Berita Pemerintahan

Business Riau

☆☆NEWS RIAU

☆☆☆Nasional

☆Kota Dumai

☆☆Pekanbaru

Riau, Businessriau.com.

Tarif/biaya layanan bongkar muat atau Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP) dan Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) kargo non peti kemas atau breakbulk di dermaga konvensional pelabuhan yang beroperasional tidak melibatkan asosiasi. dari data yang ada selama ini di Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia Wilayah mengatakan bahwa tarif yang di kenakan di pelabuhan pelabuhan umum di Riau yang tidak merumuskan tarif bersama Asosiasi yang ada di kepelabuhanan sama dengan ilegal atau liar tanpa dasar hukum.

“Kami mendesaks agar dirumuskan ulang atau dievaluasi tarif OPP/OPT, karena tarif yang berlaku saat ini sudah lebih dari Tiga tahun kadaluarsa, baik struktur maupun besarannya,” tutur Ketua Umum DPW ALFI Riau di Dumai.

Dikatakan Yusuf, tarif OPP/OPT harus benar-benar dihitung secara transparan dan bisa dipertanggung jawabkan, baik dari aspek tata hitungnya maupun struktur dan golongannya.
Tarif OPP dan OPT yang berlaku saat ini tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak mendorong upaya meningkatkan produktifitas yang tinggi karena biayanya sama untuk semua jenis komoditas.
Padahal, kata M Yusuf, masing-masing komoditas memiliki karakteristik dan produktivitas yang berbeda saat dimuat ataupun dibongkar di dermaga pelabuhan.

Selama ini seluruh pelabuhan Umum bukan hanya di Kota Dumai tapi setiap Pelabuhan Umum yang melaksanakan kegiatan untuk kepentingan Umum,  Alfi tidak pernah mendapatkan pemberitahuan atau dimnta pendapatnya seperti yang termuat dalam peraturan menteri Perhubungan yang terkhir di perbaharui PM 72 tahun 2017 juga dalam menenentukan Tarif. dan jika hal ini dibiarkan maka jelas melanggar aturan, dan dapat merugikan semua pihak,

DPw ALFI Riau menghimbau kepada semua pihak yang berkepentingan untuk tidak melanggar Aturan Pemerintah.

“Kalau pakai tarif yang sudah kedaluarsa atau pakai tarif yang tidak melibatkan Asosiasi sudah jelas ini melanggar, bisa dikategorikan kegiatanatau tarif  yang tidak melibatkan Asosiasi di Pelabuh jelas tarif tersebut dianggap ilegal,” terang M Yusuf.
businessriau.com. dumai, 12 desenber 2017

Pelatihan angkatan III dan IV dengan materi Budidaya Cabe dan Ternak dengan teknologi MA-11 yang diikuti 12 Ponpes, PP. Al Azkiya Inhil, PP Darul Huda Lirik Inhu 4 orang, PP. Alkausar Pekanbaru, PP. Tahfiz Al Quds Pekanbaru, PP. Darul Quran Darussalam Rohul, Ponpes Yazid Rohul, PP. Ath Thohiriyah Rohil, PP. Darul Arofah Rohil, PP.Al Majidiyah Rohil, PP. Baitul Quran Dumai, PP. Al Harokah Dumai, PP. Cabang Al Amin Dumai dan jumlah peserta 42 orang.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh PPPKE PP kopontren Al Amin Dumai bekerjasama dengan FKPP Riau yang didukung oleh KPwBI Riau ini nantinya akan ditindak lanjuti dengan Program Pendampingan terhadap ponpes peserta pelatihan. Bentuk pendampingan tersebut merupakan program yang ditawarkan oleh pihak PPPKE PP kopontren Al Amin agar hasil pelatihan dapat dipraktekkan dengan hasil maksimal di ponpesnya masing masing.

Program Pendampingan nantinya akan dilaksanakan berdasarkan Mou pihak PPPKE PP kopontren Al Amin dengan masing masing ponpes peserta pelatihan yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 9 Desember 2017, alhamdulillah dihadiri dari Pihak DPRD Provinsi Riau H. Sunaryo, pihak Gubernur Riau oleh Karo Kesra H. Masrul Kasmy dan pihak BI Riau yang sudah berencana hadir tetapi karena sesuatu hal halangan maka pihak BI yang direncanakan hadir Bapak Said M. Zein mohon ijin melalui WA

Harapan kita semoga langkah nyata masyarakat ini yang dilakukan melalui pondok pesantren ini dalam rangka untuk ikut berperan serta dalam pembangunan sektor ekonomi dapat dijadikan program prioritas dari pemerintah, BUMN, Perusahaan Perusahaan Swasta yang ada. Terutama harapan besar kita seperti support dan dukungan yang diberikan oleh Bank Indonesia melalui Program Kemandirian Pondok Pesantren yang telah menjadi Program Nasional BI.

Terima kasih kami sampaikan kepada BI yang telah memberikan dukungan secara nyata terhadap kemandirian Pondok Pesantren. Khusus tahun 2017 ini, KPwBI Riau telah melakukan upaya upaya nyata untuk kemandirian ekonomi ponpes, pertama, dukungan terselenggaranya satu angkatan Pelatihan Kewirausahaan dan pertanian organik di PPPKE PP Kopontren Al Amin Dumai yang diikuti oleh 5 Ponpes se Provinsi Riau, PP. Al Baqiyatus sa'diyah Inhil, Pesantren Teknologi Riau Pekanbaru, PP. Nurul Hidayah Bengkalis, PP. Bidayatul Hidayah Rohil dan PP. Cabang Al Amin Dumai beserta Gapoktan Sumber Alam Makmur Jaya dan Kelompok Usaha Bersama Bima Sakti binaan Ponpes Al Amin Dumai dengan peserta 20 orang dari ponpes dan 25 peserta selain 5 ponpes tersebut. Yang kedua, membantu 3 Ponpes melalui PSBI, yaitu, PP. Al Amin Dumai dengan rumah jamur, Pesantren Teknologi Riau Pekanbaru dengan Pengolahan Air Minum isi ulang dan PP. Fataha Siak dengan mesin pembuatan aneka kerajinan.

Kami ponpes di riau sudah bertekad upaya upaya kami ini tidak hanya untuk mencapai kemandirian ponpes saja tapi juga untuk membantu santri, wali santri dan masyarakat sekitar dalam meningkatkan kemandirian sektor ekonomi melalui sistem ekonomi dan keuangan syariah. Semoga niat mulya kita bersama ini, mendapat ridho …
Alhamdulillah...silaturahmi dan diskusi serta MoU Kemandirian 12 Ponpes Se Provinsi Riau, yang dihadiri DPRD Provinsi Riau, H. Sunaryo dan Gubernur Riau oleh Karo Kesra H. Masrul Kasymi
Alhamdulillah...silaturahmi dan diskusi serta MoU Kemandirian 12 Ponpes Se Provinsi Riau, yang dihadiri DPRD Provinsi Riau, H. Sunaryo dan Gubernur Riau oleh Karo Kesra H. Masrul Kasymi
Businessriau.com, Denpasar  Desember 2017

Ketua Umum DPW ALFI RIAU H. M. Yusuf Hs pada kesempetan di sela sela Rapimtas ALFI Di Bali, Denpasar menyampaikan kepada Riau bisnis. menyangkut banyak nya keluhan dari pengguna jasa di pelabuhan Dumai. ada banyak nya persolan kepelabuhanan yang belu mengacu kepada peranturan Menteri Perhubungan no 72 tahun 2017, tentang jenis, struktur, golongan dan mekanisme penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan. kita melihat, bahwa pelabuhan yang ada di Propinsi Riau yang berroperasi belum mengacu pada peraturan menteri yang berlaku.

dalam Rapimtas ALFI se Inonesia, Alfi akan berusaha semaksimal mungkin untuk memciptakan cost logistik rendah guna mengejar pergerakan arus barang yang tinggdengan menghilangkan biaya yang rendah, dan tetap mengaacu pada no service no pay. kami dari Alfi Riau akan melakukan penelitian secara seksama, dimana biaya atau cost yang tidak memiliki korelasi terhadap pelayanan.

berkaitan dengan rencana DPW ALFI tersebut kami akan menyurati pihak Pihak BUP baik perusahaan Negara maupun Perusahaan Swasta yang beroperasi di Propinsi Riau.

senada dengan hal tersebut, Sekretaris Umum DPW ALFI Riau Hasudungan Hasibuan juga menyampaikan, bahwa kondisi dimana semakin menurunya kegiatan pada kwartal terakhir di tahun 2017 ini, terasa seperti terjun bebas, mengakibatkan semakin kecil nya pendapatan anggota kami yang tergabung di bawah naungan ALFI.

berkaitan dengan diatas juga, berdasarkan aturan dari PM 49 tahun 2017, tentang penyelenggaraan dan perusahaan Jasa pengurusan Transportasi, jeas jelas, ditujukan untuk semua kegiatan yang di perlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara. kami dalam waktu dekat di awal tahun 2018 akan melakukan pendataan dengan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Propinsi Riau serta KSOP Dumai, ini untuk menegakkan aturan pemerintah yang sudah di terbitkan.


BUSINESSRIAU.COM - Ketua BPD GINSI Riau minta Pemerintah daerah picu pengusaha lokal untuk menjadi pengusaha Internasional, demikian di sampaikan oleh Ketua BPD GINSI Riau ahmad Jony Marzainur. SH.

Riau sebagai daerah yang berbatasan dengan negaratetangga juga berbatasab dengan propinsi Tetangga yang merupak daerah produksi, menjadikan riau santar strategis dan menguntungkan. ditambah lagi riau juga merupakan daerah perkebunan dan produsen, hanya saja kesempatan menjdi pengusaha masih sedikit.

Jony Menyarankan kepada Gubenur Riau untuk  mengajak bicara Pengusaha pengusha lokal yang memiliki visi misi export dan import. Ini sangat penting katanya, sebab ada bebaerapa faktor pendukung lainnya yang sebenarnya bisa dijadikan bahan pertimbangan.

Dengan mengembangkan potensi pelabuhan yang menyertakan pengusaha Riau di maksimalkan, karena di Riau ada banyak Pelabuhan pelabuhan seperti di daerah Dumai, Daerah Perawang, Daerah Buton, Tembilaahan, ada juga pelabuhan yang di kelola TUKS TUKS.

Untuk Dumai saja ada pelabuhan Pelindo, Pelabuan Patra Niaga, Pelabuhan swasta seperti TUKS Wilmar yang di gunakan untuk kepentingan sendiri, ada pelabuhan SDS Pelabuhan TUKS, TUKS Sinarmas , dll. dengan kewenangan yang di miliki oleh Gubernuur, sangat bisa untuk memaksimalkan potensi pengusaha lokal yang melibatkan pengusaha nasional yang ada di daerah sebagai mentor dan pendukung terciptanya pengusaha okal lokal yang berwawasan Internasional.

Pada kesempatan yang sama Jony juni juga menyarankan tentang potensi Importasi barang di utamakan adalah import barang pendukung Industri dalam Negeri, kebutuhan dalam ngeri yang belum di produksi di dalam negeri, seperti Elektronik, mesin mesin produksi pendukung home Industri seperti pengolahan produksi menjadi turunan produk cpo, dalam kemasan, dll sebagainya, ujar Ahmad Jony Marzainur. SH bersemangat.

Dalam waktu dekat ini Ginsi riau akan melaksanakan kegiatan yang mengarah kepada Misi dan visi dari BPD GINSI Riau dalam bentuk seminar, dan kami sudah mengajukan surat Permohonan Audiensi kepada Gubernur Riau agar bisa mengakomodir kepentingan tersebut.

Businessriau.com. Medan. 8 Desember 2017.

Gabuangan Pengusaha Eksporti Indonesia (GPEI) laksanakan Munas di kota Medan Sumatera. Untuk mencari ketua umum baru. GPEI yang sudah di dirikan dari tahun 60 han, jika di hitung apabila munas di laksananakan 5 tahun sekali maka munas yang dilaksanakan pada tanggal 8 desember adalah munas yang ke XI, dan pada munas yang ke XI ini Khairul Mahali terpilih secara aklamasi sebagai Ketum GPEI panda sidang pemilihan Ketua..

Khairul MAHALI yang di kenal energik  terpilih secara aklamasi, setelah melalui beberapa proses persidangan dan tatib Munas. Munas dilaksakan dimulai dari pagi jam 8 yang diawali dengan dialog ekspor bekerja sama dengan BI SUMUT yang dibuka oleh wakil gubernur Sumut.

Pria dengan segudang pengalaman ini adalah sosok produktif, dan banyak melakukan pembinaan pada geneeasi muda dengan program magang di berbagai manca negara

20 Daerah GPEI secara aklamasi mendukung dan memilih Khairul Mahali. awalnya Khairul agak keberatan karena sudah terbayang kerja keras dn kerja berat  yang akan dilaksanakan, menggerakkan organisasi yang ckup tua ini menjadi organisasi yang sangat bergengsi, dimana di sela sela kesibukan beliau sekarang yang jadwalnya sangat padat. namun akhirnya khairul mahali setuju dengan persyaratan beliau dibantu untuk melaksanakan progam kerja DPP GPEI.



dalam waktu dekat ini Khairul Mahali sebagai ketua Umum terpilih akan melaksanakan pengukuhan kepengurusan setelah melaksanakan penyusunan kabinet kepengurusan GPEI 2017-2022, yang akan di isi pengurus pengurus profesional dan pengurus yang memahami tugas dan tanggung jawab sebagai organisasi wadah bagi pengusaha eksportir Indonesia.

salah satu ketua DPD GPEI yang berasal dari Riau megatakang, GPEI sangat Cocok dipimpin oleh Bang Khairul Mahali,karana  beliau di kenal di organisasipengusaha, Seperti ALFI, Insa, GINSI, PPBMI, APBMI. sehingga memudahkan GPEI berinteraksi secara benar. sebagai pengurus daerah kami berhara dibawah kepemimpinan Bang Khairul agar mereposisi ulang peranan dan fungsi GPEI, yang nantinya bermanfaat bagi anggota yang bernaung di bawah GPEI harap Ketua GPEI Riau Ahmad Jony Marzainur. SH.
Riau Bisnis - DUMAI -  PEMERINTAH Kota Dumai melalui Dinas Perhubungan Kota Dumai memastikan selama perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-36 tingkat provinsi Riau tidak ada pungutan parkir disejumlah tempat pertandingan MTQ termasuk di taman bukit gelanggang yang menjadi lokasi utama kegiatan.


Dimana, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Dumai, bakal mengerahkan puluhan petugas untuk menjaga keamanan parkir kendaraan bagi masyarakat Dumai yang datang pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXVI tahun 2017 pada 9 Desember mendatang.



Selain itu, instansi yang dipimpin oleh Asnar ini memastikan bahwa parkir di area sekitar Taman Bukit Gelanggang gratis dan tidak dipungut biaya sama sekali.

" Saya tegaskan, selama jalannya pelaksanaan MTQ Provinsi Riau di Dumai, parkir seluruh kendaraan gratis," tegas Plt Kepala Dinas Perhubungan, Asnar SP.

Ia menyebutkan, seluruh petugas Dinas Perhubungan akan dikerahkan secara bergantian untuk mengawasi dan menjaga kendaraan yang parkir.

" Untuk menjaga keselamatan sepeda motor dan kendaraan lainnya, diimbau pada pemiliknya, agar menambah kunci ganda serta keamanan lainnya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pencurian," sebutnya.


Menurut Asnar, gratisnya parkir kendaraan selama MTQ dilakukan agar masyarakat semakin meramaikan helat tingkat Provinsi yang berlangsung di Kota Dumai.

" Jika ada petugas atau oknum yang meminta atau menarik uang parkir pada radius kegiatan MTQ, laporkan ke Dinas Perhubungan dan saya akan mengenakan sanksi," katanya.

Diterangkan Asnar, radius tempat pelaksanaan MTQ seperti area Bukit Gelanggang, Jalan HR Soebrantas dan Jalan Jendral Sudirman. " Semua itu merupakan bagian pelayanan yang diberikan kepada pengunjung event tersebut," bebernya.

Jadi ditegaskannya lagi, masyarakat diminta untuk tidak memberikan uang kepada petugas yang mengatur parkir. " Jika ada yang diminta uang parkir, artinya itu pungli," tutupnya.

Tidak hanya Plt Kadishub yang memastikan tidak adanya pungutan Parkir selama Helat MTQ tingkat Provinsi Riau yang berlangsung di Kota Dumai.

Bahkan, tidak adanya pungutan biaya parkir juga langsung disampaikan Walikota Dumai H. Zulkifli AS saat melakukan pemantauan pembangunan jalan Budi Kemuliaan.

" Tidak ada pungutan parkir dilokasi kegiatan MTQ kali ini, baik di bukit gelanggang sebagai tempat utama perhelatan MTQ maupun di 8 titik pertandingan cabang MTQ lainnya," tegas Walikota Dumai.



 

 

Disebutkan orang nomor satu di Kota Dumai ini, sesuai dengan hasil rapat kita dengan instansi terkait serta sudah disampaikan ke Dinas perhubungan (Dishub) untuk selama perhelatan MTQ kali ini jangan ada pungutan parkir kepada pengunjung maupun perwakilan peserta yang hadir dilokasi kegiatan.

" Ini acara kita bersama dan bagaimana kegiatan ini lebih banyak didatangi pengunjung. Jadi tujuan perhelatan MTQ sesuai dengan temanya tersampaikan yakni membumikan al qur'an di bumi melayu dan selaras dengan program Pemko Dumai untuk membumikan al qur'an dengan program magrib mengaji," kata Zul As.

Pada kesempatan itu, Walikota Dumai menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk ikut memeriahkan MTQ dan mari beramai ramai menghadiri event MTQ tahun 2017 di Kota Dumai.

" Saksikan semua pertandingan MTQ di lokasi pertandingan yang sudah ditentukan dan jadikanlah Alqur'an sebagai tuntunan kehidupan," ajaknya. (adv)


Riau Bisnis - Dumai - Dinas Perhubungan Kota Dumai, melalui Bidang Angkutan tengah berkonsentrasi dalam pengelolaan dan pengaktifan pelabuhan penumpang milik pemerintah Kota Dumai.

Plt Kepala Dinas Perhubungan, Asnar, saat dikonfirmasi melalui Kepala Bidang Angkutan, Marjohan, belum lama ini. menjelaskan, bidang angkutan Dishub Dumai bersifat pendataan dan pengendalian bagi angkutan baik di darat maupun di laut.

"Kita mengendalikan dan mendata angkutan yang masuk ke Dumai baik angkutan kota, barang maupun penumpang laut." ujar Marjohan.

Ditambahkannya, angkutan untuk di darat seperti truk barang, tangki,  dan pick up, untuk angkutan penumpang seperti angkutan kota (Angkot), sementara untuk angkutan laut seperti kapal penumpang dan Roro.

"Kita berencana untuk merevitalisasi angkutan kota melalui kredit lunak dengan pembaharuan kendaraan. Namun pihak angkot keberatan karena sekarang sepi penumpang angkot," sebutnya.

Untuk mewujudkan pelabuhan milik Pemerintah Kota Dumai, Plt Kepala Dinas Perhubungan, Asnar menjelaskan pihaknya mematangkan persiapan untuk mewujudkan pelabuhan penumpang yang dikelola sendiri. Dijadwalkan pada 2018 resmi beroperasi.

Pemerintah Dumai mendapat kuncuran dana dari pemerintah pusat sebesar Rp34 miliar dari APBN 2017.

"Tahun ini sedang dilakukan peningkatan dan perubahan ruas jalur, Insya Allah, Desember dijadwalkan tuntas," ungkap Asnar.

Ditambahkannya, alokasi yang diperoleh sebesar Rp34 miliar murni dari dana Kementrian Perhubungan.

"Sesuai hasil keputusan rapat di kementrian, untuk pengelolaan diserahkan kepada pemerintah Dumai dan kita berharap akan menjadi sumber PAD bagi Dumai," jelasnya.

Terpisah, Marjohan menjelaskan, seharusnya menyangkut angkutan pihaknya berhak mengelola angkutan BUS dan terminal AKAP.

Namun, kata dia peralihan kewenangan terminal AKAP ini berdasarkan undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

"Pengelolaan terminal AKAP menyangkut juga angkutan yang di dalamnya seperti Bus dan Travel." ujar MArjohan.

Batas kewenangan tersebut sehingga tidak ada penerimaan PAD dari bidang angkutan, namun demikian pihak Dishub terus mengupayakan oprtimalisasi penertiban dan pengendalian terhadap angkutan baik barang maupun penumpang.

Pendataan Angkutan

Dinas perhubungan terus melakukan pendataan terhadap angkutan yang keluar dan masuk ke Kota Dumai. Hal itu bertujuan guna mensingkronkan perkembangan Dumai kedepan.

Demikian dikatakan Kabid Angkutan, Marjohan, kepada globalriau.com belum lama ini. Menurutnya jika tonase dan volume angkutan yang masuk ke Dumai sudah melebihi kapasitas dan memicu terjadinya kepadatan atau macet maka perlu dilakukan perubahan.

"Jika tidak memungkinkan lagi angkutan bobot 8 ton masuk ke kota maka kita batasi sampai ke terminal. Jadi nanti dilansir dengan menggunakan mobil 2 sampai 2,5 ton saja ke kota." terangnya.

Ditambahkannya, jika sudah maksimal dan semakin meningkat kendaraan angkutan, maka akan diprogramkan pelebaran terminal untuk menertibkan kendaraan yang masuk ke kota.

"Kita selalu memantau kepadatan angkutan yang masuk ke Dumai, jangan sampai terjadi kepadatan dan macet, sehingga lalulintas jadi terganggu," jelasnya. (adv)
Dekopinda Dumai akan mengadakan Rapat kerja Daerah ( Rakerda )

Dumai. untuk mengerakkan ekonomi rakyat Dekopinda memegang peranan penting bersama pemerintah tujuannya adalah  meningkatkan kesejahteraan melalui gerakan koperasi usaha kecil dan menengah.
Program yg nyata dan konkrit adalah yg menjadi kebutuhan kita semuanya khusus nya bagi masyarakat dilevel bawah, meskipun ada juga Koperasi dan Usaha kecil menengah yg sudah mandiri.
Pembagunan struktur ekonomi yg kuat dikota Dumai melalui Koperasi dan UKM  ini adalah jalan yg harus dan wajib kita tempuh, karena pengalaman yg ada ketika dimasa kerisis moneter yang mampu bertahan dan survive adalah Koperasi dan UKM, kita Dekopinda konsen utk itu.
Sebagai wujud pengabdian kita membantu pemerintah Kota Dumai mengurangi angka kemiskinan dan.pemgangguran.
Penyehatan badan usaha  koperasi dibidang   manajemen keuangan, menejemen lainnya adalah titik fokus kita.
Businessriau.com - minyak mentah PT BSP yang awalnya 40 ribu barel/hari, kini hanya 11.300 barel per hari. Mantan pendiri BOB dan Dirut BSP, Nawasir Kadir bahkan menganalogikan PT BSP sudah sakit parah dan harus masuk ICU untuk 'diobati' (dibenahi) serius. Jika tidak, dalam waktu 3-5 tahun lagi PT BSP bisa bangkrut. Benarkah?

Diutarakan Nawasir, pakar perminyakan itu, masyarakat Riau sangat mendambakan keberhasilan PT BSP mengelola Blok CPP. Secara langsung  akan memberikan berbagai impact positif moral maupun material kepada masyarakat Riau dan menjadi salah satu landasan kuat untuk mendapatkan Blok Rokan di tahun 2021.

"Namun, setelah 15 tahun PT BSP mengoperasikan Blok CPP ternyata kinerja  PT BSP mengecewakan. Sangat jauh dari harapan masyarakat Riau," ungkap Nawasir.

Menurut dia, misi  PT BSP yang utama ialah memproduksi minyak bumi sebanyak-banyaknya tidak tercapai. Sebaliknya produksi justru merosot jauh.

"Kondisi PT BSP ibarat orang sakit yang harus segera masuk ruang  ICU, harus segera ditangani pakarnya," ujar Nawasir.

Beberapa hal buruk  di intenal BOB/CPP Dalam Catatan Nawazir:

Produksi minyak bumi yang menjadi tolak ukur utama kinerja PT BSP telah merosot drastis lebih dari 72%. Produksi awalnya  40.000 barrel per hari sekarang tinggal  11.300 barrel per hari (BOPD).

Penurunan tersebut berakibat  menurunnya  penerimaan keuangan negara dan daerah. Hal ini semakin terpengaruh dengan merosotnya harga minyak dunia.  Kinerja  buruk PT BSP menyebabkan berbagai kerugian  dan tercorengnya marwah daerah.

Adanya tata kelola perusahaan yang buruk (Bad Corporate Governance) ditandai antara lain berbagai konflik kepentingan, rangkap  jabatan dan bagi-bagi posisi  dari level  tertinggi (Direksi, Komisaris dan JMC) hingga ke level dan lini dibawahnya.  Ironinya konflik interest  yang menyolok justru terjadi di level Manajemen Puncak, diantaranya:

Ssorang komisaris utama (Komut) bertugas mengawasi dan menilai kinerja Direktur Utama (dirut /direksi). Dirut bertanggung jawab kepada Komut, dilain pihak Dirut mengangkat dirinya dan Komut (rangkap jabatan) menjadi anggota  JMC .  Komut yang merangkap sebagai anggota JMC diawasi dan bertanggung jawab kepada Dirut.  

PT BSP sekedar  melanjutkan memproduksi minyak dari eksisting reservoir yang sudah ada  sejak PT CPI dan berumur lanjut (mature), kandungan air (water cut) terus naik hingga di atas 90% dan penurunan produksi  minyak terus terjadi.

Tidak ada langkah strategis dari manajemen, seperti upaya inovasi terobosan melakukan berbagai studi geologi bawah tanah, mencari lokasi minyak atau prospek reservoir baru. 

Terus menurunnya produksi minyak, lanjut Nawasir, mengakibatkan biaya produksi juga terus meningkat, meskipun BOBCPP telah  berusaha memaksimalkan efisiensi tetapi tidak berpengaruh banyak terhadap biaya produksi. "Bahkan efisiensi berakibat banyak proyek-proyek ditunda atau dibatalkan yang dalam jangka panjang  berpengaruh pada kinerja keseluruhan PT BSP sendiri," kata Nawasir.

Dibeberkan adik Fauzi Kadir tokoh fenomenal Riau dan nasional itu, bahwa penurunan rata-rata produksi minyak BOBCPP sebesar 1.400 barel pertahun seperti saat ini, maka dalam 3-5 tahun ke depan PT BSP akan  sulit mencapai keekonomiannya, karena biaya produksi akan naik menjadi +/- USD 50 per barel.  Bahkan setelah 5 tahun PT BSP harus berhenti beroperasi atau merugi total. 

Bahwa dilain pihak atau kondisi eksternal  menunjukkan harga minyak dunia masih relatif  rendah meski mengalami sedikit kenaikan,  merupakan tambahan ancaman serius bagi kinerja bahkan kelangsungan PT BSP sebagai perusahaan hulu migas.

Namun kata Nawasir sangatlah disayangkan, PT BSP seperti  tidak tahu harus berbuat apa untuk memperbaiki kinerja yang terus memburuk tersebut. Berputar-putar kebingungan, tidak bisa melihat hutan dari pepohonan. 

"Akhirnya manajemen masa bodoh bersikap bagai  burung onta menyembunyikan kepala menghindar dari masalah, toh  gaji besar dan berbagai fasilitas yang menggiurkan masih terus mereka nikmati," ujar Nawasir.

"Sayangnya masyarakat banyak tidak tahu dengan kondisi real PT BSP. Karena masyarakat percaya penuh  dan seolah memberi cek kosong pengelolaan blok CPP kepada PT BSP," Nawasir kecewa.

Menyikapi persoalan ini, salah seorang tokoh yang ikut merebut CPP Fakhry Yasin ikut prihatin. Menurut dia ada miss manajemen di tubuh BOBCPP yang perlu dilakukan analisis menyeluruh agar didapat solusi.

"Perlu kajian mendalam untuk mengetahui apa yang menyebabkan timbulnya persoalan CPP blok. Dengan demikian bisa dicarikan solusi nya," kata Fakhry kepada berazam, Rabu (16/11).

Apalagi tahun 2021 Blok Rokan di Riau yang dioperasikan PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) akan habis masa kontraknya. Blok Rokan memproduksi hampir 300.000 barel minyak bumi per hari. Dilain pihak Blok CPP (Coastal Plain and Pekanbaru Block) yang letaknya bersebelahan dengan Blok Rokan dioperasikan oleh PT Bumi Siak Pusako (PT BSP) memproduksi minyak  11.300 barel per hari akan habis kontraknya tahun 2022.

"Ini yang ingin kita atau masyarakat Riau perjuangkan mengambil alih blok Rokan. Namun kalau blok CPP saja kinerjanya tidak baik, ya gimana pusat mau melepas Blok Rokan itu," ujar Fakhry Yasin. 

Kembali ke Nawasir. Tokoh muda nan cerdas di bidang nya itu mengkilas balik bahwa blok CPP dengan ladang-ladang minyaknya kebanggaan masyarakat Riau dipercayakan pemerintah RI pengelolaannya  kepada PT Bumi Siak Pusako (PT BSP),  diperoleh pada tahun 2002 melalui perjuangan  seluruh komponen masyarakat Riau, pemuda mahasiswa dan tokoh masyarakat Riau  yang bersebati di daerah Riau dan di Jakarta.  

Menggugat PT BSP:

Nawasir Kadir seorang tokoh utama pejuang dan arsitek pembentukan PT BSP/BOBCPP dan pakar permiyakan Indonesia mengaku sangat sedih dan kecewa. Dia bahkan sudah memperkirakan  perihal merosotnya produksi PT BSP, namun tidak bisa berbuat apa-apa.

Begitupun, dia masih memberi masukan agar CPP bisa bangkit. Dan terhadap adanya desakan masyarakat dan dorongan untuk mendapatkan blok Rokan, Nawasir Kadir bersama Timnya yang terdiri dari pakar praktisi dan pakar perguruan tinggi  menyanggupi  membantu peningkatan produksi PT BSP secara terukur dan berbiaya rendah. 

Dia mengajak manajemen PT BSP mengambil langkah-langkah solusi strategis, melakukan  inovasi-inivasi terobosan (breakthrouh innovations) teknologi advanced untuk mendapatkan  lokasi  sumur-sumur dan prospek  lapangan minyak baru Blok CPP.

Menurut nya, hanya dengan keberhasilan  terobosan inovasi teknologi advanced berbiaya rendah PT BSP dapat diselamatkan. Peningkatan produksi yang berbiaya besar seperti  teknologi  EOR dan IOR  sebagaimana yang dilakukan PT CPI  berisiko tinggi adalah pilihan semestinya harus dihindarkan. 

Demi kesinambungan blok CPP, Nawasir Kadir menyanggupi  meningkatkan produksi melalui ikhtiar-ikhtiar teknologi inovatif  berbiaya rendah, berkisar 1-3 %  dari total budget BOBCPP pertahun dan tingkat keberhasilan sangat tinggi yakni 85%. 

 Menerapkan teknologi advanced untuk berbagai analisis, studi geologi reservoir- geofisika bawah tanah  bagi menemukan lokasi prospek dan sumur-sumur baru di bawah tanah dengan rasio keberhasilan tinggi secara struktur maupun stratigrafi. 

Tentu saja agar program perbaikan kinerja PT BSP tersebut berjalan baik, memerlukan dukungan kerjasama yang sinergi semua pihak dan wewenang memadai yang akan dibicarakan lebih teknis dengan PT BSP. Diperkirakan peningkatan produksi sudah dapat dirasakan pada tahun kedua dan seterusnya sbb: 

Tahun ke 2   tambahan produksi minyak baru  3.000 – 5.000 barel per hari
Tahun ke 4  tambahan produksi minyak baru  7.000 – 10.000 barel per hari.
Tahun ke 6  tambahan produksi minyak baru 10.000 – 15.000 barel per hari.

"Secara teratur masyarakat Riau harus memantau perbaikan kinerja PT BSP tsb dan tidak lagi membiarkan  manajemen PT BSP.  Nawasir mengatakan Bln oktober  produksi 11.300 barel perhari bopd, bln November turun lgi menjadi 11.120 barel perhari. Nawasir: Dlm artikel diatas produksi 11.300 barel perhari adlh produksi bln oktober.