Berita Pemerintahan

Business Riau

☆☆NEWS RIAU

☆☆☆Nasional

☆Kota Dumai

☆☆Pekanbaru

Bisnis Riau –(Rohil) – Pertumbuhan Kota Kabuapten RokanHilir  yang pesat jelas berdampak pada kondisi perkotaan. Sebagai contoh Kota/Kabupaten lainnya yang ada di Riau yang banyak terdapat rumah layak huni akibat tuntutan kebutuhan ekonomi.

Tidak ingin hal tersebut terjadi di Rohil, Untuk itu Pemrintah Kabuapten Rokan Hilir memalui Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Pemukiman setiap tahunnya terus melakukan upaya dalam membrantas kemsikinan diseluruh Kecamatan hingga kedesa di Negeri Seribu Kubah.

Program yang disalurkan melalui sistem Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) saat ini sudah cukup berhasil dalam rangkaupaya memberantas kemiskinan di Rokan Hilir.

Pemkab Rohil berkomit menuntuk meningkatakan kesejahteraan bagi masyarakat miskin, salah satunya program tersebut yakin dengan membangun Rumah layak Huni yang diperuntukkan kepada warga yang benar-benar tidak mampu.

Pada tahun 2017 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rohil telah mendapat program bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah pusat yang kini sedang dalam persiapan.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Zulfahmi, SE, saat dikonfirmasi, Selasa (16/5/2017).

Menurutnya, dari 292 unit yang dialokasikan, hanya 112 unit yang bakal bisa direalisasikan. Dari jumlah tersebut, dia lokasikan 3 kecamatan dan 4 kepenghuluan. Yakni Kecamatan Bangko Pusako kepenghuluan Desa Bangko Bakti 30 unit dan Kepenghuluan Bangko Lestari 32 unit.

Sedangkan Kecamatan Tanjung Medan, dialokasikan di Kepenghuluan Bagan Nenas 30 unit, Bagan Sinembah dan Kepenghuluan Bagan Sinemebah Utara 20 unit.

“Sisanya masih menunggu anggaran turun, sekarang dilapangan timfasilitator sedang  lakukan pendataa nverifikasi penerima dilapangan.” Ungkapnya.

Ditambahkan, timdarikabupaten  hanya membantu memfasilitasi, untuk memudahkan tim dalam melaksanakan tugas dilapangan.

“Kita bantu mereka hubungi camat dan lurah. Bentuk kegiatan ini rehab dan pemberdayaan, artinya masyarakat juga ikut membantu dan tidak diberiimbalan,”

Hingga saat ini program Rumah Layak Huni (RLH) yang berasal dari APBD Provinsi Riau dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPUPR) masih dalam proses.

Dia menyebutkan bahwa untuk tahun 2017 Rohil mendapatkan bantuan sebanyak 166 RLH dari Provinsi dan 292 BSPS dari Pusat. Para penerima juga sudah ditetapkan berdasarkan usulan pada tahun 2016 lalu.

Adapun program RLH Provinsi Riau yang masuk ke Rohil berjumlah 166 unit dipusatkan untuk 4 Kecamatandan 13 Kepenghuluan. Kecamatan tersebut, kata dia diantaranya Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Kubu, Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Kubu Babussalam.

Sementara itu untuk BSPS sesuai hasil survey yang dilakukan pihak Pemprov Riau sebanyak 292 unit rumah warga miskin Rohil menerima bantuan dana pada tahun 2017. Jumlah dana setiap rumahnya sebesar Rp15 juta yang digunakan untuk merenovasi rumah tersebut.

Sementara untuk anggaran dari APBD Rohil tahun 2017 nihil karena keterbatasan anggaran. Ia berharap agar program pusat dan Provinsi bisa segera diselesaikan secepatnya.

“Kita tentu berharap secepatnya bangunannya bisa selesai tepat waktu dan terealisasi serat uspersen,” Demikian Zulfahmi.(Advetorial/Humas)
Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh...

Bismillah...

Telah dibuka untuk kegiatan Pelatihan Kemandirian Ekonomi Ponpes Swadaya yang akan diselenggarakan selama 5 hari.

Yang akan diselenggarakan di PPPKE PP Ponpes Al Amin Dumai pada :

Hari, tanggal  : Rabu s/d Ahad, 25 s/d 29 Oktober 2017

Materi              : Budidaya cabe dan ternak lele dengan teknologi MA 11

Waktu              : Pembukaan rabu pagi Pukul 08.00 wib

Penutupan ahad pukul 16.00 wib.

Isi Pelatihan :

10 % Teori dan 90 % Praktek

Biaya kegiatan yang diperlukan

Konsumsi Rp. .........

Akomodasi Rp. ..........

Materi Pelatihan dan Instruktur Rp. ..........

Total                                        Rp. ...........

Jumlah besaran biaya disesuaikan dengan anggaran dari masing masing Ponpes untuk ketiga pembiayaan tersebut, dengan anggaran tersebut akan dikondisikan untuk praktek dilapangan selama pelatihan.

Bagi yang berminat silahkan konfirmasi ke telp. 082310996848 atau WA 081378304962 atau melalui Sekjen FKPP Riau paling lambat tanggal 24 Oktober 2017

Untuk biaya dari pihak PPPKE PP (Pusat Pelatihan Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren) Ponpes Al Amin Dumai tidak memberikan patokan.

Karena semata mata ingin mengamalkan nilai nilai islam,

bahwa kami belajar,

kami mengamalkan dan kami mengajarkan...

Agar semua menjadi ibadah dan semoga membawa berkah untuk membangun ekonomi umat.... Aamiin
Cegah Penyimpangan , Kejari dan Pemerintah Rohil
Menggelar Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa

Ripresnews–(Rohil)- Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohil bersama Pemerintah Rokan Hilir
menggelar Sosialisasi Pengelolaan dana desa di Kabupaten Rokan Hilir Kamsi pagi
(24/8/2017) di Gedung Serbaguna Bagansiapiapi.

Sosialisasi DD yang berasal dari dana APBN ini secara resmi dibuka langsung oleh Bupati Rohil
H Suyatno Amp.

Sosialisasi tersebut diikuti Penghulu dan Camat se Kabupaten Rokan Hilir. Seluruh
Kepenghuluan telah melakukan penandatanganan fakta integritas dengan Tim
Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan
Negeri (Kejari) Rohil.

Penandatanganan tersebut dilakukan secara simbolis oleh empat orang Penghulu
disaksikan langsung oleh Bupati Rohil Suyatno, Kajari Rohil Bima Suprayoga SH
MHum dan Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan, Sekda Rohil Drs H Surya Arfan Msi.

Bupati Rohil H Suyatno Amp dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya
sosialisasi ini di harapakan kepada seluruh Kepenghuluan yang ada di Kabupaten Rohil
bisa membangun desanya dengan baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran
masyarakat desa dan tidak ada lagi penghulu yang menjadi korban akibat adanya
penyalahan gunaan pengguna Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD).

"Sudah ada gambaran yang menjadi contoh satu orang terkena proses hukum, saya
berharap tidak ada lagi penghulu yang berurusan hukum gara-gara dana desa," ujar
Bupati.

Bupati menilai ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi seluruh kepenghuluan
dalam sosialisasi ini. Diantaranya, banyak ditemui melalui pemberitaan dimedia massa
bahwa banyak desa yang salah dalam mengelola keuangan desa yang menyebabkan
berurusan dengan pihak hukum.
Oleh sebab itu, kegiatan dilakukan serentak di seluruh Indonesia yang bekerjasama
dengan Kejari. Terlebih lagi, pemerintah tahun ini juga melakukan penambahan
anggaran dana desa karena banyak desa yang berhasil melakukan pembangunannya.

Untuk itu dengan tegas Bupati meminta agar komponen desa yang hadir mulai dari
perangkat desa, Badan Pengawasan Kepenghuluan (BPKep), pendamping desa serta
camat yang hadir untuk serius mengikuti acara ini untuk mendengarkan materi yang
disampaikan langsung oleh Kajari Rohil Bima Suprayoga SH MHum.

"Kegiatan ini saya minta serius diikuti, penghulu tidak usah meninggalkan tempat.
Karena ini semata untuk keselamatan kita semua demi menjaga martabat semua.
Ikutilah kegiatan ini secara baik dan benar," tegas Bupati.

Dalam arahannya Suyatno mengingatkan bahwa saat ini bukan saatnya bermain-main
lagi dalam bekerja. Sebab, bukan aparat hukum di kabupaten saja yang melakukan
pengawasan terhadap penggunaan DD dan ADD ini, bahkan KPK juga mengawasi
penggunaan DD ini sesuai arahan presiden.

"Sebab perkembangan dana desa ini luar biasa, masyarakat sangat menginginkannya.
Sekali lagi harapan kita semua dan masyarakat Rohil mari menjalankan tugas kita
dengan baik dan benar," pungkas Suyatno.

Sementara itu Kepala kejaksaan Negeri Rokan Hilir Bima Suprayoga SH MHum
mengatakan, kegiatan sosialisasi yang digelar Kejaksaan ini bertujuan menyampaikan
kepada seluruh Penghulu se Rohil mengenai pengunaan Dana Desa (DD) maupun
alokasi Anggaran Dana Desa (ADD), kedua Dana tersebut adalah dana dari negara
yang harus dimenfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

“Maka dari itu Kejaksaan Rokan Hilir akan mengawal dan mengamankan perjalanan
anggaran desa tersebut agar bisa dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Untuk
itu kami berharap melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan
Daerah (TP4D) dapat terus membimbing dan membantu serta saling bersinergi dengan
perangkat daerah agar penggunaan aggaran ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku ,”ujar Kepala Kejari Rohil Bima Suprayoga.

Lanjutnya, aparatur di daerah harus taat dan sadar hukum. Manfaatkan akses informasi
yang ada untuk membangun unit kerjanya secara nyata. Jadi, tidak ada yang perlu
ditakuti jika kita memahami dan menaati secara sadar hukum yang berlaku.

Kehadiran kejari menurutnya, untuk menjadi mitra Pemerintah Daerah, bekerja sama
dalam konteks yang positif untuk membangun daerah, dimana masing-masing memiliki

amanah untuk dijaga dan dilaksanakan dengan baik,”tandas Bima Suprayoga
mengakhiri. **(Adv/Humas))
Bisnis Riau –(Rohil) – Pertumbuhan Kota Kabuapten RokanHilir  yang pesat jelas berdampak pada kondisi perkotaan. Sebagai contoh Kota/Kabupaten lainnya yang ada di Riau yang banyak terdapat rumah layak huni akibat tuntutan kebutuhan ekonomi.

Tidak ingin hal tersebut terjadi di Rohil, Untuk itu Pemrintah Kabuapten Rokan Hilir memalui Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Pemukiman setiap tahunnya terus melakukan upaya dalam membrantas kemsikinan diseluruh Kecamatan hingga kedesa di Negeri Seribu Kubah.

Program yang disalurkan melalui sistem Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) saat ini sudah cukup berhasil dalam rangkaupaya memberantas kemiskinan di Rokan Hilir.

Pemkab Rohil berkomit menuntuk meningkatakan kesejahteraan bagi masyarakat miskin, salah satunya program tersebut yakin dengan membangun Rumah layak Huni yang diperuntukkan kepada warga yang benar-benar tidak mampu.

Pada tahun 2017 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rohil telah mendapat program bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah pusat yang kini sedang dalam persiapan.

[caption id="attachment_1376" align="alignleft" width="300"]                                  ZULFAHMI,SE[/caption]

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Zulfahmi, SE, saat dikonfirmasi, Selasa (16/5/2017).

Menurutnya, dari 292 unit yang dialokasikan, hanya 112 unit yang bakal bisa direalisasikan. Dari jumlah tersebut, dia lokasikan 3 kecamatan dan 4 kepenghuluan. Yakni Kecamatan Bangko Pusako kepenghuluan Desa Bangko Bakti 30 unit dan Kepenghuluan Bangko Lestari 32 unit.

Sedangkan Kecamatan Tanjung Medan, dialokasikan di Kepenghuluan Bagan Nenas 30 unit, Bagan Sinembah dan Kepenghuluan Bagan Sinemebah Utara 20 unit.

“Sisanya masih menunggu anggaran turun, sekarang dilapangan timfasilitator sedang  lakukan pendataa nverifikasi penerima dilapangan.” Ungkapnya.

Ditambahkan, timdarikabupaten  hanya membantu memfasilitasi, untuk memudahkan tim dalam melaksanakan tugas dilapangan.

“Kita bantu mereka hubungi camat dan lurah. Bentuk kegiatan ini rehab dan pemberdayaan, artinya masyarakat juga ikut membantu dan tidak diberiimbalan,”

Hingga saat ini program Rumah Layak Huni (RLH) yang berasal dari APBD Provinsi Riau dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPUPR) masih dalam proses.

Dia menyebutkan bahwa untuk tahun 2017 Rohil mendapatkan bantuan sebanyak 166 RLH dari Provinsi dan 292 BSPS dari Pusat. Para penerima juga sudah ditetapkan berdasarkan usulan pada tahun 2016 lalu.

Adapun program RLH Provinsi Riau yang masuk ke Rohil berjumlah 166 unit dipusatkan untuk 4 Kecamatandan 13 Kepenghuluan. Kecamatan tersebut, kata dia diantaranya Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Kubu, Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Kubu Babussalam.

Sementara itu untuk BSPS sesuai hasil survey yang dilakukan pihak Pemprov Riau sebanyak 292 unit rumah warga miskin Rohil menerima bantuan dana pada tahun 2017. Jumlah dana setiap rumahnya sebesar Rp15 juta yang digunakan untuk merenovasi rumah tersebut.

Sementara untuk anggaran dari APBD Rohil tahun 2017 nihil karena keterbatasan anggaran. Ia berharap agar program pusat dan Provinsi bisa segera diselesaikan secepatnya.

“Kita tentu berharap secepatnya bangunannya bisa selesai tepat waktu dan terealisasi serat uspersen,” Demikian Zulfahmi.(Advetorial/Humas)

 

 
Bisnis Riau –(Rohil) – Pertumbuhan Kota Kabuapten RokanHilir  yang pesat jelas berdampak pada kondisi perkotaan. Sebagai contoh Kota/Kabupaten lainnya yang ada di Riau yang banyak terdapat rumah layak huni akibat tuntutan kebutuhan ekonomi.

Tidak ingin hal tersebut terjadi di Rohil, Untuk itu Pemrintah Kabuapten Rokan Hilir memalui Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Pemukiman setiap tahunnya terus melakukan upaya dalam membrantas kemsikinan diseluruh Kecamatan hingga kedesa di Negeri Seribu Kubah.

Program yang disalurkan melalui sistem Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) saat ini sudah cukup berhasil dalam rangkaupaya memberantas kemiskinan di Rokan Hilir.

Pemkab Rohil berkomit menuntuk meningkatakan kesejahteraan bagi masyarakat miskin, salah satunya program tersebut yakin dengan membangun Rumah layak Huni yang diperuntukkan kepada warga yang benar-benar tidak mampu.

Pada tahun 2017 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rohil telah mendapat program bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah pusat yang kini sedang dalam persiapan.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Zulfahmi, SE, saat dikonfirmasi, Selasa (16/5/2017).

Menurutnya, dari 292 unit yang dialokasikan, hanya 112 unit yang bakal bisa direalisasikan. Dari jumlah tersebut, dia lokasikan 3 kecamatan dan 4 kepenghuluan. Yakni Kecamatan Bangko Pusako kepenghuluan Desa Bangko Bakti 30 unit dan Kepenghuluan Bangko Lestari 32 unit.

Sedangkan Kecamatan Tanjung Medan, dialokasikan di Kepenghuluan Bagan Nenas 30 unit, Bagan Sinembah dan Kepenghuluan Bagan Sinemebah Utara 20 unit.

“Sisanya masih menunggu anggaran turun, sekarang dilapangan timfasilitator sedang  lakukan pendataa nverifikasi penerima dilapangan.” Ungkapnya.

Ditambahkan, timdarikabupaten  hanya membantu memfasilitasi, untuk memudahkan tim dalam melaksanakan tugas dilapangan.

“Kita bantu mereka hubungi camat dan lurah. Bentuk kegiatan ini rehab dan pemberdayaan, artinya masyarakat juga ikut membantu dan tidak diberiimbalan,”

Hingga saat ini program Rumah Layak Huni (RLH) yang berasal dari APBD Provinsi Riau dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPUPR) masih dalam proses.

Dia menyebutkan bahwa untuk tahun 2017 Rohil mendapatkan bantuan sebanyak 166 RLH dari Provinsi dan 292 BSPS dari Pusat. Para penerima juga sudah ditetapkan berdasarkan usulan pada tahun 2016 lalu.

Adapun program RLH Provinsi Riau yang masuk ke Rohil berjumlah 166 unit dipusatkan untuk 4 Kecamatandan 13 Kepenghuluan. Kecamatan tersebut, kata dia diantaranya Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Kubu, Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Kubu Babussalam.

Sementara itu untuk BSPS sesuai hasil survey yang dilakukan pihak Pemprov Riau sebanyak 292 unit rumah warga miskin Rohil menerima bantuan dana pada tahun 2017. Jumlah dana setiap rumahnya sebesar Rp15 juta yang digunakan untuk merenovasi rumah tersebut.

Sementara untuk anggaran dari APBD Rohil tahun 2017 nihil karena keterbatasan anggaran. Ia berharap agar program pusat dan Provinsi bisa segera diselesaikan secepatnya.

“Kita tentu berharap secepatnya bangunannya bisa selesai tepat waktu dan terealisasi serat uspersen,” Demikian Zulfahmi.(Advetorial/Humas)

 

 
Bisnis Riau –(Rohil) – Pertumbuhan Kota Kabuapten RokanHilir  yang pesat jelas berdampak pada kondisi perkotaan. Sebagai contoh Kota/Kabupaten lainnya yang ada di Riau yang banyak terdapat rumah layak huni akibat tuntutan kebutuhan ekonomi.

Tidak ingin hal tersebut terjadi di Rohil, Untuk itu Pemrintah Kabuapten Rokan Hilir memalui Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Pemukiman setiap tahunnya terus melakukan upaya dalam membrantas kemsikinan diseluruh Kecamatan hingga kedesa di Negeri Seribu Kubah.

Program yang disalurkan melalui sistem Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) saat ini sudah cukup berhasil dalam rangkaupaya memberantas kemiskinan di Rokan Hilir.

Pemkab Rohil berkomit menuntuk meningkatakan kesejahteraan bagi masyarakat miskin, salah satunya program tersebut yakin dengan membangun Rumah layak Huni yang diperuntukkan kepada warga yang benar-benar tidak mampu.

[caption id="attachment_1376" align="alignleft" width="300"]                         ZULFAHMI,SE[/caption]

Pada tahun 2017 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rohil telah mendapat program bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah pusat yang kini sedang dalam persiapan.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Zulfahmi, SE, saat dikonfirmasi, Selasa (16/5/2017).

Menurutnya, dari 292 unit yang dialokasikan, hanya 112 unit yang bakal bisa direalisasikan. Dari jumlah tersebut, dia lokasikan 3 kecamatan dan 4 kepenghuluan. Yakni Kecamatan Bangko Pusako kepenghuluan Desa Bangko Bakti 30 unit dan Kepenghuluan Bangko Lestari 32 unit.

Sedangkan Kecamatan Tanjung Medan, dialokasikan di Kepenghuluan Bagan Nenas 30 unit, Bagan Sinembah dan Kepenghuluan Bagan Sinemebah Utara 20 unit.

“Sisanya masih menunggu anggaran turun, sekarang dilapangan timfasilitator sedang  lakukan pendataa nverifikasi penerima dilapangan.” Ungkapnya.

Ditambahkan, timdarikabupaten  hanya membantu memfasilitasi, untuk memudahkan tim dalam melaksanakan tugas dilapangan.

“Kita bantu mereka hubungi camat dan lurah. Bentuk kegiatan ini rehab dan pemberdayaan, artinya masyarakat juga ikut membantu dan tidak diberiimbalan,”

Hingga saat ini program Rumah Layak Huni (RLH) yang berasal dari APBD Provinsi Riau dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPUPR) masih dalam proses.

Dia menyebutkan bahwa untuk tahun 2017 Rohil mendapatkan bantuan sebanyak 166 RLH dari Provinsi dan 292 BSPS dari Pusat. Para penerima juga sudah ditetapkan berdasarkan usulan pada tahun 2016 lalu.

Adapun program RLH Provinsi Riau yang masuk ke Rohil berjumlah 166 unit dipusatkan untuk 4 Kecamatandan 13 Kepenghuluan. Kecamatan tersebut, kata dia diantaranya Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Kubu, Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Kubu Babussalam.

Sementara itu untuk BSPS sesuai hasil survey yang dilakukan pihak Pemprov Riau sebanyak 292 unit rumah warga miskin Rohil menerima bantuan dana pada tahun 2017. Jumlah dana setiap rumahnya sebesar Rp15 juta yang digunakan untuk merenovasi rumah tersebut.

Sementara untuk anggaran dari APBD Rohil tahun 2017 nihil karena keterbatasan anggaran. Ia berharap agar program pusat dan Provinsi bisa segera diselesaikan secepatnya.

“Kita tentu berharap secepatnya bangunannya bisa selesai tepat waktu dan terealisasi serat uspersen,” Demikian Zulfahmi.(Advetorial/Humas)

 

 
Bisnis Riau –(Rohil) – Pertumbuhan Kota Kabuapten RokanHilir  yang pesat jelas berdampak pada kondisi perkotaan. Sebagai contoh Kota/Kabupaten lainnya yang ada di Riau yang banyak terdapat rumah layak huni akibat tuntutan kebutuhan ekonomi.

Tidak ingin hal tersebut terjadi di Rohil, Untuk itu Pemrintah Kabuapten Rokan Hilir memalui Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Pemukiman setiap tahunnya terus melakukan upaya dalam membrantas kemsikinan diseluruh Kecamatan hingga kedesa di Negeri Seribu Kubah.

Program yang disalurkan melalui sistem Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) saat ini sudah cukup berhasil dalam rangkaupaya memberantas kemiskinan di Rokan Hilir.

Pemkab Rohil berkomit menuntuk meningkatakan kesejahteraan bagi masyarakat miskin, salah satunya program tersebut yakin dengan membangun Rumah layak Huni yang diperuntukkan kepada warga yang benar-benar tidak mampu.

Pada tahun 2017 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rohil telah mendapat program bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah pusat yang kini sedang dalam persiapan.

[caption id="attachment_1376" align="alignright" width="300"] ZULFAHMI,SE[/caption]

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Zulfahmi, SE, saat dikonfirmasi, Selasa (16/5/2017).

Menurutnya, dari 292 unit yang dialokasikan, hanya 112 unit yang bakal bisa direalisasikan. Dari jumlah tersebut, dia lokasikan 3 kecamatan dan 4 kepenghuluan. Yakni Kecamatan Bangko Pusako kepenghuluan Desa Bangko Bakti 30 unit dan Kepenghuluan Bangko Lestari 32 unit.

Sedangkan Kecamatan Tanjung Medan, dialokasikan di Kepenghuluan Bagan Nenas 30 unit, Bagan Sinembah dan Kepenghuluan Bagan Sinemebah Utara 20 unit.

“Sisanya masih menunggu anggaran turun, sekarang dilapangan timfasilitator sedang  lakukan pendataa nverifikasi penerima dilapangan.” Ungkapnya.

Ditambahkan, timdarikabupaten  hanya membantu memfasilitasi, untuk memudahkan tim dalam melaksanakan tugas dilapangan.

“Kita bantu mereka hubungi camat dan lurah. Bentuk kegiatan ini rehab dan pemberdayaan, artinya masyarakat juga ikut membantu dan tidak diberiimbalan,”

Hingga saat ini program Rumah Layak Huni (RLH) yang berasal dari APBD Provinsi Riau dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPUPR) masih dalam proses.

Dia menyebutkan bahwa untuk tahun 2017 Rohil mendapatkan bantuan sebanyak 166 RLH dari Provinsi dan 292 BSPS dari Pusat. Para penerima juga sudah ditetapkan berdasarkan usulan pada tahun 2016 lalu.

Adapun program RLH Provinsi Riau yang masuk ke Rohil berjumlah 166 unit dipusatkan untuk 4 Kecamatandan 13 Kepenghuluan. Kecamatan tersebut, kata dia diantaranya Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Kubu, Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Kubu Babussalam.

Sementara itu untuk BSPS sesuai hasil survey yang dilakukan pihak Pemprov Riau sebanyak 292 unit rumah warga miskin Rohil menerima bantuan dana pada tahun 2017. Jumlah dana setiap rumahnya sebesar Rp15 juta yang digunakan untuk merenovasi rumah tersebut.

Sementara untuk anggaran dari APBD Rohil tahun 2017 nihil karena keterbatasan anggaran. Ia berharap agar program pusat dan Provinsi bisa segera diselesaikan secepatnya.

“Kita tentu berharap secepatnya bangunannya bisa selesai tepat waktu dan terealisasi serat uspersen,” Demikian Zulfahmi.(Advetorial/Humas)

 

 
Bisnis Riau –(Rohil) – Pertumbuhan Kota Kabuapten RokanHilir  yang pesat jelas berdampak pada kondisi perkotaan. Sebagai contoh Kota/Kabupaten lainnya yang ada di Riau yang banyak terdapat rumah layak huni akibat tuntutan kebutuhan ekonomi.

Tidak ingin hal tersebut terjadi di Rohil, Untuk itu Pemrintah Kabuapten Rokan Hilir memalui Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Pemukiman setiap tahunnya terus melakukan upaya dalam membrantas kemsikinan diseluruh Kecamatan hingga kedesa di Negeri Seribu Kubah.

Program yang disalurkan melalui sistem Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) saat ini sudah cukup berhasil dalam rangkaupaya memberantas kemiskinan di Rokan Hilir.

Pemkab Rohil berkomit menuntuk meningkatakan kesejahteraan bagi masyarakat miskin, salah satunya program tersebut yakin dengan membangun Rumah layak Huni yang diperuntukkan kepada warga yang benar-benar tidak mampu.

Pada tahun 2017 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rohil telah mendapat program bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah pusat yang kini sedang dalam persiapan.

[caption id="attachment_1376" align="alignright" width="300"]                          ZULFAHMI,SE[/caption]

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Zulfahmi, SE, saat dikonfirmasi, Selasa (16/5/2017).

Menurutnya, dari 292 unit yang dialokasikan, hanya 112 unit yang bakal bisa direalisasikan. Dari jumlah tersebut, dia lokasikan 3 kecamatan dan 4 kepenghuluan. Yakni Kecamatan Bangko Pusako kepenghuluan Desa Bangko Bakti 30 unit dan Kepenghuluan Bangko Lestari 32 unit.

Sedangkan Kecamatan Tanjung Medan, dialokasikan di Kepenghuluan Bagan Nenas 30 unit, Bagan Sinembah dan Kepenghuluan Bagan Sinemebah Utara 20 unit.

“Sisanya masih menunggu anggaran turun, sekarang dilapangan timfasilitator sedang  lakukan pendataa nverifikasi penerima dilapangan.” Ungkapnya.

Ditambahkan, timdarikabupaten  hanya membantu memfasilitasi, untuk memudahkan tim dalam melaksanakan tugas dilapangan.

“Kita bantu mereka hubungi camat dan lurah. Bentuk kegiatan ini rehab dan pemberdayaan, artinya masyarakat juga ikut membantu dan tidak diberiimbalan,”

Hingga saat ini program Rumah Layak Huni (RLH) yang berasal dari APBD Provinsi Riau dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPUPR) masih dalam proses.

Dia menyebutkan bahwa untuk tahun 2017 Rohil mendapatkan bantuan sebanyak 166 RLH dari Provinsi dan 292 BSPS dari Pusat. Para penerima juga sudah ditetapkan berdasarkan usulan pada tahun 2016 lalu.

Adapun program RLH Provinsi Riau yang masuk ke Rohil berjumlah 166 unit dipusatkan untuk 4 Kecamatandan 13 Kepenghuluan. Kecamatan tersebut, kata dia diantaranya Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Kubu, Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Kubu Babussalam.

Sementara itu untuk BSPS sesuai hasil survey yang dilakukan pihak Pemprov Riau sebanyak 292 unit rumah warga miskin Rohil menerima bantuan dana pada tahun 2017. Jumlah dana setiap rumahnya sebesar Rp15 juta yang digunakan untuk merenovasi rumah tersebut.

Sementara untuk anggaran dari APBD Rohil tahun 2017 nihil karena keterbatasan anggaran. Ia berharap agar program pusat dan Provinsi bisa segera diselesaikan secepatnya.

“Kita tentu berharap secepatnya bangunannya bisa selesai tepat waktu dan terealisasi serat uspersen,” Demikian Zulfahmi.(Advetorial/Humas)

 

 
Bisnis Riau –(Rohil) – Pertumbuhan Kota Kabuapten RokanHilir  yang pesat jelas berdampak pada kondisi perkotaan. Sebagai contoh Kota/Kabupaten lainnya yang ada di Riau yang banyak terdapat rumah layak huni akibat tuntutan kebutuhan ekonomi.

Tidak ingin hal tersebut terjadi di Rohil, Untuk itu Pemrintah Kabuapten Rokan Hilir memalui Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Pemukiman setiap tahunnya terus melakukan upaya dalam membrantas kemsikinan diseluruh Kecamatan hingga kedesa di Negeri Seribu Kubah.

Program yang disalurkan melalui sistem Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) saat ini sudah cukup berhasil dalam rangkaupaya memberantas kemiskinan di Rokan Hilir.

Pemkab Rohil berkomit menuntuk meningkatakan kesejahteraan bagi masyarakat miskin, salah satunya program tersebut yakin dengan membangun Rumah layak Huni yang diperuntukkan kepada warga yang benar-benar tidak mampu.

Pada tahun 2017 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rohil telah mendapat program bantuan stimulan per

[caption id="attachment_1376" align="alignleft" width="300"] ZULFAHMI, SE[/caption]

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Zulfahmi, SE, saat dikonfirmasi, Selasa (16/5/2017).

Menurutnya, dari 292 unit yang dialokasikan, hanya 112 unit yang bakal bisa direalisasikan. Dari jumlah tersebut, dia lokasikan 3 kecamatan dan 4 kepenghuluan. Yakni Kecamatan Bangko Pusako kepenghuluan Desa Bangko Bakti 30 unit dan Kepenghuluan Bangko Lestari 32 unit.

Sedangkan Kecamatan Tanjung Medan, dialokasikan di Kepenghuluan Bagan Nenas 30 unit, Bagan Sinembah dan Kepenghuluan Bagan Sinemebah Utara 20 unit.

“Sisanya masih menunggu anggaran turun, sekarang dilapangan timfasilitator sedang  lakukan pendataa nverifikasi penerima dilapangan.” Ungkapnya.

Ditambahkan, timdarikabupaten  hanya membantu memfasilitasi, untuk memudahkan tim dalam melaksanakan tugas dilapangan.

“Kita bantu mereka hubungi camat dan lurah. Bentuk kegiatan ini rehab dan pemberdayaan, artinya masyarakat juga ikut membantu dan tidak diberiimbalan,”

Hingga saat ini program Rumah Layak Huni (RLH) yang berasal dari APBD Provinsi Riau dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPUPR) masih dalam proses.

Dia menyebutkan bahwa untuk tahun 2017 Rohil mendapatkan bantuan sebanyak 166 RLH dari Provinsi dan 292 BSPS dari Pusat. Para penerima juga sudah ditetapkan berdasarkan usulan pada tahun 2016 lalu.

Adapun program RLH Provinsi Riau yang masuk ke Rohil berjumlah 166 unit dipusatkan untuk 4 Kecamatandan 13 Kepenghuluan. Kecamatan tersebut, kata dia diantaranya Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Kubu, Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Kubu Babussalam.

Sementara itu untuk BSPS sesuai hasil survey yang dilakukan pihak Pemprov Riau sebanyak 292 unit rumah warga miskin Rohil menerima bantuan dana pada tahun 2017. Jumlah dana setiap rumahnya sebesar Rp15 juta yang digunakan untuk merenovasi rumah tersebut.

Sementara untuk anggaran dari APBD Rohil tahun 2017 nihil karena keterbatasan anggaran. Ia berharap agar program pusat dan Provinsi bisa segera diselesaikan secepatnya.

“Kita tentu berharap secepatnya bangunannya bisa selesai tepat waktu dan terealisasi serat uspersen,” Demikian Zulfahmi.(Advetorial/Humas)

 

 
Bisnis Riau –(Rohil) – Pertumbuhan Kota Kabuapten RokanHilir  yang pesat jelas berdampak pada kondisi perkotaan. Sebagai contoh Kota/Kabupaten lainnya yang ada di Riau yang banyak terdapat rumah layak huni akibat tuntutan kebutuhan ekonomi.

Tidak ingin hal tersebut terjadi di Rohil, Untuk itu Pemrintah Kabuapten Rokan Hilir memalui Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Pemukiman setiap tahunnya terus melakukan upaya dalam membrantas kemsikinan diseluruh Kecamatan hingga kedesa di Negeri Seribu Kubah.

Program yang disalurkan melalui sistem Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) saat ini sudah cukup berhasil dalam rangkaupaya memberantas kemiskinan di Rokan Hilir.

Pemkab Rohil berkomit menuntuk meningkatakan kesejahteraan bagi masyarakat miskin, salah satunya program tersebut yakin dengan membangun Rumah layak Huni yang diperuntukkan kepada warga yang benar-benar tidak mampu.

Pada tahun 2017 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rohil telah mendapat program bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah pusat yang kini sedang dalam persiapan.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Zulfahmi, SE, saat dikonfirmasi, Selasa (16/5/2017).

Menurutnya, dari 292 unit yang dialokasikan, hanya 112 unit yang bakal bisa direalisasikan. Dari jumlah tersebut, dia lokasikan 3 kecamatan dan 4 kepenghuluan. Yakni Kecamatan Bangko Pusako kepenghuluan Desa Bangko Bakti 30 unit dan Kepenghuluan Bangko Lestari 32 unit.

Sedangkan Kecamatan Tanjung Medan, dialokasikan di Kepenghuluan Bagan Nenas 30 unit, Bagan Sinembah dan Kepenghuluan Bagan Sinemebah Utara 20 unit.

“Sisanya masih menunggu anggaran turun, sekarang dilapangan timfasilitator sedang  lakukan pendataa nverifikasi penerima dilapangan.” Ungkapnya.

Ditambahkan, timdarikabupaten  hanya membantu memfasilitasi, untuk memudahkan tim dalam melaksanakan tugas dilapangan.

“Kita bantu mereka hubungi camat dan lurah. Bentuk kegiatan ini rehab dan pemberdayaan, artinya masyarakat juga ikut membantu dan tidak diberiimbalan,”

Hingga saat ini program Rumah Layak Huni (RLH) yang berasal dari APBD Provinsi Riau dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPUPR) masih dalam proses.

Dia menyebutkan bahwa untuk tahun 2017 Rohil mendapatkan bantuan sebanyak 166 RLH dari Provinsi dan 292 BSPS dari Pusat. Para penerima juga sudah ditetapkan berdasarkan usulan pada tahun 2016 lalu.

Adapun program RLH Provinsi Riau yang masuk ke Rohil berjumlah 166 unit dipusatkan untuk 4 Kecamatandan 13 Kepenghuluan. Kecamatan tersebut, kata dia diantaranya Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Kubu, Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Kubu Babussalam.

Sementara itu untuk BSPS sesuai hasil survey yang dilakukan pihak Pemprov Riau sebanyak 292 unit rumah warga miskin Rohil menerima bantuan dana pada tahun 2017. Jumlah dana setiap rumahnya sebesar Rp15 juta yang digunakan untuk merenovasi rumah tersebut.

Sementara untuk anggaran dari APBD Rohil tahun 2017 nihil karena keterbatasan anggaran. Ia berharap agar program pusat dan Provinsi bisa segera diselesaikan secepatnya.

“Kita tentu berharap secepatnya bangunannya bisa selesai tepat waktu dan terealisasi serat uspersen,” Demikian Zulfahmi.(Adv/Humas)

 

Bisnis Riau –(Rohil) – Pertumbuhan Kota Kabuapten RokanHilir  yang pesat jelas berdampak pada kondisi perkotaan. Sebagai contoh Kota/Kabupaten lainnya yang ada di Riau yang banyak terdapat rumah layak huni akibat tuntutan kebutuhan ekonomi.


Tidak ingin hal tersebut terjadi di Rohil, Untuk itu Pemrintah Kabuapten Rokan Hilir memalui Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Pemukiman setiap tahunnya terus melakukan upaya dalam membrantas kemsikinan diseluruh Kecamatan hingga kedesa di Negeri Seribu Kubah.


Program yang disalurkan melalui sistem Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) saat ini sudah cukup berhasil dalam rangkaupaya memberantas kemiskinan di Rokan Hilir.


Pemkab Rohil berkomit menuntuk meningkatakan kesejahteraan bagi masyarakat miskin, salah satunya program tersebut yakin dengan membangun Rumah layak Huni yang diperuntukkan kepada warga yang benar-benar tidak mampu.


Pada tahun 2017 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rohil telah mendapat program bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah pusat yang kini sedang dalam persiapan.




[caption id="" align="alignleft" width="336"]Hasil gambar untuk foto , Zulfahmi, SE Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman rohil Zulfahmi, SE[/caption]

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Zulfahmi, SE, saat dikonfirmasi, Selasa (16/5/2017).


Menurutnya, dari 292 unit yang dialokasikan, hanya 112 unit yang bakal bisa direalisasikan. Dari jumlah tersebut, dia lokasikan 3 kecamatan dan 4 kepenghuluan. Yakni Kecamatan Bangko Pusako kepenghuluan Desa Bangko Bakti 30 unit dan Kepenghuluan Bangko Lestari 32 unit.


Sedangkan Kecamatan Tanjung Medan, dialokasikan di Kepenghuluan Bagan Nenas 30 unit, Bagan Sinembah dan Kepenghuluan Bagan Sinemebah Utara 20 unit.


“Sisanya masih menunggu anggaran turun, sekarang dilapangan timfasilitator sedang  lakukan pendataa nverifikasi penerima dilapangan.” Ungkapnya.


Ditambahkan, timdarikabupaten  hanya membantu memfasilitasi, untuk memudahkan tim dalam melaksanakan tugas dilapangan.


“Kita bantu mereka hubungi camat dan lurah. Bentuk kegiatan ini rehab dan pemberdayaan, artinya masyarakat juga ikut membantu dan tidak diberiimbalan,”


Hingga saat ini program Rumah Layak Huni (RLH) yang berasal dari APBD Provinsi Riau dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPUPR) masih dalam proses.


C:\Users\OWNER\Pictures\Pemkab Rohil Selesaikan Pembangunan 384 RLH Tahun 2015_files\54riauheadline_Pemkab-Rohil-Selesaikan-Pembangunan-384-RLH-Tahun-2015.jpg


Dia menyebutkan bahwa untuk tahun 2017 Rohil mendapatkan bantuan sebanyak 166 RLH dari Provinsi dan 292 BSPS dari Pusat. Para penerima juga sudah ditetapkan berdasarkan usulan pada tahun 2016 lalu.


Adapun program RLH Provinsi Riau yang masuk ke Rohil berjumlah 166 unit dipusatkan untuk 4 Kecamatandan 13 Kepenghuluan. Kecamatan tersebut, kata dia diantaranya Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Kubu, Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Kubu Babussalam.


Sementara itu untuk BSPS sesuai hasil survey yang dilakukan pihak Pemprov Riau sebanyak 292 unit rumah warga miskin Rohil menerima bantuan dana pada tahun 2017. Jumlah dana setiap rumahnya sebesar Rp15 juta yang digunakan untuk merenovasi rumah tersebut.


Sementara untuk anggaran dari APBD Rohil tahun 2017 nihil karena keterbatasan anggaran. Ia berharap agar program pusat dan Provinsi bisa segera diselesaikan secepatnya.


“Kita tentu berharap secepatnya bangunannya bisa selesai tepat waktu dan terealisasi serat uspersen,” Demikian Zulfahmi.(Advetorial/Humas)


 
(Rohil) - Komunikasi yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) kepada pemerintah pusat akhirnya mendapat perhatian untuk memberikan bantuannya.

Melalui Dirjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tertarik untuk mebantu wilayah pesisir Rohil untuk dijadikan sebagai pembenihan kerang darah (kerang konsumsi).

"Surat resmi sudah kita sampaikan kekementrian, isinya berupa dukungan Pemda Rohil untuk UPT  pembenihan kerang, kita sekarang hanya menunggu tindaklanjut mereka," ungkap Kepala Diskanlut Rohil, Muhammad Amin SPiMSi, (11/7) dikantornya.

Sebelumnya jelas Amin, Ropik selaku Sub Dirjen Perikanan Budidaya yang juga rekan kuliahnya itu terus melakukan komunikasi dengannya melalui Messenger Whatshap. Mereka meminta agar Pemkab Rohil menyiapkan lahan seluas tiga hektar untuk lokasi pembenihan itu.

Untuk memenuhi itu, M Amin sudah menyiapkan lahannya. Ada tiga opsi lokasi yang akan ditawarkan nantinya ke Dirjen Perikanan Budidaya. Diantaranya, Kecamatan Bangko, Sinaboi dan Kecamatan Palika. Wilayah ini juga diminta harus lengkap dengan sertifikasi surat tanahnya.

Amin menilai, wilayah pesisir Rohil sangat cocok untuk dibuatkan sumber pembenihan kerang pakan. Apalagi saat ini budidaya kerang sedang berkembang di pesisir Rohil yang sumber kerangnya berasal dari muara sungai yang dihasilkan alam.

"Jadi, dengan adanya progran pusat ini, ‎pembenihan kerang ini diharapkan melalui SDM yang dikirim pusat tenaga ahli dan pengalaman yang dikirim dapat menjadi solusi bahwa Rohil mampu membuat benih sendiri," tandasnya.

Rohil Programkan Kerang dan Kepiting

Pemerintah Provinsi Riau kini tengah mengembangkan berbagai potensi ekonomi di daerah pesisir sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat."Salah satu daerah pesisir yang saat ini tengah dikembangkan ialah di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Asisten III SetdaProvinsi Riau Kasiaruddin di Pekanbaru menjelaskan,bahwa Pemprov Riau melalui Bappeda dan Kelautan sedang melakukan pembinaan kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir untuk mengembangkan kerang dan kepiting. "Beberapa waktu lalu telah dicoba membeli benih kerang senilai Rp 200 ribu, kemudian ditebar di pantai, dan hasilnya tidak mengecewakan," sebutnya.

Ia mengatakan bahwa pengembangan ini juga merupakan upaya menjaga produk lokal, sehingga tidak memerlukan biaya ekstra. "Dan pengembangannya juga tidak sulit karena dikembangkan di habitat aslinya, masyarakat juga sudah familiar hanya perlu dikelola dan didampingi dengan teknologi dan manajemen yang lebih baik," jelasnya.

Ia menyampaikan bahwa upaya pengembangan potensi ekonomi di daerah pesisir ini didukung oleh masyarakat setempat. "Sejauh ini masyarakat sangat antusias sekali," ucapnya.

Disamping itu ia juga memaparkan bahwa Provinsi Riau memiliki garis pantai mencapai 2000 kilometer dan sangat berpotensi untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"Dari 2000 kilometer garis pantai itu, hanya sebagian kecil saja yang sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat, ke depan tentu diharapkan  masyrakat dapat lebih banyak lagi mengelola potensi perikanan dan kelautan yang ada di daerahnya masing-masing, karena pasar yang menunggu hasil perikanan dan kelautan itu sangat luas sekali," paparnya.(Adv/Humas)
Bisnis Riau –(Rohil)– Bupati Rokan Hilir H Suyatno Amp bersama Gubernur Riau Ir Arsyadjuliandi Rahman pada Senin (21/8/2017) pagi menghadiri pemancangan tiang pertama tanda dimulainya pembangunan SPAM Durolis di Kecamatan Tanah Putih Tj Melawan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Sebelum dilakukan pemancangan tiang pancang tersebut, terlebih dahulu dilakukan ritual pemotongan seekor kambing jantan berwarna hitam yang kemudian darahnya dioleskan pada tiang pancang yang diiringi doa khatib togak yang dipercayai sebagai ‎penolak bala dan merupakan tradisi turun temurun daerah pesisir Rokan Hilir.

Pembangunan SPAM Regional Durolis ini direncanakan memiliki kapasitas sebesar 1600 liter/detik yang terbagi dalam tiga tahap. Tahap I sebesar 400 liter/detik ini akan dimulai pembangunannya pada Tahun 2017 dan akan melayani Kabupaten Rokan Hilir tahap pertama (Tanah Putih TJ Melawan, Rimba Melintang, Bangko Pusako) Kota Dumai serta Kabupaten Bengkalis (Mandau, Pinggir) dengan masing-masing jumlah sambungan rumah yang akan terbangun di Dumai 15.000 SR, Rokan Hilir 10.000 SR, Bengkalis 15.000 SR.

Berbahan baku dari Sungai Rokan yang telah teruji kelayakannya untuk digunakan air minum, Tahap I ini akan menelan biaya kurang lebih Rp 800 Milyar yang didanai bersama oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota masing masing.

Bupati H Suyatno dalam pidatonya mengusulkan agar nama SPAM (Durolis) diubah menjadi RODULIS yang bermakna Rokan Hilir, Dumai dan Bengkalis. Hal ini merupakan saran dari para anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Rokan Hilir dan DPRD Kabupaten serta para tokoh masyarakat.

Hal itu dijawab oleh Direktur Sistem Pengembangan Air Minum Kementerian PUPR Ir Muhammad Sundoro MSc‎, bahwa pembangunan sudah ada dalam program kerja Presiden Jokowi dan telah menjadi Perpres sehingga sulit untuk dirubahkan.

Pada kesempatan itu juga diteken Memorandum of Understanding (Mou) SPAM Regional oleh Gubernur Provinsi Riau, Arsyadjuliandi Rachman kepada Bupati Rokan Hilir, H.Suyatno, Wali Kota Dumai Zulkifli AS, dan Bupati Kabupaten Bengkalis Amril Mukminin S.E dan disaksikan oleh Wagubri H Wan Thamrin Hasyim, Danrem Wirabima, Danlanal Dumai, serta para anggota DPRD Provinsi Riau dapil Rohil.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Gubenur Riau,Forkopimda Rohil, Danrem 031/WB, Dirjen Bina Kewilayahan Kemendagri Sdr. Eko Subowo, Danlanal Dumai, Mantan Gubernur Riau Sdr. H. Saleh Yasid, Walikota Dumai Wakil Ketua dan anggota DPRD Prov Riau, Sekda Rohil, Ketua DPRD serta anggota DPRD Rohil, para kepala OPD lingkungan Pemkab Rohil dan Camat se Rokan Hilir.** (Adv/Humas)

 
Bisnis Riau –(Rohil)– Bupati Rokan Hilir H Suyatno Amp bersama Gubernur Riau Ir Arsyadjuliandi Rahman pada Senin (21/8/2017) pagi menghadiri pemancangan tiang pertama tanda dimulainya pembangunan SPAM Durolis di Kecamatan Tanah Putih Tj Melawan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Sebelum dilakukan pemancangan tiang pancang tersebut, terlebih dahulu dilakukan ritual pemotongan seekor kambing jantan berwarna hitam yang kemudian darahnya dioleskan pada tiang pancang yang diiringi doa khatib togak yang dipercayai sebagai ‎penolak bala dan merupakan tradisi turun temurun daerah pesisir Rokan Hilir.

Pembangunan SPAM Regional Durolis ini direncanakan memiliki kapasitas sebesar 1600 liter/detik yang terbagi dalam tiga tahap. Tahap I sebesar 400 liter/detik ini akan dimulai pembangunannya pada Tahun 2017 dan akan melayani Kabupaten Rokan Hilir tahap pertama (Tanah Putih TJ Melawan, Rimba Melintang, Bangko Pusako) Kota Dumai serta Kabupaten Bengkalis (Mandau, Pinggir) dengan masing-masing jumlah sambungan rumah yang akan terbangun di Dumai 15.000 SR, Rokan Hilir 10.000 SR, Bengkalis 15.000 SR.

Berbahan baku dari Sungai Rokan yang telah teruji kelayakannya untuk digunakan air minum, Tahap I ini akan menelan biaya kurang lebih Rp 800 Milyar yang didanai bersama oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota masing masing.

Bupati H Suyatno dalam pidatonya mengusulkan agar nama SPAM (Durolis) diubah menjadi RODULIS yang bermakna Rokan Hilir, Dumai dan Bengkalis. Hal ini merupakan saran dari para anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Rokan Hilir dan DPRD Kabupaten serta para tokoh masyarakat.

Hal itu dijawab oleh Direktur Sistem Pengembangan Air Minum Kementerian PUPR Ir Muhammad Sundoro MSc‎, bahwa pembangunan sudah ada dalam program kerja Presiden Jokowi dan telah menjadi Perpres sehingga sulit untuk dirubahkan.

Pada kesempatan itu juga diteken Memorandum of Understanding (Mou) SPAM Regional oleh Gubernur Provinsi Riau, Arsyadjuliandi Rachman kepada Bupati Rokan Hilir, H.Suyatno, Wali Kota Dumai Zulkifli AS, dan Bupati Kabupaten Bengkalis Amril Mukminin S.E dan disaksikan oleh Wagubri H Wan Thamrin Hasyim, Danrem Wirabima, Danlanal Dumai, serta para anggota DPRD Provinsi Riau dapil Rohil.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Gubenur Riau,Forkopimda Rohil, Danrem 031/WB, Dirjen Bina Kewilayahan Kemendagri Sdr. Eko Subowo, Danlanal Dumai, Mantan Gubernur Riau Sdr. H. Saleh Yasid, Walikota Dumai Wakil Ketua dan anggota DPRD Prov Riau, Sekda Rohil, Ketua DPRD serta anggota DPRD Rohil, para kepala OPD lingkungan Pemkab Rohil dan Camat se Rokan Hilir.** (Adv/Humas)

 
Bisnis Riau –(Rohil)– Bupati Rokan Hilir H Suyatno Amp bersama Gubernur Riau Ir Arsyadjuliandi Rahman pada Senin (21/8/2017) pagi menghadiri pemancangan tiang pertama tanda dimulainya pembangunan SPAM Durolis di Kecamatan Tanah Putih Tj Melawan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Sebelum dilakukan pemancangan tiang pancang tersebut, terlebih dahulu dilakukan ritual pemotongan seekor kambing jantan berwarna hitam yang kemudian darahnya dioleskan pada tiang pancang yang diiringi doa khatib togak yang dipercayai sebagai ‎penolak bala dan merupakan tradisi turun temurun daerah pesisir Rokan Hilir.

Pembangunan SPAM Regional Durolis ini direncanakan memiliki kapasitas sebesar 1600 liter/detik yang terbagi dalam tiga tahap. Tahap I sebesar 400 liter/detik ini akan dimulai pembangunannya pada Tahun 2017 dan akan melayani Kabupaten Rokan Hilir tahap pertama (Tanah Putih TJ Melawan, Rimba Melintang, Bangko Pusako) Kota Dumai serta Kabupaten Bengkalis (Mandau, Pinggir) dengan masing-masing jumlah sambungan rumah yang akan terbangun di Dumai 15.000 SR, Rokan Hilir 10.000 SR, Bengkalis 15.000 SR.

Berbahan baku dari Sungai Rokan yang telah teruji kelayakannya untuk digunakan air minum, Tahap I ini akan menelan biaya kurang lebih Rp 800 Milyar yang didanai bersama oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota masing masing.

Bupati H Suyatno dalam pidatonya mengusulkan agar nama SPAM (Durolis) diubah menjadi RODULIS yang bermakna Rokan Hilir, Dumai dan Bengkalis. Hal ini merupakan saran dari para anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Rokan Hilir dan DPRD Kabupaten serta para tokoh masyarakat.

Hal itu dijawab oleh Direktur Sistem Pengembangan Air Minum Kementerian PUPR Ir Muhammad Sundoro MSc‎, bahwa pembangunan sudah ada dalam program kerja Presiden Jokowi dan telah menjadi Perpres sehingga sulit untuk dirubahkan.

Pada kesempatan itu juga diteken Memorandum of Understanding (Mou) SPAM Regional oleh Gubernur Provinsi Riau, Arsyadjuliandi Rachman kepada Bupati Rokan Hilir, H.Suyatno, Wali Kota Dumai Zulkifli AS, dan Bupati Kabupaten Bengkalis Amril Mukminin S.E dan disaksikan oleh Wagubri H Wan Thamrin Hasyim, Danrem Wirabima, Danlanal Dumai, serta para anggota DPRD Provinsi Riau dapil Rohil.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Gubenur Riau,Forkopimda Rohil, Danrem 031/WB, Dirjen Bina Kewilayahan Kemendagri Sdr. Eko Subowo, Danlanal Dumai, Mantan Gubernur Riau Sdr. H. Saleh Yasid, Walikota Dumai Wakil Ketua dan anggota DPRD Prov Riau, Sekda Rohil, Ketua DPRD serta anggota DPRD Rohil, para kepala OPD lingkungan Pemkab Rohil dan Camat se Rokan Hilir.** (Adv/Humas)

 
Bisnis Riau –(Rohil)– Bupati Rokan Hilir H Suyatno Amp bersama Gubernur Riau Ir Arsyadjuliandi Rahman pada Senin (21/8/2017) pagi menghadiri pemancangan tiang pertama tanda dimulainya pembangunan SPAM Durolis di Kecamatan Tanah Putih Tj Melawan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Sebelum dilakukan pemancangan tiang pancang tersebut, terlebih dahulu dilakukan ritual pemotongan seekor kambing jantan berwarna hitam yang kemudian darahnya dioleskan pada tiang pancang yang diiringi doa khatib togak yang dipercayai sebagai ‎penolak bala dan merupakan tradisi turun temurun daerah pesisir Rokan Hilir.

Pembangunan SPAM Regional Durolis ini direncanakan memiliki kapasitas sebesar 1600 liter/detik yang terbagi dalam tiga tahap. Tahap I sebesar 400 liter/detik ini akan dimulai pembangunannya pada Tahun 2017 dan akan melayani Kabupaten Rokan Hilir tahap pertama (Tanah Putih TJ Melawan, Rimba Melintang, Bangko Pusako) Kota Dumai serta Kabupaten Bengkalis (Mandau, Pinggir) dengan masing-masing jumlah sambungan rumah yang akan terbangun di Dumai 15.000 SR, Rokan Hilir 10.000 SR, Bengkalis 15.000 SR.

Berbahan baku dari Sungai Rokan yang telah teruji kelayakannya untuk digunakan air minum, Tahap I ini akan menelan biaya kurang lebih Rp 800 Milyar yang didanai bersama oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota masing masing.

Bupati H Suyatno dalam pidatonya mengusulkan agar nama SPAM (Durolis) diubah menjadi RODULIS yang bermakna Rokan Hilir, Dumai dan Bengkalis. Hal ini merupakan saran dari para anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Rokan Hilir dan DPRD Kabupaten serta para tokoh masyarakat.

Hal itu dijawab oleh Direktur Sistem Pengembangan Air Minum Kementerian PUPR Ir Muhammad Sundoro MSc‎, bahwa pembangunan sudah ada dalam program kerja Presiden Jokowi dan telah menjadi Perpres sehingga sulit untuk dirubahkan.

Pada kesempatan itu juga diteken Memorandum of Understanding (Mou) SPAM Regional oleh Gubernur Provinsi Riau, Arsyadjuliandi Rachman kepada Bupati Rokan Hilir, H.Suyatno, Wali Kota Dumai Zulkifli AS, dan Bupati Kabupaten Bengkalis Amril Mukminin S.E dan disaksikan oleh Wagubri H Wan Thamrin Hasyim, Danrem Wirabima, Danlanal Dumai, serta para anggota DPRD Provinsi Riau dapil Rohil.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Gubenur Riau,Forkopimda Rohil, Danrem 031/WB, Dirjen Bina Kewilayahan Kemendagri Sdr. Eko Subowo, Danlanal Dumai, Mantan Gubernur Riau Sdr. H. Saleh Yasid, Walikota Dumai Wakil Ketua dan anggota DPRD Prov Riau, Sekda Rohil, Ketua DPRD serta anggota DPRD Rohil, para kepala OPD lingkungan Pemkab Rohil dan Camat se Rokan Hilir.** (Adv/Humas)

 
Bisnis Riau – (Rohil) – Bupati Rokan Hilir H Suyatno Amp bersama Gubernur Riau Ir Arsyadjuliandi Rahman pada Senin (21/8/2017) pagi menghadiri pemancangan tiang pertama tanda dimulainya pembangunan SPAM Durolis di Kecamatan Tanah Putih Tj Melawan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Sebelum dilakukan pemancangan tiang pancang tersebut, terlebih dahulu dilakukan ritual pemotongan seekor kambing jantan berwarna hitam yang kemudian darahnya dioleskan pada tiang pancang yang diiringi doa khatib togak yang dipercayai sebagai ‎penolak bala dan merupakan tradisi turun temurun daerah pesisir Rokan Hilir.

Pembangunan SPAM Regional Durolis ini direncanakan memiliki kapasitas sebesar 1600 liter/detik yang terbagi dalam tiga tahap. Tahap I sebesar 400 liter/detik ini akan dimulai pembangunannya pada Tahun 2017 dan akan melayani Kabupaten Rokan Hilir tahap pertama (Tanah Putih TJ Melawan, Rimba Melintang, Bangko Pusako) Kota Dumai serta Kabupaten Bengkalis (Mandau, Pinggir) dengan masing-masing jumlah sambungan rumah yang akan terbangun di Dumai 15.000 SR, Rokan Hilir 10.000 SR, Bengkalis 15.000 SR.

Berbahan baku dari Sungai Rokan yang telah teruji kelayakannya untuk digunakan air minum, Tahap I ini akan menelan biaya kurang lebih Rp 800 Milyar yang didanai bersama oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota masing masing.

Bupati H Suyatno dalam pidatonya mengusulkan agar nama SPAM (Durolis) diubah menjadi RODULIS yang bermakna Rokan Hilir, Dumai dan Bengkalis. Hal ini merupakan saran dari para anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Rokan Hilir dan DPRD Kabupaten serta para tokoh masyarakat.

Hal itu dijawab oleh Direktur Sistem Pengembangan Air Minum Kementerian PUPR Ir Muhammad Sundoro MSc‎, bahwa pembangunan sudah ada dalam program kerja Presiden Jokowi dan telah menjadi Perpres sehingga sulit untuk dirubahkan.

Pada kesempatan itu juga diteken Memorandum of Understanding (Mou) SPAM Regional oleh Gubernur Provinsi Riau, Arsyadjuliandi Rachman kepada Bupati Rokan Hilir, H.Suyatno, Wali Kota Dumai Zulkifli AS, dan Bupati Kabupaten Bengkalis Amril Mukminin S.E dan disaksikan oleh Wagubri H Wan Thamrin Hasyim, Danrem Wirabima, Danlanal Dumai, serta para anggota DPRD Provinsi Riau dapil Rohil.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Gubenur Riau,Forkopimda Rohil, Danrem 031/WB, Dirjen Bina Kewilayahan Kemendagri Sdr. Eko Subowo, Danlanal Dumai, Mantan Gubernur Riau Sdr. H. Saleh Yasid, Walikota Dumai Wakil Ketua dan anggota DPRD Prov Riau, Sekda Rohil, Ketua DPRD serta anggota DPRD Rohil, para kepala OPD lingkungan Pemkab Rohil dan Camat se Rokan Hilir.** (Adv/Humas)

 
Bisnis Riau –(Rohil)– Bupati Rokan Hilir H Suyatno Amp bersama Gubernur Riau Ir Arsyadjuliandi Rahman pada Senin (21/8/2017) pagi menghadiri pemancangan tiang pertama tanda dimulainya pembangunan SPAM Durolis di Kecamatan Tanah Putih Tj Melawan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Sebelum dilakukan pemancangan tiang pancang tersebut, terlebih dahulu dilakukan ritual pemotongan seekor kambing jantan berwarna hitam yang kemudian darahnya dioleskan pada tiang pancang yang diiringi doa khatib togak yang dipercayai sebagai ‎penolak bala dan merupakan tradisi turun temurun daerah pesisir Rokan Hilir.

Pembangunan SPAM Regional Durolis ini direncanakan memiliki kapasitas sebesar 1600 liter/detik yang terbagi dalam tiga tahap. Tahap I sebesar 400 liter/detik ini akan dimulai pembangunannya pada Tahun 2017 dan akan melayani Kabupaten Rokan Hilir tahap pertama (Tanah Putih TJ Melawan, Rimba Melintang, Bangko Pusako) Kota Dumai serta Kabupaten Bengkalis (Mandau, Pinggir) dengan masing-masing jumlah sambungan rumah yang akan terbangun di Dumai 15.000 SR, Rokan Hilir 10.000 SR, Bengkalis 15.000 SR.

Berbahan baku dari Sungai Rokan yang telah teruji kelayakannya untuk digunakan air minum, Tahap I ini akan menelan biaya kurang lebih Rp 800 Milyar yang didanai bersama oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota masing masing.

Bupati H Suyatno dalam pidatonya mengusulkan agar nama SPAM (Durolis) diubah menjadi RODULIS yang bermakna Rokan Hilir, Dumai dan Bengkalis. Hal ini merupakan saran dari para anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Rokan Hilir dan DPRD Kabupaten serta para tokoh masyarakat.

Hal itu dijawab oleh Direktur Sistem Pengembangan Air Minum Kementerian PUPR Ir Muhammad Sundoro MSc‎, bahwa pembangunan sudah ada dalam program kerja Presiden Jokowi dan telah menjadi Perpres sehingga sulit untuk dirubahkan.

Pada kesempatan itu juga diteken Memorandum of Understanding (Mou) SPAM Regional oleh Gubernur Provinsi Riau, Arsyadjuliandi Rachman kepada Bupati Rokan Hilir, H.Suyatno, Wali Kota Dumai Zulkifli AS, dan Bupati Kabupaten Bengkalis Amril Mukminin S.E dan disaksikan oleh Wagubri H Wan Thamrin Hasyim, Danrem Wirabima, Danlanal Dumai, serta para anggota DPRD Provinsi Riau dapil Rohil.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Gubenur Riau,Forkopimda Rohil, Danrem 031/WB, Dirjen Bina Kewilayahan Kemendagri Sdr. Eko Subowo, Danlanal Dumai, Mantan Gubernur Riau Sdr. H. Saleh Yasid, Walikota Dumai Wakil Ketua dan anggota DPRD Prov Riau, Sekda Rohil, Ketua DPRD serta anggota DPRD Rohil, para kepala OPD lingkungan Pemkab Rohil dan Camat se Rokan Hilir.** (Adv/Humas)

 


Bisnis Riau –(Rohil)– Bupati Rokan Hilir H Suyatno Amp bersama Gubernur Riau Ir Arsyadjuliandi Rahman pada Senin (21/8/2017) pagi menghadiri pemancangan tiang pertama tanda dimulainya pembangunan SPAM Durolis di Kecamatan Tanah Putih Tj Melawan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Sebelum dilakukan pemancangan tiang pancang tersebut, terlebih dahulu dilakukan ritual pemotongan seekor kambing jantan berwarna hitam yang kemudian darahnya dioleskan pada tiang pancang yang diiringi doa khatib togak yang dipercayai sebagai ‎penolak bala dan merupakan tradisi turun temurun daerah pesisir Rokan Hilir.

Pembangunan SPAM Regional Durolis ini direncanakan memiliki kapasitas sebesar 1600 liter/detik yang terbagi dalam tiga tahap. Tahap I sebesar 400 liter/detik ini akan dimulai pembangunannya pada Tahun 2017 dan akan melayani Kabupaten Rokan Hilir tahap pertama (Tanah Putih TJ Melawan, Rimba Melintang, Bangko Pusako) Kota Dumai serta Kabupaten Bengkalis (Mandau, Pinggir) dengan masing-masing jumlah sambungan rumah yang akan terbangun di Dumai 15.000 SR, Rokan Hilir 10.000 SR, Bengkalis 15.000 SR.

Berbahan baku dari Sungai Rokan yang telah teruji kelayakannya untuk digunakan air minum, Tahap I ini akan menelan biaya kurang lebih Rp 800 Milyar yang didanai bersama oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota masing masing.

Bupati H Suyatno dalam pidatonya mengusulkan agar nama SPAM (Durolis) diubah menjadi RODULIS yang bermakna Rokan Hilir, Dumai dan Bengkalis. Hal ini merupakan saran dari para anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Rokan Hilir dan DPRD Kabupaten serta para tokoh masyarakat.

Hal itu dijawab oleh Direktur Sistem Pengembangan Air Minum Kementerian PUPR Ir Muhammad Sundoro MSc‎, bahwa pembangunan sudah ada dalam program kerja Presiden Jokowi dan telah menjadi Perpres sehingga sulit untuk dirubahkan.

Pada kesempatan itu juga diteken Memorandum of Understanding (Mou) SPAM Regional oleh Gubernur Provinsi Riau, Arsyadjuliandi Rachman kepada Bupati Rokan Hilir, H.Suyatno, Wali Kota Dumai Zulkifli AS, dan Bupati Kabupaten Bengkalis Amril Mukminin S.E dan disaksikan oleh Wagubri H Wan Thamrin Hasyim, Danrem Wirabima, Danlanal Dumai, serta para anggota DPRD Provinsi Riau dapil Rohil.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Gubenur Riau,Forkopimda Rohil, Danrem 031/WB, Dirjen Bina Kewilayahan Kemendagri Sdr. Eko Subowo, Danlanal Dumai, Mantan Gubernur Riau Sdr. H. Saleh Yasid, Walikota Dumai Wakil Ketua dan anggota DPRD Prov Riau, Sekda Rohil, Ketua DPRD serta anggota DPRD Rohil, para kepala OPD lingkungan Pemkab Rohil dan Camat se Rokan Hilir.** (Adv/Humas)
Riau Bisnis – (Rohil) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohil bersama Pemerintah Rokan Hilir
menggelar Sosialisasi Pengelolaan dana desa di Kabupaten Rokan Hilir Kamsi pagi
(24/8/2017) di Gedung Serbaguna Bagansiapiapi.

Sosialisasi DD yang berasal dari dana APBN ini secara resmi dibuka langsung oleh Bupati Rohil
H Suyatno Amp.

Sosialisasi tersebut diikuti Penghulu dan Camat se Kabupaten Rokan Hilir. Seluruh
Kepenghuluan telah melakukan penandatanganan fakta integritas dengan Tim
Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan
Negeri (Kejari) Rohil.

Penandatanganan tersebut dilakukan secara simbolis oleh empat orang Penghulu
disaksikan langsung oleh Bupati Rohil Suyatno, Kajari Rohil Bima Suprayoga SH
MHum dan Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan, Sekda Rohil Drs H Surya Arfan Msi.

Bupati Rohil H Suyatno Amp dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya
sosialisasi ini di harapakan kepada seluruh Kepenghuluan yang ada di Kabupaten Rohil
bisa membangun desanya dengan baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran
masyarakat desa dan tidak ada lagi penghulu yang menjadi korban akibat adanya
penyalahan gunaan pengguna Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD).

Sudah ada gambaran yang menjadi contoh satu orang terkena proses hukum, saya
berharap tidak ada lagi penghulu yang berurusan hukum gara-gara dana desa," ujar
Bupati.

Bupati menilai ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi seluruh kepenghuluan
dalam sosialisasi ini. Diantaranya, banyak ditemui melalui pemberitaan dimedia massa
bahwa banyak desa yang salah dalam mengelola keuangan desa yang menyebabkan
berurusan dengan pihak hukum.
Oleh sebab itu, kegiatan dilakukan serentak di seluruh Indonesia yang bekerjasama
dengan Kejari. Terlebih lagi, pemerintah tahun ini juga melakukan penambahan
anggaran dana desa karena banyak desa yang berhasil melakukan pembangunannya.

Untuk itu dengan tegas Bupati meminta agar komponen desa yang hadir mulai dari
perangkat desa, Badan Pengawasan Kepenghuluan (BPKep), pendamping desa serta
camat yang hadir untuk serius mengikuti acara ini untuk mendengarkan materi yang
disampaikan langsung oleh Kajari Rohil Bima Suprayoga SH MHum.

Kegiatan ini saya minta serius diikuti, penghulu tidak usah meninggalkan tempat.
Karena ini semata untuk keselamatan kita semua demi menjaga martabat semua.
Ikutilah kegiatan ini secara baik dan benar, tegas Bupati.

Dalam arahannya Suyatno mengingatkan bahwa saat ini bukan saatnya bermain-main
lagi dalam bekerja. Sebab, bukan aparat hukum di kabupaten saja yang melakukan
pengawasan terhadap penggunaan DD dan ADD ini, bahkan KPK juga mengawasi
penggunaan DD ini sesuai arahan presiden.

Sebab perkembangan dana desa ini luar biasa, masyarakat sangat menginginkannya.
Sekali lagi harapan kita semua dan masyarakat Rohil mari menjalankan tugas kita
dengan baik dan benar," pungkas Suyatno.

Sementara itu Kepala kejaksaan Negeri Rokan Hilir Bima Suprayoga SH MHum
mengatakan, kegiatan sosialisasi yang digelar Kejaksaan ini bertujuan menyampaikan
kepada seluruh Penghulu se Rohil mengenai pengunaan Dana Desa (DD) maupun
alokasi Anggaran Dana Desa (ADD), kedua Dana tersebut adalah dana dari negara
yang harus dimenfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

“Maka dari itu Kejaksaan Rokan Hilir akan mengawal dan mengamankan perjalanan
anggaran desa tersebut agar bisa dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Untuk
itu kami berharap melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan
Daerah (TP4D) dapat terus membimbing dan membantu serta saling bersinergi dengan
perangkat daerah agar penggunaan aggaran ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku ,”ujar Kepala Kejari Rohil Bima Suprayoga.

Lanjutnya, aparatur di daerah harus taat dan sadar hukum. Manfaatkan akses informasi
yang ada untuk membangun unit kerjanya secara nyata. Jadi, tidak ada yang perlu
ditakuti jika kita memahami dan menaati secara sadar hukum yang berlaku.

Kehadiran kejari menurutnya, untuk menjadi mitra Pemerintah Daerah, bekerja sama
dalam konteks yang positif untuk membangun daerah, dimana masing-masing memiliki

amanah untuk dijaga dan dilaksanakan dengan baik,”tandas Bima Suprayoga
mengakhiri. **(Adv/Humas))