Berita Pemerintahan

Business Riau

☆☆NEWS RIAU

☆☆☆Nasional

☆Kota Dumai

☆☆Pekanbaru

BUSINESSRIAU.COM, DUMAI - Satu lagi jalur wisata  laut makin terbuka dengan pengembangan rute baru penyeberangan antarnegara Dumai, Riau - Malaka, Malaysia melalui jalur laut dengan kapal PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Menurut rencana, jalur wisata dari Dermaga A Pelabuhan Pelindo I Dumai, Riau dan Pelabuhan Tanjung Bruas Malaka, Malaysia, itu beroperasi mulai Oktober 2019.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, Dermaga A Pelindo I di Dumai perlu dibangun atau direnovasi sesuai dengan kapasitas kapal sandar Roro. “Di Dumai yang terpenting adalah akses Dumai – Malaka karena itu merupakan pintu masuk  wisman tercepat seperti Singapura yang berkunjung ke Kepulauan Riau mencapai 2,5 juta," kata Arief saat mengunjungi Terminal Penumpang Domestik Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Kota Dumai, Provinsi Riau, Selasa, 20/8/19.

Jadi, kata dia, akhir Agustus ini akan mulai uji coba Ferry Dumai-Malaka. "Kita bawa sekitar 800 sampai 1.000 penumpang, dengan kapal 3.000 GT,” lanjut Arief Yahya,
Sementara untuk dermaga di Malaka masih dalam pembangunan yang rencananya September 2019 baru selesai. “PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) diminta Kemenhub untuk mendukung penyediaan Kapal Roro, untuk mempermudah konektivitas di rute ini,” kata Menpar.

Di tempat yang sama Gubernur Riau, Drs H Syamsuar mengungkapkan, jika penyeberangan ini mulai beroperasi masyarakat Riau harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk meningkatkan ekonomi kemaayarakatan. "Ini merupakan peluang industri kreatif. Riau pun harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan wisatawan mancanegara dan memberikan kenyamanan kepada wisatawan mancanegara. Ini kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan," kata Syamsuar.

Data yang tercatat oleh imigrasi Dumai, total keseluruhan wisatawan mancanegara yang masuk melalui pelabuhan ini yaitu sebesar 7.447 wisman sampai dengan Juli 2019. Sedangkan khusus untuk wisatawan dari Malaysia sebesar 6.740 wisman sampai dengan Juli 2019. (mcc)




BUSINESSRIAU.COM, DUMAI — Kebutuhan air bersih di kota dumai semakin meningkat seiring pertumbuhan kepadatan penduduk di kota dumai. Untuk memenuhi ketrsediaan air bersih akan di bangun konstruksi sistem penyediaan air minum (SPAM) di kota dumai.

PT Dumai Tirta Persada, anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk. bakal memulai konstruksi sistem penyediaan air minum (SPAM) Dumai pada September 2019. Proyek itu menjadi portofolio terbaru Adhi Karya di sektor air minum.

Direktur QHSE dan Pengembangan Adhi Karya Partha Sarathi mengatakan pada tahap awal Dumai Tirta akan membangun infrastruktur air minum dengan kapasitas 50 liter per detik (lpd) dari total kapasitas yang akan dibangun sebesar 450 lpd.

Selanjutnya pembangunan SPAM sampai dengan kapasitas terpasang ditargetkan selesai dalam tiga tahun mendatang. “Kami coba dulu 50 liter [per detik], nanti PDAM akan salurkan ke industri sehingga cashflow dia lebih lancar,” jelasnya kepada Bisnis di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Sebagaimana diketahui, Dumai Tirta akan menjual produksi air baku ke PDAM Tirta Dumai Bersemi dengan tarif Rp5.535 per meter kubik. Secara keseluruhan, SPAM Dumai akan memasok air bersih untuk 20.300 sambungan langganan atau setara 101.500 jiwa di empat kecamatan di Kota Dumai.

Menurut Partha, biaya pembangunan untuk tahap pertama berasal dari ekuitas Dumai Tirta sebesar Rp50 miliar. Sementara itu, kalangan perbankan juga disebut berminat membiayai proyek ini lewat pinjaman dengan porsi maksimal 70% dari nilai investasi sebesar Rp480 miliar.

Untuk diketahui, SPAM Dumai merupakan portofolio paling anyar yang dimiliki Adhi Karya. Perseroan memenangkan lelang pengusahaan SPAM Dumai selama 25 tahun lewat skema prakarsa badan usaha atau unsolicited.

Adhi Karya menggandeng PT Adaro Tirta Mandiri, anak usaha PT Adaro Energy Tbk. dalam proyek SPAM Dumai. Kedua belah pihak berbagi saham di Dumai Tirta dengan porsi masing-masing 51 persen dan 49 persen. Sebelumnya, Dumai Tirta Persada sudah meneken perjanjian kerja sama (PKS) dengan PDAM Tirta Dumai Bersemi pada 14 April 2019 lalu. (bisnis.com)



BUSINESSRIAU.COM, DUMAI - Perkembangan pelayanan kesehatan di kota dumai akan terus melakukan pembenahan dan peningkatan kedepannya. Di mana RSUD Kota Dumai merupakan central rujukan pelayananan kesehatan utama yang menopang 3 daerah yakni Dumai, Bengkalis dan rokan hilir.

Untuk menjalin kebersamaan keterbukaan informasi, Direktur Utama (Dirut) RSUD Dumai yang baru, drg. Ridho melakukan silatulrahmi bersama Forum Gabungan Wartawan (FORGAN) di Cafe Arabika Jalan Ombak, Dumai.

Dalam pertemuan itu, selain perkenalan karena baru menjabat sebagai Dirut RSUD, drg. Ridho juga memaparkan sejumah perkembangan dan beberapa kendala yang ada di RSUD saat ini. Penyampaian kritik dan saran demi untuk pembangunan Kota Dumai di bidang Kesehatan dan pelayanan di RSUD juga salah satunya yang dibahas dalam pertemuan itu.

Pertemuan tersebut menurut Direktur RSUD Dumai ini adalah untuk mencipatakan hubungan komunikasi publik antara RSUD Dumai dan media dalam pemberitaan. Selain Dirut RSUD drg.Ridho, beberapa staf nya juga hadir saat pertemuan itu.


"Jujur, karena kita selalu sibuk dan masih baru di RSUD, maka saya ciptakan lah cofee morning buat rekan kita di media. Pertemuan ini juga untuk mendengar masukan dan saran dari teman-teman media. Dan harapan saya marilah kita sama-sama membangun program pemerintahan daerah kita demi kepentingan masyarakat," ujarnya.

Ridho mengatakan, tanpa peran media program pemerintah dalam pengembangan sulit sampai ke telinga masyarakat luas. Ridho menyebutkan, terkait adanya konfirmasi terkait pemberitaan kedepan, selain dirinya, bisa berkoordinasi dengan Bagian Humas dan juga Bidang Teknis Kesehatan yang ada di RSUD Dumai.

"Mohon dimaklumi jika saya belum sempat bertemu sama kawan-kawan, bisa juga ke Bagian Humas atau ada Bidang teknis yang dapat memberikan informasi seputar RSUD Dumai kepada rekan-rekan. Kami akan coba untuk melakukan keterbukaan informasi publik," sebut Rido.

Dalam kesempatan itu, Ketua Forgan Ridwan Safri sangat mengapresiasi langkah Dirut RSUD yang baru ini dan jajarannya untuk membuka hubungan silaturahmi kepada wartawan di Dumai, salah satunya kepada Forgan.

"Kami sangat apresiasi sekali ide Direktur RSUD Dumai dan jajaran yang mau menjalinkan silaturahmi kepada insan pers di Dumai. Dan ini juga suatu bentuk kita bersenergi dalam pembangunan di negeri ini. Kita juga akan siap mendorong dalam pemberitaan pembangunan di RSUD Dumai untuk bahan informasi kepada masyarakat, " tutur Ridwan Safri atau Ocu sapaan akrabnya.

Ocu berharap semoga hubungan baik ini terus dilanjutkan, sehingga melalui pemberitaan di media, masyarakat mengetahui informasi sebenarnya. " Didalam mengabarkan ke publik, kami juga berusaha agar pemberitaan  menjadi berimbang. Maka dari itu, jika ada wartawan yang melakukan konformasi, maka itulah pekerjaan jurnalistik sesungguhnya. Jika kami tidak melakukan konfirmasi, berarti tugas kami terkesan memihak ke salah satu narasumber," terang Ocu.

Oleh karena itu, kata Ocu, jika ada komplin dari salah satu pasien selaku narasumber, pihak media harus melakukan konfirmasi ke RSUD Dumai untuk perimbangan berita agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pemberitaan tersebut. (Humas FORGAN)

BUSINESSRIAU.COM - Di bulan Agustus warga negara Indonesia akan disibukkan dengan acara peringatan Hari Kemerdekaan yang jatuh pada 17 Agustus. Dalam tradisi, ada banyak sekali acara rutin yang biasa digelar, di antaranya adalah upacara bendera serta aneka lomba untuk memeriahkan HUT RI.

Acara tersebut dilaksanakan oleh semua kalangan, dari pemerintah pusat, hingga masyarakat di sekolah, tingkat RT, karang taruna, bahkan di kantor.

Nah, seperti apa pedoman susunan acaranya? Berikut ini dirangkum dari berbagai sumber:

1. Susunan Acara Pemerintah Pusat

Melalui situs Kementerian Sekretariat Negara, pemerintah pusat mempublikasikan pedoman peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan Republik lndonesia (Rl) tahun 2019.

Dimulai dengan pidato Presiden Joko Widodo, pada Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPD dan DPR, dan rapat paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2019-2020. Pidato dalam rangka penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya, pada Jumat (16/08/2019). Dilanjut dengan Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci, pada pukul 24.00 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata pada hari yang sama.

Pada tanggal 17 Agustus 2019 acara dimulai dengan Pertunjukan Marching Band, Tarian Kolosal, Kesenian, dan Prosesi Arak-Arakan Penambilan Bendera Pusaka, di halaman Istana Merdeka dan Monas, pada pukul 08.00 sampai 10.00 WIB. Kemudian dilanjut dengan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI. Setelah selesai upacara pengibaran bendera, jajaran pemerintah melanjutkan dengan santap siang kenegaraan dalam rangka Peringatan HUT Ke-74 Kemerdekaan RI Tahun 2019 di Istana Negara.

Menjelang upacara penurunan Bendera Sang Merah Putih, dan Prosesi Arak-Arakan Pengembalian Bendera Pusaka, diadakan pertunjukan marching band, tarian kolosal, dan kesenian pada pukul 15.00 WIB.

2. Susunan Acara 17 Agustus Non Formal

Susunan acara 17 Agustus biasanya dilakukan di kelurahan, RT setempat, di kantor, dan lain sebagainya. Meskipun acara setiap tempat berbeda-beda, namun secara garis besar adalah seperti berikut :

Susunan acara 17 Agustus dimulai dengan pembukaan oleh pemandu acara sekaligus menyampaikan susunan acaranya. Dilanjut dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, dan Mengheningkan cipta.

Selanjutnya adalah sambutan oleh ketua pelaksana dan pihak penanggung jawab, misalnya ketua RT, kepala desa, dan lain sebagainya. Setelah itu, masuk ke acara inti, seperti doa bersama dan potong tumpeng.

Kemudian dilanjutkan dengan hiburan atau perlombaan, jika hal itu diadakan untuk mengisi acara. Setelah selesai, selanjutnya adalah pembagian hadiah bagi pemenang lomba. Kemudian di akhir susunan acara, ditutup dengan sambutan kembali pihak penanggung jawab acara dan doa penutup.

3. Susunan Acara di Sekolah

Peringatan 17 Agustus di sekolah biasanya dilakukan dengan upacara pengibaran bendera secara formal. Lengkap dengan petugas upacara mulai dari pemimpin upacara, paskibra, dirigen atau konduktor lagu wajib, dan lain sebagainya.

Setelah melaksanakan upacara pengibaran bendera, sebagian sekolah mengadakan perlombaan untuk mengisi kegiatan di hari kemerdekaan. Susunan acara kurang lebih sama seperti poin nomor 2, namun untuk sambutan di luar kegiatan upacara, biasanya hanya di akhir, atau saat pemberian hadiah. Seperti biasa, acara ditutup dengan doa. (dtk)

BUSINESSRIAU.COM - Tanggal 9 Agustus 2019 mendatang Provinsi Riau genap berusia 62 tahun. Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian pembentukannya dituangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 bersamaan juga dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. 
Pada masa awal berdirinya Provinsi Riau yang beribukota di Tanjung Pinang hanya memilik 5 kabupaten/ kota (Pekanbaru, Bengkalis, Kampar, Kepulauan Riau dan Indragiri). Kini setelah Kepulauan Riau memisahkan dirinya menjadi sebuah provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sendiri, Riau memiliki 12 kabupaten/ kota (Pekanbaru, Siak, Dumai, Rohil, Rohul, Kampar, Pelalawan, Kuansing, Inhu, Inhil, Meranti dan Bengkalis)
Dalam perjalanannya menjadi provinsi tentu tidak segampang membalikkan telapak tangan dan melalui proses yang panjang. Menurut sejarahnya hampir 6 tahun perjuangan yang harus dilalui para tokoh - tokoh Riau untuk mewujudkan cita cita menjadikan Riau sebuah provinsi.
Tentu pendirian Provinsi Riau memiliki tujuan kesejahteraan bagi Rakyat Riau dari berbagai sektor baik ekonomi, sosial, politik, pendidikan, hukum dan sebagainya.
Namun di umur ke 62 tahun ini bila kita amati beberapa tahun belakangan Provinsi Riau membuat kita cukup tidak dapat membanggakan. Hal ini karena seperti rilis data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat Provinsi Riau sebagai daerah yang peredaran Narkoba cukup tinggi dan berada pada ranking ke-5 dibawah Sumatra Utara, DKI, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara (Sultra).
Korupsi juga menjadi penyakit yang sedang akut di Provinsi Riau, pejabat kita bermental koruptif masih banyak di lingkungan pemerintah daerah. Sampai-sampai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Riau masuk dalam enam daerah 'juara' dalam kasus kejahatan korupsi. Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua dan Papua Barat.
Wajar saja KPK mempunyai asumsi demikian karena Gubernur, Bupati dan Walikota, DPRD hingga para pejabat di daerah, banyak yang tersandung kasus korupsi. Berturut turut gubernur Riau tersandung kasus korupsi.
Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menjadi persoalan serius juga di Riau. Sudah belasan tahun Riau dilanda kebakaran hutan, seolah sudah menjadi musim tahunan dikala kemarau. Tiap tahunnya Riau diselimuti asap akibat dari karhutla tersebut.
Tiga persoalan di atas harus menjadi perhatian serius semua stakeholder di Riau. Narkoba, Korupsi dan Karhutla sebenarnya merupakan persoalan yang sederhana saja untuk diselesaikan, bila memang betul-betul yang menjalankan roda pemerintahan kita mau untuk melakukan itu. Karena bagaimanapun ketiga persoalan ini terjadi berulang dengan modus dan cara yang hampir sama saja, tinggal kemauan dari kitanya mau menumpas atau malah ikut serta dalam hal buruk tersebut.
Hendaknya dengan umur provinsi yang bisa dikatakan tidak muda lagi menjadi Provinsi Riau Merdeka "Narkoba Korupsi dan Karhutla". Adapun langkah - langkah yang dapat diambil oleh yang punya kebijakan di Provinsi Riau yakni ;
Tegas Terhadap Narkoba

Persoalan Narkoba sebenarnya adalah persoalan yang sudah lama terjadi di tengah tengah masyarakat Riau. Narkoba gampang masuk ke Riau karena hampir sebagian besar wilayah Riau adalah daerah pesisir. Daerah pesisir tentu barang dari luar ataupun penyelundupan gampang masuk ke Riau termasuk juga narkoba.
Ada beberapa yang harus dibuat dan ditegaskan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) yakni :
1. Jadikan tes Narkoba menjadi syarat administratif di segala bidang di Riau. Misalnya syarat masuk kerja, nikah, urus, Kartu tanda Penduduk (KTP), perizinan dan lainnya. Ini tentu akan membuat ruang orang yang ingin menggunakannya menjadi takut.
2. Seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) harus selalu dicek Narkoba secara acak agar menjadi kegiatan rutin. Dan bila kedapatan menggunakan Narkoba langsung diberhentikan dari jabatan dan dari status kepegawaiannya.
3. Mendesak penegak Hukum baik Polisi dan TNI agar tegas terhadap pengedar dan penyalahgunakan Narkoba. Karena hampir tiap minggu ada saja yang ketangkap pengedar dan pengonsumsi Narkoba di Riau. Hampir dapat dikatakan di tempat dan daerah yang itu itu saja. Tentu menjadi pertanyaan besar kenapa penegak Hukum tidak mampu menumpasnya, tentu ini tinggal ketegasan aparat saja.
4. Memperketat barang-barang yang masuk ke Riau khususnya dari daerah pesisir. Penjagaan wilayah perbatasan hampir hari ini masih sangat longgar.
5. Menggalakkan imbauan-imbauan kepada seluruh masyarakat Riau untuk mengontrol seluruh keluarganya khususnya terhadap pergaulan dan perbuatan anak mereka. Karena keluarga merupakan salah satu awal kenapa sesorang itu menggunakan narkoba.
Pemerintah Yang Transparan dan Mudah Diakses
Transparan dan Gampang diakses merupakan kunci dari sebuah pemerintahan yang bersih dan jauh dari korupsi. Bila sudah gampang diakses tentu banyak yang bisa mengontrol setiap kebijakan dana aliran anggaran yang ada.
Sebenarnya sudah menjadi kewajiban seluruh OPD untuk memberikan layanan itu. Apalagi sudah ada Undang Undang Keterbukaan Informasi yang mengatur dan akan memberi sanksi bagi pelayan publik yang tidak memberikan informasi publik tersebut.
Namun sampai hari ini, walaupun sudah ada Undang-Undang masih saja masyarakat susah untuk memperoleh informasi publik tersebut. Seharusnya ini sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintahan daerah Riau untuk menyediakan layanan tersebut tanpa harus diminta.
Dengan gampang diakses, pejabat yang menjalankan perogram tentu akan takut melakukan di luar aturan yang berlaku. Karena akan banyaknya yang mengontrol apa yang dilakukan mereka.
Tegas Terhadap Perusahaan Pengelola Lahan
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Riau tiap Tahunnya sudah dianggap suatu musiman. Tanda mulai Karhutla adalah mulai diselimutinya sebagian besar daerah di kawasan Riau. Tentu bencana musiman ini tidak muncul begitu saja tanpa sebab, karena sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi. Namun setelah banyaknya perusahaan perusahaan raksasa pengelola Hutan dan lahan di Riau barulah hal ini terjadi.
Dapat untuk sementara kita simpulkan sumber penyebab dari bencana ini adalah para pengusaha yang mengelola hutan dan lahan di Riau. Dan seharuanya pemerintah kita tegas dengan pengelola tersebut dengan menerapkan kebijakan kebijakan yang yang dapat menghentikan bencana tahunan ini. Yang kita lihat malah penegak hukum tegasnya terhadap masyarakat yang hanya mengelola beberapa hektare saja, seharusnya yang mengolala ribuan hingga jutaan hektare lahan di Riau ini.
Hari ini baik pemerintah pusat dan daerah baru tanggap bila sudah terjadinya kejadian. Bukan dari hulunya kejadian. Seharusnya segala sesuatu itu sudah dapat diprediksi apalagi terkait dengan persoalan bencana yang terus menerus terjadi.
Penulis:Tata Haira,SH. MH, Wakil Sekretaris PMD KAHMI Kota Pekanbaru
BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Riau akan jatuh pada tanggal 9 Agustus 2019. DPRD Riau yang akan melaksanakan Sidang Paripurna Istimewa terlihat sudah bersolek menyambut perayaan HUT tersebut. 
Dari pantauan CAKAPLAH.COM, DPRD Riau juga sudah mempersiapkan beberapa hiasan-hiasan dan karangan bunga.
Dari pantauan CAKAPLAH.com di lapangan (8/8/2019), Sudah berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mengisi acara tersebut, seperti acara sambutan, bernyanyi, dan sebagainya.
Sidang Paripurna dalam rangka HUT ke-62 Provinsi Riau ini akan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, anggota-anggota DPRD, Forkopimda, keluarga pejuang daerah, dan tamu undangan penting lainnya.
Sebelumnya diberitakan CAKAPLAH.com Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan memberikan sebuah penghargaan kepada 12 orang tokoh pejuang daerah di kabupaten/kota pada saat paripurna di DPRD Riau.
Hal itu disampaikan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Riau, Dahrius Husin. Ia mengatakan penghargaan tersebut berupa piagam dan uang sagu hati.
"Nanti saat paripurna hari jadi Provinsi Riau di DPRD Riau, akan dibacakan satu persatu dari 12 nama tokoh pejuang daerah tersebut, beserta narasi singkat apa perjuangan tokoh pejuang daerah pada masa itu," ucapnya. (cakaplah)

BUSINESSRIAU.COM, JAKARTA - Direktur Pembiayaan Syariah Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Dwi Irianti menyebutkan, ada beberapa pihak yang menyatakan ketertarikannya terhadap instrumen investasi Cash Waqff Linked Sukuk (CWLS). Salah satunya, pemerintah daerah Riau. Dalam kunjungannya ke Jakarta beberapa waktu lalu, mereka ingin mengambil bagian dalam instrumen ini. 

Hanya saja, Dwi menjelaskan, pemerintah masih menunggu kesiapan Bank Wakaf Indonesia (BWI) yang akan bertindak sebagai regulator, leader dan Nazhir. Pemerintah melalui Kemenkeu serta Bank Indonesia juga terus memberikan bantuan.

"Sekarang gimana kita terus sosialisasikan ke masyarakat," tuturnya ketika ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/8). 
Dwi menyebutkan, Kemenkeu tidak menetapkan target khusus untuk pelaksanaan CWLS. Tapi, ia berharap, sebanyak Rp 50 miliar dapat dikumpulkan oleh BWI dalam waktu dekat. Jumlah tersebut akan diinvestasikan dalam bentuk sukuk negara.

Dwi optimistis, CWLS akan mampu membantu pemerintah dalam memperluas basis investor domestik. Sebab, sifat instrumen ini dapat digunakan oleh ritel maupun non ritel. "Misal ada CSR yang dikelola oleh Pemda (pemerintah daerah) dan dibelikan sukuk, nantinya akan menjadi besar," katanya. 

CWLS sendiri merupakan program khusus antara BWI dengan Kemenkeu. Nantinya, dana tersebut akan digunakan untuk melaksanakan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Misal, untuk membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan yang akan menjadi aset wakaf. 

Pada saat jatuh tempo sukuk negara tiba, Dwi menuturkan, dana tunai pelunasan akan dikembalikan oleh BWI kepada para pewakaf hingga 100 persen.


Secaara umum, dana CWLS memiliki double impact. Dampak dari wakaf pokoknya digunakan untuk aset negara, sedangkan kuponnya kepada pengelola aset wakaf dapat dimanfaatkan dalam proyek umat. "Istilahnya, ini bisa menjadi amal jariyah," ucap Dwi. (republika/adinda pryanka)


BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Ratusan titik panas atau hotspot tertangkap satelit di wilayah Sumatra. Sebanyak 112 titik panas yang menjadi indikasi awal kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau satelit di wilayah Sumatera pada Kamis (8/8/2019) pagi.
Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru pukul 06.00 WIB, seratusan titik panas atau hotspot tersebar di sembilan provinsi dan paling banyak di Riau, yakni ada 59 titik.
“Di Sumatra  112 titik panas, Riau  59 titik,” kata Staf Analisis BMKG Stasiun Pekanbaru, Sanya Gautami.
Selain di Riau, titik panas banyak terpantau di Sumatra Selatan dan Bangka Belitung yang masing-masing ada 15 titik. Kemudian di Jambi 13 titik, Aceh 3 titik, Kepri dan Sumatra Utara masing-masing 2 titik, Sumatra Barat 4 titik, dan Lampung satu titik.
“Asap karhutla dari provinsi lain sejauh ini belum terpantau mencapai Riau, asap masih berasal dari kebakaran di Riau sendiri,” ujar Sanya.
Dari 59 hotspot di Riau, daerah paling banyak adalah Kabupaten Indragiri Hilir yakni 14 titik. Kemudian Siak  11 titik, Bengkalis, Indragiri Hulu dan Pelalawan masing-masing 8 titik, Rokan Hilir dan Kampar masing-masing 4 titik, dan Kepulauan Meranti ada dua titik.
Dari jumlah tersebut ada 37 dipastikan titik api, paling banyak di Indragiri Hilir dengan 9 titik. Kemudian di Siak 7 titik, Pelalawan 6 titik, Indragiri Hulu dan Bengkalis masing-masing 5 titik, Rokan Hilir dan Kampar masing-masing 2 titik, dan Meranti satu titik api.
“Arah angin berembus dari tenggara dan barat daya,” katanya.
Sanya mengatakan pada hari ini diprakirakan ada peluang hujan dengan intensitas sedang dan hanya hujan lokal. Namun hujan sangat sulit terjadi pada kondisi udara berasap.
“Kondisi asap menghalangi penguapan air jadi kemungkinan kecil terjadi hujan. Kemarin juga ada peluang hujan, tapi tidak terjadi,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mencatat luas indikatif kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seluas 135.747 hektare sejak Januari hingga Juli 2019.
“Luas Indikatif Karhutla dilakukan melalui perhitungan menggunakan Interpretasi Citra Satelit Landsat OLI/TIRS, yang di-overlay dengan data sebaran titik panas (hotspot), sampai verifikasi groundcheck di lapangan dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni,” kata Kepala Seksi Peringatan danDeteksi Dini, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Eva Famurianty dalam diskusi Pojok Iklim LKHK di Jakarta, Rabu (7/8).
Luas indikatif Karhutla mencapai 135.747 hektare itu terdiri dari lahan gambut  31.002 hektare dan lahan mineral 104.746 hektare.
Riau merupakan provinsi yang mengalami karhutla paling luas yakni 27.635 hektare. (bisnis)






BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Masuknya harimau Sumatera ke areal PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Distrik Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau, menjadi perhatian DPRD Riau.
Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby menilai pemerintah harus kembali menyeimbangkan antara wilayah habitat hewan dengan perkebunan.
"Kalau pemerintah masih sayang dengan habitat hewan langka, harusnya ada cagar di mana harimau ditempatkan di sana. Sekarang kawasan mereka habis," kata Suhardiman, Rabu (7/8/2019).
Ia menambahkan, pemerintah diminta menjaga keseimbangan antara wilayah habitat hewan dan areal pekebunan bagi manusia.
"Harimau Sumatera termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah. Pemerintah memiliki pilihan melestarikan hutan lindung sebagai wilayah harimau dan hewan lainnya, atau mengeksplorasi hutan untuk perkebunan," cakapnya lagi.
Menurutnya, seharusnya pilihan yang diambil adalah menjaga keseimbangan antara wilayah hutan cagar alam dan pekebunan bagi manusia.
"Seharusnya, kawasan hutan yang dirambah secara ilegal oleh cukong seharusnya dikembalikan jadi habitat hewan. Hijaukan, eksekusi. Masukkan lagi hewan hewan langka di dalamnya. Jadi biar kita tidak bersinggungan lagi, dan pelestarian hewan langka terjaga," tukasnya.
Sebagaimana yang diberitakan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau membenarkan kabar harimau Sumatera masuk ke areal PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Distrik Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau.
"Pagi tadi kita dapat kabar lewat telepon dari pihak Chevron. Katanya melihat harimau Sumatera masuk kawasan pengeboran minyak," ujar Kabid Wilayah II Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Heru, kepada CAKAPLAH.com, Rabu (7/8/2019).
Menurutnya, dilihat dari rekaman yang beredar, harimau tersebut sudah dewasa.
"Itu sepertinya harimau dewasa. Saat ini kita sedang mempersiapkan alat-alat dan akan segera meluncur ke lokasi. Kita akan memastikan apakah harimau tersebut masih ada atau tidak," cakapnya.

BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan peredaran narkoba di Riau saat ini sangat memprihatinkan. Bahkan berdasarkan hitungan, sekitar 1 ton barang haram itu telah diamankan petugas.
"Tadi kita bersama Bea Cukai membahas terkait yang ilegal-ilegal, termasuk narkoba. Karena masalah narkoba di Riau ini sudah sangat luar biasa," kata Syamsuar kepada CAKAPLAH.COM, Rabu (7/8/2019) di kantor Gubernur Riau.
Dia mengatakan, berdasarkan hitungan Bea Cukai sudah banyak menangkap narkoba namun laporannya masuk ke Bareskrim, sehingga tak tahu berapa banyak yang sudah ditangkap Bea Cukai.
"Nanti akan diekspos hasil tangkapan narkoba. Tadi kalau dihitung-hitung mungkin tangkapan narkoba di Riau mulai Januari sampai Agustus mencapai 1 ton, luar biasa di Riau ini soal peredaran narkoba," terangnya.
Karena itu, lanjut Gubri, pihaknya akan menguumpulkan semua stakeholder terkait yang terlibat dalam penangkapan narkoba untuk mengekspos ke publik. Sehingga masalah narkoba ini bisa menjadi tanggung jawab bersama.
"Artinya ini harus dimulai melakukan penertiban secara sama-sama. Makanya disamping ada Bea Cukai, BNN, TNI/Polri, kita juga sudah siapkan Tim Satgas Narkoba secara bersama-sama yang dikomandoi Pemprov Riau," bebernya.
"Kami ingin Satgas ini bisa bergerak masif ke daerah-daerah. Sebab masalah narkoba ini sudah berbaur dengan masyarakat. Bahkan ada satu desa di Riau ini kalau petugas datang pakai kentongan memberitahu masyarakat lainnya. Artinya kondisi ini sudah begitu dahsyatnya, dan kita tak menyangka begitu hebatnya peredaran narkoba di Riau ini," tambahnya.
Untuk itu, Gubri berharap dalam mengatasi masalah narkoba harus secara bersama-sama. Tidak bisa hanya mengandalkan BNN, Bea Cukai dan TNI/Polri.
"Nanti wakil perdana menteri Malaysia akan kemari (Riau). Mudah-mudahan persoalan ini bisa kita sampaikan. Kita berharap karena kita sama Melayu serumpun dengan Malaysia, karena banyak narkoba masuk ke Riau dari Malaysia, mereka juga merasa ingin membantu kita. Sehingga peredaran narkoba yang banyak masuk dari Malaysia kita harapkan ke depan bisa berkurang," tukasnya. (cakaplah)


BUSINESSRIAURIAU.COM, PEKANBARU - Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan membagikan 1.000 kupon bagi warga Pekanbaru hasil pemotongan 26 ekor hewan kurban. 
Pemotongan 26 ekor hewan kurban tersebut dikumpulkan melalui zakat para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemko Pekanbaru.
“Hari ini kita sudah tutup untuk penerimaan zakat kurban, tidak jadi tanggal 9 Agustus, karena nampaknya sudah tidak ada lagi yang mendaftar,” kata Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru Sarbaini, Rabu (7/8/2019).
“Tapi kalau masih ada yang mau ikut berkurban, kita tetap terima. Tapi tidak dalam bentuk perorangan, langsung untuk 1 ekor sapi,” sambungnya.
Sesuai jadwal, sebut Sarbaini, 26 ekor hewan kurban itu akan disembelih pada 13 Agustus mendatang bertempat di pekarangan Masjid Nur Salim komplek kantor walikota Jalan Jenderal Sudirman.
“Lokasi penyembelihan sama seperti tahun lalu, di Masjid Nur Salim Komplek kantor walikota di Jalan Sudirman,” ujarnya.
Dari 26 ekor hewan kurban itu, terang Sarbaini, pemerintah kota sudah menyiapkan sebanyak 1.000 kupon. Kupon ini nantinya dibagikan kepada peserta kurban, petugas kebersihan dan wilayah yang sedikit menyembelih hewan kurban.
“Namun kita belum tahu berapa yang akan disalurkan (ke wilayah yang sedikit menyembelih hewan kurban), karena masih menunggu permintaan,” pungkasnya. (cakaplah)



BUSINESSRIAU.COM, DUMAI - Didikan kedua orantua yang merupakan aparatur negara yakni ayahnya purnawirawan TNI dan ibundanya seorang guru Kota Dumai menjadikan karakter kepribadian Ahmad Maritulius tertempa dengan kuat dan matang menghadapi derasnya arus perkembangan Kota. Ahmad Maritulius mewariskan sikap mendidik, mengayomi dan tegas dalam bersikap.

Anak keenam dari sepuluh bersaudara pasangan ibu Hj Mariah pensiunan guru SDN Labourosing Dumai dan ayahnya H. Zahari Pensiunan tentara, membuat Ahmad maritulius anak jati Dumai kelahiran 18 April 1968 ini tulus dan sunguh-sungguh dalam memajukan Kota Dumai agar unggul dan sejahtera kedepannya.

Ketulusan memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kota Dumai terlihat dari program kerja yang difokuskan yakni tulus dan serius mewujudkan DUMAI CERDAS melalui peningkatan alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan guna menciptakan SDM handal siap pakai.

Bagi bang Lius yang merupakan mantan Wakil Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau se–Yogyakarta 1989/1990, pengurus HMI YKPN Yogyakarta 1987-1989 pengalaman dalam berorganisasi berpengaruh besar untuk bekal mejadi seorang pemimpin kepala daerah, dan hal ini bang Lius sudah pernah dilalui prosesnya.

Putra Dumai ini merupakan tamatan SD Negeri 11, SMP Negeri 2 dan SMAN 2 Kota Dumai serta menyandang titel sarjana akutansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKPN Yogyakarta akan mengusung program tulus dan serius mewujudkan DUMAI SEHAT.

“Menggratiskan biaya pengobatan bagi masyarakat kurang mampu dan memastikan penyebaran sarana prasarana kesehatan hingga daerah pinggiran,” ungkap Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Provinsi Riau Periode 2018-2020.

Program kerja tulus bersama Ahmad Maritulius juga tak sampai disitu dilanjutkan dengan program ketiga, tulus dan serius mewujudkan DUMAI KERJA dengan memastikan pertumbuhan investasi guna menekan angka pengangguran serta mendukung lahirnya enterpreneur muda melalui pelatihan dan pinjaman modal usaha.

Sebagai tokoh yang ikut memperjuangkan pembentukan Kota Dumai maka program selanjut yang harus dilakukan adalah program tulus dan serius mewujudkan DUMAI MEMBANGUN dengan memastikan layanan publik yang baik, pemerataan pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan serta transparansi dalam penggunaan anggaran.

Untuk program kelima adalah tulus dan serius mewujudkan DUMAI WISATA & BERBUDAYA melalui pembenahan potensi pariwisata dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan budaya Melayu.

“Tujuan akhir Kerja Tulus Bersama Ahmad Maritulius adalah Wujudkan Kemakmuran dan Keadilan” tegasnya.



BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Setelah melakukan sosialisasi dan pemasangan spanduk larangan parkir liar di sejumlah titik, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru langsung menderek mobil yang masih memarkirkan kendaraannya disembarangan tempat, Selasa (30/7/2019).

Padahal, sebelumnya berkali-kali masyarakat Pekanbaru yang memiliki kendaraan roda dua dan empat diminta tidak sembarangan memarkirkan kendaraannya, terutama di Jalan Protokol.

Jika tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas, Dishub Pekanbaru tidak segan-segan akan menggembosi hingga mendereknya.

"Pagi ini kita turun di lokasi yang saat ini sudah kami lakukan sosialisasi dan peringatan yakni di jalan Diponegoro, jalan Hangtuah dan jalan Senapelan (Kimteng, red). Kami lihat masih ada mobil yang parkir liar, makanya kami langsung derek," kata Kepala UPT Parkir Dishub, Khairunnas.

Pihaknya kembali mengingatkan para pengendara agar tidak memarkirkan kendaraannya di sembarangan tempat. Terutama di sepanjang jalan yang ada rambu larangan parkir dan marka jalan.

"Kalau memang ada titik jalan yang dikeluhkan masyarakat, ya kita turun dan langsung tindak tegas. Kami tidak akan main-main dalam penertiban ini. Makanya, kami pasang spanduk, tujuannya agar masyarakat dan pengendara tahu jika di lokasi seperti jalan Diponegoro, jalan Hangtuah dan jalan Senapelan (Kimteng) dilarang untuk parkir,"ungkapnya. (riaugreen/MCR)






BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Ribuan pencari kerja memadati hari pertama Pekanbaru Job Expo 2019 Selasa (30/7/2019). 2386 pencari kerja memadati Grand Ballroom Hotel Mutiara Merdeka, Jalan Yos Sudarso, Kota Pekanbaru pada hari perdana kegiatan.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru mencatat ada 2386 orang pencari kerja datang ke kegiatan itu pada hari lertama. Mayoritas dari pencari kerja merupakan lulusan S1.

"Kegiatan ini untuk mempertemukan para pencari kerja dengan pemberi kerja," jelas Kepala Disnaker Kota Pekanbaru, Johny Sarikoen, Rabu (31/7/2019)

Johny menilai para pencari kerja bisa terbantu dengan adanya Pekanbaru Job Expo 2019. Para pencari kerja bisa memanfaatkan kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini.

Ada 60 perusahaan yang membuka lowongan dalam Pekanbaru Job Expo 2019. Total lowongan kerja yang tersedia mencapai 1879 lowongan kerja.(riaugreeen/dsk)



BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) menyiapkan dana tak terduga sebesar Rp10 miliar. Dana tersebut bisa digunakan untuk kondisi darurat seperti bencana banjir dan longsor. Namun tak menutup kemungkinan dana itu bisa digunakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Riau.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi kepada CAKAPLAH.COM, Rabu (31/7/2019). Dana yang dialokasikan di APBD Riau 2019 ini dianggarkan untuk keperluan darurat.
"Kalau khusus untuk Karhutla memang tidak ada dianggarkan, karena untuk Karhutla sudah ada mekanisme anggaran sendiri di BPBD. Tapi jika terjadi kalau kondisi Karhutla semakin buruk, dana itu bisa digunakan," katanya.
Ahmad Hijazi mengaku, sampai saat ini belum ada pengajuan dana tak terduga dari pihak manapun yang terlibat dalam penanganan Karhutla di Riau. Tapi jika nanti ada pengajuan karena kondisi Karhutla sudah darurat, dana tersebut bisa langsung digunakan Satgas Karhutla Riau.
"Kalau kondisinya darurat dan memang memerlukan dana, maka dana tak terduga tersebut bisa digunakan. Tapi tentunya juga harus sepengetahuan dari DPRD Riau sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi Riau," sebutnya.
Apalagi, sebut dia, saat ini Provinsi Riau juga sudah menetapkan status siaga darurat Karhutla sejak Februari lalu. Dengan status tersebut, Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bisa memberikan bantuan seperti peralatan dan personel.
"Riau kan sudah menetapkan status siaga, bantuan dari pemerintah pusat kan juga sudah ada. Seperti bantuan peralatan pemadam dan juga personel," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, BNPB telah memberikan bantuan berupa 7 helikopter untuk penanganan Karhutla Riau tahun 2019.
Selain itu, ada jugu bantuan 1 helikopter BKO TNI AU, 1 helikopter KLHK dan 2 pesawat bantuan BPPT untuk teknologi modifikasi cuaca. Kemudian ditambah 8 helikopter swasta.
Tak hanya itu, personel yang terlibat dalam Satgas Darat Karhutla Riau, BNPB juga telah menurunkan 1.512 personel gabungan TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni dan masyarakat. Dimana masing-masing personel mendapat gaji Rp145 ribu perorang selama operasi berlangsung. (cakaplah)





BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Dua tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau 'dirumahkan' karena tidak ikut apel pagi tiga hari berturut-turut tanpa keterangan jelas.
Hal ini disampaikan Sekretaris Disdik Riau, Ahyu Suhendra kepada CAKAPLAH.COM, Rabu (31/7/2019).
Dia mengatakan pemberhentian ini sebagai konsekuensi terhadap tenaga honorer yang tidak menaati aturan kedisiplinan pegawai.
"Sesuai arahan pimpinan kita wajib apel pagi setiap pagi. Dari absensi yang kita lakukan, honorer tersebut tidak ikut apel tiga sampai empat kali. Makanya agar ini tak dicontoh oleh yang lainnya kita ambil tindakan tegas," katanya.
Lebih lanjut Ahyu mengatakan, terhitung dari Juni hingga Juli ini terdapat 116 honorer tidak ikut apel (absen). Kemudian ada 9 tenaga honor yang tidak menggunakan atribut lengkap.
Kemudian dalam dua bulan itu, sebut Ahyu, terdapat 70 Aparatur Sipil Negara (ASN) Disdik Riau yang tidak ikut apel pagi. Dan 13 orang tidak menggunakan atribut lengkap.
"Kalau yang pegawai tak ikut apel sesuai aturan maka single salarynya yang dipotong. Jadi setiap honorer dan ASN yang alfa apel pagi kita tempel nama-namanya di depan kantor, hal ini agar mereka malu jika tidak apel," tutupnya. (cakapalah)
BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di hampir seluruh kabupaten dan kota di Riau kini sudah mulai mengkhawatirkan. Jarak pandang di sejumlah kota sudah berkurang terutama pada pagi hari.
Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), jarak pandang untuk Kota Pekanbaru Rabu (31/7/2019) pagi tadi berada pada jarak 3 km.
Selain Kota Pekanbaru, kondisi lebih parah bahkan terjadi di Kabupaten Pelalawan. Dari pantauan BMKG, jarak pandang di wilayah Kabupaten Pelalawan bahkan hanya sekitar 2 km.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau, Ustaz Zulhusni Domo mengatakan, ada dua perspektif yang bisa dilihat dari bencana kabut asap tersebut, yakni dari sisi agama dan dari sisi alam.
"Penyebab dari segi agama adalah karena dosa dan maksiat oleh pemimpin dan penduduk negeri ini, maka Allah menurunkan musibah. Orang beriman musibah namanya ujian. Orang Islam yang kurang beriman namanya teguran, orang kafir namanya azab. Jadi musinah ini Allah turunkan karena banyaknya dosa," kata Zulhusni, kepada CAKAPLAH.com.
Penyebab lain secara ilmu pengetahuan, sambung Zulhusni, adalah karena kebakaran hutan. Ia mengatakan, MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa tidak dibenarkan membakar hutan secara besar-besaran yang berdampak kepada lingkungan hidup.
"Maka kita harapkan kepada pemilik kebun untuk menghentikan pembakaran hutan secara liar," cakapnya lagi.
Lebih lanjut, Zulhusni mengimbau agar masyarakat di Riau bermunajat dan berdoa supaya dihindarkan dari musibah kabut asap. Dan menjauhi segala dosa dan maksiat.
"Mari berdoa agar dihindarkan dari musibah. Kepada pemilik lahan jangan bakar hutan lagi, kepada pemerintah diharapkan bisa untuk memadamkan api yang sudah ada," tukasnya. (cakaplah)
BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Penegakan Hukum Riau melakukan aksi demo di halaman kantor DPRD Kota Pekanbaru. Mereka menuntut agar DPRD Pekanbaru segera memeriksa kinerja bea cukai Pekanbaru.
“Kedatangan kami kesini menuntut agar DPRD Pekanbaru segera memeriksa kinerja bea cukai. Karena selama ini kami anggap bea cukai di Pekanbaru sudah merugikan negara,” teriak salahsatu orator aksi, Senin (29/7/2019).
Tidak hanya itu saja, koordinator aksi menuntut agar DPRD Pekanbaru bisa membongkar jaringan mafia. Selain tentunya melakukan penegakan dan pengawasan di Pekanbaru.
“Kalau anggota DPRD Pekanbaru tak mampu melakukan penegakan dan pengawasan, mundur saja. Banyak barang yang berada di bea cukai masuk tidak resmi yang berakibat hilangnya pendapatan asli daerah,” cakapnya.
Jika dibiarkan, hal ini tentunya akan sangat merugikan masyarakat, apalagi banyak stok barang seperti handphone dan rokok yang terjual bebas di toko dan Mall yang ada di Pekanbaru.
“Jika DPRD Pekanbaru tak mampu menuntaskan ini, kami berpikir adanya kongkalikong antara DPRD dengan Bea Cukai. Jangan sampai ada oknum yang berani bermain disini hingga masyarakatlah yang dirugikan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung. Para pendemo masih menuntut agar adanya perwakilan dari DPRD Pekanbaru memberikan tanggapan. (cakaplah)




BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Jaksa penyelidik di Bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau memanggil enam orang nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Selasa (30/7/2019). Mereka diklarifikasi terkait dugaan kredit fiktif senilai Rp 7,2 miliar di BRI.

Nama enam warga Desa Aliantan, Kecamatan Kabun itu tercatat sebagai nasabah BRI Ujung Batu bersama 12 nasabah lainnya pada tahun 2017-2018. Disinyalir meminjam kredit senilai Rp500 juta.

Kenyataannya, nasabah itu tidak menerima pinjaman seperti tercatat di BRI Ujung Batu. Mereka hanya menerima uang dalam jumlah bervarisi sekitar Rp3 juta hingga Rp4 juta per orang.

Pemeriksaan dilakukan di ruang Pidsus Kejati, Jalan Arifin Achmad, Pekanbaru, sejak pukul 09.00 WIB. Pemeriksaan berakhir pada pukul 15.00 WIB.

Seorang nasabah yang mengaku bernama Suhaili ketika ditemui wartawan di sela-sela pemeriksaan menyebutkan, ada 18 orang nasabah yang menerima uang Rp 3 juta hingga Rp 4 juta. "Ada terima Rp 3 juta, ada Rp 4 juta," ucapnya.

Suhaili menceritakan, awalnya mereka didatangi seorang bernama Sudir yang meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) warga. Dokumen itu akan digunakan untuk persyaratan mengajukan kredit di BRI Ujung Batu.
"Katanya (Sudir) untuk membuka veron (tempat penyimpanan sementara tandan buah) sawit," kata Suhaili.

Untuk agunan kredit, pria yang bekerja sebagai buruh perkebunan sawit itu tidak mengetahuinya, begitu juga sistem pembayaran kredit. Itu juga sebabnya saat dipanggil ke Kejati Riau dia tidak bisa menunjukkan dokumen. "Cuma bawa KTP saja," ucap dia.

Sementara, Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, yang dikonfirmasi membenarkan pemanggilan nasabah itu. "Itu hanya untuk klarifikasi dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan," tutur Muspidauan.

Dugaan korupsi kredit fiktif dilaporkan langsung oleh manajemen BRI ke Kejati Riau, terkait kredit yang dicairkan pada 2017-2018. Dalam kredif fiktif itu diduga ada keterlibatan pihak internal BRI.

Kredit yang dicairkan macet karena pihak BRI tak tidak bisa mengeksekusi agunan. Disinyalir kerugian negara mencapai Rp7,2 miliar.

Sebelumnya, Kejati Riau telah memanggil sejumlah karyawan BRI Ujung Batu untuk diklarifikasi, yakni Danna, Hamdani dan Slamet Riyadi. Sejumlah pihak terkait juga diagendakan akan diklarifikasi. (cakaplah)









BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru mengimbau agar seluruh kelurahan di Pekanbaru segera mengajukan pencairan dana kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan.

“Kelurahan sudah bisa mengajukan pencairan dana alokasi umum. Bagi kelurahan yang sudah mengajukan, diharapkan segera melaksanakan kegiatan,” kata Kabid Perbendaharaan BPKAD Pekanbaru, Basri, Rabu (31/7/2019).

Basri mengatakan, sampai saat ini Pemko Pekanbaru melalui BPKAD sudah berkoordinasi dengan Bank Riau Kepri, sehubungan dengan pembukaan rekening giro dana kelurahan.

“Mereka (pihak Bank Riau Kepri) bersedia untuk jemput bola ke setiap kecamatan, dengan catatan Bendahara dan Kasubbag Kecamatan mengkoordinir terkait surat menyurat, seperti KTP Lurah, KTP Bendahara, SK Lurah, SK Bendahara, NPWP Kelurahan, Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro tanpa setoran awal,” ujarnya.

Mantan Kasubag Humas Setdako Pekanbaru ini menyebutkan, pihak kecamatan diharapkan dapat segera memproses persyaratan yang diajukan oleh pihak kelurahan.

“Mohon kerjasama dari kecamatan untuk dapat secepatnya memproses semua persyaratan, dan dapat berkoordinasi dengan Bidang Perbendaharaan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kemenkeu cairkan DAU Tambahan tahap satu sebesar Rp15 miliar. Anggaran ini diperuntukkan bagi 83 kelurahan, yang mana masing kelurahan mendapatkan dana sebesar Rp 30.846.000 setiap bulannya. (cakaplah)



BUSINESSRIAU.COM - Pertamina mengklaim siap menjadi operator Blok Corridor mulai 2026. Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menyatakan perusahaan segera mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menjadi operator blok tersebut hingga  kontrak selesai pada tahun 2043.

Salah satu strategi yang disiapkan adalah mengintegrasikan Blok Corridor dengan blok migas dan kilang yang dioperasikan oleh Pertamina. “Kami optimistis mengelola blok ini karena sangat strategis dan akan terintegrasi dengan Blok Rokan yang dikelola Pertamina pada 2021 dan Kilang Dumai di Riau,” kata Fajriyah berdasarkan keterangan tertulis, Senin (29/7).

Karena itu, Pertamina menyambut baik keputusan pemerintah yang menyetujui perusahaan plat merah tersebut menjadi operator Blok Corridor mulai 2026. Selain itu, pemerintah juga memberikan kenaikan hak partisipasi atau participating interest (PI) sebesar 30% kepada Pertamina di Blok Corridor.
Sebelumnya 2023, hak partisipasi Pertamina hanya sebesar 10%. “Peningkatan hak partisipasi bagi Pertamina merupakan hal positif. Kami percaya Pemerintah telah melakukan pertimbangan yang mendalam yang baik bagi semua pihak,” ujar Fajriyah.

Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah menandatangani surat keputusan persetujuan perpanjangan kontrak kerja sama pada Blok Corridor yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan,  pada Senin (22/7).

Perpanjangan ini mulai berlaku setelah 2023. Pada tiga tahun pertama, operator akan diserahkan ke ConocoPhilips. Selama 17 tahun berikutnya, Pertamina yang akan melanjutkan pengelolaan Blok Corridor. Di sisi lain, Pertamina juga mendukung keterlibatan BUMD yang akan mendapat penawaran hak PI 10%.

Perkiraan nilai investasi dari pelaksanaan komitmen kerja pasti (KKP) lima tahun pertama sebesar US$250 juta dan bonus tanda tangan (signature bonus) sebesar US$250 juta.

“Dengan keputusan ini, harapannya masa transisi dI Blok Corridor akan berjalan dengan baik sehingga kegiatan operasi dan investasi dapat berjalan secara berkesinambungan untuk menjaga produksi Blok Corridor,” tambah Fajriyah.

Blok yang terletak di Banyuasin, Sumatera Selatan ini tercatat memiliki cadangan gas nomor tiga terbesar di Indonesia. Produks gas Blok Corridor berkontribusi hingga 17 persen dari total produksi gas nasional. (katadata.co.id)

BUSINESSRIAU.COM, DUMAI - PT. Pertamina (Persero) melakukan inovasi untuk meningkatkan produksi Avtur (aviation turbin). Per­usahaan mulai menggunakan Kapal Medium Range (MR) di Kilang RU II Dumai. 
Manager Pertamina RU II Dumai M. Dharmariza menyatakan, penggantian dilakukan untuk supply produk Avtur dari penggunaan kapal tipe Small Tanker II dengan muatan 3.500 hingga 6.500 dwt menjadi kapal MR.
Menurutnya, penggantian kapal pengangkut produk dengan muatan yang lebih besar ini otomatis berimbas kepada berbagai aspek lainnya. “Selain occupancy jetty yang menurun sehingga dapat dioptimalkan untuk kegiat­an operasional lainnya, beberapa keuntungan lain dapat diperoleh Kilang RU II di antaranya, ketersediaan waktu maintenance rutin, peningkatan kemampuan produksi Avtur di Kilang RU II hingga peningkatan ketahanan pro­duksi,” kata Dharmariza, di Jakarta, Selasa (30/7).
Terkait dengan kemampuan produksi Avtur, tambah Dharmariza, sebelumnya Kilang RU II dapat memproduksi sekitar 170 MB avtur per bulannya, dengan adanya tam­bahan ruang kosong di tangki penyimpanan, kini RU II dapat menggenjot produksi avtur hingga 220 MB, bahkan dapat berpotensi untuk ditingkatkan sampai dengan angka 300 MB apabila sistem baru ini telah rutin dijalankan. (koran-jakarta.com)



BUSINESSRIAU.COM - Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Kekuarga (PKK) Kota Dumai menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerakan (HKG) PKK ke-74 yang berlangsung Kamis (25/7).

Ketua TP PKK Dumai Hj. Haslinar Zulkifli As, S.Sos M.si dan Wakil Ketua TP PKK Dumai Dewi Tunjung Sari Suharjo, Amd hadir bersama pengurus TP PKK Kota Dumai pada acara puncak yang berlangsung di lapangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat.

Kegiatan puncak peringatan HKG-PKK ke-47 tingkat nasional ini dibuka secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI yang sekaligus Ketua Dewan Pembina TP PKK Pusat Tjahjo Kumolo. Disamping itu hadir pula Ketua Umum TP PKK Pusat Erni Guntarti Tjahjo Kumolo.

Dalam beberapa kesempatan ketua TP PKK Dumai Hj. Haslinar mengatakan HKG-PKK bukan sekedar kegiatan rutin tahunan dan seremonial semata.

"Kegiatan ini dapat menimbulkan gelora, membawa semangat baru, dan energi baru pada setiap gerak langkah PKK. Semangat yang bergelora itu harus senantiasa kita miliki. Karena tim PPK sebagai mitra kerja pemerintah harus mampu menjadi pelopor dan pembaharu yang inspiratif," ujar Hj. Haslinar.

"Kami siap membantu pemerintah Kota Dumai dalam menyukseskan program pemerintah. Sebagai organisasi sayap pemerintah kami tahu beban yang akan kami emban untuk membantu pemerintah guna menciptakan kesejahteraan masyarakat," terang Hj. Haslinar.

Pada  puncak peringatan tersebut juga dirangkai dengan berbagai acara pokok yang melibatkan seluruh kader PKK dari seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Antara lain yaitu Pameran Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), lomba program PKK, serta seminar nasional PKK.(riaugreen/dsk)






BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau mencatat penjualan listrik di wilayah Riau selama semester pertama tahun ini mengalami kenaikan sebesar 6,83 persen. 
 
Direktur Regional Sumatra PLN Wiluyo Kusdwiharto mengatakan permintaan daya listrik Riau naik sebesar 145,2 GWh atau tumbuh sebesar 6,83 persen dibandingkan tahun lalu.
 
"Untuk memenuhi peningkatan daya listrik masyarakat, kami meresmikan PLTMG Koto Gasib berkapasitas 25 megawatt guna meningkatkan kualitas layanan dan menghemat biaya produksi listrik di Siak Riau dari sebelumnya mesin diesel menjadi mesin gas," katanya Rabu (31/7/2019).
 
Penghematan ini diperoleh dari substitusi high speed diesel atau solar sebagai bahan pembangkit PLTD ke mesin gas. Semula sistem kelistrikan Kabupaten Siak ini dipasok dari PLTD di Siak dan PLTD Sei Apit sehingga dari substitusi HSD ke gas dapat menghemat sampai dengan Rp25 miliar pertahun.
 
Selain efisiensi biaya pokok produksi, dengan hadirnya PLTMG Koto Gasib yang memberikan pasokan listrik di Kabupaten Siak, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah pelanggan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat, di samping itu juga meningkatkan pertumbuhan di sektor pariwisata serta sektor industri di Kabupaten Siak.
 
"Peresmian ini juga bentuk komitmen PLN dalam mewujudkan Riau Terang Benderang, dan 100 persen desa berlistrik," katanya.
 
Sementara itu Gubernur Riau Syamsuar mengapresiasi PLN yang meresmikan PLTMG Koto Gasib. Menurut dia sebelumnya Siak menjadi salah satu kabupaten yang kaya migas tapi miskin listrik.
 
"Saat sebelum saya menjabat 2011 itu rasio elektrifikasi Siak cuma 34 persen, karena itu kami bersama wakil bupati kala itu mendorong supaya di Siak ada pembangkit listrik," katanya. (republika)