Berita Pemerintahan

Business Riau

☆☆NEWS RIAU

☆☆☆Nasional

☆Kota Dumai

☆☆Pekanbaru

BUSINESSRIAU.COM, JAKARTA - Asosiasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) meminta agar pemerintah menderegulasi aturan yang ada agar tak berbelit dan dapat membuka daya saing produksi lokal bila ingin mendorong ekspor ke Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Regulasi yang tepat juga dinilai penting dalam merespons peluang dagang.

Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Umum Gapmmi Rahmat Hidayat menyampaikan, Gapmmi mengapresiasi upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekspor produk halal. Hanya saja, setiap produk yang berorientasi ekspor harus dilandasi kekuatan bahan baku yang kompetitif dan berdaya saing. Salah satu faktor pendukungnya adalah kebijakan yang akurat.

"Kita ini overregulasi sehingga kebijakan yang dihasilkan itu sulit memberi ruang bagi pengusaha untuk menghasilkan produk yang berdaya saing," kata Rahmat saat dihubungi Republika, Ahad (8/9).

Dia mencontohkan, jika kebijakan yang diterapkan pemerintah akurat, maka aspek bahan baku diimpor, aspek produksi, hingga ongkos logistik produk sudah dapat dipastikan kompetitif. Nyatanya, produk halal Indonesia masih kalah bersaing dengan negara-negara lainnya karena belum kompetitif.

Menurut Rahmat, pemerintah perlu mengatur kebijakan yang memberi ruang bagi pelaku usaha untuk berdaya saing. Misalnya, kebijakan yang dihasilkan dapat menekan biaya impor bahan baku yang masih tinggi sehingga dapat menurunkan biaya produksi.

"Industri sampai saat ini kesulitannya adalah bahan baku. Kami ingin ekspor produk halal, tapi kalau ketersediaan bahan bakunya minim atau tidak kompetitif, maka percuma," ujar Rahmat.

Dia juga meminta pemerintah memperhatikan betul setiap kebijakan dan regulasi yang dihasilkan agar mampu menyerap peluang investasi masuk. Regulasi yang tak berbelit harusnya lebih ditingkatkan agar investasi dapat memicu daya saing industri.

"Buktinya banyak kanKenapa kok keluar dari Cina kok (investasi) larinya ke Vietnam, Thailand, bahkan Kamboja? Kenapa tidak ke Indonesia (investasinya)? Karena kita belum berdaya saing," kata Rahmat.

Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Indonesia belum mampu memanfaatkan secara maksimal faktor ideologis untuk menjalin kerja sama dagang dengan sesama negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI). Tercatat, Indonesia membukukan defisit dalam neraca perdagangan 2018 dengan OKI sebesar 1,87 miliar dolar AS.

Defisit salah satunya disumbang dengan melempemnya capaian ekspor sebesar 45 miliar dolar AS atau 12,5 persen dari total perdagangan nasional sebesar 369 miliar dolar AS. Laporan State of Global Islamic Economy 2018/2019 mencatat, neraca perdagangan OKI untuk produk halal sendiri masih defisit. Ekspor dari OKI sebesar 210,5 miliar dolar AS, sementara impornya mencapai 271,8 miliar dolar AS.

Ekspor OKI untuk produk pangan ekspornya 124,8 miliar dolar AS dan impor sebesar 191,5 miliar dolar AS pada 2017. Di periode yang sama, untuk pakaian, nilai ekspor dari negara-negara anggota OKI sebesar 74,7 miliar dolar AS dan impor 1,1 miliar dolar AS.

Untuk media dan rekreasi, OKI mengekspor senilai 2,8 miliar dolar AS dan impor 5,8 miliar dolar AS. Ekspor OKI pada produk obat dan farmasi sebesar 4,3 miliar dolar AS dan impor 26,1 miliar dolar AS. Ekspor kosmetik sebesar 4,1 miliar dolar AS dan impornya sebesar 9,8 miliar dolar AS.

Bersadarkan peringkat dalam laporan SGIE itu pula, di sektor riil, Indonesia masih masuk dalam 10 besar konsumen produk halal. Hanya saja, Indonesia belum menjadi produsen produk halal dengan peran yang signifikan.

Pengamat perdagangan internasional dari FEB Universitas Indonesia, Fithra Faisal, menyayangkan belum mampunya Indonesia memanfaatkan peluang ekspor ke OKI. Di sisi lain, ekspor produk halal Malaysia menggeliat dengan menjalankan dua strategi agresif dalam perdagangan.

Pemerintah Malaysia kerap bergerak cepat dalam merespons perdagangan internasional dengan mengambil kebijakan yang tepat dan responsif. Sedangkan, Pemerintah Indonesia cenderung berbelit dan defensif serta kurang terkoneksi antara satu dengan kementerian teknis terkait.

Fithra mencontohkan Kementerian Luar Negeri. Ketika melakukan kerja sama dan diplomasi ke suatu negara, muatan data dan langkah ekonominya kurang lengkap. "Sehingga harus kembali dulu dan merundingkan ulang dengan kementerian terkait, ini jadi lama sekali mengambil keputusannya," kata Fithra, akhir pekan lalu.

Fithra mengimbau pemerintah perlu mempertimbangkan peleburan antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ke depan guna meningkatkan efektivitas pengambilan kebijakan. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mempercepat kesepakatan kerja sama di luar ikatan OKI.

Ia menilai OKI sangat lemah secara fungsional karena masih beranggotakan negara-negara berkembang. Infrastruktur perdagangan di setiap negara pun masih belum merata. Untuk itu, kata Fithra, pemerintah perlu menciptakan sub-kerja sama yang paling memungkinkan di luar OKI untuk mengakselerasi ekspor dan menurunkan tarif masuk produk.

"Kalau di negara-negara maju kan infrastruktur perdagangannya sudah lengkap. Sedangkan, di OKI, tantangannya adalah belum berkembang infrastrukturnya," kata Fithra.

Hal tersebut, menurut Fithra, membuat catatan ekspor perdagangan produk Indonesia tak stabil. Padahal, salah satu elemen penting dalam stabilitas neraca perdagangan adalah kekuatan ekspor. N imas damayanti ed: fuji pratiwi. (republika.co.id)






BUSINESSRIAU.COM PEKANBARU - Universitas Lancang Kuning (Unilak) menyambut mahasiswa baru Unilak yang berjumlah lebih dari 2.000 orang yang mengikuti pengenalan akademik mahasiswa baru.
Acara penyambutan dengan tema "menumbuhkan jiwa nasionalisme mahasiswa, dan membendung arus radikalisme di perguruan tinggi" ini dibuka oleh Rektor Unilak Dr Hj Hasnati SH.MH, di gedung PKM Sabtu (7/9/2019).
Turut hadir pada acara tersebut perwakilan Polda Riau, Wakil Rektor I Dr.Junaidi, Wakil Rektor II Ermina Sari STP MSc, Wakil Rektor III Dr Eddy Asnawi, jajaran dekan, wakil dekan, kepala bidang dan lembaga di Unilak dan panitia BEM Unilak.
Rektor Unilak Dr.Hj.Hasanti saat membuka Pamaba mengatakan, kehadiran Unilak diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Riau dan telah berdiri sejak tahun 1982.
"Mudah-mudahan kehadiran mahasiswa baru Unilak dapat menambah dan mempercepat visi misi Universitas Lancang Kuning untuk menjadi Universitas unggul di tingkat nasional berlandaskan budaya Melayu," ujarnya.
Ia berharap acara ini dapat terlaksana dengan baik, dapat bermanfaat, dan memberikan kontribusi bagi Universitas dan adik-adik untuk mewujudkan Unilak unggul.
"Selama dua hari mahasiswa baru akan diperkenalkan dengan sistem kuliah baik di tingkat universitas maupun di fakultas, kepada mahasiswa baru saya ucapkan selamat berkarya dan berprestasi," sebut Rektor.
Di hadapan 2.000 ribuan mahasiswa, rektor juga memperkenalkan para jajaran wakil rektor, dekan, wakil dekan dan kepala badan dan lembaga di Unilak.
Selain itu Unilak juga memberikan penghargaan kepada mahasiswa dan UKM yang berprestasi dan mengharumkan nama Unilak di tingkat Regional dan nasional, dan juga memasang jaket almamater Unilak kepada perwakilan mahasiswa baru.
Sementara itu ketua Panitia Pamaba 2019 yang juga Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dr Eddy Asnawi mengatakan, mengucapkan terimakasih kepada mahasiswa baru yang telah memilih kuliah di Unilak.
"Anda adalah mahasiswa terpilih yang mendaftar di Universitas Lancang Kuning, jadikanlah diri anda berpestasi di kampus ini, baik prestasi akademik, minat bakat, seni dan olahraga, membawa nama Unilak lebih unggul. Yakinlah anda akan mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainya sebagai mahasiswa yang mempunyai prestasi untuk kemajuan Riau bangsa dan negara," ungkapnya.
Selama Pamaba ini, mahasiswa baru juga mendapatkan pengenalan organisasi kemahasiswaan yang dilakukan oleh pengurus BEM, dan organisasi organisasi kemahasiswaan yang ada di Unilak.
Sebagai informasi Unilak saat ini memiliki 19 prodi dari 9 fakultas dan dua program studi Pascasarjana. (cakaplah.com)




BUSINESSRIAU.COM - Beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat membuka lowongan pada pekan ini. BUMN itu yakni, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom, dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Sejumlah persyaratan telah ditetapkan masing-masing perusahaan pelat merah. Kemudian, lowongan yang tersedia terdiri dari beberapa macam posisi.
BNI
Bank BNI membuka lowongan kerja untuk para lulusan S1 hingga S2. Sementara, lowongan yang bisa dilamar untuk lulusan baru atau fresh graduate ialah posisi Officer Development Program (ODP).
BNI bekerja sama dengan kalibrr.com membuka lowongan kerja terbaru melalui Officer Development Program Gelombang II 2019. Pendaftaran lowongan kerja dibuka hingga 1 Oktober 2019.
Adapun persyaratan untuk bisa melamar lowongan ini adalah:
1. S1/S2 dari universitas terkemuka dengan bidang studi yang relevan
2. Mahir dalam Bahasa Inggris dan mengirimkan skor Anda dalam aplikasi (TOEFL / IELTS)
3. Status saat ini belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama program (6 bulan)
4. Tidak memiliki keluarga yang bekerja sebagai karyawan aktif BNI.
Pelamar diharuskan untuk memenuhi profil akun Kalibrr mulai dari info kontak, termasuk foto, tanggal lahir, jenis kelamin, dan pendidikan. Selain itu, pelamar juga diminta untuk mengisi semua pertanyaan aplikasi di Kalibrr.
Pelamar yang lolos ODP BNI akan mendapat sejumlah manfaat yakni:
- Bonus tahunan
- Bonus Triwulan
- Pinjaman Fleksibel
- Dompet Belajar Pribadi
- Peluang Beasiswa Pascasarjana Luar Negeri
Telkom
Telkom Group membuka lowongan kerja untuk penempatan di beberapa daerah. Mengutip laman resmi perusahaan, Telkom Group membuka lowongan melalui Great People Trainee Program. Program lowongan ini dibuka sesuai minat, keahlian dan kompetensi.
"Peluang bergabung terbuka lebar bagi talenta kreatif yang bersemangat menimba pengalaman dan siap memperkuat supertim kami," tulis lowongan tersebut.
Adapun persyaratan untuk melamar antara lain:
-Warga Negara Indonesia
-Telah menyelesaikan masa studi dengan melampirkan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL)
-Belum berusia 25 Tahun (S1) & 28 Tahun (S2) per 1 September 2019
-Bersedia menjalani masa ikatan dinas
-Bersedia ditempatkan di wilayah Telkom Regional (TREG) I - VII
Hanya pelamar yang memenuhi syarat yang akan diproses. Bidang pekerjaan yang akan dibuka di antaranya telecommunication, sales dan general affairs.
Sementara untuk bidang pekerjaan lainnya seperti information technology, digital product & service, marketing, relationship management, finance, human capital, legal & compliance dan business efectiveness & strategic planning, akan dibuka pada Desember 2019.
Untuk penempatannya akan dilakukan di beberapa wilayah regional seperti Sumatera, Jabodetabek & Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah & Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku hingga Papua.
Krakatau Steel
Produsen besi dan baja BUMN Krakatau Steel membuka lowongan untuk ditempatkan sebagai tenaga penjualan. Pembukaan lowongan itu dibenarkan oleh Corporate Secretary Krakatau Steel Pria Utama, Jumat (6/8/2019).
"Iya itu benar. Untuk tenaga sales di Jakarta dan experienced dengan status kontrak. Untuk mem-boosting penjualan kita," ucapnya.
Menurut informasi yang didapat detikcom, Krakatau Steel membuka lowongan dengan kualifikasi warga negara Indonesia baik pria maupun wanita.
Usia pelamar dibatasi dengan kisaran 30-38 tahun hingga 31 Agustus 2019. Pelamar harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang yang dibutuhkan.
Diharapkan pelamar memiliki pengalaman penjualan dan pemasaran untuk produk baja kepada industri seperti otomotif, konstruksi, hingga proyek-proyek pemerintah maupun swasta.
Pelamar diharapkan fasih berbahasa Inggris baik lisan maupun penulisan. Pelamar juga diharapkan berada di Jakarta.
Dokumen yang dibutuhkan untuk melamar di antaranya surat aplikasi, CV, KTP, ijazah, transkrip nilai dan foto berwarna 4x6 cm. Semua dokumen yang dibutuhkan bisa diunggah melalui https://portal.krakatausteel.com/rekrutmenks/register.
Registrasi pelamar secara online dibuka mulai 2 September 2019. Pelamar yang terpilih akan kemudian diundang untuk melanjutkan proses selanjutnya. (cakaplah.com)

BUSINESSRIAU.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia bersama Malaysia sepakat untuk memperkuat kerja sama bidang perikanan. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja mengatakan, sejauh ini hubungan diplomatik kedua negara sudah terjalin dan diharapkan ke depan dapat terus berlanjut.

Sjarief mengatakan, kerja sama yang telah terjalin sejauh ini seperti dalam pemberantasan illegall, unreported, unregulated (IUU) fishing. Dia menuturkan, selain itu kedua negara memandang penting untuk meningkatkan kapasitas SDM dengan kerja sama antar negara.

“Kerja sama peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia ini akan menjadi semakin penting dalam menghadapai tantangan dan meraih peluang investasi di bidang kelautan dan perikanan,” kata Sjarief dalam keterangan resminya, Kamis (5/9).

Pihaknya pun mengapresiasi Malaysia atas investasi yang sudah dilakukan di Indonesia. “Kami mengharapkan kiranya perusahaan yang telah berinvestasi dapat lebih meningkatkan peran serta perusahaan lokal. Kami juga mengundang semuanya untuk memanfaatkan kesempatan berharga pada kunjungan ke Indonesia kali ini untuk terus menggali peluang investasi kelautan dan perikanan,” katanya menambahkan.

Pada Rabu (4/9) kemarin, kedua pihak menggelar pertemuan di Balai Besar Riset BUdidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan. Pertemuan tersebut merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 10 Juli 2019 mengunjungi Parlemen Malaysia dan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia dan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia.

Kunjungan tersebut, membuahkan kesepakatan akan perlunya kerjasama bilateral di bidang kelautan dan perikanan dalam bentuk Joint Communique dan MOU.

Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia, Dato Salahuddin bin Ayub, menyatakan pihaknya terbuka untuk menandatangani dokumen kerja sama bilateral.

Meski begitu, ia menyampaikan proses penandatangan dokumen itu akan cukup memakan waktu karena saat ini pemerintahan Malaysia merupakan pemerintahan baru dan harus mengikuti kembali proses birokrasi internal.
Guna mengatasi hal itu, pihaknya akan membentuk tim baru untuk pembahasan bersama dengan Indonesia mengenai isu-isu yang perlu dituangkan ke dalam Joint Communique dan MOU.

“Saya yakin dan percaya dengan kehadiran Ibu Susi, teman saya yang telah berkunjung ke Kuala Lumpur pada Juli lalu, kita dapat memastikan kerja sama ini dapat kita jalankan dengan baik sekali di masa mendatang,” katanya. (republika.co.id)





BUSINESSRIAU.COM,JAKARTA -- Produk semen Indonesia dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) perdagangan oleh Komisi Tarif Filipina. Hal itu dilakukan karena nilai ekspor semen Indonesia ke Filipina berada di bawah ambang batas minimal pengenaan yang ditentukan.

Produk semen yang dikecualikan tersebut yaitu dengan Pos Tarif/HS 2523.29.90 dan 2523.90.00 yang tercantum dalam laporan akhir penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) Komisi Tarif Filipina, yang dikeluarkan pada 9 Agustus 2019. Dengan begitu, lanjutnya, produk semen Indonesia diyakini akan lebih kompetitif di Filipina.

“Pengecualian ini sangat menguntungkan terutama dikarenakan negara-negara eksportir semen terbesar ke Filipina seperti Jepang, China, Vietnam, Taiwan dan Thailand terkena BMTP,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana lewat keterangannya di Jakarta, Rabu (4/9).

Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati menyampaikan, penyelidikan sudah dimulai sejak September 2018. Hasil akhir menerapkan BMTP sebesar 12 Peso Filipina untuk setiap semen sak ukuran 40 kilogram (kg).

Otoritas Filipina yang melakukan penyelidikan terdiri atas dua institusi, yaitu Departemen Perdagangan dan Industri untuk penyelidikan awal dan dilanjutkan penyelidikan oleh Komisi Tarif Filipina. Pradnyawati menambahkan peran pemerintah yang terus-menerus bersikap proaktif bersama dengan produsen dan eksportir selama proses penyelidikan menjadi salah satu faktor penting.

Sejak awal, pemerintah telah mendaftarkan diri sebagai pihak yang berkepentingan, berkoordinasi dengan perusahaan maupun eksportir, menyampaikan sanggahan tertulis. Pemerintah juga hadir dan menyampaikan pernyataan lisan pada saat pelaksanaan dengar pendapat publik yang diadakan Departemen Perdagangan dan Industri maupun oleh Komisi Tarif Filipina.

Menurut dia, belakangan ini Filipina cukup aktif mengenakan instrumen pengamanan perdagangan kepada Indonesia. Di antaranya dengan pengenaan Special Agricultural Safeguard (SSG) untuk produk kopi instan dan penyelidikan safeguard untuk produk keramik dan kaca.

“Sehingga, setiap keberhasilan usaha bersama dari Indonesia harus diapresiasi untuk menjadi contoh untuk kasus-kasus lainnya,” jelas Pradnyawati. (republika.co.id)







BUSINESSRIAU.COM, BATAM -- Jembatan Barelang Barelang singkatan dari Batam, Rempang dan Galang merupakan ikon Kota Batam. Di balik kemegahan jembatan Barelang serta keindahan pulau-pulau sekitar, terdapat puluhan hektare pertanaman pisang budidaya masyarakat setempat.

Setiap kebun memiliki luasan antara 2 – 3 hektare. Jenis pisang yang banyak ditanam antara lain adalah pisang kepok, 40 hari, awak, tanduk dan barangan. Pulau Setokok tepatnya di Kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang terkenal sebagai sentra pisang dan sudah terbentuk tiga kelompok tani.

"Kami mengelola lahan pisang seluas 15 hektare. Dalam seminggu bisa memproduksi 1 ton dengan harga jual Rp 4.500 per kilogram (kg). Pemasarannya ke pasar lokal dan luar kota," ujar ketua kelompok tani Maju Bersama, Syaiful.

Syaiful bercerita sebagian produksinya diolah menjadi sale, keripik dan kue pisang sebagai oleh-oleh khas kota Batam. Tidak banyak kendala dalam pemasaran karena biasanya sudah ada pedagang pengepul yang datang ke kebun.

Potensi pengembangan pisang di Batam terbuka luas, didukung oleh ketersediaan dan kesesuaian lahan yang cukup serta para petani berpengalaman. Masih butuh pendampingan dalam hal GAP dan SOP, namun secara umum produksi yang dihasilkan cukup berkualitas baik.  

Direktur Buah dan Florikultura, Liferdi Lukman mengharapkan produksi pisang di Kota Batam dapat terus ditingkatkan produksi dan mutunya. “Letak Batam strategis karena berbatasan langsung dengan Singapura. Harapan ke depan, Batam dapat memasok pasar Singapura," ujar Liferdi.


Sebagai informasi, pada 2017 Batam memproduksi 408,8 ton pisang lokal. Sementara produksi pisang nasional 2017 sebanyak 7.162.678 ton. Angka ini merangkak naik menjadi 7.264.379 ton pada 2018. Tentunya peningkatan demi peningkatan diiringi kualitas berorientasi ekspor. (republika.co.id)





BUSINESSRIAU.COM, DUMAI - Serikat Pekerja Kota Dumai (SPKD) menggelar syukuran dan silahturahmi di restoran mahkota jl dockyard Kota Dumai. Dalam kesempatan ini kandidat walikota Dumai Ahmad Maritulius, SE hadir dalam acara dan mendapat sambutan hangat segenap pengurus dan anggota SPKD.

Bang "LIUS" panggilan akrab Ahmad Maritulius, SE mendapatkan Dukungan Resmi dari Serikat Pekerja Kota Dumai ( SPKD ).

Pernyataan Sikap dari Serikat Pekerja Kota Dumai disampaikan oleh sekretaris Umum Ridwan Andak di restoran Mahkota Kota Dumai Pada hari sabtu Malam 24/08/2019.

Pernyataan sikap SPKD dihadiri dari Seluruh Ketua Ketua Pengurus unit pekerja se – Kota Dumai.

Inilah Sebuah Energi dan Kekuatan bagi Inspirator Muda Reformasi Daerah – Tokoh Pendiri Kota Dumai 1998-1999. Dalam Menyongsong PILKADA Serentak 2020 dikota Dumai yang akan datang.

Dalam pertemuan di rumah makan Mahkota Kota Dumai cukup bergelora dalam yel-yel Serikat Pekerja Kota Dumai ( SPKD ) Sangat bergema dalam ruangan tersebut.

Dalam pidato sekretaris Umum SPKD saudara Ridwan Andak menyatakan Bang Lius Sangat layak didukung untuk Maju dibursa Pilkada Serentak dikota Dumai Pada Tahun 2020 akan datang.

"Ahmad Maritulius, SE telah banyak menorehkan ide-ide yang bermanfaat untuk kota Dumai dan beliau bahagian dari Pendiri Serikat Pekerja Kota Dumai," pungkas nya.

Begitu Juga dalam pidato Singkat Bang LIUS dalam pertemuan dirumah makan Mahkota Kota Dumai tersebut menyatakan Bahwa SPKD adalah Organisasi yang Mengurangi angka pengangguran dikota Dumai.

"Organisasi ini Sangat Bermanfaat untuk Putra-Putri Kota Dumai, terus lah berbuat dan Bekerja Untuk Kebaikan Kota Dumai,” harap Bang LIUS. (tim redaksi)



BUSINESSRIAU.COM, DUMAI – Walikota Dumai Zulkifli As menghadiri acara sekaligus meresmikan acara Pelatihan Jurnalistik, Hukum dan Komunikasi yang di Gelar FORGAN selama dua hari, pada Rabu dan Kamis (28-29 Agustus 2019) bertempat di Kantor Law Office HS & PARTNERS Jln.Natuna No.12A Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai – Riau.
Kegiatan ini juga dihadiri Dinas PPPA, Dinas Kominfo, Dandim 0320 dan LAM-R Dumai.
Dalam sambutannya, Walikota Dumai mengatakan, Organisasi FORGAN yang di pimpin Ridwan Safri ini sangat bagus, meskipun baru berdiri, namun sudah menggelar Pelatihan Jusnalistik dan Hukum serta Komunikasi. Agar seluruh anggota yang tergabung FORGAN dapat lebih memahami tugas-tugasnya sebagai seorang wartawan.
“3 Kegiatan ini sangat berkaitan kepada wartawan, dan FORGAN mampu menggelar acara ini,” ucap Zulkifli As, Rabu (28/08/2019).
“Saya sudah mendengar dengan keberadaan FORGAN di Dumai, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa bertemu dan menyapa Jajaran FORGAN,” imbuhnya.
Lanjut Wako,”Semoga wartawan yang tergabung di FORGAN kedepannya mampu menjadi wartawan profesional, dan dapat memberitakan perkembangan Kota Dumai.” tandas Zulkifli As.
Ridwan Safri mengucapkan terimakasihnya kepada Walikota Dumai Zulkifli As, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan meresmikan acara yang digelar FORGAN.


Rilis: Humas Forgan, Zulkifli




BUSINESSRIAU.COM, DUMAI - Kemampuan para wartawan atau jurnalis dalam menyajikan informasi perlu di update agar kualitas nilai informasi semakin membaik dan berkembang. Dengan itu Rabu (28/8) Forum gabungan wartawan (FORGAN) kota Dumai menggelar pelatihan jurnalistik selama 2 hari.

Organisasi Forum Gabungan Wartawan (FORGAN) yang di pimpin Ridwan Safri menggelar Pelatihan Jurnalistik, Hukum dan pelatihan Komunikasi.

Acara yang di Gelar FORGAN selama dua hari, pada Rabu dan Kamis berlangsung di Kantor Law Office HS & PARTNERS Jln.Natuna No.12A Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai - Riau.

Hal ini dikatakan Ridwan Syafri yang disapa akrabnya Ocu, kegiatan yang digelar Oleh FORGAN ini digelar selama dua hari, guna meningkatkan kualitas atau wawasan Wartawan yang tergabung di FORGAN.

"Ada 3 Narasumber yang kita hadirkan untuk mengisi acara ini, dan kita bagi dalam dua sesi untuk dua hari," ucap Ocu.

"Pada hari ini kita memulai acara Pelatihan Jurnalistik, dengan Narasumber Drs.Wahyudi El Panggabean,MH dari LEMBAGA PJC (Pekanbaru Journalist Center), selanjutnya hari kedua pelatihan hukum dan pelatihan Komunikasi," imbuh Ocu.

Lanjutnya, dalam acara yang kita gelar ini di ikuti peserta dari jajaran FORGAN sebanyak 35 orang, ditambah peserta luar Organisasi sebanyak 20 orang." tandas Ketum FORGAN. (rilis)

BUSINESSRIAU.COM, JAKARTA -- Satelit BRIsat yang diluncurkan Bank Rakyat Indonesia (BRI)  pada18Juni 2016 lalu telah menyediakan jaringan komunikasi untuk beragam pelayanan perbankan BRI. Perkembangan perbankan digital yang semakin maju dan spesifik agar bisa menembus pelosok Tanah Air berdampak pada makin urgennya peran satelit.


Direktur Teknologi Informasi dan Operasi Bank BRI Indra Utoyo mengatakan kebutuhan bandwith jaringan BRI untuk layanan perbankan makin tinggi. Karena itu, kata Indra, BRI membutuhkan satelit baru yang pengelolaan dan kepemilikannya berbeda dengan satelit pertama, BRIsat.

"BRI tidak akan memiliki dan meluncurkan satelit baru, namun kita akan menggandeng partner strategis kita dalam hal ini PT Satkomindo Mediyasa," kata Indra saat berbincang di Jakarta, Kamis (22/8).

Satkomindo sejak 2002 telah fokus berbisnis di bidang pengoperasian satelit sebagai operator Very Small Aperture Terminal (VSAT). Satkomindo memiliki lisensi Penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup (JARTUP) dan pada 2019 telah mendapatkan persetujuan Kominfo sebagai pengelola slot orbit satelit geostasioner di Indonesia yang telah terdaftar di badan International Telecommunication Union (ITU).

Indra menjelaskan Satkomindo akan menjadi strategic partner bagi Bank BRI untuk pemenuhan reliabilitas dan kebutuhan jaringan komunikasi di masa mendatang. Hal ini perlu dilakukan agar BRI dapat lebih fokus pada transformasi digital yang akan menjadi kunci pada strategi dan bisnis di masa mendatang.
Indra menegaskan pemenuhan kebutuhan jaringan komunikasi satelit melalui Satkomindo akan memberikan fleksibilitas ketersediaan kapasitas. Tentu, lanjut dia, dengan biaya operasi yang kompetitif dan kinerja yang andal.

“Pembuatan satelit HTS baru diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 36 bulan sehingga kemungkinan satelit tersebut akan meluncur di akhir tahun 2023,” jelas Indra

CEO Satkomindo Mediyasa, Abing Rabani, mengungkapkan sebagai strategic partner BRI, Satkomindo akan meluncurkan satelit baru berteknologi High Throughput Satellite (HTS). Satelit ini berkapasitas sekitar 150 Gigabit per second (Gbps) dengan menggunakan spektrumfrekuensi Ku- dan Ka-band.

Sebagian kapasitasnya akan digunakan BRI dan sebagian kapasitas lainnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan layanan internet Indonesia. "Dengan begitu membantu mengurangi shortage supply transponder satelit di Tanah Air," kata Abing di tempat yang sama.

Hasil studi PT Telkom dan Euro Consult pada 2013 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kekurangan supply transponders atelit domestik lebih dari 200 TPE per tahun. Di masa mendatang, Indonesia diprediksi tetap akan mengalami kekurangan supply kapasitas HTS.

Menurut studi SAT consult (Group of Euroconsult) dan Northern Sky Research (NSR), kebutuhan kapasitas satelit HTS di Indonesiasaat ini telah melebihi 1.000 Gbps dan akan terus bertambah. Satelit HTS oleh Satkomindo ini hanya menyuplai sebagian kecil dari seluruh kebutuhan satelit HTS di Indonesia.

Oleh karena itu, kata Abing, satelit HTS Satkomindo dapat digunakan untuk melayani keperluan ekosistem BRI, dan dapat juga digunakan oleh institusi pemerintah dan masyarakat umum.

Satkomindo saat ini dalam prosespenjajakan kerjasama dengan operator satelit domestik, operator satelit internasional, danmanufaktur satelit internasional yang telah berpengalaman dalam desain, manufaktur, danpengoperasian satelit HTS.

Sebanyak 18 operator satelit dan 9 manufaktur satelit internasional telah menyatakan minatnya untuk ikut berpartisipasi dalam seleksi sebagai partner Satkomindo. Melalui mekanisme partnership, maka akses teknologi HTS akan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Satelit BRIsat
Indra mengatakan BRI menggarap segmen UMKM terutama bisnis mikro, outlet, ATM, dan Agen BRILink, yang juga berada di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang belum terjangkau  jaringan komunikasi. Dengan adanya satelit BRIsat, kata Indra, perseroan dapat memastikan implementasi strategi bisnis BRI tidak mengalami kendala.

Layanan satelit BRIsat juga terasa manfaatnya pada saat gangguan aliran listrik sebagaimana terjadi blackout di Jakarta dan sekitarnya beberapa waktu lalu. Indra menyatakan peran satelit BRIsat juga tampak pada saat terjadi bencana alam seperti gempa bumi di Palu dan Nusa Tenggara.

Sepanjang unit kerja BRI memiliki sumber listrik alternatif seperti genset, kata Indra, layanan BRI tetap beroperasi. Hal ini dapat dilakukan karena jaringan komunikasi BRI tidak melalui jaringan teresterialyang ikut terdampak akibat bencana atau gangguan melainkan langsung terhubung ke satelit BRIsat. (republika.co.id)

BUSINESSRIAU.COM,  JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengundang sejumlah menteri terkait berbagai temuan BPK mengenai pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kantor BPK, Jakarta, Jumat (23/8). Dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri ATR Sofyan Djalil hingga Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar hadir dalam pertemuan tersebut.

Anggota IV BPK Rizal Djalil mengatakan BPK telah menyelesaikan dan menyerahkan hasil audit tentang perkebunan kelapa sawit yang ada di seluruh Indonesia. Rizal menyampaikan, pendapatan negara dari minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sudah melampaui minyak dan gas bumi (migas).

"Jadi, kelapa sawit merupakan sumber devisa penerimaan negara yang signifikan, sudah melampaui migas," ujar Rizal usai pertemuan tersebut.

Namun, kata Rizal, dalam proses pelaksanaan perkebunan sejak 1980-an hingga sekarang, masih terdapat berbagai persoalannya yang harus diselesaikan. Ada beberapa catatan yang menjadi sorotan BPK dalam praktik perkebunan sawit yang menyalahi aturan.

Pertama, terkait hak guna usaha yang belum dimiliki. Kedua, terkait plasma yang harusnya dibangun namun belum dibangun. Ketiga, terkait tumpang tindih usaha perkebunan dengan pertambangan. Keempat, ada beberapa usaha perkebunan yang juga menggarap kawasan di luar kawasan yang seharusnya dibudidayakan.
"Jadi, keluar dari izin yang diberikan pemerintah," ucap Rizal.

Kemudian, yang terakhir, lanjut Rizal, ada juga perusahaan yang melaksanakan perkebunan itu di atas hutan konservasi, hutan lindung, dan bahkan taman nasional.

"Itu adalah persoalan yang muncul. Saya terus terang tidak mau menyebut satu demi satu perusahaannya. Teman-teman tahu bahwa semua perusahaan-perusahaan ini terdaftar di bursa," kata Rizal.

Dari temuan itu, BPK sudah membuat rekomendasi dan telah diserahkan kepada pemerintah. Rizal mengusulkan pemerintah melibatkan Kapolri dan Kejagung lantaran dalam undang-undang kehutanan dan undang-undang perkebunan yang terkait dengan pidana.

"Saya berharap penyelesaian ini ada dua hal. Pertama, harapan BPK, tetap menjamin kepastian penerimaan negara harapan. Yang kedua, kalau pengusaha itu sudah mengikuti semua ketentuan jangan lagi sampai ada persoalan di belakang," ungkap Rizal.

Rizal mengatakan temuan ini hampir terjadi di seluruh wilayah yang terdapat industri perkebunan sawit, mulai dari Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat.

"Semua ada di situ, semua pemain besar, saya sudah tidak usah sebut. Jumlahnya itu jutaan hektar," kata Rizal.

Rizal enggan menyampaikan potensi kerugian negara yang diakibatkan praktik tersebut. Rizal juga tidak mau menyebutkan nama-nama perusahaan yang terlibat mengingat besarnya penerimaan negara dari sektor kelapa sawit.

"Anda lihat posisi penerimaan negara, dulu migas sekarang CPO. Makanya saya hati-hati tidak sebut satu per satu," kata Rizal menambahkan. (rol)


BUSINESSRIAU.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, produksi jagung hingga akhir tahun 2019 dipastikan aman. Dengan kondisi tersebut, pihaknya menyampaikan impor jagung tak diperlukan.
“Masih ada cadangan (jagung) tuh di Bulog,” ujarnya saat ditemui Republika.co.id,di Jakarta, Jumat (23/8).

Dia menjelaskan, produksi jagung hingga akhir tahun aman meski kekeringan melanda sejumlah lahan pertanian. Menurut dia, tanaman jagung sejauh ini tidak terpengaruh oleh faktor musim kemarau dan kekeringan.

Dia menambahkan apabila petani maupun peternak membutuhkan pasokan jagung, hal itu dipastikan tersedia di gudang bulog. “Kalau ada yang butuh, petani atau peternak, ada di Bulog. Saya sudah bicara tadi (ke Bulog),” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berencana membuka impor jagung guna mengantisipasi kenaikan harga dan penurunan produksi akibat kemarau.

Menurut Enggar, selama ini peternak lokal kerap mengeluhkan harga jagung pakan yang tinggi. Tingginya harga jagung pakan peternak itu juga menjadi kontribusi terbesar yang menyebabkan harga ayam nasional tinggi.

Enggar juga mengingatkan kepada kementerian teknis terkait untuk dapat mengintrospeksi kinerjanya. Sebab jika dibandingkan dengan jagung impor asal Brasil, jagung lokal kurang kompetitif harganya. Belum lagi ada kecenderungan bagi produsen untuk mengalihkan pakan ternaknya dari bahan baku jagung ke gandum.

Padahal menurut dia, harga gandum impor saat ini lebih mahal jika dibandingkan dengan harga jagung impor. (rol)







BUSINESSRIAU.COM, JAKARTA - Pengamat Ketahanan Pangan, Prof. Tjipta Lesmana mengapresiasi gebrakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang terus mengendalikan impor dan menggenjot/tingkatkan ekspor komoditas pangan. Tak ayal, pertanian menjadi sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Bappenas dan dirilis beberapa hari yang lalu terbukti bahwa penerapan teknologi pertanian dengan belanja alat mesin, perbaikan saluran irigasi tersier, penyediaan benih tanaman, bibit ternak dan pupuk oleh Kementerian Pertanian (Kementan) mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi pedesaan.


Studi kasus yang dilakukan Bappenas terkait alokasi anggaran belanja 2016-2017 menunjukkan belanja modal mengalami peningkatan paling tinggi yaitu sebesar Rp 39,1 triliun, belanja barang sebesar Rp 31,8 triliun; sedang belanja pegawai Rp 7,5 triliun. 

Belanja barang pada periode tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 0,08 persen. Sementara belanja modal hanya mendorong 0,03 persen. Anggaran yang sudah dikeluarkan oleh Kementan memiliki peran terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Setiap peningkatan 1 persen belanja alsintan, terjadi peningkatan subsektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian di daerah sebesar 0,13 persen. 

Indikator keberhasilan ada pada peningkatan ekspor pertanian berdasarkan data BPS. "Tahun 2018 ekspor komoditas pertanian melonjak tajam menjadi 42,5 juta ton," demikian terang Prof. Tjipta di Jakarta, Jumat (23/8).

Ia menjelaskan rata-rata kenaikan ekspor pertanian per tahun sebesar 2,4 juta ton. Untuk tahun 2019 besar kemungkinan angka ekspor tersebut akan meningkat lagi, karena fokus pada ekspor komoditas pertanian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Yang tidak kalah hebat, terjadinya penurunan inflasi bahan makanan yang sangat signifikan menjadi 1,26 persen pada tahun 2017 dari sebelumnya 11,71 persen pada tahun 2013. "Peringkat ketahanan pangan Indonesia, berdasarkan Global Food Security Index juga terus membaik ke peringkat 65 dari 113 negara,” ujarnya.

Di sisi lain, Prof. Tjipta menilai tidak ada masalah jika Indonesia masih melakukan impor pada beberapa komoditas pertanian meski sukses di bidang pertanian. Menurutnya, hal itu wajar-wajar saja karena ekspor dan impor pangan sesungguhnya hal yang biasa dan terjadi pada hampir semua negara, termasuk RRT, salah satu 'negara raksasa pertanian'.

Pemerintah harus konsisten menggenjot ekspor, disamping mengendalikan impor komoditas pertanian secara ketat. Jangan sampai gampang menyerah pada tekanan para mafia untuk terus mengimpor komoditas pertanian strategis yang kerap terjadi di masa lalu. "Disamping menguras devisa negara, praktek semacam ini tentu akan melemahkan ketahanan bangsa kita," lanjutnya
(www.republika.co.id)