Berita Pemerintahan

Business Riau

☆☆NEWS RIAU

☆☆☆Nasional

☆Kota Dumai

☆☆Pekanbaru

JAKARTA - Pasca terkuaknya kasus mantan Menteri ESDM Archandra Tahar (AT) dan kasus Gloria yang gagal menjadi pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka), isu untuk segera mempercepat dituntaskannya RUU Kewarganegaraan ganda kian menguat. Hal tersebut dipicu aksi Presiden Joko Widodo pasca memberhentikan AT, mengungkapkan pada media bahwa dirinya akan mendorong agar RUU dimaksud segera disahkan.


Terkait aksi Presiden itu, publik pun bereaksi. Tak pelak, banyak pihak khawatir akan dampak jika sampai RUU tersebut disahkan. Pengamat sosial politik senior Rahman Sabon Nama contohnya, dirinya mengingatkan kembali kepada pemerintahan Jokowi agar lebih berhati-hati. Menurutnya ada pihak-pihak yang akan diuntungkan jika RUU Kewarganegaraan disahkan dan salah satunya adalah Tiongkok.


"Menurut saya, ini (disahkannya RUU Kewarganegaraan Ganda) merupakan bagian terpenting dari upaya Tiongkok untuk mencapai tiga tujuan utama dari kebijakan politik luar negerinya. Beijing menginginkan kekuatan, pengaruh dan status untuk mempertahankan diri dalam percaturan perubahan dunia, dan tentu yang terpenting adalah kekayaan," ujar Rahman Sabon pada kepada redaksi, Sabtu (27/8/2016).


Rahman Sabon menambahkan, dalam upaya untuk memenuhi tujuannya itu, maka Beijing mencatat dengan baik semua sumber daya yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan politiknya baik di tingkat domestik lebih-lebih di luar negeri.


"Makanya, saya melihat RUU Kewarganegaraan Ganda ini merupakan capaian target pemerintahan Beijing, sehingga Indonesia dijadikan sebagai target untuk konsolidasi menyatukan 35 juta penduduk China perantauan dalam upaya mencapai tujuan-tujuan politiknya," imbuh pria yang juga Ketua Umum APT2PHI ini.


Untuk diketahui, ada tiga tujuan utama kebijakan Tiongkok soal Cina perantauan di abad ke-21 yaitu sukses secara ekonomi, budaya dan politik. Dengan demikian menurut Rahman Sabon perlu kewaspadaan tinggi akan adanya jaringan Cina perantauan di Indonesia yang justru memainkan peranan penting secara politis.


"Dari jutaan Cina perantauan di dunia khususnya di Indonesia, menjadi andalan pemerintahan Beijing. Mereka ini mengusai sekitar 70% perekonomian dan jaringannya telah masuk dalam struktur kekuasaan baik di pemerintahan maupun di parlemen. Mereka berperan melaksanakan misi pemerintahan Beijing dengan menguasai perekonomian dan masuk ke struktur politik Indonesia. RUU Kewarganegaraan Ganda bisa jadi pintu masuknya. Kita mesti hati-hati," tegasnya.


Inilah alasan mengapa Rahman Sabon kerap mengingatkan Pemerintahan Jokowi dan DPR agar tidak ceroboh dan lebih bijaksana mempertimbangkan aspek keamanan, ekonomi dan aspek sosial budaya bangsa Indonesia. Menurut pria kelahiran Nusa Tenggara Timur ini, sejak merdeka hingga kini, Indonesia tidak menganut Dwi Kewarganegaraan karena manfaatnya kurang untuk kepentingan NKRI dan justru akan melemahkan.


Menurut Rahman, jika RUU Kewarganegaraan Ganda sampai lolos akan menjadi catatan kelam sejarah politik Indonesia bahwa Pemerintahan Jokowi telah menjerumuskan bangsa dan negara ini ke dalam jebakan politik asing China.


"Harus disadari oleh semua komponen bangsa bahwa jaringan warga negara Cina perantauan adalah agen yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintahan Beijing dalam persoalan reunifikasi Cina dan kasus Taiwan," pungkasnya.


(Sumber:cakrawarta.com)
Kepala Kantor Imigrasi Manokwari, Budiono di Manokwari, Senin (25/8/2016), mengatakan sejak 2015 hingga saat ini, deportasi sudah dilakukan terhadap 174 warga China.
Deportasi itu dilakukan karena menyalagunakan visa kunjungannya untuk bekerja pada pembangunan konstruksi di PT SDIC Papua Cemen Indonesia di wilayah Kampung Maruni, Manokwari, Papua.
Pada Januari-Maret 2016, sebanyak 34 warga China yang bekerja di perusahaan semen itu dideportasi pihak Imigrasi karena pelanggaran visa.
"Cukup banyak yang sudah kami deportasi. 34 orang diantaranya kami deportasi antara Januari hingga Maret 2016," kata dia.
Dia menyebutkan upaya pengawasan terus dilakukan secara rutin terhadap aktivitas di perusahaan tersebut. Deportasi pun akan kembali dilakukan, jika ada pekerja yang kedapatan menyalahi izin tinggalnya.
PT SDIC Papua Cement Indonesia merupakan satu-satu perusahaan Semen di Papua Barat. Keberadaanya diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan bagi daerah serta mengurangi angka pengangguran.
Kehadiran perusahaan ini melalui proses panjang dan kendala yang berliku-liku, di antaranya persoalan hak ulayat lahan yang memakan waktu cukup lama.
Saat pembangunan konstruksi mulai dilakukan, masalah pun kembali mengemuka yakni penyangkut penggunaan tenaga kerja asing pada pembangunan tersebut.
Pada 2015 terungkap, dari 400 lebih tenaga kerja asing (TKA) di perusahaan itu dan hanya sekitar 40 lebih yang mengantongi dokumen ijin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA).
Menyusul temuan tersebut, beberapa subkontraktor pelaksana pembangunan konstruksi pabrik semen ini, secara bertahap mengajukan permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Imigrasi Manokwari, Anthon Purnomo Hadi, kala itu mengatakan, TKA yang ditemukan tidak memiliki ijin baik ijin kerja maupun keterangan ijin tinggal sementara.

( Sumber : beritaviral.org )