Berita Pemerintahan

Business Riau

☆☆NEWS RIAU

☆☆☆Nasional

☆Kota Dumai

☆☆Pekanbaru

Negara Brasil ternyata rutin melakukan pembelian tepung kelapa asal Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) hingga akhir tahun 2016.

"Tepung kelapa yang diekspor ke Brasil pada akhir tahun 2016 sebanyak 26 ton dan mampu menghasilkan devisa bagi negara sebesar USD 45.760," kata Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulut, Darwin Muksin seperti ditulis Antara Manado, Kamis (29/12).

Darwin mengatakan, Brasil merupakan salah satu negara tujuan utama tepung kelapa asal Sulut sehingga harus dijaga agar pasar tetap berlanjut. "Saya harap pengekspor selalu memperhatikan kualitas produk sehingga permintaan dari Brasil akan tetap tinggi," jelasnya.

Tepung kelapa makin diminati karena kualitasnya memenuhi standar dan harapan konsumen di negara tujuan tersebut.

"Produk tepung ini banyak dibutuhkan sebagai bahan baku membuat roti dan makanan lainnya, dan juga banyak digunakan untuk campuran dalam industri makanan kecil seperti permen atau gula-gula, kue, puding dan lain-lain," ujarnya.

Tujuan produk tepung kelapa Sulut bukan hanya negara-negara di Asia tapi juga di Eropa, Amerika dan Afrika.

Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut, T Hasudungan Siregar mengatakan tepung kelapa banyak permintaannya karena dijadikan bahan baku membuat roti dan makanan lainnya.

Produksi tepung kelapa paling banyak di Kota Manado kemudian di Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa Selatan dan Kota Bitung.

 

(sumber:merdeka.com)
Mungkin sudah banyak di antara kita yang menge- tahui tentang perlunya kompetensi ABK dalam hal  ETO  (Electro  –Technical    Officer) dan  ETR (Electro –Technical    Rating). Tentang Eto dan ETR ini, kabar yang beredar sekarang ini para pelaut kita di luar negeri banyak yang mengeluh dan galau dengan peker- jaannya, khususnya yang bertugas menangani kelistrikan kapal.

Melaui tulisan ini saya sedikit berbagi atas pemahaman sesuai dengan konvensi internasional Manila amande- men 2010 tentang Standards   of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers, 1978 (STCW-2010) terkait dengan pekerjaan kelistrikan tersebut akan diber- lakukan memang mulai tanggal 1 Januari 2017.

Komunitas masyarakat pelayaran di Indonesia perlu di- ingatkan bahwa mulai tanggal 1 Januari 2017 yang ting- gal beberapa hari lagi, bagi Anak Buah Kapal (ABK) yang masih belum memiliki sertifikat sebagai petugas kelistri- kan di kapal atau electrician atau electrical rating lainnya yang menjalankan tugas kelistrikan kapal, oleh konvensi tersebut dinyatakan harus memiliki sertifikat “COC-ETO” (Certificate of Competency as Electro –Technical Officer) sesuai dengan Regulation III/6, STCW-2010 atau “COP- ETR” (Certificate of Proficiency as Electro-Technical Rat- ing ) sesuai dengan Regulation III/7, STCW-2010.

Akankah ini menjadi momok atau menjadi kesempatan dunia usaha di Indonesia? Bagaimana dengan pelayaran di dalam negeri? Mudah-mudahan pemerintah Indone- sia bijak menanggapi hal ini.

Meski demikian, masih ada ketentuan transisi dari pem- berlakuan STCW-2010 yang memungkinkan pemerintah kita (Kementerian Perhubungan) untuk dapat mengakui kualifikasi dan pengalaman terakhir dari ABK listrik yang telah bertugas di kapal selama tidak kurang dari 1 tahun dalam 5 tahun sebelumnya sehinggga dianggap me- menuhi syarat ‘ETO COC’ atau ‘ETR COP’ tersebut. Jika memenuhi persyaratan pengalaman itu, pemerintah memberikan evidential statement.

Langkah memberikan  evidential statement ini juga yang sedang dilakukan  negara-negara  tetangga kita baik di Filipina, Singapura, Malaysia.   Selanjutnya ABK listrik yang sudah memperoleh evidential statement akan di- beri kesempatan untuk mendapatkan pelatihan tambah- an agar sesuai dengan standar kompetensi yang ditentu- kan dalam STCW Code Section A-III/6 for ETO; dan STCW Code Section A-III/7 for ETR.

Terkait dengan hal tersebut, selayaknya para pemilik kapal dan operator menyampaikan kepada ABK atau petugas listriknya   untuk segera mempersiapkan diri mengikuti pelatihan untuk memastikan bahwa petugas kelistrikan kapal   mendapatkan sertifikat sesuai STCW- 2010 dari pemerintah. Mudah-mudah Kementerian Per hubungan mamfasilitasinya sebelum tanggal 1 Januari 2017.

Adapun dokumen yang diperlukan sesuai konvensi tersebut sebagai berikut:

ABK kandidat memenuhi persyaratan:

  1. Ijazah atau diploma elektro atau memegang kualifikasi setara atau lebih tinggi;

  2. Sehat, sesuai standar medis pelaut;

  3. Sebagai petugas listrik kapal selama tidak kurang dari 1 tahun dalam 5 tahun terakhir;

  4. Mengikuti program listrik,  rekayasa  elektronik  dan kontrolnya sebagai berikut: 1. High voltage installation at management level; 2. Electric machinery drives and electronic control; 3. Maintenance of Electrical/Elec- tronic systems in a flammable area;

  5. Mengikuti pengelolaan  sumber daya ruang   mesin kapal;

  6. Mengikuti kursus tambahan STCW sebagai berikut:


1. Proficiency   in   Survival   Craft   and   Rescue   boats (PSCRB),

2. Advanced fire -fighting ,

3. Proficiency in Medical First Aid,

4. Revalidation Course on Emergen- cy, Occupational Safety and Survival, dan 5. Seafarers with  designated  security  dutie.***

 
Penandatanganan Perpanjangan Kerjasama Pemkot Bontang & Pelindo IV: Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Jasa Kepelabuhanan antara Pemerintah Kota Bontang dengan PT Pelindo IV (Persero) di Lantai 7 Gedung Kantor Pusat Pelindo IV Makassar, Rabu malam (21/12/2016). (Foto: Humas PIV)

partisipasi pTp dalam “4th ikT membangun negeri”

T. Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) berpartisipasi pada acara '4th IKT Membangun Negeri' yang dise- lenggarakan oleh PT. Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) dalam rangka memperingati HUT IKT yang ke 4 (19/12/16).

Acara tersebut diselenggarakan di lantai 2 Hotel Holi- day Inn Kemayoran, Jakarta mulai pukul 8 pagi hingga jam 9 malam waktu setempat. dikesempatan tersebut PTP ikut mendirikan booth expo berukuran 2x2 meter yang diisi dengan brosur dan penayangan video company profile perusahaan, peta area kerja, fasilitas serta layanan yang diberikan perusahaan, brosur tentang tarif layanan, buku direk- tori pelabuhan, serta merchendise bagi pengunjung booth sebagai ajang promosi.

T. Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) berpartisipasi pada acara '4th IKT Membangun Negeri' yang dise- lenggarakan oleh PT. Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) dalam rangka memperingati HUT IKT yang ke 4 (19/12/16). Kiki M. Hikmat selaku Corporate Secretary dan Hubun- gan Eksternal PTP menyampaikan, "Partisipasi perusa- haan penting dalam rangka menjaga dan meningkat- kan hubungan baik dengan IKT sebagai sesama anak usaha IPC group, sekaligus mengenalkan perusahaan kepada publik lebih luas lagi melalui acara ini".***

 
Setelah menjabat Pelaksana Tugas sekitar dua bulan, Faik Fahmi resmi menjadi Direktur utama PT ASDP Indonesia Ferry (Per- sero). Hal ini mengacu pada SK 268/ MBU/12/2016 Keputusan Menteri Negara BUMN selaku RUPS tentang Pengalihan Anggota Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

“Alhamdullilah, ini amanah untuk saya, semoga bisa membawa peru- sahaan ini lebih baik ke depannya. Tentu saya tidak bisa bekerja sendiri, tetapi dengan bantuan seluruh rekan direksi dan karyawan kita bersama sama membangun perusahaan ini”, tutur Faik, Kamis (22/12).

Faik melihat peluang luar biasa yang akan dihadapi ASDP ke depannya, terkait karakteristik Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Adanya komitmen Pemerintah dalam mendorong konektivitas (connectivity) antar pulau, serta mendukung penyebaran logistik nasional supaya lebih mudah dan murah.

“Masa depan angkutan itu ada di laut. Hal ini karena karakteristik negara kita adalah kepulauan. Jadi, peran ASDP akan sangat strategis ke depannya,” ujar Faik. Untuk rencana strategis ke depan, Faik mengatakan akan ada penambahan 8 kapal di 2017, guna mening- katkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya penambahan kapal tersebut dirinya memprediksi akan ada kenaikan pendapatan di tahun 2017. Tahun ini perseroan membidik target pendapatan Rp 2,6 triliun dengan target laba bersih sekitar Rp 250 miliar.

“Dari sisi pendapatan saja kita targetkan 2017 paling tidak naik 11 persen dari tahun ini,” tuturnya. Ia meyakini, dengan adanya penambahan tersebut, PT ASDP bisa melayani lebih banyak lagi jalur penyeberan Fokus Angkutan Natal Saat ini, PT ASDP tengah mempersiapkan layanan penyeberangan angkutan Natal dan Tahun Baru 2017. Diperkirakan, dari 10 lint- asan penyeberangan terpadat yang dipantau secara nasional, sekitar 3,31 juta orang akan menyeberang atau naik 4,5 persen diband- ingkan realisasi periode sama tahun lalu sebesar 3,17 juta orang.

“Untuk di lintasan tersibuk Merak-Bakauhe- ni, telah dilakukan berbagai persiapan untuk menganti- sipasi terjadinya antrian kendaraan. Prinsipnya, layanan angkutan selama periode Natal dan Tahun Baru harus lancar, aman, nyaman dan selamat,” tuturnya. Ia berharap, pengguna jasa dapat menikmati layanan penyeberangan yang menyenangkan selama perjalanan. Di seluruh cabang PT ASDP telah dilakukan persiapan terkait armada, dermaga dan pelayanan loket tiket di setiap pelabuhan mengingat volume pengguna jasa berpotensi mengalami peningkatan.

Fasilitas pendukung juga disiapkan agar memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa, mulai dari toilet, mushola, ruang menyusui, fasilitas angkutan lanjutan di pelabuhan, hingga rambu-rambu penunjuk di dalam pelabuhan. Bagi penumpang yang akan menyeberang ke Bakauheni dengan kendaraan kecil (golongan IV penumpang), dapat memanfaatkan layanan penjualan “portable e-ticketing” yang tersedia di Rest Area KM43 Tol Tangerang-Merak.

“Dengan beli tiket disini, pengguna jasa mendapat akses jalur khusus menuju ke kapal. Tidak perlu antre lagi,” ujarnya.***
Proyek pembangunan Terminal Gili Mas Pelabuhan Lembar di Lombok, Nusa Tenggara Barat, mulai dikerjakan oleh PT Pelindo III (Persero). Proyek itu, disebut-sebut sebagai kawasan marina terbesar di wilayah timur Indonesia.

Direktur Utama Pelindo III, Orias Petrus Moedak men- gatakan, setelah proses groundbreaking maka proses pembangunan dimulai. Dia menjelaskan, proyek seluas lebih dari 17 hektar tersebut bakal dikerjakan dalam dua tahap, yakni tahap A dan B. “Pembangunan terminal Gili Mas akan dilakukan dalam dua tahap, tahap A kami targetkan selesai pada 2019 dan tahap B ditargetkan selesai pada 2021,” ungkap Orias di proyek Terminal Gili Mas, NTB, Kamis (22/12/2016).

Untuk tahap A pembangunan terminal Gili Mas akan memiliki luas 11 hektar dengan panjang dermaga 200 meter. Sedangkan untuk tahap B dengan total area sel- uas 17 hektar dengan panjang dermaga 400 meter. Pada terminal Gili Mas juga akan dibuat terminal penumpang dengan luas 2.600 m2 dengan kapasitas 1.500 orang. “Kita akan mulai mengejakan reklamasi tahap pertama 1A, selama satu tahun. Lalu ada reklamasi tahap kedua 1B bakal dimulai pertengahan tahun depan,” terang Orias.

“Kemudian kita kerjakan pembangunan dermaga, itu tahap 2B. Lalu lanjut bikin fasilitas terminal untuk penumpang dan marina. Dan terakhir untuk lapangan penumpukan,” lanjut dia. Proyek yang memakan biaya sebesar Rp 1,3 triliun itu, juga diharapkan dapat menambah jumlah kontainer di lapangan penumpukan yang saat ini akan menampung hingga 200ribu unit. Diharapkan juga, pembangunan ini dapat meningkatkan jumlah wisatawan di kawasan tersebut, khususnya Lom- bok, karena di terminal itu bisa parkir kapal pesiar.

Selain itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. “Jadi Terminal Gili Mas ini juga akan mendukung per- tumbuhan pariwisata dan ekonomi. Karena kegiatan ekonomi berada di pelabuhan,” tuturnya
Terminal Petikemas Surabaya (TPS) menghibahkan 2 unit reefer container dengan ukuran masing-masing 20 kaki bagi nelayan di Pantai Prigi, Desa Tasikmadu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Presiden Direktur TPS Dothy menjelaskan hibah tersebut adalah salah satu upaya untuk meningkatkan hasil produksi nelayan Pantai Prigi dan menjaga hasil tangkapan tetap segar sehingga memiliki harga jual yang kompetitif di pasar. “Apalagi, secara demografi ribuan warga Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek mayoritas adalah nelayan tradisional dan selama ini pengawet ikan yang digunakan adalah pendingin es yang seringkali di bawah kapasitas produksi perikanan. Sebab, saat musim baik, dalam sehari para nelayan bisa menangkap 100 hingga 200 ton ikan layur, tuna, dan tongkol,” paparnya dalam siaran pers, Kamis (22/12/2016).

Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak dalam sambutannya berpendapat hibah itu adalah salah satu bentuk sinergi dunia akademisi, usaha, dan pemerintah. “Kalau bisa sinergi seperti ini, niscaya para nelayan bisa memiliki kehidupan yang lebih layak. Semoga tidak hanya sampai di sini. Ke depan kami bisa bersinergi lagi demi memajukan kehidupan masyarakat yang membutuhkan pada umumnya,” tutur Emil. Tidak sekadar hibah, dari penggunaan containertersebut diharapkan masyarakat yang jauh dari kawasan industri bisa mengetahui fungsi dan kegunaan kontainer tidak hanya untuk mengirim barang, tapi untuk membawa barang-barang beku layaknya pendingin raksasa.

Adapun, kapasitas kontainer tersebut masing-masing 27,5 ton/meter kubik dengan titik beku -15 derajat celcius. Spesifikasi itu cukup untuk tempat pengawetan sementaran hasil nelayan yang belum terserap di pabrik pengolahan ikan sehingga harga bisa lebih stabil.***
Perusahaan pelayaran plat merah PT Pelni meraih penghargaan Transportation Safety Award (TSA) dari Kementerian Perhubungan, Rabu (21/1/2016).

Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada ‎para penerima penghargaan. Pelni termasuk dari empat penyelenggara pelayanan jasa transportasi terbaik lainnya, dengan nilai 86,94. Perusahaan lainnya yang menerima PT Garuda Indonesia, Perum DAMRI, PT Dharma Lautan utama. Manajer Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga Pelni Akhmad Sujadi mengungkapkan, pihaknya sangat bersyukur bahwa perbaikan internal membuahkan hasil optimal dan memeroleh penghargaan Kemhub.

“Faktor keselamatan memang menjadi fokus utama kami sebagai BUMN Transportasi laut.‎ Kami akan terus berusaha mewujudkan keselamatan dan meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa,” jelas Sujadi kepada BeritaTrans.com, Kamis (22/12/2016). Sebagai tanda keseriusan manajemen, menurut Sujadi, Pelni telah memasukkan faktor keselamatan dalam empat nilai perusahaan yaitu, integritas, layanan berkualitas, dan pembelajaran berkesinambungan dan kepedulian (menjaga keselamatan, keamanan dan kesehatan lingkungan).‎ (omy)***
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendeklarasikan anti pungli bersama pejabat eselon I dan II serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Jabotabek di Ruang Mataram, Kantor Pusat Kementerian Perhubungan. Deklarasi ini ditandai oleh pembacaan dan penandatangan deklarasi oleh Menteri Perhubungan dan para pejabat Eselon I, yang dilanjutkan dengan pejabat eselon II di unit kerja masing-masing.

Dalam siaran pers Kementerian Perhubungan yang diterima, Selasa (22/12/2016), selain penandatangan deklarasi anti pungli, Menhub Budi Karya Sumadi juga meluncurkan pedoman penyelenggaraan pendidikan in- tegritas pada lembaga pendidikan dan pelatihan di ling- kungan Kementerian Perhubungan.

Selanjutnya acara diisi dengan Focus Group Discus- sion (FGD) dengan tema “Tanpa Pungutan Liar, Kita Wu- judkan Kementerian  Perhubungan Bebas Dari Korupsi Menuju Pelayanan Prima Jasa Transportasi”.

FGD menghadirkan narasumber dari Bareskrim Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, Ketua Saber Pungli, dan Presiden Association of Certi- fied Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Charter.

“Deklarasi anti pungli ini merupakan langkah awal dan upaya Kemenhub untuk memberantas praktek pungli dalam pelayanan jasa transportasi,” kata Budi Karya dalam sambutannya.

Deklarasi ini akan terus ditindaklanjuti oleh pejabat eselon III dan IV di unit kerja masing-masing. Komitmen ini diharapkan menjadi teladan bagi staf/pegawai di unit kerja  masing-masing,  sehingga  kedepannya  tidak  ada lagi praktek pungli di Kemenhub.

Sasaran dilaksanakannya Deklarasi Anti Pungli antara lain adalah agar semua Pejabat Tinggi Madya dan Prata- ma mempunyai komitmen bersama untuk tidak melaku- kan pungutan liar dalam setiap pelayanan jasa per- hubungan, bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pencegahan pungli terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemenhub, serta berupaya untuk menin- gkatkan pengawasan integritas, dan perbaikan sistem di lingkungan kerjanya.

Sebagaimana  diketahui,  sebagai tindak lanjut atas Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  87  Ta- hun 2016, Kemenhub telah membentuk Satgas Operasi Pemberantasan Pungli di lingkungan Kemenhub melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 265 tahun

2016 yang ditetapkan pada 14 Oktober 2016.

Satgas Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) di Ke- menhub ini bertugas membantu Menhub untuk melaku- kan pengawasan dalam pemberantasan pungli di Kemen- hub.

Pembentukan Satgas OPP Kemenhub ini merupakan komitmen Kemenhub untuk melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik guna mewujudkan good governance, independen dan netralitas, dengan melibatkan lembaga dari luar yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Indonesia Corruption Watch (ICW).

Adapun ruang lingkup Satgas OPP meliputi pelayanan perijinan angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan perkeretaapian. Sedangkan lingkup non perijinan berfokus pada penerimaan pegawai di lingkun- gan Kemenhub dan penerimaan calon taruna baru.

Dalam tugasnya, Satgas OPP menjalankan prosedur berupa pendalaman dan pencarian bukti melalui kunjun- gan langsung ke unit kerja terkait ataupun melalui operasi senyap (penyamaran) untuk memastikan benar atau tida- knya terjadi penyimpangan.

Jika ditemukan adanya penyimpangan/pelanggaran pada personil pemberi layanan, maka akan diberikan hu- kuman administratif seperti penurunan pangkat/jabatan, pemindahaan  tugas,  dan  pemecatan.  Apabila  ditemu- kan indikasi  yang kuat adanya pungli, penuntasan peny- elewengan diserahkan ke aparat penegak hukum.

Langkah kongkret Tim Satgas OPP Kemenhub adalah mempermudah penerbitan Sertifikat Kecakapan Pelaut. Semula Sertifikat Kecakapan Pelaut dilaksanakan secara terpusat di Ditjen Perhubungan Laut.

Tim Satgas OPP menata ulang mekanisme penerbitan Sertifikat Kecakapan Pelaut yang mudah bagi para pelaut yang tersebar dengan mendelegasikan penerbitan kepa- da sekolah keahlian cyang ditunjuk oleh Pemerintah atau Kantor Kesyahbandaran Utama serta Kantor Kesyahban- daran dan Otoritas Pelabuhan.

Mekanisme dan tata cara pendelegasian penerbitan sertifikat kecakapan pelaut tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 140 Tahun 2016.

Sejak dibentuk hingga saat ini, Satgas OPP telah me- nerima pengaduan dugaan praktek pungli berjumlah 88 pengaduan. Melalui contact centre kemenhub151 terdiri dari 22 email, 38 call, dan 19 mention. Sedangkan untuk aplikasi simadu terdapat 6 pengaduan dan YLKI sebanyak

3 pengaduan.***
# “Dengan begitu, jangan ada persepsi seolah-olah Cina melulu, enggak juga

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan  telah bertemu dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Hiroshige Seko. Pertemuan ini membahas proyek yang rencananya akan dikerjakan Jepang di Indonesia, yakni Pelabuhan Patimban dan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya.

Luhut mengatakan Jepang sudah menyatakan bersedia untuk menggarap dan mendanai pembangunan proyek Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Nilai investa- sinya mencapai US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 22 triliun, yang seluruhnya dibiayai Jepang.

Pemerintah memilih Jepang menggarap proyek Pelabu- han Patimban, untuk memberikan kesempatan kepada Negeri Sakura menggarap proyek infrastruktur di Indo- nesia. “Dengan begitu, jangan ada persepsi seolah-olah Cina mululu, enggak juga,” kata Luhut usai bertemu Menteri Jepang di kantornya, beberapa waktu lalu.

Selama ini banyak anggapan bahwa pemerintah lebih condong menyerahkan proyek-proyek infrastruktur ke Cina. Salah satunya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Band- ung, yang tiba-tiba diberikan ke Cina, Padahal Jepang melakukan studi kelayakan jauh hari sebelumnya.

Menurut Luhut, anggapan tersebut muncul karena saat itu pemerintah lebih banyak melakukan pembicaraan mengenai investasi dengan Cina. Sekarang pembicara- annya ke Jepang. Dia juga mengatakan investasi Jepang ke Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan Cina.

Selain membangun dan mendanai proyek ini, pemerintah juga mempersilakan Jepang mengoperasikan pelabuhan tersebut. Alasannya, agar Jepang bisa mentransfer ilmu dan keahliannya dalam pengelolaan pelabuhan. Pekerja Indonesia pun nantinya bisa mengadopsi ilmu tersebut.

Meski demikian, Luhut memastikan bahwa pengopera- sian Pelabuhan Patimban tidak hanya untuk mendukung industri Jepang. Semua pihak bisa menggunakan pelabu- han yang rencananya akan bisa menampung kapasitas 30 juta unit kontainer setara 20 kaki (TEUs).

Saat ini pengerjaan proyek Patimban masih menunggu beberapa izin yang belum selesai. Salah satunya analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) yang masih menjadi peng- hambat pencairan dana proyek ini dari Jepang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappe- nas) Bambang Brodjonegoro mengaku pemerintah akan segera menyelesaikan seluruh permasalahan proyek ini.

Dia memastikan proyek Pelabuhan Patimban akan berja- lan, karena sudah masuk dalam perencanaan Bappenas dan pendanaannya juga sudah jelas.

“Jadi akan menggunakan skema pinjaman dari JICA (Japan International Cooperation Agency),” ujar Bambang yang juga hadir dalam pertemuan dengan perwakilan Jepang

di Kantor Luhut.***
# Berdasarkan cetak biru Sistem Logisti k Nasional (Sislognas), hub internasional sudah
ditetapkan di Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung

Pe n g u s a h a di industri logistik mempertanyakan kebijakan BUMN ke p e l a b u h a n a n terkait dengan penetapan konsolidasi kargo ekspor untuk alih muat (transshipment) di Pelabuhan Tanjung Priok. Sebelumnya, PT Pelabuhan Indonesia I-IV membuat kesepakatan untuk menetapkan dua pelabuhan, Pelabuhan Tanjung Priok, untuk menjadi superhub yang fokus menjalankan transshipment atau alih muat ke kapal besar tujuan ekspor. Yukki N. Hanafi , Ketua Aso iasi Logisti k dan Forwarder Indonesia (ALFI) yang juga menjabat sebagai Chairman Asean Federati on of Forwarders Associati on (AFFA), mempertanyakan kejelasan konsep superhub yang akan diterapkan BUMN pelabuhan. Hal ini, ujarnya, karena ti dak ada konsep pelabuhan demikian dalam tata kepelabuhanan nasional ataupun internasional sekalipun.
Berdasarkan cetak biru Sistem Logisti k Nasional (Sislognas), hub internasional sudah ditetapkan di Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung. Jika dari pemerintah mendukung hal ini, tentu harus ada revisi dari cetak biru tersebut. "Berkaitan double handling, saya ti dak bisa membayangkan kalau [kargo ekspor] dari Sumatra harus ke Jakarta dulu atau Makassar ke Surabaya atau ke Jakarta.

Saya melihat ada potensi kenaikan biaya logisti k di situ," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/12/2016). Dia memahami keinginan mendatangkan kapal besar ke Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka persaingan dengan Singapura dan Malaysia. Namun, operator pelabuhan dan pemerintah harus mengalkulasikan kapasitas volume kapal besar yang dibutuhkan untuk masuk ke Indonesia. "Ini ti dak ada jaminan. Semua kapal besar itu sudah ada hubungan dengan [pelabuhan] Singapura dan Malaysia," tegasnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah dan BUMN harus melihat adanya kargo dengan kebutuhan khusus yang harus cepat dikirim, seperti  produk sayur, buah dan ikan segar. Kargo jenis tersebut ti dak mungkin mengunakan sistem pooling di satu
pelabuhan karena akan memperlama waktu pengiriman.

Kebijakan ini, akhirnya memati kan direct call ke pelabuhan lain karena menganggu muatan di daerah. "Tidak akan ada [direct call] yang masuk [ke daerah]," ujarnya. Dia membenarkan ada kemungkinan pengalihan pajak ekspor daerah dari pengapalan internasional ke Ibu kota, lokasi Pelabuhan Tanjung Priok. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Elvyn G. Masassya mengatakan superhub ini nanti nya tidak akan menutup kesempatan pelabuhan di bawah BUMN lain untuk melakukan direct call atau pengapalan langsung. "Direct call atau direct export tetap tercatat di situ.

Pemerintah daerah akan mendapat pendapatan dari ekspornya," paparnya setelah Rakor Pelindo I-IV di Makassar, Senin (20/12). Dia mencontohkan kargo ekspor dikumpulkan di Tanjung Priok dan dimuat ke dalam kapal besar sehingga tidak perlu melakukan transshipment di Singapura. Konsep superhub ini, lanjutnya, segera diterapkan pada tahun depan.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku senang adanya sinergi antara Pelindo I-IV terkait konsep superhub ini. "Saya senang karena koordinasi mereka saling memberi. Ada kesepakatan antara mereka mengenai hub dan superhub. Yang jadi superhub mungkin ada dua, Priok dan Perak, yang lain hub juga. Proses ekspor terjadi di masing-masing pelabuhan, tetapi transshipment hanya di titik tersebut," ungkapnya.***

 





Berikut analisa ekonomi harian, 21 Desember 2016,"Akselerasi Pertumbuhan Sektor Jasa di tengah Perlambatan Ekonomi Global" Pertumbuhan ekonomi global tahun 2016 melambat dan sejumlah industri terkena imbasnya.  Walaupun terjadi perlambatan ekonomi global saat ini, Menteri Keuangan menyatakan ada beberapa sektor industri yang mampu tumbuh tinggi, yaitu sektor jasa (service sector) seperti, komunikasi, perhubungan dan keuangan. Tidak seperti sektor perdagangan yang sangat dipengaruhi oleh ekspor impor akibat gejolak perekonomian global, service sector, meskipun pertumbuhan ekonomi nasional melambat, masih dapat tumbuh tinggi bahkan sampai double digit.

Financial Inclusion dapat diciptakan dari sektor investasi tersebut.  Sebagai contoh, infrastruktur keuangan seharusnya dapat memfasilitasi masyarakat yang tidak mempunya modal tetapi mempunyai ide, sehingga mau tidak mau harus memiliki rekening bank agar mendapatkan modal. Setelah financial inclusion berjalan maka selanjutnya adalah financial deepening seperti penggabungan antara teknologi dan aplikasi yang sedang marak saat ini.   Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan kebijakan mengenai bagaimana menciptakan financial deepening dengan tujuan  menciptakan financial inclusion. Indonesia memiliki potensi yang besar karena jumlah penduduk dan pasar yang besar. Teknologi dan aplikasi saat ini dapat mendorong aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi transaksi, yang mempertemukan demand dan supply secara efisien
Yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ketiga sektor jasa diatas adalah mempromosikan kebudayaan dan keragaman kultural di Indonesia. Melalui media komunikasi internet dan memperbaiki infrastruktur di daerah-daerah wisata, serta membantu masyarakat asli daerah wisata dengan perbaikan akses finansial, pengetahuan dan keahlian. Dengan demikian pertumbuhan tiga sektor tersebut dapat terus meningkat dan perekonomian Indonesia dapat terus tumbuh. Selanjutnya, pelaku usaha kreatif dan IKM di daerah dapat ikut tumbuh dan masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya.
Dicari pembeli gelembung ikan malong bagi yang tahu tolong informasi

Contact Person :

081276224455 - Deden

Lokasi :

Pelintung - Kota Dumai Riau

 
Oleh: Gloria F.K. Lawi
Businessriau - JAKARTA –  Bisnis logistik pada tahun mendatang diproyeksi cenderung stagnan, karena banyak faktor ekonomi makro yang belum kondusif. Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan perkembangan ekonomi global maupun nasional saat ini diperkirakan situasi dan kondisi bisnis logistik tahun depan belum memperlihatkan situasi yang menggembirakan. “Kita bisa melihat dan memperkirakannya tetapi kita sepakat dan mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan Menteri Keuangan yang menyampaikan pertumbuhan ekonomi tahun depan dikisaran 5% sampai dengan 5,1%,” ujar Yukki kepada Bisnis.com, Senin (19/12/2017).

Prediksi bisnis logistik 2017 yang diberikan Yukki sama dengan prediksi bisnis logistik 2016. Dia berharap tahun depan angka ekspor Indonesia akan mengalami kenaikkan untuk mendongkrak industri logistik khususnya melalui moda transportasi udara dan laut.
Yukki menambahkan impor melalui transportasi udara juga berpeluang meningkat seiring perubahan pola perdagangan digital. Dia berharap agar harga barang komoditas unggulan di Indonesia juga bisa mengalami perbaikkan di kancah perdagangan internasional.

“Ekspor kita tahun ini naik, tetapi harga komoditasnya turun. Konsumsi domestik relatif stabil hanya saja ada perilaku yang berubah dalam beberapa tahun ini yang mana biasanya masyarakat kita menyimpan stok tetapi sekarang semua just in time,” tutur Yukki. Perubahan pola konsumsi ini akan berimbas pada industri jasa logistik. Artinya, ada dampak pada mekanisme logistik dan penyimpanan stok di pergudangan. Yukki menyoroti adanya peluang kebijakan baru di Amerika Serikat dengan pemerintahan baru yang akan memungkinkan adanya kenaikkan suku bunga bank. Begitu pula dengan kebijakan Trans Pacific Partnership (TPP) yang akan berimbas pada bisnis logistik nantinya. Meskipun begitu, dia tetap optimistis bahwa Indonesia tetap akan menjadi salah satu negara yang menarik bagi investor asing. “Kami yakin BI [Bank Indonesia] akan mengambil langkah-langkah yang baik dan lebih penting lagi, situasi dan kondisi politik juga tetap terjaga baik. Untuk TPP, kami pelaku usaha melihat memang harus yakin betul kalau akan bergabung. Kami lihat saja perkembangannya,” jelas Yukki.

Terkait bisnis logistik tingkat domestik, Yukki optimistis akan tetap stabil dari segi volume barang. Kenaikan hanya akan terjadi akibat Upah Minimum Provinsi (UMP) dan biaya listrik. Biaya-biaya operasional inilah yang perlu dihitung ulang oleh para pelaku usaha logistik dan transportasi.
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Yangon, Myanmar (2 Desember 2016)


ASEAN Federation Of Forwarder Associations (AFFA), sebagai entitas dibawah naungan ASEAN yang beranggotakan sepuluh negara ASEAN telah mengadakan Konferensi dan Rapat Umum Tahunan AFFA yang ke 26 di Yangon-Myanmar pada tanggal 1-2 Desember 2016. Di dalam rapat ini dibahas beberapa hal penting sehubungan perkembangan implementasi national single window di masing-masing negara dan kesiapan serta update terkini setelah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak Desember 2015. Selain itu juga dibahas perkembangan dan langkah-langkah organisasi yang akan diambil oleh AFFA   di dalam menghadapi “ASEAN connectivity toward 2025”.


Dalam rapat tahunan ini dilakukan pemilihan Chairman AFFA melalui mekanisme pemungutan suara, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, telah terpilih  dan mendapatkan mandat untuk menjadi Chairman AFFA dalam memimpin organisasi masa kerja 2016-2018. ASEAN sebagai pasar terbesar ketiga di Asia setelah China dan India, dalam perkembangannya antara 2007-2014 telah menjadikan ASEAN sebagai regional yang memiliki potensi perdagangan hampir 1 triliun dollar amerika, dimana perdagangan intra ASEAN memiliki porsi yang terbesar.


Indonesia sebagai kekuatan ekonomi besar di ASEAN dengan populasi lebih dari sepertiga dari negara-negara ASEAN,  memiliki peran penting di dalam persiapan dan perkembangan ASEAN kedepan, terutama menjelang ASEAN Connectivity di tahun 2025 yang semakin dekat.  Dari segi kemudahan dalam melakukan bisnis, Indonesia berada di rangking ke 91, dibandingkan Vietnam(82), Brunei Darussalam(72), Thailand(46) dan Malaysia(23).  Hal ini juga menjadi tambahan keprihatinan pelaku bisnis logistik, seiring dengan turunnya sepuluh peringkat Logistics Performance Indeks (LPI) Indonesia menjadi ke 63 di tahun 2016.


“Perlu digarisbawahi juga bahwa sebagai negara yang sudah melakukan inisiatif implementasi national single window sejak 2007, perkembangan nya masih tertinggal jauh dari Singapore, Thailand bahkan Myanmar. Perbaikan akan hal ini perlu kerjasama semua pihak, baik pemerintah maupun pelaku usaha agar efektifitas dan efisiensi di dalam menekan logistik biaya tinggi dapat terwujud “, demikian disampaikan Yukki Nugrahawan Hanafi.


“AFFA juga melihat sumber daya manusia(SDM) sebagai hal kunci dalam kesiapan ASEAN menghadapi tantangan kedepan, khususnya SDM di bidang logistik. Oleh karena itu di dalam rapat kali ini ditetapkan bahwa AFFA akan membuat institusi pendidikan dan pelatihan SDM logistik yang berstandard ASEAN sebagai tahap berikutnya setelah pembahasan anggota AFFA lebih dari sepuluh tahun. Dalam hal ini Indonesia patut berbangga, bahwa ALFI sebagai satusatunya asosiasi logistik dan forwarder di Indonesia telah melihat pentingnya peningkatan kualitas SDM dengan berdirinya ALFI Institute sejak tahun 1999.


Inisiatif kita tidak sampai disitu saja, terbukti dengan dibentuk nya PT Logistik Insan Prima bersama dua asosiasi terkait logistik lainnya yaitu Asosisasi Depo Kontainer Indonesia(ASDEKI) dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia(APTRINDO), sebagai lembaga sertifikasi profesi bidang logistik berstandard BNSP pertama di Indonesia”, Yukki Nugrahawan Hanafi menambahkan.


Di dalam struktur AFFA terdapat Working Group Programme yang masing-masing dipimpin oleh satu negara anggota AFFA, yang terdiri dari Education & Training, Lialibilities, Trade & Facilitation,  Multimoda dan Security. Dalam konferensi  ini delegasi dari Indonesia telah ditunjuk untuk mengisi beberapa posisi kunci di AFFA sebagai berikut: Siti Ariyanti sebagai anggota Trade & Facilitation, Khairul Mahalli sebagai leader AFFA Working Group Programme Security, dan Iman Gandi sebagai Executive Director AFFA. (IG-ALFI)