ada dampak pada mekanisme logistik dan penyimpanan stok di pergudangan. Yukki menyoroti adanya peluang kebijakan baru di Amerika Serikat dengan pemerintahan baru yang akan memungkinkan adanya kenaikkan suku bunga bank. Begitu pula dengan kebijakan Trans Pacific Partnership (TPP) yang akan berimbas pada bisnis logistik nantinya. Meskipun begitu, dia tetap optimistis bahwa Indonesia tetap akan menjadi salah satu negara yang menarik bagi investor asing. “Kami yakin BI [Bank Indonesia] akan mengambil langkah-langkah yang baik dan lebih penting lagi, situasi dan kondisi politik juga tetap terjaga baik. Untuk TPP, kami pelaku usaha melihat memang harus yakin betul kalau akan bergabung. Kami lihat saja perkembangannya,” jelas Yukki.

Terkait bisnis logistik tingkat domestik, Yukki optimistis akan tetap stabil dari segi volume barang. Kenaikan hanya akan terjadi akibat Upah Minimum Provinsi (UMP) dan biaya listrik. Biaya-biaya operasional inilah yang perlu dihitung ulang oleh para pelaku usaha logistik dan transportasi.
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Yangon, Myanmar (2 Desember 2016)


ASEAN Federation Of Forwarder Associations (AFFA), sebagai entitas dibawah naungan ASEAN yang beranggotakan sepuluh negara ASEAN telah mengadakan Konferensi dan Rapat Umum Tahunan AFFA yang ke 26 di Yangon-Myanmar pada tanggal 1-2 Desember 2016. Di dalam rapat ini dibahas beberapa hal penting sehubungan perkembangan implementasi national single window di masing-masing negara dan kesiapan serta update terkini setelah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak Desember 2015. Selain itu juga dibahas perkembangan dan langkah-langkah organisasi yang akan diambil oleh AFFA   di dalam menghadapi “ASEAN connectivity toward 2025”.


Dalam rapat tahunan ini dilakukan pemilihan Chairman AFFA melalui mekanisme pemungutan suara, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, telah terpilih  dan mendapatkan mandat untuk menjadi Chairman AFFA dalam memimpin organisasi masa kerja 2016-2018. ASEAN sebagai pasar terbesar ketiga di Asia setelah China dan India, dalam perkembangannya antara 2007-2014 telah menjadikan ASEAN sebagai regional yang memiliki potensi perdagangan hampir 1 triliun dollar amerika, dimana perdagangan intra ASEAN memiliki porsi yang terbesar.


Indonesia sebagai kekuatan ekonomi besar di ASEAN dengan populasi lebih dari sepertiga dari negara-negara ASEAN,  memiliki peran penting di dalam persiapan dan perkembangan ASEAN kedepan, terutama menjelang ASEAN Connectivity di tahun 2025 yang semakin dekat.  Dari segi kemudahan dalam melakukan bisnis, Indonesia berada di rangking ke 91, dibandingkan Vietnam(82), Brunei Darussalam(72), Thailand(46) dan Malaysia(23).  Hal ini juga menjadi tambahan keprihatinan pelaku bisnis logistik, seiring dengan turunnya sepuluh peringkat Logistics Performance Indeks (LPI) Indonesia menjadi ke 63 di tahun 2016.


“Perlu digarisbawahi juga bahwa sebagai negara yang sudah melakukan inisiatif implementasi national single window sejak 2007, perkembangan nya masih tertinggal jauh dari Singapore, Thailand bahkan Myanmar. Perbaikan akan hal ini perlu kerjasama semua pihak, baik pemerintah maupun pelaku usaha agar efektifitas dan efisiensi di dalam menekan logistik biaya tinggi dapat terwujud “, demikian disampaikan Yukki Nugrahawan Hanafi.


“AFFA juga melihat sumber daya manusia(SDM) sebagai hal kunci dalam kesiapan ASEAN menghadapi tantangan kedepan, khususnya SDM di bidang logistik. Oleh karena itu di dalam rapat kali ini ditetapkan bahwa AFFA akan membuat institusi pendidikan dan pelatihan SDM logistik yang berstandard ASEAN sebagai tahap berikutnya setelah pembahasan anggota AFFA lebih dari sepuluh tahun. Dalam hal ini Indonesia patut berbangga, bahwa ALFI sebagai satusatunya asosiasi logistik dan forwarder di Indonesia telah melihat pentingnya peningkatan kualitas SDM dengan berdirinya ALFI Institute sejak tahun 1999.


Inisiatif kita tidak sampai disitu saja, terbukti dengan dibentuk nya PT Logistik Insan Prima bersama dua asosiasi terkait logistik lainnya yaitu Asosisasi Depo Kontainer Indonesia(ASDEKI) dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia(APTRINDO), sebagai lembaga sertifikasi profesi bidang logistik berstandard BNSP pertama di Indonesia”, Yukki Nugrahawan Hanafi menambahkan.


Di dalam struktur AFFA terdapat Working Group Programme yang masing-masing dipimpin oleh satu negara anggota AFFA, yang terdiri dari Education & Training, Lialibilities, Trade & Facilitation,  Multimoda dan Security. Dalam konferensi  ini delegasi dari Indonesia telah ditunjuk untuk mengisi beberapa posisi kunci di AFFA sebagai berikut: Siti Ariyanti sebagai anggota Trade & Facilitation, Khairul Mahalli sebagai leader AFFA Working Group Programme Security, dan Iman Gandi sebagai Executive Director AFFA. (IG-ALFI)

 


Hi businessriau.berita,
Ahmad left you a private message
Ahmad
Read Message
This message is sent on behalf of Ahmad JonyMarzainur.
Zorpia Co. Ltd. P.O. Box #28960, Gloucester Road Post Office, Hong Kong
JAKARTA - Pasca terkuaknya kasus mantan Menteri ESDM Archandra Tahar (AT) dan kasus Gloria yang gagal menjadi pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka), isu untuk segera mempercepat dituntaskannya RUU Kewarganegaraan ganda kian menguat. Hal tersebut dipicu aksi Presiden Joko Widodo pasca memberhentikan AT, mengungkapkan pada media bahwa dirinya akan mendorong agar RUU dimaksud segera disahkan.


Terkait aksi Presiden itu, publik pun bereaksi. Tak pelak, banyak pihak khawatir akan dampak jika sampai RUU tersebut disahkan. Pengamat sosial politik senior Rahman Sabon Nama contohnya, dirinya mengingatkan kembali kepada pemerintahan Jokowi agar lebih berhati-hati. Menurutnya ada pihak-pihak yang akan diuntungkan jika RUU Kewarganegaraan disahkan dan salah satunya adalah Tiongkok.


"Menurut saya, ini (disahkannya RUU Kewarganegaraan Ganda) merupakan bagian terpenting dari upaya Tiongkok untuk mencapai tiga tujuan utama dari kebijakan politik luar negerinya. Beijing menginginkan kekuatan, pengaruh dan status untuk mempertahankan diri dalam percaturan perubahan dunia, dan tentu yang terpenting adalah kekayaan," ujar Rahman Sabon pada kepada redaksi, Sabtu (27/8/2016).


Rahman Sabon menambahkan, dalam upaya untuk memenuhi tujuannya itu, maka Beijing mencatat dengan baik semua sumber daya yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan politiknya baik di tingkat domestik lebih-lebih di luar negeri.


"Makanya, saya melihat RUU Kewarganegaraan Ganda ini merupakan capaian target pemerintahan Beijing, sehingga Indonesia dijadikan sebagai target untuk konsolidasi menyatukan 35 juta penduduk China perantauan dalam upaya mencapai tujuan-tujuan politiknya," imbuh pria yang juga Ketua Umum APT2PHI ini.


Untuk diketahui, ada tiga tujuan utama kebijakan Tiongkok soal Cina perantauan di abad ke-21 yaitu sukses secara ekonomi, budaya dan politik. Dengan demikian menurut Rahman Sabon perlu kewaspadaan tinggi akan adanya jaringan Cina perantauan di Indonesia yang justru memainkan peranan penting secara politis.


"Dari jutaan Cina perantauan di dunia khususnya di Indonesia, menjadi andalan pemerintahan Beijing. Mereka ini mengusai sekitar 70% perekonomian dan jaringannya telah masuk dalam struktur kekuasaan baik di pemerintahan maupun di parlemen. Mereka berperan melaksanakan misi pemerintahan Beijing dengan menguasai perekonomian dan masuk ke struktur politik Indonesia. RUU Kewarganegaraan Ganda bisa jadi pintu masuknya. Kita mesti hati-hati," tegasnya.


Inilah alasan mengapa Rahman Sabon kerap mengingatkan Pemerintahan Jokowi dan DPR agar tidak ceroboh dan lebih bijaksana mempertimbangkan aspek keamanan, ekonomi dan aspek sosial budaya bangsa Indonesia. Menurut pria kelahiran Nusa Tenggara Timur ini, sejak merdeka hingga kini, Indonesia tidak menganut Dwi Kewarganegaraan karena manfaatnya kurang untuk kepentingan NKRI dan justru akan melemahkan.


Menurut Rahman, jika RUU Kewarganegaraan Ganda sampai lolos akan menjadi catatan kelam sejarah politik Indonesia bahwa Pemerintahan Jokowi telah menjerumuskan bangsa dan negara ini ke dalam jebakan politik asing China.


"Harus disadari oleh semua komponen bangsa bahwa jaringan warga negara Cina perantauan adalah agen yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintahan Beijing dalam persoalan reunifikasi Cina dan kasus Taiwan," pungkasnya.


(Sumber:cakrawarta.com)
Kepala Kantor Imigrasi Manokwari, Budiono di Manokwari, Senin (25/8/2016), mengatakan sejak 2015 hingga saat ini, deportasi sudah dilakukan terhadap 174 warga China.
Deportasi itu dilakukan karena menyalagunakan visa kunjungannya untuk bekerja pada pembangunan konstruksi di PT SDIC Papua Cemen Indonesia di wilayah Kampung Maruni, Manokwari, Papua.
Pada Januari-Maret 2016, sebanyak 34 warga China yang bekerja di perusahaan semen itu dideportasi pihak Imigrasi karena pelanggaran visa.
"Cukup banyak yang sudah kami deportasi. 34 orang diantaranya kami deportasi antara Januari hingga Maret 2016," kata dia.
Dia menyebutkan upaya pengawasan terus dilakukan secara rutin terhadap aktivitas di perusahaan tersebut. Deportasi pun akan kembali dilakukan, jika ada pekerja yang kedapatan menyalahi izin tinggalnya.
PT SDIC Papua Cement Indonesia merupakan satu-satu perusahaan Semen di Papua Barat. Keberadaanya diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan bagi daerah serta mengurangi angka pengangguran.
Kehadiran perusahaan ini melalui proses panjang dan kendala yang berliku-liku, di antaranya persoalan hak ulayat lahan yang memakan waktu cukup lama.
Saat pembangunan konstruksi mulai dilakukan, masalah pun kembali mengemuka yakni penyangkut penggunaan tenaga kerja asing pada pembangunan tersebut.
Pada 2015 terungkap, dari 400 lebih tenaga kerja asing (TKA) di perusahaan itu dan hanya sekitar 40 lebih yang mengantongi dokumen ijin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA).
Menyusul temuan tersebut, beberapa subkontraktor pelaksana pembangunan konstruksi pabrik semen ini, secara bertahap mengajukan permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Imigrasi Manokwari, Anthon Purnomo Hadi, kala itu mengatakan, TKA yang ditemukan tidak memiliki ijin baik ijin kerja maupun keterangan ijin tinggal sementara.

( Sumber : beritaviral.org )

Riau Bisnis Dumai-Meskipun masih banyak yang harus dibenahi, akan tetapi fasilitas umum di wilayah kota Dumia akan tercapai dengan bekerja keras Pemerintah Daerahnya dan dibantu oleh masyarakat.  Mulai dari fasilitas keamanan, rumah ibadah, kesehatan hingga pendidikan.


Selain itu kegiatan sosial kemasyarakltan warga seperti gotong royong, dilaksanakan Perangkat desa yang berbaur dengan masyarakatnya akan dapat mempercepat cita-cita yang diinginkan.


Disisi lain, ia menilai dasar utama dari masyarakat Madani adalah persatuan dan integrasi sosial, yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan, yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan. Untuk mencapai tujuan itu, warga masyarakat di lingkungannya terus berbenah kearah yang lebih baik.


Melalui kegiatan-kegiatan itu lah, kita gunakan sebagai pemersatu masyarakat, baik melalui gotong royong, Poskamling dan lain sebagainya. Untuk itu, kami berharap semua pihak, terutama warga dapat memahami dan memaknai konsep Madani, yakni kembali kepada kesadaran diri untuk terus berbenah, mulai dari diri sendiri.


Komitmen Pemerintah Kota Dumai menjalankan program pembangunan bidang kesehatan terus dikembangkan melalui berbagai inovasi dan langkah strategis guna mewujudkan Dumai Makmur Madani dan pelayanan jadi maksimal, salah satu dititikberatkan pada peningkatan fungsi Puskesmas.


Fungsi 10 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di 7 kecamatan Kota Dumai dewasa ini mengalami banyak kemajuan, diantaranya, peningkatan fasilitas, layanan 24 jam dan diarahkan menuju akreditasi.


Disamping itu, pelayanan Puskesmas mulai menerapkan sistem informasi kesehatan daerah atau SIKDA berbasis penggunaan teknologi tinggi aplikasi android untuk pelayanan menjadi sederhana, cepat dan akurat serta memudahkan pemantauan pasien berobat tanpa harus antri.


Dinas Kesehatan Kota Dumai sejak 2014 sudah menjalankan aplikasi Sikda Generik Bridging P care Online atau dikenal dengan Sikda Prima, dan program ini berguna untuk menunjang sistem informasi kesehatan dengan cara menyediakan informasi khusus di bidang kesehatan yang dapat digunakan oleh Puskesmas ataupun rumah sakit.


Sedot Anggaran Rp41 Miliar, Gedung Baru RSUD Dumai Diresmikan Wako Zulkifli As.


Di Kota Dumai dari 10 Puskesmas saat ini sudah empat Puskesmas yang menggunakan sistem ini yakni Puskesmas Jayamukti, Puskesmas Dumai Kota, Puskesmas Bumi ayu dan Puskesmas Bukit Kayu Kapur.


Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai H Paisal SKM MARS mengatakan, tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setingginya. Dalam mencapai tujuan tersebut penggalian informasi yang akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi penting di unit pelayanan kesehatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.


Hal inilah yang kemudian mendorong Dinkes secara berkesinambungan melakukan upgrading terhadap aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik dan menggandeng pihak ketiga bekerjasama dengan Kemenkes RI.


Di sejumlah Puskesmas kini telah dilengkapi SIKDA Generik terbaru yang disebut dengan SIKDA Generik versi 1.3.1 atau dikenal juga dengan SIKDA prima dan aplikasi ini merupakan penyempurnaan dari aplikasi SIKDA Generik 1.2 yang difungsikan di seluruh unit pelayanan yang ada, mulai dari loket pendaftaran, poli anak, poli umum, poli lansia, poli gigi, apotek, gudang dan laboratorium.


Melalui aplikasi SIKDA Generik apa saja pelayanan terhadap pasien di Puskesmas bisa diketahui secara lengkap, dan membuat pelayanan Puskesmas menjadi jauh lebih baik. Selain itu, unggul dalam penyajian data dan informasi, membuat proses pengarsipan dan administrasi menjadi lebih mudah.


Haslinar Zul As melakukan pengecekan dan konsultasi dengan Dokter di RSUD Dumai.


Keuntungan lain, setiap ada kebijakan dan peraturan baru dari pusat, petugas medis di daerah akan mudah mendapatkan informasi karena langsung diperbarui di aplikasi android tersebut. Dinkes Dumai berencana akan menerapkan Sikda ini di enam Puskesmas lain agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan publik sudah sesuai standar Kemenkes.


Keberhasilan penerapan SIKDA generik di Kota Dumai tidak terlepas dari kerjasama dengan penyedia aplikasi di Kementrian Kesehatan RI. Selain terpercaya, kondisi itu diyakini memberikan kemudahan karena setiap ada perubahan sistem pelaporan atau peraturan yang mesti dilaksanakan di daerah langsung dapat diupdate.


Dumai merupakan daerah pertama yang menjalankan sistem itu di Riau dan Sumatera dan karena sukses memulai penerapan pelayanan dengan SIKDA ini membuat Dinas Kesehatan sejumlah daerah berkunjung untuk belajar dan studi banding terkait penerapan aplikasi sistem teknologi tersebut.


Puskesmas di Dumai kini juga telah dibentuk pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status penuh sesuai dengan keputusan Walikota Dumai Nomor 412/Dinkes/2014 tanggal 05 Desember 2014.


Penerapan PPK BLUD pada Puskesmas ini karena sebagai ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat, terlebih sejak penetapan ketentuan BPJS pada 2014, peran Puskesmas menjadi semakin vital.


Untuk meningkatkan pelayanan Puskesmas, maka Puskesmas harus memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pendapatan maupun pengeluaran. Sehingga diperlukan komitmen bersama antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas untuk menjadikan Puskesmas BLUD agar tetap berjalan baik.


Wali Kota Dumai Drs H Zulkifli AS, M.Si menyatakan, pemerintah daerah sangat komit untuk meningkatkan sarana prasarana fasilitas pubilk kesehatan dan taraf hidup tenaga medis agar kualitas pelayanan kepada masyarakat juga semakin optimal dan memuaskan banyak pihak.


Melalui berbagai upaya ini diharapkan pelayanan medis yang dilaksanakan Pemerintah Kota Dumai melalui instansi terkait yakni Dinas Kesehatan bisa unggul dan maju pesat dalam melayani kepentingan kesehatan masyarakat banyak.


Sesuai dengan visi misi pembangunan Kota Dumai 2016 - 2021 yaitu "Terwujudnya masyarakat Dumai yang Makmur dan Madani", maka diharapkan program kesehatan yang dijalankan dapat memenuhi seluruh unsur hak dan kebutuhan dasar masyarakat yang berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.


Di dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Dumai 2016-2021, kepala daerah sangat menekankan agar visi misi dijadikan landasan dalam penyusunan penyelengaraan proses pembangunan daerah.


"Namun harus disadari bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan madani itu perlu suatu proses, dan semua elemen masyarakat harus turut berperan serta baik secara langsung maupun tidak langsung," terang dia.


Mewujudkan Dumai Makmur dan Madani juga perlu kerjasama aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan agar program pembangunan kesehatan yang disusun dan akan dijalankan dapat berjalan maksimal di tengah masyarakat (Rbg)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



RIAU BISNIS, Setelah Zaskia Gotik berupaya meredam pelaporan hukum yang dilakukan oleh beberapa pihak lewat permintaan maaf secara resmi kemarin tiba tiba saja zaskia terlihat mendatangi markas polda metro jaya  dengan ditemani ryan sang kekasih zaskia terlihat mengenakan pakaian sopan berupa kemeja putih menuju ruang reserse kriminal khusus polda metro jaya Diguncang pro kontra karena dituding telah menghina lambang negara kemarin artis dangdut zaskia gotik mendulang babak baru yang mengejutkan
Zaskia Gotik sengaja datang untuk mengambil surat pemanggilan dirinya terkait kasus penghinaan lambang negara yang kini tengah hangat uniknya kedatangan zaskia ke polda metro jaya diwarnai pemandangan mengejutkan pasalnya zaskia tidak hanya terlihat keluar bersama sederet anggota lsm kpk yang telah melaporkan zaskia dengan pasal penghinaan lambang negara tapi juga mencium satu persatu tangan anggota lsm tersebut ,apakah langkah damai zaskia dengan lsm kpk yang telah mencabut laporan di polda metro jaya menjadi jaminan bahwa zaskia bisa lepas dari jerat hukum ,pasalnya dari 3 pihak pelapor yang telah melaporkan zaskia hanya satu pihak lsm kpk yang bersedia berdamai dan tidak hanya itu saja penyelidikan pihak cyber crime polda metro jaya yang sudah memanggil sederet artis seperti deni cagur ayu ting ting hingga rafi ahmad meski tanpa pelaporan konon kian berjalan serius dan diyakini dapat menjerat zaskia dengan undang undang informasi dan transaksi elektronik atau ite
Setelah mengalami stres akibat menjalani proses hukum kabarnya zaskia pun berupaya mencari jalan lain untuk lepas dari jeratan hukum dengan berbagai cara tidak hanya dengan usaha berdamai dengan sederet pihak yang telah melaporkan tapi juga menempuh cara yang mengejutkan yaitu mengulik pasal tentang penyiaran yang kabarnya bisa menyeret sederet pihak seperti penanggung jawab acara televisi ketika acara tersebut berlangsung zaskia berupaya keras untuk meredam protes keras dari masyarakat dengan beragam cara unik seperti melakukan deklarasi di monumen pancasila yang secara ironis berakhir dengan kegagalan tanpa sebab yang jelas
Berusaha keras untuk dapat lepas dari ancaman jeratan hukum tapi toh zaskia gotik tak mampu untuk menutupi fakta bahwa ada unsur kesengajaan dibalik jawaban isengnya yang kini berujung kasus penghinaan lambang negara bahkan zaskia sempat membenarkan jika sesungguhnya dirinya telah mencoret jawaban yang benar sebelum memplesetkan tanggal 32 agustus sebagai hari kemerdekaan menjadi tanda tanya besar benarkah zaskia tega mengolok olok hari kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan negeri ini dengan susah payah namun saat situasi menjadi tidak terkendali ia pun berusaha berkelit dengan mencari celah melalui jalan damai
"Yang mencoret saya cuma kan saya kayak yang terbawa suasana saja ya harapan nya bisa memaafkan eneng saja"Ungkap Zaskia Gotik(rbg).


RIAU BISNIS -SELATPANJANG - Dinas Kesehatan (Diskes) Kepulauan Meranti tidak bisa menjamin bahwa vaksin yang ada di klinik dan tempat praktek bebas dari vaksin palsu. Pasalnya, Diskes yang terkoneksi langsung ke Kementerian Kesehatan RI dalam hal pasokan vaksin tidak mendistribusikan ke klinik dan tempat praktek.

Demikian diungkapkan dr Misri Hasanto, Sekretaris Diskes Kepulauan Meranti, ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/6/2016). Kata Misri, di Meranti memang ada beberapa klinik dan tempat praktek. Namun, pengadaan vaksinnya bukan dari Diskes. 

"Vaksin itu harus ada standar penyimpanan dan pendistribusian. Kita tidak bisa memastikan itu di klinik maupun tempat praktek," ujar Misri. 

Meski demikian, Misri mengaku Diskes telah memberi pembinaan kepada beberapa praktek dokter mandiri dari klinik dan tempat praktek. Mereka membahas tentang pelayanan obat-obatan ke masyarakat agar konsumen tidak dirugikan. 

"Upaya pembinaan dari Diskes sudah kita berikan. Hanya saja, dalam pengawasan semua pihak harus berkoordinasi. Kalau ada hal-hal mencurigakan ya berkoordinasilah. Untuk membuktikan itu palsu atau itu harus uji lab, melibatkan Balai POM," ujar Misri. 

Ketika disinggung efek dari vaksin palsu ini jika disuntikkan ke pasien, kata Misri besar kemungkinan akan menyebabkan penyakit. Sebab, pasca penyuntikan vaksin, sementara tidak steril justru berakibat bisa mengeluarkan penyakit. Kemudian, harapan akan terbentuknya zat antibodi tubuh tidak tercapai, justru anak-anak tidak akan ada kekebalan tubuh. 

"Efek lainnya, vaksin itu dibuat tidak memenuhi standard, sterilasi, khasiat, penyimpanan dan pendistribusiannya, ini tentu sangat berbahaya," ujar Misri pula. 

"Masyarakat Meranti jangan panik terhadap pemberitaan vaksin palsu, tetap bawa anaknya untuk imunisasi," kata dr Misri lagi sambil mengatakan vaksin yang mereka distribusikan di Posyandu, Puskesmas, Polindes, dan Poskesdes adalah vaksin resmi dari Kemenkes RI melalui Diskes Riau. 

Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggerebek sebuah rumah di Bekasi Timur, Kota Bekasi. Di sana ditemukan pasangan suami istri yang diduga sebagai dalang pembuatan vaksin palsu ini. Aksi tidak terpuji tersebut sudah dilakoni sejak 2003 atau sekitar 13 tahun silam, dan telah menyebarkan vaksin palsu ke beberapa daerah di Indonesia. ***(rgb).///////////////////////////////


Riau bisnis-Selat panjang-Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Asep Iskandar SIK MM mengharapkan agar polisi dan wartawan bisa saling bersinergi dan menjalin kerjasama yang baik serta kemitraan  selama ini sudah berjalan dengan baik dapat terus dipertahankan.

Asep juga berharap para wartawan untuk dapat membantu tugas kepolisian dalam rangka penegakan hukum di Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Upaya pemantapan kerjasama yang baik harus diciptakan untuk kepentingan masyarakat dan daerah, yakni dengan langkah harus dengan sinergi dan saling memberi informasi yang positif sehingga dapat memperlancar tugas masing-masing, baik kepolisian maupun wartawan," ungkap Asep saat menggelar kegiatan buka bersama, Senin (27/6/2016) malam bertempat di Grand Meranti Hotel Jalan Kartini Selatpanjang.

Disamping itu, Asep juga mengharapkan kepada sejumlah tokoh di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk saling menjaga dan saling mengingatkan.

"Kami juga mengharapkan bimbingan dan petunjuk dari tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh-tokoh lainnya jika ada personil- personil kami yang kurang menyenangkan agar memberikan teguran dan bimbingan," harap Kapolres Kepulauan Meranti itu.

Sementara itu, Ustadz Mustafa dalam kesempatan itu menyampaikan tausiah hingga masuknya waktu berbuka puasa.

Turut hadir dalam kegiatan buka bersama tersebut, Waka Polres Kepulauan Meranti Kompol Rudi A. Samosir SE, Kabag Ops AKP Antoni L Gaol SH, MH, Kabag Sumda Dodi S Hasibuan SE, Kapolsek Tebingtinggi AKP Ade Rukmayadi SH, Kasatlantas AKP Yohanes Basri, ibuk-ibuk bhayangkari dan sejumlah tamu undangan lainnya.(rgb).////////////////////////////////


RIAU BISNIS -SELATPANJANG - Tekad pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang katanya sangat memperhatikan kesehatan masyarakat sepertinya jadi tanda tanya besar. Pasalnya, ada rumor tak sedap bahwa banyak dokter enggan mengabdi di Meranti lantaran kurangnya perhatian dari pemerintah setempat.

Berdasarkan informasi yang dirangkum di lapangan, sudah ada dokter yang mengabdi sejak tahun 2013 lalu keluar dari Kepulauan Meranti. Alasan kuat keluar diduga kurangnya perhatian Pemkab ditambah gaji Tenaga Harian Lepas (THL) yang terlambat dibayar.

Derita dokter spesialis yang THL, penghasilannya cuma dari gaji itu saja. Sementara di Selatpanjang tidak ada RS swasta sebagai tambahan penghasilan. Jadi kondisi keuangan yang berat ini memaksa dokter memilih hengkang.

Berdasarkan informasi diperoleh media dari orang terpecaya, Dr Spesialis Penyakit Paru yang merupakan kontrak THL yang bertugas sejak tahun 2013 telah meninggalkan Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia diduga keberatan karena selama mengabdi tidak dapat fasilitas mess. Ia tinggal di Hostel atas RS sementara suaminya rutin datang. Ditambah lagi gaji THL terlambat dibayar. Ini membuat yang bersangkutan enggan memperpanjang kontrak di Kota Sagu.

Selain itu, beredar juga kabar bahwa ada dokter bedah yang akan keluar dari Meranti pada Bulan Juli mendatang. Dokter bedah ini informasinya baru dua bulan mengabdi di Kepulauan Meranti.

Sedangkan pada Bulan Oktober 2016, Dr Spesialis Kandungan tidak akan memperpanjang kontraknya yang berakhir. Ditambah Dr Sp Anak juga tidak memperpanjang kontraknya setelah berakhir pada Bulan Desember 2016 mendatang.

Untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi yang diperoleh ini, media mencoba menghubungi Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Kepulauan Meranti dr Azharul SpOG, namun nomor hp nya dalam keadaan off.

Dari kejadian ini, kalau memang Pemkab Kepulauan Meranti memprioritaskan kesehatan masyarakat, haruslah cepat mengambil tindakan. Jangan sampai semua dokter hengkang dari Kota Sagu. ***(rgb).////////////////////


RIAU BISNIS - SELATPANJANG –  Ip (32) warga Jalan Perjuangan Alahair Kecamatan Tebingtinggi Kepulauan Meranti, Riau, yang juga Kolektor FIF Group Selatpanjang membantah telah melarikan uang perusahaan Rp117 juta. Menurutnya, uang perusahaan yang dilarikannya beberapa bulan lalu hanya sekitar Rp30 juta.

Pengakuan itu disampaikan Ip saat diperiksa Unit Reserse Kriminal Polsek Tebingtinggi.
"Pengakuan tersangka, uang yang dilarikan hanya Rp30 juta bukan Rp117 juta sebagaimana dilaporkan pihak FIF," kata Kapolsek Tebingtinggi AKP Ade Rukmayadi SH didampingi Kanit Ipda Darmanto SH.
"Uang itu telah dihabiskannya," tambah Ade.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ip dilaporkan telah melakukan penggelapan dana di PT FIF Group Selatpanjang. Ia ditangkap Unit Reskrim Polsek Tebingtinggi di daerah transmigrasi (dalam perkebunan sawit) Desa Segar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Pada Bulan April 2016, Ip dilaporkan telah melakukan penarikan sepeda motor dan penagihan uang tunggakan kepada para konsumen. Namun setelah penarikan sepeda motor dan uang tagihan dari konsumen itu, rupanya hasil tersebut tidak dilaporkannya kepada pihak perusahaan (PT FIF Group Pos Selatpanjang).
Hal ini terungkap setelah beberapa konsumen mendatangi kantor FIF Selatpanjang untuk meminta BPKB sepeda motor karena telah lunas membayar. Waktu itu pihak perusahaan sempat curiga dan melakukan pengecekan.

Setelah diselidiki ternya sepeda motor tarikan tersebut sengaja dijual Ip ke orang lain dan uang tagihan dari konsumen tersebut juga telah sengaja diambil tanpa seizin perusahaan. Atas kejadian ini, pihak perushaan mengaku mengalami kerugian sekitar Rp117 juta rupiah.

"Tersangka telah kita amankan di Mapolsek untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar Ade.
Ip dilaporkan langsung oleh M Ardani Panjaitan (36) Kepala Bagian Penagihan PT FIF Group Cabang Dumai dengan saksi Tedy (kepala Pos), Nizam (kolektor/ CRF), dan Darma (koordinator tagihan PT FIF Group Selatpanjang) dengan Nomor: LP/18/VI/2016/RIAU/RES.KEP.
MERANTI/SEK T.TINGGI. ***(rgb).//////////////////////////


RIAU BISNIS SIAK SRI INDRAPURA - Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Disnakanla) Kabupaten Siak, Susila Wati mengatakan, pasar ternak yang terletak di Kampung Seminai, Kecamatan Kerinci Kanan sejatinya sudah beroperasi. Namun, karena masih baru aktivitas di pasar tersebut belum begitu ramai.

Susila Wati menyebutkan bahwa transaksi jual beli di pasar tersebut sudah lama berjalan. Bahkan ia berkeyakinan menjelang Hari Raya Idul Adha 2016 mendatang, aktivitas di pasar itu akan berjalan selayaknya pasar ternak lainnya.

"Pasar itu sudah beroperasi. Hanya saja pasar itu kan baru, jadi belum bisa seperti pasar-pasar ternak besar lainnya yang ramai aktivitas jual belinya. Bahkan di pasar tersebut sudah ada pengelolanya," kata Susila Wati di Siak Sri Indrapura.

Disebutkan Susila Wati, pembangunan pasar ternak tersebut dibangun oleh Pemerintah Provinsi Riau. Namun, aset pasar ternak itu sejatinya belum diserahkan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak. 

"Pemerintah Kabupaten Siak hanya menyediakan lahan, fisiknya pemerintah provinsi yang bangun. Tapi, asetnya belum diberikan ke kita," ujar Susila.

Ia sangat berharap, Pemerintah Provinsi Riau melaui dinas terkait secepatnya memberikan aset tersebut kepada Pemkab Siak agar pasar ternak itu bisa diresmikan dan dikelola dengan baik.

"Kita sudah memiliki rencana yang matang untuk kemajuan pasar tersebut. Bahkan nanti pengelola pasar tersebut akan kita tambah lagi. Jadi, kita berharap pemerintah provinsi mendukung langkah pemkab mengembangkan pasar ternak itu demi menopang ekonomi masyarakat setempat," katanya.
(RBG)


RIAU BISNIS - KAMPARKAB- Kabar gembira bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) se Kabupaten Kampar. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar segera mencairkan gaji 13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) atau yang disebut juga sebagai gaji 14. Direncanakan, paling lambat 1 Juli 2016 sudah tuntas.

Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar Ir Hj Kholidah MM didampingi Sekretaris Edwar MSi dan Kabid Keuangan Edison ketika dikonfirmasikan kamparkab.go.id, Senin (27/6) di ruang kerjanya. Dijelaskannya, selama beberapa hari terakhir, Dinas DPPKA sudah mempersiapkan proses administrasi untuk pencairan gaji 13 dan THR tersebut. “Kami juga sudah komunikasikan dengan Bapak Bupati Kampar dan Sekda Kampar. InsyaAllah segera cair paling lambat 1 Juli 2016,’’ucapnya.

Jumlah PNS di Kabupaten Kampar yang akan menerima gaji 13 dan THR sebanyak 10.787 orang. Untuk gaji 13, total dana yang akan dicairkan sebesar Rp45,637 Miliar lebih. Sedangkan untuk THR, total dana yang akan dicairkan sebesar Rp37,807 Miliar lebih. “Rencana pencairan tersebut akan dilakukan bersamaan,’’sebutnya(rgb)./////////////////////////


RIAU BISNIS-Kamparkab - Guna menjalin silaturahmi antar anggota DPRD Kabupaten Kampar, pegawai Sekretariat DPRD dan karyawan, DPRD Kabupaten Kabupaten Kampar menggelar acara buka puasa bersama di Musalah DPRD Kabupaten Kampar, Senin (27/6/2016) sore.

Buka puasa bersama ini dihadiri unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kampar yakni Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri, S.Ag, Wakil Ketua DPRD Kampar Sunardi, DS, A.Mk dan Ir H Sahidin serta puluhan anggota DPRD Kampar. Selain itu juga hadir Sekretaris DPRD Kampar Ramlah, SE, M.Si, kepala bagian, kepala sub bagian dan staf di Sekretariat DPRD Kampar.

Selain buka puasa bersama juga digelar Sholat Maghrib berjamaah.
Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri kepada wartawan usai acara buka puasa bersama mengatakan, kegiatan ini hendaknya juga mampu meningkatkan semangat kerja baik anggota DPRD Kampar maupun seluruh pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.

Menurut pria yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kampar itu, silaturahmi ini  merupakan aktivitas ibadah yang memiliki keutamaan besar, baik berupa karunia dunia maupun pahala akhirat. "Di antaranya ialah membuka pintu rezeki dan memanjangkan umur sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Barangsiapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahmi.” (HR. Bukhari dan Muslim)," ujar Fikri

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Ongah ini, silaturahmi memiliki arti yang sangat penting, khususnya dalam kehidupan seseorang dan umumnya bagi umat Islam secara keseluruhan. Silaturahmi menjadi tonggak yang mengokohkan banyak hal, mulai dari persatuan, perhatian, kasih sayang, mata pencaharian, hingga memudahkan seseorang memasuki surganya.(rgb).///////////////////////////////////


RIAU BISNIS-PEKANBARU - Bidang Kedokteran Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau menyebutkan, tengkorak manusia yang ditemukan di semak belukar, RT 01 RW 02, Dusun IV Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau diduga sudah meninggal dunia lebih Ketika ditemukan, kondisi tulang belulang ini murni tanpa ada jaringan lunak (daging, red). "Kita duga sudah meninggal dunia lebih dari satu bulan. Tidak ada jaringan lunaknya, hanya tengkorak. Itu pun tidak lengkap," ungkap Kepala Sub-bidang Kedokteran Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau, Kompol Supriyanto. 

Supriyanto yang dihubungi media Selasa (28/6/2016) siang menjelaskan, pihaknya belum bisa memastikan berapa usia (tengkorak) ini, sekaligus jenis kelaminnya. "Belum sampai ke situ (pemeriksaan). Kita masih menunggu temuan lengkap tengkoraknya. Semalam sudah dikirim, tadi pagi juga," paparnya. 

Terpisah, Kapolres Kampar, AKBP Edy Sumardi memastikan bahwa jajarannya masih mendalami terkait penyebab kematian dari temuan tengkorak tersebut. "Masih didalami, termasuk melacak pihak keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarga. Namun sampai siang ini belum ada (laporannya, red)," sebutnya. 

Sementara terkait penyebabnya, kini masih diusut secara intensif oleh polisi. "Untuk dugaan apapun tentu kami masih menunggu hasil pemeriksaan dan otopsi dari pihak RS Bhayangkara Polda Riau," singkat AKBP Edy Sumardi menjawab *** (rgb).////////////////////////
//


Riau bisnis - Kamparkab - Badan Amil Zakat Nasional (baznas) Kabupaten Kampar yang dipercaya dalam pengumpulan zakat mal serta akan disalurkan kepada masyarakat melalui Camat serta Kades, dalam pendistribusiannya kepada maayarakat harus tepat sasanya yang memalng membutuhkannya.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Kampar H Jefry Noer, SH pada rapat penyaluran Zakat penghasilan di Aula Balai Bupati Kampar senin sore (27/6).

Jefry Noer menjelaskan, bahwa orang-orang yang berhak menerima Zakat tetsebut antara lain Fakir (orang yang tidak memiliki harta), Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi), Riqab (hamba sahaya atau budak), Gharim (orang yang memiliki banyak hutang), Mualaf (orang yang baru masuk Islam), Fisabilillah (pejuang di jalan Allah), Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan) seta Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat)

Sementara itu bagi para masyarakat yang tergolong miskin absolut atau janda-janda tua yang telah diberikan pemda Kampar melalui Dinas Sosial Kampar sebesar Rp 3, 600/ tahunnya, untuk bantuan Zakat ini jangan diberikan lagi kepadanya, segera berikan kepada yang lainnya.

Untuk itu, saat ini kepada Camat dan Kades segera data masyarakatnya yang dinilai berhak menerima zakat tersebut. Sebab, nantinya Camat dan Kades telah membuat perjanjian apabila ada penyuran yang tidak tepat sasaran makan Camat atau Kades harus menggantinya.

Sebab kita tau, tugas pokok para Kades adalah bagaimana untuk mensejahterakan masyarakatnya serta menjaga keamanan didaerahnya, makanya dalam hal pembgian zakat pun kades harus berperan kuat. Karena hal ini juga akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. "terang Jefry".

Sementara itu kepala Badan Amil Zakat Kabupaten Kampar Basri Rasyid dalam laporannya menyampaikan bahwa, saat ini alhamdullah Baznas Kampar sukses mengumpulkan Rp 300 sampai 400 juta/bulannya yang akan siap dibagikan nantnya. Adapun sebelumnya untuk tahun ini beberapa wilayah yang pendistribusian tahap pertama telah dilaksanakan adalah Kecamatan Kampar, Siak Hulu, Perhentian Raja, Tambang dan Kecamatan Kampar Utara.(rgb).//////////////////////////////


RIAU BISNIS PELALAWAN - Untuk menyemarakan malam ke 27 bulan suci Ramadan 1436 H / 2016 Masehi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan akan mengadakan Lomba lampu colok. Dengan digelarnya lomba lampu colok, Pihaknya berharap bisa diikuti oleh masing-masing lingkungan di Kecamatan Pangkalan Kerinci.
     
"Ya, kita menggelar lomba lampu colok tingkat kecamatan Pangkalan Kerinci dan peserta yang ikut lomba tersebut tingkat RT. Untuk lomba lampu colok yang akan digelar pada malam 27 Ramadan mendatang. Kita harap bagi setiap RT se Kecamatan Pangkalan Kerinci yang ingin ikut lomba, bisa mendaftarkan diri ke Bagian Kesra  Setdakab Pelalawan paling lambat tanggal 20 Juni," ujar Asisten Administrasi Bidang Pembangunan Setdakab Pelalawan Drs H Atmonadi didampingi Kabag Kesra Setdakab Pelalawan Akmamul Hadi SSos pada media ini.

Atmonadi juga mengatakan, bahwa  kegiatan ini dilaksanakan untuk melestarikan budaya Melayu dan membina pemuda agar menjadi generasi pemuda yang kreatif serta menguatkan silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam lomba ini, pihaknya akan memberikan hadi kepada pemenang lampu colok.

"Bagi pemenang nantinya, kita akan berikan penghargaan berupa sertifikat dan uang tunai. Selain lomba lampu colok, di malam 1 Syawal, kita akan gelar lomba mobil hias yang diikuti oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memeriahkan malam takbiran yang juga akan diberikan penghargaan serta uang tunai. Membina Pemuda Kreatif dan Menguatkan Silaturahmi,"jelasnya.
        
Ditambahkannya, pihaknya berharap pelaksanaan lampu colok berjalan sukses dan banyak peserta dari setiap RT yang ingin mengikuti lomba tersebut. Dewan Juri berasal tim pemerintahan yang terdiri dari tim Asisten dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.
     
"Dewan juri tidak akan berpihak dan penilaian dilakukan secara independen dan keputusan dewan juri tidak bisa diganggu gugat. Kita menginginkan para peserta lomba lampu colok bisa menampilkan kreatifitas lampu yang bagus, agar bisa memperindah ibukota Kabupaten Pelalawan yakni Kecamatan Pangkalan Kerinci,"tutupnya.(RBG)


RIAU BISNIS - TELUKKUANTAN - Ratusan orang datang berbondong-bondong ke Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kuansing, Riau, Minggu (26/6/2016) sore. Mereka adalah kader dan simpatisan partai berlambang pohon beringin.

"Ramadan ini merupakan ajang bagi kita untuk bersilaturahmi dan memperkuat ukwah islamiyah," ujar Sukarmis selaku Ketua DPD II Golkar Kuansing sebelum berbuka puasa. 

Dari pantauan GoRiau.com, keluarga besar Golkar Kuansing sangat antusias mengikuti kegiatan berbuka puasa ini. Wajar saja, setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2015 silam, ini silaturahmi perdana. 

Selain dihadiri kader Golkar, silaturahmi yang bertajuk buka puasa bersama ini juga dihadiri tokoh masyarakat Kuansing, seperti Syaifullah Afrianto atau yang lebih akrab disapa Yan Tembak. 

Suasana semakin indah ketika H. Sukarmis menyampaikan sambutan. Ia mengaku sangat bangga dengan kehadiran kader dan simpatisan Golkar. 

"Hal yang tak bisa terbantahkan adalah, Ketua DPD II Golkar dua periode menjadi Bupati Kuansing," ujar Sukarmis disambut tepuk tangan para undangan. 

Kendati kalah dalam Pilkada lalu, Sukarmis berharap hal itu bisa menjadi pelajaran untuk masa mendatang. "Sekarang tidak ada kubu-kubuan lagi. Sebab, Golkar sudah satu di bawah Setya Novanto," ujarnya.***
 (rgb).///////////////////////////////////////////


RIAU BISNIS - TELUKKUANTAN – Pihak PLN Telukkuantan mengaku sudah menegur pihak rekanan yang mengerjakan pemasangan jaringan baru di jalan lintas Telukkuantan - Pekanbaru, tepatnya dekat Kejari Kuansing sampi ke Jake.

"Jumat lalu, kita sudah ingatkan rekanan untuk membersihkan sampah penebangan pohon yang ditebang," ujar Kepala PLN Telukkuantan, Darmansyah kepada GoRiau.com, Selasa (28/6/2016) pagi di Telukkuantan. 

Dikatakannya, sejak jauh hari-hari PLN sudah mengingatkan rekanan. Namun, keberadaan dahan kayu yang memakan bahu jalan tak kunjung dibersihkan. 

"Kemaren sudah kita 'warning', setelah ada pemberitaan itu. Mereka janji akan bersihkan hari ini atau lusa," ujar Darmansyah.***(rgb).///////////////////////////////////////////////


BANGKINANG,RHI-Dua minggu memasuki Hari Raya Idul Fitri, peredaran minuman kaleng sudah menjamur. Ini terjadi dikarenakan permintaan yang begitu tinggi. Bahkan saat ini, beberapa toko sudah membuat stok minuman kaleng di pintu tokonya.

Melihat hal ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar, Agus Candra, S.IP mengimbau kepada masyarakat pembeli untuk teliti dan berhati-hati untuk membeli minuman kaleng
untuk lebaran.

“Masyarakat pembeli harus pintar, coba cek dan liat betul tanggal kadaluarsanya,” imbuh Agus. Politisi Golkar juga mengimbau kepada seluruh pedagang minuman kaleng baik grosir maupun toko agar tidak menjual minuman kaleng yang sudah kadaluarsa.

“Yang tidak kita inginkan adalah sampainya minuman yang sudah kadaluarsa ke tangan masyarakat. Kalau itu terjadi, siapa nantinya yang akan bertanggungjawab pada kesehatan peminumnya,” ujar Agus.

Dalam keterangan Agus juga meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar khususnya Disperindag Kabupaten Kampar untuk melakukan operasi pasar.

“Operasi pasar dilakukan untuk meninjau minuman-minuman kaleng yang dijual di pasar baik di swalayan, grosir dan toko. Karena kita tidak tahu, minuman kaleng yang masuk di daerah kita dan yang dibeli oleh
masyarakat dikhawatirkan kadaluarsa dan ilegal masuknya. Karena jika minuman kadaluarsa yang dikonsumsi oleh masyarakat, tentunya sangat berbahaya untuk kesehatan,” ungkap Agus.

Dirinya juga berharap agar pemerintah bersikap pro aktif untuk turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Dengan tingginya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tentu kita berharap hasilnya akan baik nantinya.

“Masyarakat tidak akan ragu-ragu lagi untuk membeli minuman kaleng,” pungkasnya.(HASBI)

Ket Foto : Ilustrasi


BANGKINANG,Riau Bisnis-Anggota DPRD Kampar, Fahmil SE, berharap kepada pihak PLN Rayon Bangkinang mendengarkan keluhan masyarakat tentang pemadaman listrik, apalagi pada bulan Ramadhan.

Hal ini diungkapkannya, kepada wartawan usai berbuka bersama General Manager PLN Wilayah Riau-Kepri di kantor PLN jalan Ahmad Yani, Bangkinang.

"Saya berharap kepada pihak PT PLN (Persero) mendengarkan keluhan masyarakat tentang pemadaman listrik, apalagi pada bulan Ramadhan ini," ujar Fahmil

Pada kesempatan itu, ia juga berharap PLN Wilayah Riau mengajukan pemekaran agar PLB Rayon Bangkinang ditingkatkan menjadi PLN Area Bangkinang, "saya juga berharap PLN Wilayah Riau mengajukan pemekaran agar PT PLN Rayon bangkinang ditingkatkan menjadi PLN Area Bangkinang," ungkapnya.

"Beberapa hari yang lalu kita sudah mendatangi PT. PLN (persero) wilayah Riau. Dan insya Allah kita akan temui PLN Pusat untuk memberi dukungan, karena dengan terbentuknya PLN Area Bangkinang akan lebih
mudah dan dekat pelayanan terhadap pelanggan. Kita berharap tahun 2017 ini segera terwujud," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Fahmil juga meminta tahun 2019 nanti tidak ada lagi desa di Kampar ini yang tidak di aliri listrik.  

"Dan satu lagi harapan saya Rayon Bangkinang ini dijadikan Area Bangkinang kek namanya atau Area Rohul, kita bergabung tapi posisinya di Bangkinang, karena kita kemaren sudah mengganggarkan kantor PLN. 

Seandainya ini dipercepat secara pribadi saya berharap Kabupaten Kampar ini tidak ada lagi desa yang tidak dialiri Listrik," ujarnya. (Hasbi) 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////