Berita Pemerintahan

Business Riau

☆☆NEWS RIAU

☆☆☆Nasional

☆Kota Dumai

☆☆Pekanbaru

BUSINESSRIAU.COM, DUMAI - Didikan kedua orantua yang merupakan aparatur negara yakni ayahnya purnawirawan TNI dan ibundanya seorang guru Kota Dumai menjadikan karakter kepribadian Ahmad Maritulius tertempa dengan kuat dan matang menghadapi derasnya arus perkembangan Kota. Ahmad Maritulius mewariskan sikap mendidik, mengayomi dan tegas dalam bersikap.

Anak keenam dari sepuluh bersaudara pasangan ibu Hj Mariah pensiunan guru SDN Labourosing Dumai dan ayahnya H. Zahari Pensiunan tentara, membuat Ahmad maritulius anak jati Dumai kelahiran 18 April 1968 ini tulus dan sunguh-sungguh dalam memajukan Kota Dumai agar unggul dan sejahtera kedepannya.

Ketulusan memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kota Dumai terlihat dari program kerja yang difokuskan yakni tulus dan serius mewujudkan DUMAI CERDAS melalui peningkatan alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan guna menciptakan SDM handal siap pakai.

Bagi bang Lius yang merupakan mantan Wakil Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau se–Yogyakarta 1989/1990, pengurus HMI YKPN Yogyakarta 1987-1989 pengalaman dalam berorganisasi berpengaruh besar untuk bekal mejadi seorang pemimpin kepala daerah, dan hal ini bang Lius sudah pernah dilalui prosesnya.

Putra Dumai ini merupakan tamatan SD Negeri 11, SMP Negeri 2 dan SMAN 2 Kota Dumai serta menyandang titel sarjana akutansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKPN Yogyakarta akan mengusung program tulus dan serius mewujudkan DUMAI SEHAT.

“Menggratiskan biaya pengobatan bagi masyarakat kurang mampu dan memastikan penyebaran sarana prasarana kesehatan hingga daerah pinggiran,” ungkap Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Provinsi Riau Periode 2018-2020.

Program kerja tulus bersama Ahmad Maritulius juga tak sampai disitu dilanjutkan dengan program ketiga, tulus dan serius mewujudkan DUMAI KERJA dengan memastikan pertumbuhan investasi guna menekan angka pengangguran serta mendukung lahirnya enterpreneur muda melalui pelatihan dan pinjaman modal usaha.

Sebagai tokoh yang ikut memperjuangkan pembentukan Kota Dumai maka program selanjut yang harus dilakukan adalah program tulus dan serius mewujudkan DUMAI MEMBANGUN dengan memastikan layanan publik yang baik, pemerataan pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan serta transparansi dalam penggunaan anggaran.

Untuk program kelima adalah tulus dan serius mewujudkan DUMAI WISATA & BERBUDAYA melalui pembenahan potensi pariwisata dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan budaya Melayu.

“Tujuan akhir Kerja Tulus Bersama Ahmad Maritulius adalah Wujudkan Kemakmuran dan Keadilan” tegasnya.



BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Setelah melakukan sosialisasi dan pemasangan spanduk larangan parkir liar di sejumlah titik, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru langsung menderek mobil yang masih memarkirkan kendaraannya disembarangan tempat, Selasa (30/7/2019).

Padahal, sebelumnya berkali-kali masyarakat Pekanbaru yang memiliki kendaraan roda dua dan empat diminta tidak sembarangan memarkirkan kendaraannya, terutama di Jalan Protokol.

Jika tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas, Dishub Pekanbaru tidak segan-segan akan menggembosi hingga mendereknya.

"Pagi ini kita turun di lokasi yang saat ini sudah kami lakukan sosialisasi dan peringatan yakni di jalan Diponegoro, jalan Hangtuah dan jalan Senapelan (Kimteng, red). Kami lihat masih ada mobil yang parkir liar, makanya kami langsung derek," kata Kepala UPT Parkir Dishub, Khairunnas.

Pihaknya kembali mengingatkan para pengendara agar tidak memarkirkan kendaraannya di sembarangan tempat. Terutama di sepanjang jalan yang ada rambu larangan parkir dan marka jalan.

"Kalau memang ada titik jalan yang dikeluhkan masyarakat, ya kita turun dan langsung tindak tegas. Kami tidak akan main-main dalam penertiban ini. Makanya, kami pasang spanduk, tujuannya agar masyarakat dan pengendara tahu jika di lokasi seperti jalan Diponegoro, jalan Hangtuah dan jalan Senapelan (Kimteng) dilarang untuk parkir,"ungkapnya. (riaugreen/MCR)






BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Ribuan pencari kerja memadati hari pertama Pekanbaru Job Expo 2019 Selasa (30/7/2019). 2386 pencari kerja memadati Grand Ballroom Hotel Mutiara Merdeka, Jalan Yos Sudarso, Kota Pekanbaru pada hari perdana kegiatan.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru mencatat ada 2386 orang pencari kerja datang ke kegiatan itu pada hari lertama. Mayoritas dari pencari kerja merupakan lulusan S1.

"Kegiatan ini untuk mempertemukan para pencari kerja dengan pemberi kerja," jelas Kepala Disnaker Kota Pekanbaru, Johny Sarikoen, Rabu (31/7/2019)

Johny menilai para pencari kerja bisa terbantu dengan adanya Pekanbaru Job Expo 2019. Para pencari kerja bisa memanfaatkan kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini.

Ada 60 perusahaan yang membuka lowongan dalam Pekanbaru Job Expo 2019. Total lowongan kerja yang tersedia mencapai 1879 lowongan kerja.(riaugreeen/dsk)



BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) menyiapkan dana tak terduga sebesar Rp10 miliar. Dana tersebut bisa digunakan untuk kondisi darurat seperti bencana banjir dan longsor. Namun tak menutup kemungkinan dana itu bisa digunakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Riau.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi kepada CAKAPLAH.COM, Rabu (31/7/2019). Dana yang dialokasikan di APBD Riau 2019 ini dianggarkan untuk keperluan darurat.
"Kalau khusus untuk Karhutla memang tidak ada dianggarkan, karena untuk Karhutla sudah ada mekanisme anggaran sendiri di BPBD. Tapi jika terjadi kalau kondisi Karhutla semakin buruk, dana itu bisa digunakan," katanya.
Ahmad Hijazi mengaku, sampai saat ini belum ada pengajuan dana tak terduga dari pihak manapun yang terlibat dalam penanganan Karhutla di Riau. Tapi jika nanti ada pengajuan karena kondisi Karhutla sudah darurat, dana tersebut bisa langsung digunakan Satgas Karhutla Riau.
"Kalau kondisinya darurat dan memang memerlukan dana, maka dana tak terduga tersebut bisa digunakan. Tapi tentunya juga harus sepengetahuan dari DPRD Riau sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi Riau," sebutnya.
Apalagi, sebut dia, saat ini Provinsi Riau juga sudah menetapkan status siaga darurat Karhutla sejak Februari lalu. Dengan status tersebut, Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bisa memberikan bantuan seperti peralatan dan personel.
"Riau kan sudah menetapkan status siaga, bantuan dari pemerintah pusat kan juga sudah ada. Seperti bantuan peralatan pemadam dan juga personel," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, BNPB telah memberikan bantuan berupa 7 helikopter untuk penanganan Karhutla Riau tahun 2019.
Selain itu, ada jugu bantuan 1 helikopter BKO TNI AU, 1 helikopter KLHK dan 2 pesawat bantuan BPPT untuk teknologi modifikasi cuaca. Kemudian ditambah 8 helikopter swasta.
Tak hanya itu, personel yang terlibat dalam Satgas Darat Karhutla Riau, BNPB juga telah menurunkan 1.512 personel gabungan TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni dan masyarakat. Dimana masing-masing personel mendapat gaji Rp145 ribu perorang selama operasi berlangsung. (cakaplah)





BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Dua tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau 'dirumahkan' karena tidak ikut apel pagi tiga hari berturut-turut tanpa keterangan jelas.
Hal ini disampaikan Sekretaris Disdik Riau, Ahyu Suhendra kepada CAKAPLAH.COM, Rabu (31/7/2019).
Dia mengatakan pemberhentian ini sebagai konsekuensi terhadap tenaga honorer yang tidak menaati aturan kedisiplinan pegawai.
"Sesuai arahan pimpinan kita wajib apel pagi setiap pagi. Dari absensi yang kita lakukan, honorer tersebut tidak ikut apel tiga sampai empat kali. Makanya agar ini tak dicontoh oleh yang lainnya kita ambil tindakan tegas," katanya.
Lebih lanjut Ahyu mengatakan, terhitung dari Juni hingga Juli ini terdapat 116 honorer tidak ikut apel (absen). Kemudian ada 9 tenaga honor yang tidak menggunakan atribut lengkap.
Kemudian dalam dua bulan itu, sebut Ahyu, terdapat 70 Aparatur Sipil Negara (ASN) Disdik Riau yang tidak ikut apel pagi. Dan 13 orang tidak menggunakan atribut lengkap.
"Kalau yang pegawai tak ikut apel sesuai aturan maka single salarynya yang dipotong. Jadi setiap honorer dan ASN yang alfa apel pagi kita tempel nama-namanya di depan kantor, hal ini agar mereka malu jika tidak apel," tutupnya. (cakapalah)
BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di hampir seluruh kabupaten dan kota di Riau kini sudah mulai mengkhawatirkan. Jarak pandang di sejumlah kota sudah berkurang terutama pada pagi hari.
Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), jarak pandang untuk Kota Pekanbaru Rabu (31/7/2019) pagi tadi berada pada jarak 3 km.
Selain Kota Pekanbaru, kondisi lebih parah bahkan terjadi di Kabupaten Pelalawan. Dari pantauan BMKG, jarak pandang di wilayah Kabupaten Pelalawan bahkan hanya sekitar 2 km.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau, Ustaz Zulhusni Domo mengatakan, ada dua perspektif yang bisa dilihat dari bencana kabut asap tersebut, yakni dari sisi agama dan dari sisi alam.
"Penyebab dari segi agama adalah karena dosa dan maksiat oleh pemimpin dan penduduk negeri ini, maka Allah menurunkan musibah. Orang beriman musibah namanya ujian. Orang Islam yang kurang beriman namanya teguran, orang kafir namanya azab. Jadi musinah ini Allah turunkan karena banyaknya dosa," kata Zulhusni, kepada CAKAPLAH.com.
Penyebab lain secara ilmu pengetahuan, sambung Zulhusni, adalah karena kebakaran hutan. Ia mengatakan, MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa tidak dibenarkan membakar hutan secara besar-besaran yang berdampak kepada lingkungan hidup.
"Maka kita harapkan kepada pemilik kebun untuk menghentikan pembakaran hutan secara liar," cakapnya lagi.
Lebih lanjut, Zulhusni mengimbau agar masyarakat di Riau bermunajat dan berdoa supaya dihindarkan dari musibah kabut asap. Dan menjauhi segala dosa dan maksiat.
"Mari berdoa agar dihindarkan dari musibah. Kepada pemilik lahan jangan bakar hutan lagi, kepada pemerintah diharapkan bisa untuk memadamkan api yang sudah ada," tukasnya. (cakaplah)
BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Penegakan Hukum Riau melakukan aksi demo di halaman kantor DPRD Kota Pekanbaru. Mereka menuntut agar DPRD Pekanbaru segera memeriksa kinerja bea cukai Pekanbaru.
“Kedatangan kami kesini menuntut agar DPRD Pekanbaru segera memeriksa kinerja bea cukai. Karena selama ini kami anggap bea cukai di Pekanbaru sudah merugikan negara,” teriak salahsatu orator aksi, Senin (29/7/2019).
Tidak hanya itu saja, koordinator aksi menuntut agar DPRD Pekanbaru bisa membongkar jaringan mafia. Selain tentunya melakukan penegakan dan pengawasan di Pekanbaru.
“Kalau anggota DPRD Pekanbaru tak mampu melakukan penegakan dan pengawasan, mundur saja. Banyak barang yang berada di bea cukai masuk tidak resmi yang berakibat hilangnya pendapatan asli daerah,” cakapnya.
Jika dibiarkan, hal ini tentunya akan sangat merugikan masyarakat, apalagi banyak stok barang seperti handphone dan rokok yang terjual bebas di toko dan Mall yang ada di Pekanbaru.
“Jika DPRD Pekanbaru tak mampu menuntaskan ini, kami berpikir adanya kongkalikong antara DPRD dengan Bea Cukai. Jangan sampai ada oknum yang berani bermain disini hingga masyarakatlah yang dirugikan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung. Para pendemo masih menuntut agar adanya perwakilan dari DPRD Pekanbaru memberikan tanggapan. (cakaplah)




BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Jaksa penyelidik di Bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau memanggil enam orang nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Selasa (30/7/2019). Mereka diklarifikasi terkait dugaan kredit fiktif senilai Rp 7,2 miliar di BRI.

Nama enam warga Desa Aliantan, Kecamatan Kabun itu tercatat sebagai nasabah BRI Ujung Batu bersama 12 nasabah lainnya pada tahun 2017-2018. Disinyalir meminjam kredit senilai Rp500 juta.

Kenyataannya, nasabah itu tidak menerima pinjaman seperti tercatat di BRI Ujung Batu. Mereka hanya menerima uang dalam jumlah bervarisi sekitar Rp3 juta hingga Rp4 juta per orang.

Pemeriksaan dilakukan di ruang Pidsus Kejati, Jalan Arifin Achmad, Pekanbaru, sejak pukul 09.00 WIB. Pemeriksaan berakhir pada pukul 15.00 WIB.

Seorang nasabah yang mengaku bernama Suhaili ketika ditemui wartawan di sela-sela pemeriksaan menyebutkan, ada 18 orang nasabah yang menerima uang Rp 3 juta hingga Rp 4 juta. "Ada terima Rp 3 juta, ada Rp 4 juta," ucapnya.

Suhaili menceritakan, awalnya mereka didatangi seorang bernama Sudir yang meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) warga. Dokumen itu akan digunakan untuk persyaratan mengajukan kredit di BRI Ujung Batu.
"Katanya (Sudir) untuk membuka veron (tempat penyimpanan sementara tandan buah) sawit," kata Suhaili.

Untuk agunan kredit, pria yang bekerja sebagai buruh perkebunan sawit itu tidak mengetahuinya, begitu juga sistem pembayaran kredit. Itu juga sebabnya saat dipanggil ke Kejati Riau dia tidak bisa menunjukkan dokumen. "Cuma bawa KTP saja," ucap dia.

Sementara, Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, yang dikonfirmasi membenarkan pemanggilan nasabah itu. "Itu hanya untuk klarifikasi dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan," tutur Muspidauan.

Dugaan korupsi kredit fiktif dilaporkan langsung oleh manajemen BRI ke Kejati Riau, terkait kredit yang dicairkan pada 2017-2018. Dalam kredif fiktif itu diduga ada keterlibatan pihak internal BRI.

Kredit yang dicairkan macet karena pihak BRI tak tidak bisa mengeksekusi agunan. Disinyalir kerugian negara mencapai Rp7,2 miliar.

Sebelumnya, Kejati Riau telah memanggil sejumlah karyawan BRI Ujung Batu untuk diklarifikasi, yakni Danna, Hamdani dan Slamet Riyadi. Sejumlah pihak terkait juga diagendakan akan diklarifikasi. (cakaplah)









BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru mengimbau agar seluruh kelurahan di Pekanbaru segera mengajukan pencairan dana kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan.

“Kelurahan sudah bisa mengajukan pencairan dana alokasi umum. Bagi kelurahan yang sudah mengajukan, diharapkan segera melaksanakan kegiatan,” kata Kabid Perbendaharaan BPKAD Pekanbaru, Basri, Rabu (31/7/2019).

Basri mengatakan, sampai saat ini Pemko Pekanbaru melalui BPKAD sudah berkoordinasi dengan Bank Riau Kepri, sehubungan dengan pembukaan rekening giro dana kelurahan.

“Mereka (pihak Bank Riau Kepri) bersedia untuk jemput bola ke setiap kecamatan, dengan catatan Bendahara dan Kasubbag Kecamatan mengkoordinir terkait surat menyurat, seperti KTP Lurah, KTP Bendahara, SK Lurah, SK Bendahara, NPWP Kelurahan, Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro tanpa setoran awal,” ujarnya.

Mantan Kasubag Humas Setdako Pekanbaru ini menyebutkan, pihak kecamatan diharapkan dapat segera memproses persyaratan yang diajukan oleh pihak kelurahan.

“Mohon kerjasama dari kecamatan untuk dapat secepatnya memproses semua persyaratan, dan dapat berkoordinasi dengan Bidang Perbendaharaan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kemenkeu cairkan DAU Tambahan tahap satu sebesar Rp15 miliar. Anggaran ini diperuntukkan bagi 83 kelurahan, yang mana masing kelurahan mendapatkan dana sebesar Rp 30.846.000 setiap bulannya. (cakaplah)



BUSINESSRIAU.COM - Pertamina mengklaim siap menjadi operator Blok Corridor mulai 2026. Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menyatakan perusahaan segera mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menjadi operator blok tersebut hingga  kontrak selesai pada tahun 2043.

Salah satu strategi yang disiapkan adalah mengintegrasikan Blok Corridor dengan blok migas dan kilang yang dioperasikan oleh Pertamina. “Kami optimistis mengelola blok ini karena sangat strategis dan akan terintegrasi dengan Blok Rokan yang dikelola Pertamina pada 2021 dan Kilang Dumai di Riau,” kata Fajriyah berdasarkan keterangan tertulis, Senin (29/7).

Karena itu, Pertamina menyambut baik keputusan pemerintah yang menyetujui perusahaan plat merah tersebut menjadi operator Blok Corridor mulai 2026. Selain itu, pemerintah juga memberikan kenaikan hak partisipasi atau participating interest (PI) sebesar 30% kepada Pertamina di Blok Corridor.
Sebelumnya 2023, hak partisipasi Pertamina hanya sebesar 10%. “Peningkatan hak partisipasi bagi Pertamina merupakan hal positif. Kami percaya Pemerintah telah melakukan pertimbangan yang mendalam yang baik bagi semua pihak,” ujar Fajriyah.

Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah menandatangani surat keputusan persetujuan perpanjangan kontrak kerja sama pada Blok Corridor yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan,  pada Senin (22/7).

Perpanjangan ini mulai berlaku setelah 2023. Pada tiga tahun pertama, operator akan diserahkan ke ConocoPhilips. Selama 17 tahun berikutnya, Pertamina yang akan melanjutkan pengelolaan Blok Corridor. Di sisi lain, Pertamina juga mendukung keterlibatan BUMD yang akan mendapat penawaran hak PI 10%.

Perkiraan nilai investasi dari pelaksanaan komitmen kerja pasti (KKP) lima tahun pertama sebesar US$250 juta dan bonus tanda tangan (signature bonus) sebesar US$250 juta.

“Dengan keputusan ini, harapannya masa transisi dI Blok Corridor akan berjalan dengan baik sehingga kegiatan operasi dan investasi dapat berjalan secara berkesinambungan untuk menjaga produksi Blok Corridor,” tambah Fajriyah.

Blok yang terletak di Banyuasin, Sumatera Selatan ini tercatat memiliki cadangan gas nomor tiga terbesar di Indonesia. Produks gas Blok Corridor berkontribusi hingga 17 persen dari total produksi gas nasional. (katadata.co.id)

BUSINESSRIAU.COM, DUMAI - PT. Pertamina (Persero) melakukan inovasi untuk meningkatkan produksi Avtur (aviation turbin). Per­usahaan mulai menggunakan Kapal Medium Range (MR) di Kilang RU II Dumai. 
Manager Pertamina RU II Dumai M. Dharmariza menyatakan, penggantian dilakukan untuk supply produk Avtur dari penggunaan kapal tipe Small Tanker II dengan muatan 3.500 hingga 6.500 dwt menjadi kapal MR.
Menurutnya, penggantian kapal pengangkut produk dengan muatan yang lebih besar ini otomatis berimbas kepada berbagai aspek lainnya. “Selain occupancy jetty yang menurun sehingga dapat dioptimalkan untuk kegiat­an operasional lainnya, beberapa keuntungan lain dapat diperoleh Kilang RU II di antaranya, ketersediaan waktu maintenance rutin, peningkatan kemampuan produksi Avtur di Kilang RU II hingga peningkatan ketahanan pro­duksi,” kata Dharmariza, di Jakarta, Selasa (30/7).
Terkait dengan kemampuan produksi Avtur, tambah Dharmariza, sebelumnya Kilang RU II dapat memproduksi sekitar 170 MB avtur per bulannya, dengan adanya tam­bahan ruang kosong di tangki penyimpanan, kini RU II dapat menggenjot produksi avtur hingga 220 MB, bahkan dapat berpotensi untuk ditingkatkan sampai dengan angka 300 MB apabila sistem baru ini telah rutin dijalankan. (koran-jakarta.com)



BUSINESSRIAU.COM - Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Kekuarga (PKK) Kota Dumai menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerakan (HKG) PKK ke-74 yang berlangsung Kamis (25/7).

Ketua TP PKK Dumai Hj. Haslinar Zulkifli As, S.Sos M.si dan Wakil Ketua TP PKK Dumai Dewi Tunjung Sari Suharjo, Amd hadir bersama pengurus TP PKK Kota Dumai pada acara puncak yang berlangsung di lapangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat.

Kegiatan puncak peringatan HKG-PKK ke-47 tingkat nasional ini dibuka secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI yang sekaligus Ketua Dewan Pembina TP PKK Pusat Tjahjo Kumolo. Disamping itu hadir pula Ketua Umum TP PKK Pusat Erni Guntarti Tjahjo Kumolo.

Dalam beberapa kesempatan ketua TP PKK Dumai Hj. Haslinar mengatakan HKG-PKK bukan sekedar kegiatan rutin tahunan dan seremonial semata.

"Kegiatan ini dapat menimbulkan gelora, membawa semangat baru, dan energi baru pada setiap gerak langkah PKK. Semangat yang bergelora itu harus senantiasa kita miliki. Karena tim PPK sebagai mitra kerja pemerintah harus mampu menjadi pelopor dan pembaharu yang inspiratif," ujar Hj. Haslinar.

"Kami siap membantu pemerintah Kota Dumai dalam menyukseskan program pemerintah. Sebagai organisasi sayap pemerintah kami tahu beban yang akan kami emban untuk membantu pemerintah guna menciptakan kesejahteraan masyarakat," terang Hj. Haslinar.

Pada  puncak peringatan tersebut juga dirangkai dengan berbagai acara pokok yang melibatkan seluruh kader PKK dari seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Antara lain yaitu Pameran Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), lomba program PKK, serta seminar nasional PKK.(riaugreen/dsk)






BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau mencatat penjualan listrik di wilayah Riau selama semester pertama tahun ini mengalami kenaikan sebesar 6,83 persen. 
 
Direktur Regional Sumatra PLN Wiluyo Kusdwiharto mengatakan permintaan daya listrik Riau naik sebesar 145,2 GWh atau tumbuh sebesar 6,83 persen dibandingkan tahun lalu.
 
"Untuk memenuhi peningkatan daya listrik masyarakat, kami meresmikan PLTMG Koto Gasib berkapasitas 25 megawatt guna meningkatkan kualitas layanan dan menghemat biaya produksi listrik di Siak Riau dari sebelumnya mesin diesel menjadi mesin gas," katanya Rabu (31/7/2019).
 
Penghematan ini diperoleh dari substitusi high speed diesel atau solar sebagai bahan pembangkit PLTD ke mesin gas. Semula sistem kelistrikan Kabupaten Siak ini dipasok dari PLTD di Siak dan PLTD Sei Apit sehingga dari substitusi HSD ke gas dapat menghemat sampai dengan Rp25 miliar pertahun.
 
Selain efisiensi biaya pokok produksi, dengan hadirnya PLTMG Koto Gasib yang memberikan pasokan listrik di Kabupaten Siak, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah pelanggan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat, di samping itu juga meningkatkan pertumbuhan di sektor pariwisata serta sektor industri di Kabupaten Siak.
 
"Peresmian ini juga bentuk komitmen PLN dalam mewujudkan Riau Terang Benderang, dan 100 persen desa berlistrik," katanya.
 
Sementara itu Gubernur Riau Syamsuar mengapresiasi PLN yang meresmikan PLTMG Koto Gasib. Menurut dia sebelumnya Siak menjadi salah satu kabupaten yang kaya migas tapi miskin listrik.
 
"Saat sebelum saya menjabat 2011 itu rasio elektrifikasi Siak cuma 34 persen, karena itu kami bersama wakil bupati kala itu mendorong supaya di Siak ada pembangkit listrik," katanya. (republika)


BUSINESSRIAU.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaan untuk mempercepat proses realisasi produksi dan produksi siap jual atau lifting minyak dan gas bumi (migas). Jonan menilai, Pertamina sebagai tuan rumah tidak semestinya mengalami penurunan lifting yang dinilai disebabkan pada pelambatan proses produksi.

"Mesti dibikin mekanisme menurut saya yang bisa kompetitif lawan produsen-produsen asing," ujar Jonan usai acara Gas Indonesia Summit Exhibition 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (31/7).

Jonan menambahkan, untuk lifting minyak dan gas memang rata-rata operator lain juga mengalami penurunan seperti yang terjadi pada Pertamina. Namun diharapkan Pertamina dapat mempertahankan target lifting.

Sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan realisasi produksi dan produksi siap jual atau lifting minyak dan gas bumi (migas) PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya mengalami penurunan. Hal ini Dwi katakan usai rapat pimpinan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Senin (29/7).

Dwi menyampaikan penurunan lifting Pertamina juga dibahas dalam rapim. Kata Dwi, pemerintah sangat menaruh perhatian terhadap kinerja lifting lantaran menyangkut pendapatan negara.

"Maka lifting ini tadi kena marah-marah, kami kena marah. Bunyinya itu kan dari 10 atau 20 KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) utama kita bahas, kemudian dari 10 besar ada 6 KKKS yang lifting turun dan dari 6 itu 5 adalah Pertamina," ujar Dwi.

Dwi merinci lima KKKS Pertamina meliputi PT Pertamina EP, Pertamina Hulu Mahakam (PHM), Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatra (PHE OSES), Pertamina Hulu Offshore North West Java (PHE ONWJ), serta Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT). Dwi mengatakan penurunan lifting tertinggi pada sektor gas ada pada Pertamina Hulu Mahakam. Oleh karenanya, kata Dwi, pemerintah mendorong Pertamina memperbaiki kinerja terkait lifting migas ke depan.

"Banyak hal berharap di Pertamina lakukan upaya-upaya untuk perbaikan agar lifting ini jangan sampai yang diambil oleh Pertamina, sebagai operator menjadi penurunan tajam," kata Dwi.

Wakil Kepala SKK Migas Sukandar menyampaikan penurunan produksi di Mahakam salah satunya lantaran LNG yang tidak jadi diserap pasar. Hal ini membuat Pertamina Hulu Mahakam harus mengurangi produksi dari rata-rata 670 MMSCFD menjadi 500 MMSCFD.

Terkait penurunan produksi di area  ONWJ, kata Sukandar, tak lepas dari insiden  kebocoran gas dan tumpahan minyak. Sukandar berharap Pertamina segera melakukan penanganan dengan maksimal agar dampak yang ditimbulkan tidak meluas.



"Ini penanganannya harus cepat agar tumpahan minyak tidak kemana-mana," ucap Sukandar. (republika)



BUSINESSRIAU.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengusahakan agar alokasi dana APBN untuk riset bisa meningkat. Penambahan akan dilakukan seiring dengan upaya pemerintah memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi lebih baik.


“Pemerintah kita sedang membentuk kultur masyarakat yang berpikiran kritis, salah satunya melalui pendidikan dan riset. Dana penelitian sudah dialokasikan pemerintah pada APBN 2019 dan diharapkan akan meningkat lebih banyak,” katanya saat ditemui di Soehana Hall The Energy Building, Jakarta, Rabu (31/7).
Menkeu menjelaskan, meskipun alokasi dana riset pada APBN setiap tahun selalu meningkat, yakni pada 2018 sebesar Rp 33,8 triliun dan untuk 2019 sebesar Rp 35,7 triliun, namun dana itu disebar untuk 45 kementerian dan lembaga.

Menurut dia, hal tersebut tetap dirasa kurang karena total anggaran untuk pendidikan di Indonesia pada 2019 sebesar Rp 492,5 triliun. Sementara, alokasi dana untuk riset mengambil bagian terlalu kecil dalam total anggaran pendidikan yang diwajibkan sebesar 20 persen dari dana APBN itu.

“Jadi tidak heran jika banyak peneliti yang mengeluh kok kecil sekali, atau 400 sekian itu untuk apa saja, kok kita enggak merasa, atau kalau bahasa Pak Presiden kok enggak nendang,” ujarnya.

Ia melanjutkan bahwa sekitar 43,7 persen dari total anggaran dana untuk riset tersebut digunakan untuk penelitian, sedangkan 56,3 persen sisanya untuk belanja operasional, jasa IPTEK, belanja modal, serta pendidikan dan pelatihan.
“Alokasi yang dipakai benar untuk penelitian saja lebih kecil dari aktivitas pendukung, itu harus diteliti dan dikaji apa ada yang salah,” katanya.

Sri Mulyani mengatakan bahwa ia sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menata alokasi pendidikan dan riset di Indonesia sehingga sektor penelitian bisa lebih baik.

Ia pun berharap pemerintah dan pihak swasta bisa membangun ekosistem R&D menjadi lebih baik mulai dari tata kelola hingga akuntabel karena menurutnya riset merupakan investasi yang sangat menjanjikan untuk masa depan. (republika/Adinda Pryanka)



BUSINESSRIAU.COM, JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong memastikan, pemerintah terus mendorong pemerataan pertumbuhan investasi, terutama di luar Pulau Jawa. Tidak hanya melalui investasi dengan orientasi ekspor barang, BKPM juga mendorong ekspor jasa yang kini semakin banyak dilakukan di berbagai industri, khususnya industri ekonomi digital dan kreatif yang bersifat lintas batas dan negara. 

Thomas menekankan, ekspor jasa yang berpotensi besar untuk terus dikembangkan oleh Indonesia adalah melalui sektor pariwisata. Setiap kali ada wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, mereka akan mengonsumsi produk maupun layanan di Indonesia dengan rupiah.

"Ini adalah devisa hasil ekspor jasa," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (30/7). 

Di sektor pariwisata, Thomas menekankan, pemerintah fokus pada pengembangan empat destinasi super prioritas yang sudah ditetapkan. Destinasi itu adalah Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo. Pada tahun depan, ditargetkan utilitas dasar, fasilitas dan infrastruktur di empat tempat tersebut sudah terbangun serta dapat diakses. 

Thomas menjelaskan, salah satu contoh perhatian pemerintah terhadap empat destinasi prioritas tersebut adalah membentuk badan gabungan dari kedua negara, yakni Indonesia-Singapore Business Council. Langkah ini berangkat atas gagasan Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. "Kami mendorong pelaku perhotelan yang sedang mengembangkan resort investasi pariwisata di Labuan Bajo," katanya. 

Di sisi lain, Thomas menambahkan, pemerintah juga fokus mengembangkan sentra yang berorientasi ekspor barang. Misalnya, smelter nikel yang ingin produksi stainless steel untuk ekspor di Morowali. BKPM berkomitmen untuk membantu segala hal yang dapat dilakukan untuk terus mendorong perkembangan di daerah tersebut. 

Tapi, melihat tren yang ada, Thomas menuturkan, ekspor jasa patut menjadi prioritas. Beberapa negara sudah melakukannya, seperti Filipina yang kini telah mengembangkan ekspor berupa outsource atau tenaga kerja. Nilainya mencapai lebih dari 20 miliar dolar AS per tahun atau Rp 300 triliun yang menjadi devisa.
"Outsource itu untuk jadi tenaga kerja di akuntansi ataupun back office lain," ucapnya. 

Oleh karena itu, Thomas menambahkan, pemerintah harus segera mengembangkan terobosan baru. Saat ini, mungkin industri yang mengirimkan outsource sudah ada, namun masih dalam skala kecil dan menengah. 

Yang sudah ada saat ini adalah ekspor jasa di sektor industri animasi dan video game, tepatnya di Yogyakarta. Menurut Thomas, beberapa anak mudah sudah mengirimkan karya mereka berupa animasi dan ilustrasi ke Eropa maupun Amerika. Selain itu, ada juga studio graphic computer di Batam yang mengirimkan jasa ke Amerika untuk film Hollywood.

"Sekarang semakin banyak yang dikerjakan anak muda dan saya yakin dapat semakin berkembang," ujarnya. (republika/Adinda pryanka)




BUSINESSRIAU.COM, JAKARTA - Bank Mandiri mencatat jumlah tabungan Simpanan Pemuda (Si Muda) sebanyak 5.934 rekening dengan total saldo Rp 8,36 miliar. Tabungan khusus untuk generasi muda usia 15-29 tahun ini merupakan bagian dari program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan inklusi keuangan.

SEVP Consumer & Transactions Bank Mandiri Jasmin menyampaikan salah satu strategi Bank Mandiri dalam mensosialisasikan produk Si Muda adalah menonjolkan keuntungannya. Serta memberikan kemudahan akses maupun proses menabung sehingga mahasiswa dan pemuda tertarik untuk memiliki rekening Si Muda.

"Sosialisasi menjadi tahapan yang cukup kritikal untuk meningkatkan penetrasi SiMuda di masyarakat," kata dia melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (31/7).

Sehingga, Bank Mandiri turut serta dalam sejumlah ajang sosialisasi bersama seperti Aksi Muda 2019 yang diselenggarakan OJK bersama pelaku industri perbankan di Auditorium BPPT Jakarta, Selasa (30/7). Jasmin berharap ini dapat meningkatkan nasabah Si Muda perseroan menjadi 10 ribu rekening pada akhir tahun ini melalui berbagai aktivitas sosialisasi tersebut.

Pelaksanaan acara Aksi Muda 2019 terdiri dari Relaunching Seri Literasi Keuangan Tingkat Perguruan Tinggi, Peluncuran Strategi Inklusi Keuangan bagi Pemuda (Youth Financial Inclusion Strategy), Penandatanganan Kerjasama antara Dewan Nasional Keuangan Inklusif dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pengukuhan Duta Pemuda Inklusi Keuangan dan Ikrar Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Menabung. 

Berdasarkan Statistik Pendidikan Tinggi tahun 2018, jumlah mahasiswa di Indonesia adalah sebanyak 8,4 juta. "Kondisi tersebut menunjukkan besarnya potensi menabung khususnya dari segmen mahasiswa dan pemuda," katanya.

Melalui Tabungan Si Muda, OJK dan lembaga keuangan mitra diharapkan dapat menciptakan budaya menabung sejak dini. Serta memberikan banyak manfaat bagi pemuda Indonesia, seperti membantu pemuda untuk belajar disiplin, mengelola keuangan secara lebih baik, serta menghindari perilaku konsumtif.


Adanya kebiasaan menabung sejak dini diharapkan membuat generasi Indonesia memiliki kecakapan dalam memaksimalkan potensi aset yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan. Juga belajar mengelola kebutuhan konsumtif yang tidak produktif. (republika/lida puspaningtyas)



BUSINESSRIAU.COM, JAKARTA - PT Unilever Indonesia Tbk berkomitmen untuk berkontribusi mengatasi permasalahan sampah plastik di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu mendirikan pabrik daur ulang CreaSolv.


Berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur, Unilever mendirikan pabrik ini akhir 2018 lalu dengan menelan investasi sebesar 10 juta Euro atau setara Rp 156 miliar. Perusahaan menyebut pabrik ini satu-satunya yang memiliki teknologi daur ulang plastik kemasan sachet.

Kepala Pabrik CreaSolv Unilever Indonesia, Tri Sabron, mengakui salah satu yang menjadi tantangan daur ulang di Indonesia adalah sampahnya masih belum terpilah. "Oleh karena itu kami gandeng 400 bank sampah untuk mendapatkan sampah plastik kemasan yang sudah bersih," ujar Tri, Rabu (31/7).

Head of Corporate Communications Unilever Indonesia Maria Dewantini Dwianto mengatakan pendirian pabrik ini merupakan bagian dari pengembangan model bisnis baru yang mendukung ekonomi sirkular. Model bisnis yang dimaksud memanfaatkan kembali kemasan yang sudah dipakai menjadi kemasan baru. 

Dia menyebut teknologi Creasolv memiliki potensi mengurangi dampak CO2 yang dihasilkan oleh setiap 7.800 ton per tahun di tiap unit operasinya atau setara dengan 8.200 ton plastik fleksibel. Dalam konsep ekonomi sirkular, sampah kemasan plastik akan terus didaur ulang menjadi kemasan lagi sehingga tidak berakhir menjadi tumpukan sampah di alam.

"Kami sadar sebagian besar produk kami dihadirkan dalam kemasan dan banyak berakhir di alam. Tidak seharusnya produk yang isinya bermanfaat tapi kemasannya justru membahayakan ekosistem," ujar Maria.

Selain itu, dalam merancang produk Unilever terus mengembangkan penggunaan plastik secara optimal. Misalnya, dengan mengurangi berat plastik yang digunakan. Sebagai contoh, Unilever mengubah bentuk botol dan tutup kemasan produk sampo sehingga bisa mengurangi penggunaan plastik sebanyak 582 ton per tahun.

Unilever juga mengembangkan kemasan plastik yang dipakai agar dapat didaur ulang. Saat ini, perusahaan sedang melakukan uji coba penggunaan plastik daur ulang dari pabrik Creasolv untuk kemasan plastik fleksibel.

Unilever menargetkan, 100 persen kemasan plastik produknya akan dapat didaur ulang, digunakan kembali atau dapat terurai menjadi kompos pada 2025. Perusahaan juga menargetkan minimal 25 persen dari plastik yang digunakan Unilever terbuat dari plastik daur ulang.

Dalam waktu dekat, Unilever juga akan menghadirkan produk-produk ke konsumen tanpa menggunakan kemasan plastik. Unilever tengah menyiapkan bisnis model untuk kemasan tahan lama yang dapat terus diisi ulang serta menyiapkan refill station.

"Saat ini, refill station baru dimulai di Filipina. Di Indonesia juga akan segera ada satu outlet di Jakarta Selatan," kata Maria. 

Maria mengakui skema refill station memang merupakan salah satu alternatif yang banyak didengungkan. Namun, penerapan refill station membutuhkan perencanaan yang sangat matang untuk memastikan model ini dapat diterapkan dalam skala besar.

Menurut Maria, salah satu tantangan dalam menerapkan refill station di Indonesia yaitu belum ada regulasi yang menaungi model bisnis ini. "Dari pemerintah belum ada aturan karena ini model bisnis baru. Kami hanya bisa mengontrol produk sampai outlet tapi tidak bisa sampai rumah, ini yang jadi pertimbangan kami," terang Maria.

Tidak hanya itu, Unilever juga mengembangkan program Bank Sampah di Indonesia. Saat ini, perusahaan telah membangun sebanyak 2.816 unit bank sampah dan telah mengurangi sebanyak 7.779 ton sampah non organik. (republika/retno wulandari)





BUSINESSRIAU.COM, DUMAI – Kandidat walikota Dumai 2020 Ahmad Maritulius secara perlahan terus menjalin komunikasi politiknya kepada sejumlah tokoh Kota Dumai.  Pertemuan kembali dijalin silaturahmi dengan salah satu tokoh politik kota Dumai, Samsul Bahari pada Selasa (30/7). Pertemuan kedua tokoh kota Dumai tersebut terkesan membawa makna baru bagi percaturan politik Dumai kedepan.

Meskipun hanya membahas hal ringan, layaknya seorang sahabat dengan sahabat, namun karena para tokoh Dumai tersebut selalu berperan aktif berpartisipasi memberikan kontribusi yang terbaik untuk kota Dumai, Tentunya pertemuan kedua tokoh tersebut juga tidak terlepas dari sorotan publik terutama bagi para penggiat politik kota Dumai itu sendiri.
Sebagai mana diketahui, Lius adalah salah seorang pendiri kota Dumai dari Kota Administratif menjadi kota madya Dumai dan diresmikan pada tanggal 20 April tahun 1997 yang lalu, dan sampai hari ini masih tertera sejumlah nama tokoh masyarakat Dumai di tugu reformasi yang terletak di area taman bukit gelanggang Dumai. Salah satu nama nama tersebut, ada nama Ahmad maritulius SE sebagai penggagas melahirkan kota Dumai tersebut.
Diketahui bersama bahwa eksestensi para tokoh reformasi Dumai masih eksis di kota Dumai, kebetulan para pendiri kota Dumai mempercayakan kepada bang Lius sebagai ketua organisasi tersebut,komite reformasi masyarakat Dumai (KRMD).
Begitu juga dengan Samsul Bahri, beliau adalah salah seorang tokoh politik senior di kota Dumai, beliau pernah nmenjabat sebagai ketua DPC P3 kota Dumai sampai saat sekarang.
Samsul Bahri juga pernah menjadi anggota DPRD kota Dumai selama dua periode, dan saat pilkada Walikota Dumai tahun 2015 yang telah lalu, beliau dipercaya menjadi ketua Tim pemenangan Pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Dumai, Zul As- Eko Suharjo, dan kebetulan mereka terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Dumai 2016 – 2021 ( Sampai saat sekarang ).
Melihat dari rekam jejak kedua tokoh kota Dumai tersebut tentulah menjadi perhatian bagi masyarakat Dumai, karena mereka itu selama ini telah teruji melahirkan gerakan untuk kemajuan kota Dumai itu sendiri.
Ditempat terpisah, salah seorang teman Lius, sebut saja Kurnia, membenarkan ada  pertemuan antara Lius dan Samsul Bahri disalah satu tempat di kota Dumai, mereka membahas tentang kota Dumai kedepan. Ujar Kurnia singkat.
lanjut Kurnia lagi,oleh karena Samsul Bahri merupakan ketua partai,sedangkan Ahmad maritulius salah satu calon Walikota Dumai 2020 yang akan datang, tentu banyak yang mereka bicarakan terkait Pilkada Dumai. Terang beliau, namun Ia tidak merincikan apa isi pembicaraan antara kedua tokoh masyarakat Dumai tersebut.
Menurut informasi yang dapat dipercaya, bahwa kegiatan silaturahmi antar kedua orang tokoh sentral kota Dumai tersebut di salah satu tempat, hari selasa pagi (30/07) merupakan pertemuan antara kedua teman dalam rangka silaturahmi, namun dalam acara tersebut tidak terlepas dari kondisi politik hari ini. Dimana aroma perpolitikan masyarakat Dumai sudah mulai tercium di tengah masyarakat Dumai itu sendiri. (Nav)

BUSINESSRIAU.COM, DUMAI - Tokoh masyarakat minang kota Dumai uwo Amris mendapat dukungan untuk maju pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Dumai pada 2020 mendatang. Hal ini disampaikan pada pertemuan bersama tokoh-tokoh masyarakat Ikatan keluarga Minang Riau (IKMR), Ikatan Wanita Minang Riau (IWMR), dan Ikatan Pemuda Minang Riau (IPMR) di Restoran Mahkota Jln Dock Yard Kota Dumai, minggu (28/7).

Hadir dalam pertemuan tersebut terlihat sebanyak ratusan orang mendukung uwo amris maju pada pilkada 2020. Kesepakatan memberi dukungan terhadap Uwo Amris ini sudah mewakili warga Minang seperti Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR), Ikatan Wanita Minang Riau (IWMR), dan IKatan Pemuda Minang Riau (IPMR).

Uwo Amris mengucapkan terima kasih kepada IKMR, IWMR, IPMR dan warga Minang yang telah bersepakat untuk mendukung dan mensukseskan saya maju di pemilihan kepala daerah (Pilkada) nanti. Pada perhelatan Pilkada sebelumnya Saya maju dari jalur Independen dan insya Allah pada Pilkada 2020 kali ini saya maju dari jalur partai dan kita sedang dalam proses lobi.

"Dalam agenda silahturahmi bersama tokoh-tokoh IKMR, IWMR, dan IPMR alhamdulilah dapat dukungan untuk maju dalam pilkada mendatang. Dan saya siap mencalonkan diri kembali dalam pilkada Dumai 2020," ungkap Amris.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Ikatan Pemuda Minang Riau, Rudi Junaidi dalam kata sambutannya memaparkan beliau dan seluruh Pemuda Minang siap untuk memberikan dukungan serta mensukseskan Uwo Amris untuk maju Pilkada 2020.

"Kepada seluruh generasi muda Minang untuk menjadi garda terdepan dalam pencalonan orang tua kita Uwo Amris nantinya," jelas Rudi.

Salah satu tokoh partai, Supardi SK menjelaskan kita warga minang kota Dumai agar kompak. Uwo Amris sudah siap maju dan yang berani menjadi calon pada pilkada Dumai, kita lagi untuk mendukung Uwo Amris.

"Kalaulah kita seluruh warga Minang kompak memberikan dukungan serta mensukseskan insya Allah Uwo Amris sukses, dan kita harus satu kan barisan agar Allah SWT men'ijabahkan niat kita," tutupnya.