Berita Pemerintahan

Business Riau

☆☆NEWS RIAU

☆☆☆Nasional

☆Kota Dumai

☆☆Pekanbaru


BUSINESSRIAU.COM, JAKARTA - Anak usaha Waskita Karya, PT Waskita Beton Precast, Tbk (WSBP) menunjukkan tren kinerja positif hingga medio 2019. Sampai dengan pertengahan Juni lalu, WSBP mengantongi kontrak baru senilai Rp 3,04 triliun atau naik 2,3 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 2,97 triliun. 

Sekretaris Perusahaan WSBP, Ratna Ningrum, dalam keterangan resminya, Senin (1/7) menjelaskan. perolehan kontrak baru tersebut berasal dari beberapa proyek besar, di antaranya proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing, Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Pantai Indah Kapuk II, Jalan Tol Jakarta-Cikampek II, Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi Seksi II, serta beberapa proyek lain. 

Adapun beberapa proyek utama yang tengah disuplai bahan bakunya oleh WSBP adalah Proyek Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM), Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kp Melayu Seksi I, Jalan Tol Cibitung-Cilincing, Jalan Tol Depok-Antasari, Jalan Tol Kayu Agung Betung, Pantai Indah Kapuk II, dan Jembatan Patimban.

"Sebagai produsen beton pracetak (precast) terbesar di Tanah Air,  penambahan kapasitas juga dibarengi dengan pengembangan produk baru, antara lain rumah precast, tiang listrik beton, dan bantalan kereta api," kata Ratna, Senin (1/7). 

Adapun keseriusan WSBP untuk pengembangan produk tersebut juga merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mengembangkan pasar eksternal yang diharapkan terus meningkat dengan target kontribusi 40 persen pada 2019. WSBP juga menjaga sinergi dengan Grup Waskita untuk proyek-proyek yang bersifat pengembangan bisnis serta pengembangan produk lainnya.

Emisi obligasi
Sementara itu, penawaran awal Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 yang ditawarkan oleh WSBP telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 26 Juni 2019. Kupon obligasi dipatok 9,95 persen per tahun untuk jangka waktu tiga tahun.

Selama masa penawaran awal, obligasi tersebut kelebihan permintaan atau oversubscribed sebanyak 2,18 kali dari jumlah yang ditawarkan sebesar Rp 500 miliar. Total pesanan yang masuk mencapai Rp 1,09 triliun.

Direktur Keuangan WSBP Anton Nugroho mengatakan, keberhasilan penerbitan obligasi tersebut tidak luput dari pemilihan timing yang tepat. “Kami memilih momentum yang tepat dalam penerbitan obligasi ini sama seperti ketika melakukan IPO pada 2016,” katanya. 

Anton menegaskan, momentum ini didukung oleh kenaikan peringkat Indonesia dan banyaknya obligasi yang jatuh tempo sehingga menambah demand. Selain itu, dikombinasikan dengan posisi keuangan perseroan yang sehat dan atraktif.

WSBP, kata Anton, melakukan penerbitan obligasi dengan beberapa faktor pendorong. Pertama, obligasi menjadi alternatif pendanaan lain dari perbankan yang selama ini digunakan oleh perusahaan. Kedua, sesuai dengan kebutuhan investasi jangka menengah-panjang perusahaan. Ketiga, memiliki jatuh tempo yang lebih panjang.

Obligasi WSBP mendapat peringkat BBB+ dari Fitch Rating atau termasuk dalam investment grade. Ini menunjukkan bahwa perseroan dianggap memiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi utangnya sehingga investor dapat berinvestasi secara aman. Selain itu, jaminan obligasi perseroan berbentuk tanpa jaminan khusus (clean basis).

Adapun obligasi berkelanjutan tahap selanjutnya sebesar Rp 1,5 triliun akan dilakukan paling cepat pada kuartal III 2019. Surat utang tersebut merupakan bagian dari program Obligasi Berkelanjutan I senilai total Rp 2 triliun. (republika/rol)

BUSINESSRIAU.COM, JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III menyebut perseroan membutuhkan pasokan gula mentah yang tinggi untuk bisa meningkatkan produksi giling. Setidaknya perseroan membutuhkan gula mentah atau raw sugar sebanyak 525 ribu ton untuk memenuhi masa giling pada tahun ini.

Direktur Utama PTPN III Holding Dolly Pulungan mengatakan tingginya kebutuhan gula mentah ini karena kapasitas produksi PTPN III kian bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta. Hal ini dikarenakan daya giling pabrik gula milik PTPN III semakin besar setelah menjalani revitalisasi alat-alat produksi dalam beberapa tahun terakhir.

"Kami telah meningkatkan kemampuan dalam memproduksi gula dengan merevitalisasi alat lewat PMN (Penyertaan Modal Negara) Rp 3-4 triliun, tiap pabrik kami yang ada di Jawa dan Sumatra punya kemampuan menghasilkan 15 ribu ton gula setiap kali giling," ujarnya dalam keterangan tulis yang diterima Republika, Senin (1/7).

Menurutnya kemampuan produksi milik PTPN III sudah teruji lewat audit yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Bahkan, perseroan telah lolos audit teknologi yang meliputi proses pengolahan, peralatan utama, dan pendukung, utilitas dan kualitas produk gula putih sesuai dengan ketentuan SNI.

"Sesuai arahan pemerintah mengenai efisiensi, maka kami harus memanfaatkan dengan baik daya giling dan bahan bakar yang kami gunakan untuk mencapai kapasitas maksimal dalam memproduksi gula per tahunnya. Untuk itu, 525 ribu ton gula mentah ini harus kami dapatkan," ucapnya.

Lebih jauh, Dolly menyebut PTPN III akan mengikuti instruksi pemerintah dalam penggunaan gula mentah yang dibutuhkan. Menurut dia, untuk mengisi margin yang masih kosong, gula lokal ataupun impor bukan masalah.

"Itu nanti akan ditentukan oleh pak Menteri Perdagangan, kami siap saja karena yang penting produksi gula kami tetap bisa ikut menjaga harga gula stabil di pasaran dan juga PTPN III bisa mendapatkan keuntungan untuk melanjutkan produksi gula," jelasnya.

Menurut dia selama ini untuk memenuhi kebutuhan gula mentah, PTPN III membeli tebu dari dari para petani. Pembelian ini sendiri dilakukan setelah PTPN III melakukan pendampingan kepada para petani. Mulai dari pembibitan, transportasi, hingga panen.

"Kami punya lahan tebu seluas 30 ribu hektare dengan para petani di dalamnya, kami ini padat karya. Oleh karena itu, jika kami kesulitan menjual gula dengan harga yang bersaing, kemudian misalnya kami rugi, banyak petani yang bernaung bersama kami ikut merugi," ucapnya. (republika)

BUSINESSRIAU.COM - Pemerintah pusat terus mendorong pemerintah provinsi untuk menyelesaikan pembuatan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) secepat mungkin. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyatakan sudah ada 21 provinsi yang menetapkan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Selain 21 provinsi yang telah menetapkan Perda RZWP3K, dilaporkan pula bahwa pada saat ini satu provinsi telah dievaluasi Kemendagri dan satu provinsi dalam proses pembahasan di DPRD. Sementara, sisanya 11 provinsi masih dalam proses penyelesaian dokumen RZWP3K.

Ke-21 provinsi yang sudah mempunyai Perda RZWP3K itu, adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan. Sementara itu, daerah lain yang sudah memiliki perda ialah NTB, NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.

KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terus melakukan pendampingan implementasi Perda RZWP-3-K melalui permintaan laporan berkala, monitoring dan evaluasi serta mendukung penyusunan sistem kadaster laut. Dalam sejumlah kesempatan, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi menjelaskan RZWP3K merupakan instrumen yang sangat penting sebagai dasar izin lokasi dan izin pengelolaan untuk investasi kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Penataan ruang di wilayah pesisir dan pulau kecil bertujuan agar meminimalkan konflik pemanfaatan ruang dan memberi kepastian hukum bagi kegiatan usaha," katanya.

Sejak 2014, terdapat kesepakatan bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Kelautan dan Perikanan, serta 34 gubernur seluruh Indonesia tentang Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) sektor kelautan. Salah satu agendanya adalah percepatan penyusunan RZWP3K.

Sebelumnya, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menginginkan program pemerintah di sektor kelautan dan perikanan selanjutnya dapat benar-benar fokus untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Nusantara di berbagai daerah. "Arah pembangunan industri perikanan Indonesia harus berpihak kepada kesejahteraan nelayan," kata Ketua DPD HNSI Jawa Barat, Nandang Permana dalam diskusi memperingati Hari Nelayan Nasional di Kantor Pusat HNSI, Jakarta, 21 Mei.

Nandang mengingatkan Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah, tetapi pola pembangunan yang ada dinilai masih ada kecenderungan untuk memprioritaskan daerah daratan. (Antara/republika/rol)



BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Bank Riau Kepri meraih prestasi nasional pada ajang Banking Service Excellence Award 2019, dengan memborong juara 1 pada 3 kategori dan juara 2 pada 3 kategori sebagai bank pelayanan terbaik di Ritz Carlton Hotel, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (27/6/2019) lalu.
Penghargaan diberikan oleh Majalah Infobank bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia (MRI) sebagai bentuk apresiasi kepada bank-bank yang telah berhasil mmemberikan layanan terbaik kepada nasabahnya.
Award level nasional ini diterima langsung oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Eka Afriadi dan Dewan Komisaris Taufiqurrahman beserta Pemimpin Desk Service Quality Rina Mutia Zuhra. Turut hadir pada acara tersebut Pemimpin Desk Corsec Winovri serta staff Desk Service Quality Vitri Anggraini.
Penghargaan diberikan oleh Majalah Infobank bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia (MRI) sebagai bentuk apresiasi kepada bank-bank yang telah berhasil memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya.
Tingkat layanan bank-bank nasional terhadap nasabah di Indonesia diketahui setelah dilakukan survei Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2019 oleh MRI bekerjasama dengan biro riset Infobank dengan metode yang digunakan dalam survei adalah mistery shopping.

Pada ajang Banking Service Excellence Award 2019 tersebut yang disabet oleh Bank Riau Kepri adalah Performa Terbaik Teller (peringkat I), Performa Terbaik Telepon Cabang (peringkat I), Performa Pelayanan Prima Minus E-Banking (Peringkat I), Performa Terbaik Customer Service (Peringkat II), Performa Terbaik Satpam (Peringkat II) dan Best Overall Performance (Peringkat II).Ditemui usai acara Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Eka Afriadi menyampaikan penghargaan ini merupakan prestasi bersama insan Bank Riau Kepri yang telah menjalankan service excellence kepada nasabah.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerjasama yang solid seluruh insan Bank Riau kepri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah sehingga nasabah merasa nyaman dan aman bertransaksi di Bank Riau Kepri dan berbagai inovasi terkait digital banking juga sudah disiapkan untuk memberikan kemudahan nasabah dalam bertransaksi,” ujar Eka.
Lebih lanjut Eka menyampaikan bahwa penghargaan ini juga tidak terlepas dari peran serta stake holders yang telah memberikan masukan demi perbaikan pelayanan Bank Riau Kepri kepada nasabah. (clc)


BUSINESSRIAU.COM, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menyambut baik keinginan Kementerian Agama (Kemenag) agar ada perusahaan plat merah yang menyumbangkan dana Corporate Social and Responsibility (CSR) untuk peningkatan kualitas madrasah. Terlebih selama ini CSR sudah menjadi program rutin tiap tahun bagi Pertamina.

"Kami tentu menyambut baik ya. CSR ini sudah menjadi program rutin kami. Ada CSR dari sisi lingkungan, pendidikan dan kesehatan. Kita sudah rutin sekali untuk hal itu," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman, Ahad (30/6).

Fajriyah menambahkan, CSR merupakan program perusahaan yang sifatnya berkelanjutan. Bila ada program yang memang sejalan dengan program Pertamina, yakni di antaranya untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, maka menurutnya perlu didukung.

Jenis bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pertamina selama ini, di antaranya berupa program beasiswa, dan perbaikan sekolah serta fasilitas. "Ada beasiswa, program perbaikan sekolah, terus juga perbaikan fasilitas, itu juga kita lakukan," katanya.

Fajriyah melanjutkan, madrasah merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk menimba ilmu sekaligus meningkatkan pendidikan masyarakat. Apalagi di dalamnya terdapat pendidikan keagamaan. Karena itu, dia mengatakan, madrasah termasuk bidang yang Pertamina dukung. "Kita support untuk hal-hal seperti ini," tutupnya.

Kementerian Agama sebelumnya menyampaikan harapannya agar dunia usaha menyalurkan dana CSR untuk peningkatan kualitas madrasah. "Ini saya inginkan. Sesekali ada bantuan dana CSR masuk, namun sistemnya belum terstruktur," kata Direktur Kurikulum, Sarana-Prasarana, Kesiswaan dan Kelembagaan (KSKK) Madrasah Kemenag, Ahmad Umar.

Umar mengatakan, selama ini ada beberapa BUMN yang memang memberikan bantuan sarana dan prasarana, tapi jumlahnya tidak banyak. Bantuan yang diberikan ini bersifat insidental dan tidak berkesinambungan. Biasanya bantuan ini diberikan saat direktoratnya menggelar kegiatan.

Perusahaan membantu dari sisi perlengkapan pelaksanaan kegiatan atau iklan untuk menyemarakkan acara. "Tapi jumlahnya tidak seberapa. Mungkin ke depannya bisa lebih fokus lagi menjalin hubungan dengan perusahaan BUMN atau swasta," katanya, (republika/rol)

BUSINESSRIAU.COM, JAKARTA - Pemerhati Pariwisata Indonesia Taufan Rahmadi menilai halal tourism merupakan sebuah produk pariwisata baru dunia yang banyak diminati dari kalangan turis dalam dan luar negeri.

"Saya yakin Bapak Menteri Arief Yahya tidak salah dalam mengambil kebijakan tersebut karena beliau telah banyak melakukan riset terhadap program wisata halal di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Jepang dan negara-negara sahabat lainnya," ujarnya dalam keterangan tulis yang diterima Republika.co.id, Ahad (30/6).

Menurutnya kebijakan mendorong pariwisata halal yang diambil Pemerintah dapat memajukan Indonesia. Halal dalam konteks ini substansinya merupakan gaya hidup yang lebih menekankan pada hidup bersih dan sehat.

"Mari kita berusaha menjadi pribadi yang baik dan bijak serta ikut serta dalam mendukung program pariwisata Pemerintah Indonesia agar lebih maju dan bermartabat,"  ucapnya.

Ke depan, pihaknya meminta masyarakat dapat belajar untuk saling menghargai dalam berpendapat dan objektif dalam menimbang sebuah kebijakan pemerintah. Agar kita tidak salah dalam mengartikan bahwa seakan-akan halal identik dengan arab.

"Jangan ada kesan seperti ada oknum yang sengaja ingin merusak tatanan pariwisata Indonesia yang dikenal di seluruh dunia dengan keramah tamahannya," ucapnya. (rol)





BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Melanjutkan rangkaian kegiatan United Nations Public Service Forum and Awards Ceremony 2019 (UNSPA) di Aljerbaizan, Wali Kota Pekanbaru, Dr H Firdaus ST MT juga dijadwalkan akan bertolak ke London untuk menghadiri rangkaian acara berikutnya.
Acara yang akan dihadiri Wali Kota yang mengangkat tema 'Indonesia infrastruktur Forum 2019' di London tersebut, digelar pada 1-3 Juli 2019.
"Jadi UNSPA itu ada 2 bagian. Yang di Aljerbaizan itu khusus membahas tentang pelayanan. Sementara untuk di London berkaitan dengan acara pembahasan infrastruktur, investasi atau tentang mekanisme penanaman modal," ujar Kabag Humas Setdako Pekanbaru, Mas Irba Sulaiman, Kamis (27/6).
Wali Kota kata Irba, akan melakukan presentase tentang bagaimana perkembangan infrastruktur di Kota Pekanbaru. Semacam jadi pembicara, Wali Kota juga akan memaparkan bagaimana keberhasilan Kota Pekanbaru dalam beberapa tahun belakangan yang menjadi Kota Terbaik Investasi di Indonesia.
"Ya banyak. Seperti Jalan Tol, pembangunan kawasan Indonesia, KPBU soal SPAM dan banyak lagi. Pak Wali udah minta konsep ke kami, dan beberapa OPD juga sudah menyusunnya," jelas Irba. (Kominfo)





BUSINESSRIAU.COM, JAKARTA - Otoritas moneter menyatakan, berakhirnya sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi pada Kamis (27/6) kemarin bakal mengembalikan gairah ekonomi domestik. Diharapkan, pandangan investor terhadap Indonesia akan membaik pasca rentetan politik yang penuh ketegangan selesai.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, mengatakan, sentimen positif bagi kondisi perekonomian domestik diharapkan terus meningkat. Keputusan mahkamah yang telah bersifat final diyakini tak lagi membuat investor bersikap wait and see.

"Tentu ini berikan sentimen bagus bagi kondisi Indonesia ini karena bisa memberikan kepastian hukum sehingga investor tidak lagi wait and see," kata Dody di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/6).

Dody juga menyebut, total aliran modal asing yang masuk hingga Kamis kemarin secara year to date (ytd) telah mencapai Rp 154 triliun. Naik sekitar Rp 41,02 triliun dari posisi akhir Mei 2019. Sekitar Rp 90 triliun masuk di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 60 triliun melalui portofolio saham di pasar modal.

Ke depan, Dody mengatakan, kondisi perekonomian domestik akan semakin membaik jika perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina mencapai kesepakatan dalam KTT G20 di Osaka, Jepang. Sebab, perang dagang selama ini menjadi sentimen negatif dari sisi eksternal.

Mengutip Jakarta Interbank Spot Dollar Rate BI, nilai tukar rupiah pada Jumat (28/6) rata-rata diperdagangkan Rp 14.141 per dolar AS. Angka itu menguat dibanding perdagangan Kamis (27/6) sebesar Rp 14.180 per dolar AS.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjelang penutupan perdagangan tercatat naik 11,288 poin atau 0,16 persen menjadi 6.363,731.

Sebelumnya, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menyatakan, pelaku ekonomi menyambut positif pasca MK mengumumkan putusannya atas sengketa Pilpres 2019. Persepsi positif tersebut dilihat dari kondisi di pasar modal domestik sehingga diharapkan pengusaha tidak lagi bersikap wait and see.

"Saya rasa bagus ya, melihat indikator persepsi yang juga berkembang di publik, terutama pasar modal," kata Arif kepada wartawan di Jakarta.

Arif mengatakan, selain tuntasnya penyelesaian sengketa Pilpers 2019 dan KPU bakal menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih, diharapkan aktivitas ekonomi kembali normal.

Selain itu, KEIN meyakini, setelah sikap investor yang memilih wait and see sejak penghujung tahun lalu, para investor baik asing maupun domestik akan kembali melanjutkan ekspansi. 

Dengan begitu, pasca rentetan Pemilu 2019 usai, investasi dipastikan mengalir deras. "Saya rasa (wait and see) sudah selesai. Aparatur keamanan juga sudah mengambil tindakan-tindakan tegas," ujar dia. (republika/rol)






BUSINESSRIAU.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menetapkan besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) untuk bulan Juli 2019. Biodiesel ditetapkan seharga Rp 6.970 per liter dan bioetanol Rp 10.255 per liter.

HIP BBN tersebut untuk digunakan dalam pelaksanaan mandatory B20 dan berlaku untuk pencampuran minyak solar baik jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu maupun jenis BBM umum. "Ketetapan ini mulai efektif berlaku sejak 1 Juli 2019 sesuai yang tertera pada Surat Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Nomor 1726/12/DJE/2019," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi di Jakarta, Jumat (28/6).

Agung menambahkan, HIP BBN biodiesel untuk bulan Juli 2019 ini meningkat dari bulan sebelumnya dengan selisih tipis sebesar Rp 7 per liter. Kenaikan ini dilatarbelakangi oleh naiknya harga rata-rata crude palm oil (CPO) Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 Mei hingga 14 Juni 2019 yang mencapai Rp 6.573 per kg.

"Besaran ongkos angkut pada formula perhitungan harga biodiesel mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No 91 K/12/DJE/2019," jelas Agung.

Sedangkan untuk jenis bioetanol terjadi penurunan harga setelah dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan. "Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 15 Mei hingga 14 Juni 2019," ungkap Agung. (republika/rol)



BUSINESSRIAU.COM - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menduga ada peran broker di balik anjloknya harga ayam potong di sejumlah daerah di Tanah Air dalam sepekan terakhir ini.

"Untuk menelusuri peran para broker ini kami sudah menerjunkan tim Satgas Pangan. Kami masih menunggu laporan lanjutan. Kalau ada yang berani bermain-main, kami tidak segan-segan untuk menindak tegas dan memberikan sanksi berat," kata Mentan Amrandi sela kunjungannya di Loka Penelitian Sapi Potong di Grati, Kabupaten Pasuruan, Jumat (28/6).

Amran mengatakan dalam sepekan terakhir ini ada disparitas yang sangat tinggi antara harga ayam potong di kalangan peternak dan di pasaran. Harga ayam di tingkat peternak sekitar Rp 6.000 hingga Rp 10 ribu per kilogram, sedangkan di tingkat konsumen masih sangat tinggi, yakni antara Rp 30 ribu-Rp 40 ribu per kilogram.

Mentan menduga ada yang tidak benar dalam mata rantai distribusi, termasuk proses perjalanan yang sangat panjang dan menyebabkan disparitas harga ayam potong. "Disparitas terjadi di tingkat peternak kecil harganya Rp 8.000, ada juga yang seharga Rp 10 ribu, bahkan ada yang seharga Rp6.000, tetapi di tingkat konsumen harganya cukup tinggi, berarti ini ada yang tidak benar," katanya.

Untuk menelusuri lebih detail anjloknya harga ayam potong tersebut, Kementan telah menurunkan Tim Satgas Pangan di daerah sentra penghasil ayam potong, yakni di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Lampung.

"Pasti kami nanti terima laporan, menunggu laporan lengkap dari tim. Tim ini turun di sentra-sentra produksi ayam. Seperti halnya para mafia pangan lainnya, seperti bawang ptih, beras, dan bawang bombay. Kami akan menindak tegas para broker yang mempermainkan harga ayam potong ini," ucapnya.

Sejauh ini, kata Amran, sudah ada 400 mafia pangan yang ditetapkan sebagai tersangka dan ada 782 perusahaan yang sedang menjalani proses hukum.
Sebelumnya, para peternak ayam potong di berbagai daerah protes karena harga ayam potong anjlok. Di Yogyakarta misalnya, peternak membagi-bagikan ayam secara gratis untuk merespons anjloknya harga ayam yang cukup signifikan.

Sementara itu, menjawab pertanyaan terkait swasembada daging, Amran mengatakan secepatnya (sesegera mungkin). "Di Selandia Baru saja butuh waktu hingga 10 tahun lebih untuk bisa swasembada daging. Di Tanah Air kita usahakan sesegera mungkin," tuturnya.

Ia mengatakan dengan berbagai upaya, termasuk inseminasi buatan (IB) pada sapi, pertumbuhan populasi sapi potong dalam lima tahun terakhir cukup signifikan, yakni sekitar 1 juta ekor per tahun, padahal tahun-tahun sebelumnya hanya sekitar 162 ribu hingga 185 ribu ekor per tahun.

"Jadi pertumbuhannya rata-rata mencapai 500 persen per tahun. Saat ini populasi sapi potong di Indonesia mencapai 17,2 juta ekor. Namun demikian, untuk memenuhi kebutuhan daging di Tanah Air kita masih impor antara 600-800 ton per tahun," katanya. (republika/rol)



BUSINESSRIAU.COM - Sejak 9 tahun lalu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengembangkan kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi masyarakat melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Hal itu diproyeksi mampu meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat lebih dari 20 ribu kelompok wanita di seluruh Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM bersama Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) menjalin kerja sama dalam memanfaatkan lahan di kawasan pemukiman pemasyarakatan. Nantinya, warga binaan akan diberikan pelatihan serta bimbingan di sektor pertanian. 

"BKP terus mendorong peningkatan akses pangan dan gizi masyarakat melalui pemberdayaan kelompok wanita dan masyarakat lainnya dengan budidaya berbagai tanaman, ternak, dan ikan," kata Kepala BKP Kementan Agung Hendriadi melalui keterangan pers, Jumat (28/6). 

Menurut dia, kerja sama tersebut dilakukan guna mengembangkan dan mengoptimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Untuk itu pihaknya akan mengkoordinasikan hal tersebut dengan instansi terkait baik di pusat maupun daerah untuk mengembangkan kegiatan terhadap warga binaan.  

Penandatanganan naskah perjanjian kerja sama dilakukan antara Kepala BKP dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, dan Hak Asasi Manusia yang dilakukan di Kawasan Pemukiman Pemasyarakatan Ciangir, Kecamatan Legok, Tangerang, Banten. Nantinya, penandatanganan kerja sama ini akan digunakan sebagai dasar dalam pemberdayaan warga binaan untuk menghasilkan produksi di sektor pertanian.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami menjelaskan tentang pentingnya reintegrasi sosial yang sehat bagi warga binaan. Adapun semangat dalam perjanjian yang dilakukan adalah adanya pemberdayaan terhadap warga binaan. 

"Karena tujuan lapas ini adalah reintergrasi sosial, agar setelah keluar dari lapas, kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi,” ujar Sri Utami.

Ia menambahkan, kawasan ini nantinya akan dijadikan lokasi agro wisata sekaligus sebagai sarana edukasi. Sri Utami berharap,  kerja sama dapat terus berlanjut dan berkembang lebih baik dalam upaya pemberdayaan warga binaan. Pencanangan ini akan digunakan sebagai contoh bagi lembaga pemasyarakatan lainnya di seluruh Indonesia. (republika/rol)












BUSINESSRIAU.COM, JAKARTA — Untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) telah membangun 24.000 lebih Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sejak tahun 2010. Hal itu dilakukan melalui optimalisasi lahan pekarangan di Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, terutama untuk sayur, buah-buahan, dan lainnya untuk memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat agar lebih beragam, bergizi seimbang dan aman. Selain itu juga mengurangi belanja pangan keluarga yang dapat berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga.

"Program ini sangat bagus. Tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegas Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan BKP Tri Agustin Satriani ketika mengunjungi salah satu KRPL di provinsi Jambi, Jumat (28/6).

Ditambahkan Tri Agustin, beberapa anggota yang mengelola KRPL sudah banyak yang bisa menabung dari menghemat belanja pangan keluarga, karena kebutuhannya bisa tercukupi dari hasil produksi pekarangan sendiri.

KRPL sudah tersebar diberbagai lokasi  baik di perkotaan maupun perdesaan. contohnya di Kota Jambi ini. Terdapat 4 kelompok tahap Pengembangan artinya telah melaksanakan kegiatan KRPL memasuki tahun kedua.

Di provinsi Jambi, saat ini sudah dibangun 337  KRPL yang dimotori oleh Kelompok Wanita Tani (KWT). Jika 1 KWT beranggotakan 40 orang, berarti sebanyak 13.480 kaum perempuan terlibat di dalamnya. Jika 1 kaum perempuan dapat menyediakan pangan untuk 3 orang anggota keluarga berarti 40.440 orang hidup sehat, aktif dan produktif.

Kaum perempuan sebagai pengolah dan penyaji makanan keluarga sangat penting untuk membangun keluarga yang sehat dan sejahtera. Melalui menu pangan yang beragam, bergizi seimbang diharapkan akan tumbuh dan berkembang sumberdaya manusia berkualitas.

Menurut Tri Agustin, selain anggota KWT diajak memanfaatkan lahan pekarangannya, mereka juga diedukasi masalah konsumsi pangan yang lebih beragam, bergizi seimbang dan aman. "Semua ini perlu proses dan keterlibatan semua pihak," tambah Tri Agustin.

Salah satu KRPL cukup pesat perkembangannya adalah KWT Maju Sejahtera, Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.  "Dengan KRPL yang kami kembangkan, anggota kami mampu menghemat belanja pangan untuk rumah tangga sekitar Rp. 300.000 rupiah setiap bulannya. Jika dihitung 40 anggota,bisa menghemat belanja sebesar Rp. 12 juta rupiah," Ujar Iin Ketua KWT Maju Sejahtera.

KWT binaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi ini sudah melakukan pemanfaatan pekarangan sejak tahun 2018. Dengan capaian bibit yang dihasilkan lebih dari 10.000, yang dipergunakan untuk mensuplai ke pekarangan anggota,  dibagikan ke masyarakat sekitar dan dijual. 

Dari hasil penjualan sayuran maupun bibit tanaman, telah terkumpul hasil penjualan sebesar Rp.2.000.000 dan pada tahun ini menjamin ketersediaan bibit untuk dijual.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Amir Hasbi mengatakan, pihaknya akan terus mengembangkan KRPL di lokasi-lokasi lainnya melalui dana APBD I, setelah mendapatkan bantuan dari APBN sebagai stimulan untuk memotivasi masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan.

"Melihat apa yang telah dihasilkan disini, KRPL harus berlanjut dan lestari",  tegas Amir Hasbi.  Dan nantinya juga akan kami kembangkan replikasi KRPL di daerah lainnya, sehingga ketahanan pangan keluarga semakin mantap," tambah Amir Hasbi. (republika/rol)



BUSINESSRIAU.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjatuhkan sanksi kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak Tahun Buku 2018.

Sanksi diberikan setelah Kemenkeu melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) memeriksa AP/KAP tersebut terkait permasalahan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018. Khususnya, pengakuan pendapatan atas perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang diindikasikan tidak sesuai dengan standar akuntansi.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto mengatakan, ada dua sanksi yang diberikan. Pertama, pembekuan Izin selama 12 bulan melalui Keputusan Menteri Keuangan No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019 terhadap AP Kasner Sirumapea.

"Sebab, mereka melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (LAI)," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (28/6).

Kedua, Hadiyanto mengatakan, pemerintah juga memberikan peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan review oleh BDO International Limited. Peringatan disampaikan melalui Surat No.S-210/MK.1PPPK/2019 tanggal 26 Juni 2019 kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan.

Sebelumnya, Kemenkeu berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), regulator terkait, dan Institut Akuntan Publik Indonesia. Hasil pemeriksaaan adalah AP Kasner Sirumapea belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Yakni yaitu SA 315 Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya, SA 500 Bukti Audit, dan SA 560 Peristiwa Kemudian.

Fakta berikutnya, KAP belum menerapkan Sistem Pengendalian Mutu KAP secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal.

Hadiyanto menjelaskan, pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap profesi keuangan dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Sanksi yang ditetapkan ini juga telah mempertimbangkan tanggung jawab AP/KAP dan Emiten secara proporsional.

Hadiyanto menyampaikan, pemberian sanksi ini sebagia bukti bahwa Kemenkeu dan OJK berkomitmen mengembangkan dan meningkatkan integritas sistem keuangan dan kualitas profesi keuangan, khususnya profesi AP.

"Profesi ini berperan sebagai penjaga kualitas pelaporan keuangan yang digunakan oleh publik ataupun stakeholder sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi," ujarnya. (republika/rol)


BUSINESSRIAU.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengingatkan agar berbagai pihak jangan sampai terus mengeksploitasi sumber daya alam kelautan dan perikanan. Imbauan ini disampaikan Susi sebagai upaya untuk mewujudkan visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.

"Tugas kita untuk menjaga sumber daya alam agar tidak dieksploitasi dan dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai amanah konstitusi," kata Susi Pudijiastuti di Jakarta, Jumat (28/6).

Ia mengingatkan tentang visi misi Presiden Jokowi yang ingin menjadikan laut sebagai masa depan bangsa dan Indonesia sebagai perwujudan dari poros maritim dunia.

Susi Pudjiastuti menyadari bahwa dari sisi geografis, sebenarnya Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti dalam bidang pertambangan berbagai hal ada di sini seperti migas, besi, timah, dan logam lainnya.

"Dulu sekitar 15-20 tahun lalu kita salah satu negara produsen minyak terbesar dunia, sehingga menteri kita bisa menjadi Sekjen OPEC," katanya. Namun, lanjutnya, saat ini fakta menunjukkan bahwa RI adalah salah satu negara net importir di dunia.

Susi Pudjiatuti juga berpendapat bahwa selama beberapa dekade terakhir, kebijakan Indonesia terlalu longgar dan lepas dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga berbagai pihak di Tanah Air harus bisa mengubah paradigma mereka guna mengatasinya.

Ia menegaskan pihaknya menjaga visi misi presiden dengan menerapkan tiga pilar, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

"Banyak industri di negeri ini masih direct extractive bukan productive. Minyak dan gas kalau sudah ditambang ya habis, perlu jutaan tahun untuk datang kembali. Tetapi ikan kalau kita jaga akan beranak-pinak dan semakin banyak," tegas Susi Pudjiastuti.

Untuk itu, ujar dia, Indonesia membutuhkan orang yang tidak hanya sekadar peduli tetapi juga benar-benar bekerja, serta meninggalkan hal-hal birokratis yang berlebihan dan mengandung kata-kata bersayap. (republika/rol)




BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah memiliki peralatan canggih dalam penerapan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini. Dengan peralatan tersebut, calon murid Sekolah Dasar (SD) negeri dan SMP negeri dapat ditentukan berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK).

Kepala Dinas Pendidikan Abdul Jamal di ruangannya, Jumat (28/6/2019), mengatakan, sistem zonasi PPDB tidak mengenal pintar atau bodoh dan kaya atau miskin tidak menjadi ukuran dalam zonasi PPDB. Dalam zonasi, calon murid SD negeri atau pelajar SMP negeri yang diterima diutamakan di sekolah terdekat.

Pengukuran jarak zonasi itu berdasarkan KK dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Di daerah lain, PPDB didampingi pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

"Kalau Pekanbaru hanya butuh nomor KK saja. Kami sudah punya alat untuk mengecek alamat KK dengan sekolah yang dituju," ungkap Jamal.

Penerapan zonasi PPDB menggunakan Global Positioning System (GPS). Dengan alat canggih ini, panitia PPDB sudah tahu calon murid SD atau pelajar SMP negeri yang tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolah.

"Dengan penerapan zonasi ini, warga Pekanbaru jangan menganggap seluruh anak dapat diterima di sekolah terdekat dengan kediamannya masing-masing. Masih banyak sekolah swasta di Pekanbaru," sebut Jamal kepada riau1.com.

Perlu diketahui, ada 6.000 murid yang menamatkan pendidikan di SD negeri tahun ini tidak dapat melanjutkan ke jenjang SMP negeri. Murid-murid SD inj harus bersekolah di SMP swasta. Ada sekitar 90 SMP swasta yang siap menampung.

"Pendidikan itu tidak harus di negeri. Nanti kalau tutup sekolah swasta, gurunya kemana?" tanya Jamal. (rsc)




BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Kantor Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru terpantau ramai didatangi masyarakat. Kedatangan masyarakat ke kantor yang di Jalan Mustafa Sari No 1, Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya dalam rangka untuk mengurus legalisir Akte dan Kartu Keluarga (KK).

“Berhubung pendaftaran sekolah dimulai tanggal 1 Juli, makanya kami datang ke kantor Disdukcapil Pekanbaru untuk meminta legalisir,” kata Hary warga Pekanbaru yang ditemui di kantor Disdukcapil, Jumat (28/6/2019).

Hary menyebutkan, kondisi antrean sangat ramai sejak beberapa hari ini. Membludaknya masyarakat yang akan melegalisir KK dan Akte Kelahiran tak lain karena jumlah masyarakat yang datang sangat banyak.

“Wajar kantor Disdukcapil Pekanbaru ini ramai, apalagi kedatangan masyarakat yang hendak mengurus legalisir ini berdekatan dengan waktu masuk anak sekolah,” ujarnya kepada cakaplah.com.

Tidak hanya Hary, Rosmainar warga Sukajadi yang datang dengan tujuan sama mengaku sudah sejak tadi menunggu proses pemberkasan legalisir tuntas. “Dari siang tadi kami datang ke sini bang. Mudah-mudahan saja hari ini bisa cepat selesai agar bisa memasukan anak sekolah,” cakapnya. (clc)




BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk melakukan evaluasi terhadap jabatan 243 Kepala Sekolah (Kepsek) tinggal menunggu waktu.

“Sebelum pelantikan, kami bersama BKPSDM Pekanbaru akan terlebih dahulu menghadap Pak Walikota untuk melakukan konsultasi,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pekanbaru, Abdul Jamal, Jumat (28/6/2019).

Kata Jamal, usai menghadap orang nomor satu di Pekanbaru, maka Disdik dan BKPSDM Pekanbaru akan memaparkan satu persatu kepala sekolah hasil assessment.

“Kalau sudah dipaparkan ke Pak Walikota, maka proses selanjutnya tinggal menunggu waktu kapan pelantikan akan digelar,” cakapnya.

Jamal menyebutkan, jabatan Kepsek yang dilelang diantaranya 5 Kepsek tingkat TK, 194 Kepsek SD dan 43 Kepsek SMP.

“Kalau ada Kepsek yang diganti, tentu akan diisi oleh orang yang baru. Karena assessment ini kan tentunya berdasarkan penilaian dari pansel dan rekomendasi,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan dari 243 jabatan Kepsek di Kota Pekanbaru yang diassesment, 90 orang diantaranya adalah guru biasa yang dinyatakan lulus.

Jika tidak ada perubahan, bisa dipastikan dari 243 jabatan Kepsek yang dilelang, 90 jabatan Kepsek akan diisi oleh orang baru atau dipromosikan. (clc)



BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menekankan agar seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang perhotelan mentaati aturan yang ada. Jika tidak, Pemko Pekanbaru akan melakukan tindakan penutupan seperti halnya DNA Fun dan MBC Hotel Pekanbaru.

“Seharusnya para pelaku usaha yang belum mendapatkan izin jangan buka usahanya dulu. Kalau sudah ada izin yang lengkap silahkan buka, kalau tidak tentu kita akan menutupnya,” kata Kabag Humas Setdako Pekanbaru, Mas Irba Sulaiman, Kamis (27/6/2019).

Irba menambahkan, Pemko Pekanbaru tidak akan melarang para investor untuk berinvestasi di Pekanbaru. Namun, mereka harus menyelesaikan dulu segala macam bentuk izinnya.

“Kalau DNA Fun dan MBC Hotel saat ini masih terkendala pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Makanya kita arahkan untuk melengkapi semua perizinannya,” ujarnya.

Ia menyebutkan, izin DNA Fun dan MBC Hotel belum dikeluarkan lantaran bermasalah pada analisa dampak lalu lintas dan UKL UPL tentang dampak limbah. “Jangan mentang-mentang sedang pengurusan izin lalu tempat usaha sudah dibuka, itu tentu menyalahi aturan,” sambungnya.

Ia menyebutkan, DPM-PTSP sudah menyurati dan memberi peringatan kepada MBC Hotel sebanyak 5 kali. DPM-PTSP juga sudah menyiapkan dokumen untuk ditandatangani oleh pimpinan, agar Satpol PP melakukan penyegelan.

“Pak Wali pun kalau ditanyakan, pasti pak wali suruh tutup. Jadi intinya kita minta tutup, sebelum mereka berizin jangan dibuka,” cakapnya. (clc)






BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meluncurkan aplikasi layanan digital pengelolaan barang milik daerah. Layanan tersebut bernama Riau Elektronik Sistem Aset Manajemen (RESAM).

Layanan berupa informasi digital tentang aset daerah yang dapat diakses melalui perangkat seluler (android) ini diluncurkan langsung oleh Gubernur Riau, Syamsuar.

"Layanan ini merupakan upaya kita untuk pengelolaan barang milik daerah lebih baik lagi," kata Syamsuar saat sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2020 bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin dan Ketua DPRD Riau, Septina Primawati.

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Syarifuddin, mengapresiasi Riau menjadi provinsi pertama menyajikan informasi dilengkapi dengan asetnya.
"Riau yang pertama membuat layanan digital soal aset yang transparan dan bermanfaat untuk menata kondisi barang milik daerah," katanya.

Sedangkan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Syahrial Abdi menyatakan, layanan ini dapat disajikan dan diakses pada aplikasi ini ditampilkan seluruh Informasi dan kondisi aset Provinsi Riau berdasarkan KIB di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Jadi kita bisa mengakses tidak hanya informasi berupa data tertulis, tapi juga dapat mengetahui kondisi secara visual barang milik daerah. Misalnya kita bisa mengetahui unit kendaraan dinas mulai dari nomor register inventaris, data kendaraan, tahun berapa pembeliannya, jatuh tempo pajak, nama dan jabatan pengguna kendaraan, serta nilai aset," paparnya.

Dia mengatakan, layanan ini merupakan komitmen Pemprov Riau dalam melakulan pembenahan aset secara transparan.

"Ini dilakukan pak Gubernur guna membangun kesadaran bersama untuk berubah bahwa aset daerah benar-benar digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan daerah," ujarnya. (cakaplah.com/clc)