Berita Pemerintahan

Business Riau

☆☆NEWS RIAU

☆☆☆Nasional

☆Kota Dumai

☆☆Pekanbaru

BUSINESSRIAU.COM, DUMAI - Satu lagi jalur wisata  laut makin terbuka dengan pengembangan rute baru penyeberangan antarnegara Dumai, Riau - Malaka, Malaysia melalui jalur laut dengan kapal PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Menurut rencana, jalur wisata dari Dermaga A Pelabuhan Pelindo I Dumai, Riau dan Pelabuhan Tanjung Bruas Malaka, Malaysia, itu beroperasi mulai Oktober 2019.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, Dermaga A Pelindo I di Dumai perlu dibangun atau direnovasi sesuai dengan kapasitas kapal sandar Roro. “Di Dumai yang terpenting adalah akses Dumai – Malaka karena itu merupakan pintu masuk  wisman tercepat seperti Singapura yang berkunjung ke Kepulauan Riau mencapai 2,5 juta," kata Arief saat mengunjungi Terminal Penumpang Domestik Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Kota Dumai, Provinsi Riau, Selasa, 20/8/19.

Jadi, kata dia, akhir Agustus ini akan mulai uji coba Ferry Dumai-Malaka. "Kita bawa sekitar 800 sampai 1.000 penumpang, dengan kapal 3.000 GT,” lanjut Arief Yahya,
Sementara untuk dermaga di Malaka masih dalam pembangunan yang rencananya September 2019 baru selesai. “PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) diminta Kemenhub untuk mendukung penyediaan Kapal Roro, untuk mempermudah konektivitas di rute ini,” kata Menpar.

Di tempat yang sama Gubernur Riau, Drs H Syamsuar mengungkapkan, jika penyeberangan ini mulai beroperasi masyarakat Riau harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk meningkatkan ekonomi kemaayarakatan. "Ini merupakan peluang industri kreatif. Riau pun harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan wisatawan mancanegara dan memberikan kenyamanan kepada wisatawan mancanegara. Ini kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan," kata Syamsuar.

Data yang tercatat oleh imigrasi Dumai, total keseluruhan wisatawan mancanegara yang masuk melalui pelabuhan ini yaitu sebesar 7.447 wisman sampai dengan Juli 2019. Sedangkan khusus untuk wisatawan dari Malaysia sebesar 6.740 wisman sampai dengan Juli 2019. (mcc)




BUSINESSRIAU.COM, DUMAI — Kebutuhan air bersih di kota dumai semakin meningkat seiring pertumbuhan kepadatan penduduk di kota dumai. Untuk memenuhi ketrsediaan air bersih akan di bangun konstruksi sistem penyediaan air minum (SPAM) di kota dumai.

PT Dumai Tirta Persada, anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk. bakal memulai konstruksi sistem penyediaan air minum (SPAM) Dumai pada September 2019. Proyek itu menjadi portofolio terbaru Adhi Karya di sektor air minum.

Direktur QHSE dan Pengembangan Adhi Karya Partha Sarathi mengatakan pada tahap awal Dumai Tirta akan membangun infrastruktur air minum dengan kapasitas 50 liter per detik (lpd) dari total kapasitas yang akan dibangun sebesar 450 lpd.

Selanjutnya pembangunan SPAM sampai dengan kapasitas terpasang ditargetkan selesai dalam tiga tahun mendatang. “Kami coba dulu 50 liter [per detik], nanti PDAM akan salurkan ke industri sehingga cashflow dia lebih lancar,” jelasnya kepada Bisnis di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Sebagaimana diketahui, Dumai Tirta akan menjual produksi air baku ke PDAM Tirta Dumai Bersemi dengan tarif Rp5.535 per meter kubik. Secara keseluruhan, SPAM Dumai akan memasok air bersih untuk 20.300 sambungan langganan atau setara 101.500 jiwa di empat kecamatan di Kota Dumai.

Menurut Partha, biaya pembangunan untuk tahap pertama berasal dari ekuitas Dumai Tirta sebesar Rp50 miliar. Sementara itu, kalangan perbankan juga disebut berminat membiayai proyek ini lewat pinjaman dengan porsi maksimal 70% dari nilai investasi sebesar Rp480 miliar.

Untuk diketahui, SPAM Dumai merupakan portofolio paling anyar yang dimiliki Adhi Karya. Perseroan memenangkan lelang pengusahaan SPAM Dumai selama 25 tahun lewat skema prakarsa badan usaha atau unsolicited.

Adhi Karya menggandeng PT Adaro Tirta Mandiri, anak usaha PT Adaro Energy Tbk. dalam proyek SPAM Dumai. Kedua belah pihak berbagi saham di Dumai Tirta dengan porsi masing-masing 51 persen dan 49 persen. Sebelumnya, Dumai Tirta Persada sudah meneken perjanjian kerja sama (PKS) dengan PDAM Tirta Dumai Bersemi pada 14 April 2019 lalu. (bisnis.com)



BUSINESSRIAU.COM, DUMAI - Perkembangan pelayanan kesehatan di kota dumai akan terus melakukan pembenahan dan peningkatan kedepannya. Di mana RSUD Kota Dumai merupakan central rujukan pelayananan kesehatan utama yang menopang 3 daerah yakni Dumai, Bengkalis dan rokan hilir.

Untuk menjalin kebersamaan keterbukaan informasi, Direktur Utama (Dirut) RSUD Dumai yang baru, drg. Ridho melakukan silatulrahmi bersama Forum Gabungan Wartawan (FORGAN) di Cafe Arabika Jalan Ombak, Dumai.

Dalam pertemuan itu, selain perkenalan karena baru menjabat sebagai Dirut RSUD, drg. Ridho juga memaparkan sejumah perkembangan dan beberapa kendala yang ada di RSUD saat ini. Penyampaian kritik dan saran demi untuk pembangunan Kota Dumai di bidang Kesehatan dan pelayanan di RSUD juga salah satunya yang dibahas dalam pertemuan itu.

Pertemuan tersebut menurut Direktur RSUD Dumai ini adalah untuk mencipatakan hubungan komunikasi publik antara RSUD Dumai dan media dalam pemberitaan. Selain Dirut RSUD drg.Ridho, beberapa staf nya juga hadir saat pertemuan itu.


"Jujur, karena kita selalu sibuk dan masih baru di RSUD, maka saya ciptakan lah cofee morning buat rekan kita di media. Pertemuan ini juga untuk mendengar masukan dan saran dari teman-teman media. Dan harapan saya marilah kita sama-sama membangun program pemerintahan daerah kita demi kepentingan masyarakat," ujarnya.

Ridho mengatakan, tanpa peran media program pemerintah dalam pengembangan sulit sampai ke telinga masyarakat luas. Ridho menyebutkan, terkait adanya konfirmasi terkait pemberitaan kedepan, selain dirinya, bisa berkoordinasi dengan Bagian Humas dan juga Bidang Teknis Kesehatan yang ada di RSUD Dumai.

"Mohon dimaklumi jika saya belum sempat bertemu sama kawan-kawan, bisa juga ke Bagian Humas atau ada Bidang teknis yang dapat memberikan informasi seputar RSUD Dumai kepada rekan-rekan. Kami akan coba untuk melakukan keterbukaan informasi publik," sebut Rido.

Dalam kesempatan itu, Ketua Forgan Ridwan Safri sangat mengapresiasi langkah Dirut RSUD yang baru ini dan jajarannya untuk membuka hubungan silaturahmi kepada wartawan di Dumai, salah satunya kepada Forgan.

"Kami sangat apresiasi sekali ide Direktur RSUD Dumai dan jajaran yang mau menjalinkan silaturahmi kepada insan pers di Dumai. Dan ini juga suatu bentuk kita bersenergi dalam pembangunan di negeri ini. Kita juga akan siap mendorong dalam pemberitaan pembangunan di RSUD Dumai untuk bahan informasi kepada masyarakat, " tutur Ridwan Safri atau Ocu sapaan akrabnya.

Ocu berharap semoga hubungan baik ini terus dilanjutkan, sehingga melalui pemberitaan di media, masyarakat mengetahui informasi sebenarnya. " Didalam mengabarkan ke publik, kami juga berusaha agar pemberitaan  menjadi berimbang. Maka dari itu, jika ada wartawan yang melakukan konformasi, maka itulah pekerjaan jurnalistik sesungguhnya. Jika kami tidak melakukan konfirmasi, berarti tugas kami terkesan memihak ke salah satu narasumber," terang Ocu.

Oleh karena itu, kata Ocu, jika ada komplin dari salah satu pasien selaku narasumber, pihak media harus melakukan konfirmasi ke RSUD Dumai untuk perimbangan berita agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pemberitaan tersebut. (Humas FORGAN)

BUSINESSRIAU.COM - Di bulan Agustus warga negara Indonesia akan disibukkan dengan acara peringatan Hari Kemerdekaan yang jatuh pada 17 Agustus. Dalam tradisi, ada banyak sekali acara rutin yang biasa digelar, di antaranya adalah upacara bendera serta aneka lomba untuk memeriahkan HUT RI.

Acara tersebut dilaksanakan oleh semua kalangan, dari pemerintah pusat, hingga masyarakat di sekolah, tingkat RT, karang taruna, bahkan di kantor.

Nah, seperti apa pedoman susunan acaranya? Berikut ini dirangkum dari berbagai sumber:

1. Susunan Acara Pemerintah Pusat

Melalui situs Kementerian Sekretariat Negara, pemerintah pusat mempublikasikan pedoman peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan Republik lndonesia (Rl) tahun 2019.

Dimulai dengan pidato Presiden Joko Widodo, pada Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPD dan DPR, dan rapat paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2019-2020. Pidato dalam rangka penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya, pada Jumat (16/08/2019). Dilanjut dengan Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci, pada pukul 24.00 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata pada hari yang sama.

Pada tanggal 17 Agustus 2019 acara dimulai dengan Pertunjukan Marching Band, Tarian Kolosal, Kesenian, dan Prosesi Arak-Arakan Penambilan Bendera Pusaka, di halaman Istana Merdeka dan Monas, pada pukul 08.00 sampai 10.00 WIB. Kemudian dilanjut dengan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI. Setelah selesai upacara pengibaran bendera, jajaran pemerintah melanjutkan dengan santap siang kenegaraan dalam rangka Peringatan HUT Ke-74 Kemerdekaan RI Tahun 2019 di Istana Negara.

Menjelang upacara penurunan Bendera Sang Merah Putih, dan Prosesi Arak-Arakan Pengembalian Bendera Pusaka, diadakan pertunjukan marching band, tarian kolosal, dan kesenian pada pukul 15.00 WIB.

2. Susunan Acara 17 Agustus Non Formal

Susunan acara 17 Agustus biasanya dilakukan di kelurahan, RT setempat, di kantor, dan lain sebagainya. Meskipun acara setiap tempat berbeda-beda, namun secara garis besar adalah seperti berikut :

Susunan acara 17 Agustus dimulai dengan pembukaan oleh pemandu acara sekaligus menyampaikan susunan acaranya. Dilanjut dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, dan Mengheningkan cipta.

Selanjutnya adalah sambutan oleh ketua pelaksana dan pihak penanggung jawab, misalnya ketua RT, kepala desa, dan lain sebagainya. Setelah itu, masuk ke acara inti, seperti doa bersama dan potong tumpeng.

Kemudian dilanjutkan dengan hiburan atau perlombaan, jika hal itu diadakan untuk mengisi acara. Setelah selesai, selanjutnya adalah pembagian hadiah bagi pemenang lomba. Kemudian di akhir susunan acara, ditutup dengan sambutan kembali pihak penanggung jawab acara dan doa penutup.

3. Susunan Acara di Sekolah

Peringatan 17 Agustus di sekolah biasanya dilakukan dengan upacara pengibaran bendera secara formal. Lengkap dengan petugas upacara mulai dari pemimpin upacara, paskibra, dirigen atau konduktor lagu wajib, dan lain sebagainya.

Setelah melaksanakan upacara pengibaran bendera, sebagian sekolah mengadakan perlombaan untuk mengisi kegiatan di hari kemerdekaan. Susunan acara kurang lebih sama seperti poin nomor 2, namun untuk sambutan di luar kegiatan upacara, biasanya hanya di akhir, atau saat pemberian hadiah. Seperti biasa, acara ditutup dengan doa. (dtk)

BUSINESSRIAU.COM - Tanggal 9 Agustus 2019 mendatang Provinsi Riau genap berusia 62 tahun. Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian pembentukannya dituangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 bersamaan juga dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. 
Pada masa awal berdirinya Provinsi Riau yang beribukota di Tanjung Pinang hanya memilik 5 kabupaten/ kota (Pekanbaru, Bengkalis, Kampar, Kepulauan Riau dan Indragiri). Kini setelah Kepulauan Riau memisahkan dirinya menjadi sebuah provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sendiri, Riau memiliki 12 kabupaten/ kota (Pekanbaru, Siak, Dumai, Rohil, Rohul, Kampar, Pelalawan, Kuansing, Inhu, Inhil, Meranti dan Bengkalis)
Dalam perjalanannya menjadi provinsi tentu tidak segampang membalikkan telapak tangan dan melalui proses yang panjang. Menurut sejarahnya hampir 6 tahun perjuangan yang harus dilalui para tokoh - tokoh Riau untuk mewujudkan cita cita menjadikan Riau sebuah provinsi.
Tentu pendirian Provinsi Riau memiliki tujuan kesejahteraan bagi Rakyat Riau dari berbagai sektor baik ekonomi, sosial, politik, pendidikan, hukum dan sebagainya.
Namun di umur ke 62 tahun ini bila kita amati beberapa tahun belakangan Provinsi Riau membuat kita cukup tidak dapat membanggakan. Hal ini karena seperti rilis data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat Provinsi Riau sebagai daerah yang peredaran Narkoba cukup tinggi dan berada pada ranking ke-5 dibawah Sumatra Utara, DKI, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara (Sultra).
Korupsi juga menjadi penyakit yang sedang akut di Provinsi Riau, pejabat kita bermental koruptif masih banyak di lingkungan pemerintah daerah. Sampai-sampai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Riau masuk dalam enam daerah 'juara' dalam kasus kejahatan korupsi. Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua dan Papua Barat.
Wajar saja KPK mempunyai asumsi demikian karena Gubernur, Bupati dan Walikota, DPRD hingga para pejabat di daerah, banyak yang tersandung kasus korupsi. Berturut turut gubernur Riau tersandung kasus korupsi.
Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menjadi persoalan serius juga di Riau. Sudah belasan tahun Riau dilanda kebakaran hutan, seolah sudah menjadi musim tahunan dikala kemarau. Tiap tahunnya Riau diselimuti asap akibat dari karhutla tersebut.
Tiga persoalan di atas harus menjadi perhatian serius semua stakeholder di Riau. Narkoba, Korupsi dan Karhutla sebenarnya merupakan persoalan yang sederhana saja untuk diselesaikan, bila memang betul-betul yang menjalankan roda pemerintahan kita mau untuk melakukan itu. Karena bagaimanapun ketiga persoalan ini terjadi berulang dengan modus dan cara yang hampir sama saja, tinggal kemauan dari kitanya mau menumpas atau malah ikut serta dalam hal buruk tersebut.
Hendaknya dengan umur provinsi yang bisa dikatakan tidak muda lagi menjadi Provinsi Riau Merdeka "Narkoba Korupsi dan Karhutla". Adapun langkah - langkah yang dapat diambil oleh yang punya kebijakan di Provinsi Riau yakni ;
Tegas Terhadap Narkoba

Persoalan Narkoba sebenarnya adalah persoalan yang sudah lama terjadi di tengah tengah masyarakat Riau. Narkoba gampang masuk ke Riau karena hampir sebagian besar wilayah Riau adalah daerah pesisir. Daerah pesisir tentu barang dari luar ataupun penyelundupan gampang masuk ke Riau termasuk juga narkoba.
Ada beberapa yang harus dibuat dan ditegaskan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) yakni :
1. Jadikan tes Narkoba menjadi syarat administratif di segala bidang di Riau. Misalnya syarat masuk kerja, nikah, urus, Kartu tanda Penduduk (KTP), perizinan dan lainnya. Ini tentu akan membuat ruang orang yang ingin menggunakannya menjadi takut.
2. Seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) harus selalu dicek Narkoba secara acak agar menjadi kegiatan rutin. Dan bila kedapatan menggunakan Narkoba langsung diberhentikan dari jabatan dan dari status kepegawaiannya.
3. Mendesak penegak Hukum baik Polisi dan TNI agar tegas terhadap pengedar dan penyalahgunakan Narkoba. Karena hampir tiap minggu ada saja yang ketangkap pengedar dan pengonsumsi Narkoba di Riau. Hampir dapat dikatakan di tempat dan daerah yang itu itu saja. Tentu menjadi pertanyaan besar kenapa penegak Hukum tidak mampu menumpasnya, tentu ini tinggal ketegasan aparat saja.
4. Memperketat barang-barang yang masuk ke Riau khususnya dari daerah pesisir. Penjagaan wilayah perbatasan hampir hari ini masih sangat longgar.
5. Menggalakkan imbauan-imbauan kepada seluruh masyarakat Riau untuk mengontrol seluruh keluarganya khususnya terhadap pergaulan dan perbuatan anak mereka. Karena keluarga merupakan salah satu awal kenapa sesorang itu menggunakan narkoba.
Pemerintah Yang Transparan dan Mudah Diakses
Transparan dan Gampang diakses merupakan kunci dari sebuah pemerintahan yang bersih dan jauh dari korupsi. Bila sudah gampang diakses tentu banyak yang bisa mengontrol setiap kebijakan dana aliran anggaran yang ada.
Sebenarnya sudah menjadi kewajiban seluruh OPD untuk memberikan layanan itu. Apalagi sudah ada Undang Undang Keterbukaan Informasi yang mengatur dan akan memberi sanksi bagi pelayan publik yang tidak memberikan informasi publik tersebut.
Namun sampai hari ini, walaupun sudah ada Undang-Undang masih saja masyarakat susah untuk memperoleh informasi publik tersebut. Seharusnya ini sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintahan daerah Riau untuk menyediakan layanan tersebut tanpa harus diminta.
Dengan gampang diakses, pejabat yang menjalankan perogram tentu akan takut melakukan di luar aturan yang berlaku. Karena akan banyaknya yang mengontrol apa yang dilakukan mereka.
Tegas Terhadap Perusahaan Pengelola Lahan
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Riau tiap Tahunnya sudah dianggap suatu musiman. Tanda mulai Karhutla adalah mulai diselimutinya sebagian besar daerah di kawasan Riau. Tentu bencana musiman ini tidak muncul begitu saja tanpa sebab, karena sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi. Namun setelah banyaknya perusahaan perusahaan raksasa pengelola Hutan dan lahan di Riau barulah hal ini terjadi.
Dapat untuk sementara kita simpulkan sumber penyebab dari bencana ini adalah para pengusaha yang mengelola hutan dan lahan di Riau. Dan seharuanya pemerintah kita tegas dengan pengelola tersebut dengan menerapkan kebijakan kebijakan yang yang dapat menghentikan bencana tahunan ini. Yang kita lihat malah penegak hukum tegasnya terhadap masyarakat yang hanya mengelola beberapa hektare saja, seharusnya yang mengolala ribuan hingga jutaan hektare lahan di Riau ini.
Hari ini baik pemerintah pusat dan daerah baru tanggap bila sudah terjadinya kejadian. Bukan dari hulunya kejadian. Seharusnya segala sesuatu itu sudah dapat diprediksi apalagi terkait dengan persoalan bencana yang terus menerus terjadi.
Penulis:Tata Haira,SH. MH, Wakil Sekretaris PMD KAHMI Kota Pekanbaru
BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Riau akan jatuh pada tanggal 9 Agustus 2019. DPRD Riau yang akan melaksanakan Sidang Paripurna Istimewa terlihat sudah bersolek menyambut perayaan HUT tersebut. 
Dari pantauan CAKAPLAH.COM, DPRD Riau juga sudah mempersiapkan beberapa hiasan-hiasan dan karangan bunga.
Dari pantauan CAKAPLAH.com di lapangan (8/8/2019), Sudah berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mengisi acara tersebut, seperti acara sambutan, bernyanyi, dan sebagainya.
Sidang Paripurna dalam rangka HUT ke-62 Provinsi Riau ini akan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, anggota-anggota DPRD, Forkopimda, keluarga pejuang daerah, dan tamu undangan penting lainnya.
Sebelumnya diberitakan CAKAPLAH.com Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan memberikan sebuah penghargaan kepada 12 orang tokoh pejuang daerah di kabupaten/kota pada saat paripurna di DPRD Riau.
Hal itu disampaikan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Riau, Dahrius Husin. Ia mengatakan penghargaan tersebut berupa piagam dan uang sagu hati.
"Nanti saat paripurna hari jadi Provinsi Riau di DPRD Riau, akan dibacakan satu persatu dari 12 nama tokoh pejuang daerah tersebut, beserta narasi singkat apa perjuangan tokoh pejuang daerah pada masa itu," ucapnya. (cakaplah)

BUSINESSRIAU.COM, JAKARTA - Direktur Pembiayaan Syariah Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Dwi Irianti menyebutkan, ada beberapa pihak yang menyatakan ketertarikannya terhadap instrumen investasi Cash Waqff Linked Sukuk (CWLS). Salah satunya, pemerintah daerah Riau. Dalam kunjungannya ke Jakarta beberapa waktu lalu, mereka ingin mengambil bagian dalam instrumen ini. 

Hanya saja, Dwi menjelaskan, pemerintah masih menunggu kesiapan Bank Wakaf Indonesia (BWI) yang akan bertindak sebagai regulator, leader dan Nazhir. Pemerintah melalui Kemenkeu serta Bank Indonesia juga terus memberikan bantuan.

"Sekarang gimana kita terus sosialisasikan ke masyarakat," tuturnya ketika ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/8). 
Dwi menyebutkan, Kemenkeu tidak menetapkan target khusus untuk pelaksanaan CWLS. Tapi, ia berharap, sebanyak Rp 50 miliar dapat dikumpulkan oleh BWI dalam waktu dekat. Jumlah tersebut akan diinvestasikan dalam bentuk sukuk negara.

Dwi optimistis, CWLS akan mampu membantu pemerintah dalam memperluas basis investor domestik. Sebab, sifat instrumen ini dapat digunakan oleh ritel maupun non ritel. "Misal ada CSR yang dikelola oleh Pemda (pemerintah daerah) dan dibelikan sukuk, nantinya akan menjadi besar," katanya. 

CWLS sendiri merupakan program khusus antara BWI dengan Kemenkeu. Nantinya, dana tersebut akan digunakan untuk melaksanakan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Misal, untuk membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan yang akan menjadi aset wakaf. 

Pada saat jatuh tempo sukuk negara tiba, Dwi menuturkan, dana tunai pelunasan akan dikembalikan oleh BWI kepada para pewakaf hingga 100 persen.


Secaara umum, dana CWLS memiliki double impact. Dampak dari wakaf pokoknya digunakan untuk aset negara, sedangkan kuponnya kepada pengelola aset wakaf dapat dimanfaatkan dalam proyek umat. "Istilahnya, ini bisa menjadi amal jariyah," ucap Dwi. (republika/adinda pryanka)


BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Ratusan titik panas atau hotspot tertangkap satelit di wilayah Sumatra. Sebanyak 112 titik panas yang menjadi indikasi awal kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau satelit di wilayah Sumatera pada Kamis (8/8/2019) pagi.
Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru pukul 06.00 WIB, seratusan titik panas atau hotspot tersebar di sembilan provinsi dan paling banyak di Riau, yakni ada 59 titik.
“Di Sumatra  112 titik panas, Riau  59 titik,” kata Staf Analisis BMKG Stasiun Pekanbaru, Sanya Gautami.
Selain di Riau, titik panas banyak terpantau di Sumatra Selatan dan Bangka Belitung yang masing-masing ada 15 titik. Kemudian di Jambi 13 titik, Aceh 3 titik, Kepri dan Sumatra Utara masing-masing 2 titik, Sumatra Barat 4 titik, dan Lampung satu titik.
“Asap karhutla dari provinsi lain sejauh ini belum terpantau mencapai Riau, asap masih berasal dari kebakaran di Riau sendiri,” ujar Sanya.
Dari 59 hotspot di Riau, daerah paling banyak adalah Kabupaten Indragiri Hilir yakni 14 titik. Kemudian Siak  11 titik, Bengkalis, Indragiri Hulu dan Pelalawan masing-masing 8 titik, Rokan Hilir dan Kampar masing-masing 4 titik, dan Kepulauan Meranti ada dua titik.
Dari jumlah tersebut ada 37 dipastikan titik api, paling banyak di Indragiri Hilir dengan 9 titik. Kemudian di Siak 7 titik, Pelalawan 6 titik, Indragiri Hulu dan Bengkalis masing-masing 5 titik, Rokan Hilir dan Kampar masing-masing 2 titik, dan Meranti satu titik api.
“Arah angin berembus dari tenggara dan barat daya,” katanya.
Sanya mengatakan pada hari ini diprakirakan ada peluang hujan dengan intensitas sedang dan hanya hujan lokal. Namun hujan sangat sulit terjadi pada kondisi udara berasap.
“Kondisi asap menghalangi penguapan air jadi kemungkinan kecil terjadi hujan. Kemarin juga ada peluang hujan, tapi tidak terjadi,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mencatat luas indikatif kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seluas 135.747 hektare sejak Januari hingga Juli 2019.
“Luas Indikatif Karhutla dilakukan melalui perhitungan menggunakan Interpretasi Citra Satelit Landsat OLI/TIRS, yang di-overlay dengan data sebaran titik panas (hotspot), sampai verifikasi groundcheck di lapangan dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni,” kata Kepala Seksi Peringatan danDeteksi Dini, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Eva Famurianty dalam diskusi Pojok Iklim LKHK di Jakarta, Rabu (7/8).
Luas indikatif Karhutla mencapai 135.747 hektare itu terdiri dari lahan gambut  31.002 hektare dan lahan mineral 104.746 hektare.
Riau merupakan provinsi yang mengalami karhutla paling luas yakni 27.635 hektare. (bisnis)






BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Masuknya harimau Sumatera ke areal PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Distrik Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau, menjadi perhatian DPRD Riau.
Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby menilai pemerintah harus kembali menyeimbangkan antara wilayah habitat hewan dengan perkebunan.
"Kalau pemerintah masih sayang dengan habitat hewan langka, harusnya ada cagar di mana harimau ditempatkan di sana. Sekarang kawasan mereka habis," kata Suhardiman, Rabu (7/8/2019).
Ia menambahkan, pemerintah diminta menjaga keseimbangan antara wilayah habitat hewan dan areal pekebunan bagi manusia.
"Harimau Sumatera termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah. Pemerintah memiliki pilihan melestarikan hutan lindung sebagai wilayah harimau dan hewan lainnya, atau mengeksplorasi hutan untuk perkebunan," cakapnya lagi.
Menurutnya, seharusnya pilihan yang diambil adalah menjaga keseimbangan antara wilayah hutan cagar alam dan pekebunan bagi manusia.
"Seharusnya, kawasan hutan yang dirambah secara ilegal oleh cukong seharusnya dikembalikan jadi habitat hewan. Hijaukan, eksekusi. Masukkan lagi hewan hewan langka di dalamnya. Jadi biar kita tidak bersinggungan lagi, dan pelestarian hewan langka terjaga," tukasnya.
Sebagaimana yang diberitakan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau membenarkan kabar harimau Sumatera masuk ke areal PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Distrik Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau.
"Pagi tadi kita dapat kabar lewat telepon dari pihak Chevron. Katanya melihat harimau Sumatera masuk kawasan pengeboran minyak," ujar Kabid Wilayah II Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Heru, kepada CAKAPLAH.com, Rabu (7/8/2019).
Menurutnya, dilihat dari rekaman yang beredar, harimau tersebut sudah dewasa.
"Itu sepertinya harimau dewasa. Saat ini kita sedang mempersiapkan alat-alat dan akan segera meluncur ke lokasi. Kita akan memastikan apakah harimau tersebut masih ada atau tidak," cakapnya.

BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan peredaran narkoba di Riau saat ini sangat memprihatinkan. Bahkan berdasarkan hitungan, sekitar 1 ton barang haram itu telah diamankan petugas.
"Tadi kita bersama Bea Cukai membahas terkait yang ilegal-ilegal, termasuk narkoba. Karena masalah narkoba di Riau ini sudah sangat luar biasa," kata Syamsuar kepada CAKAPLAH.COM, Rabu (7/8/2019) di kantor Gubernur Riau.
Dia mengatakan, berdasarkan hitungan Bea Cukai sudah banyak menangkap narkoba namun laporannya masuk ke Bareskrim, sehingga tak tahu berapa banyak yang sudah ditangkap Bea Cukai.
"Nanti akan diekspos hasil tangkapan narkoba. Tadi kalau dihitung-hitung mungkin tangkapan narkoba di Riau mulai Januari sampai Agustus mencapai 1 ton, luar biasa di Riau ini soal peredaran narkoba," terangnya.
Karena itu, lanjut Gubri, pihaknya akan menguumpulkan semua stakeholder terkait yang terlibat dalam penangkapan narkoba untuk mengekspos ke publik. Sehingga masalah narkoba ini bisa menjadi tanggung jawab bersama.
"Artinya ini harus dimulai melakukan penertiban secara sama-sama. Makanya disamping ada Bea Cukai, BNN, TNI/Polri, kita juga sudah siapkan Tim Satgas Narkoba secara bersama-sama yang dikomandoi Pemprov Riau," bebernya.
"Kami ingin Satgas ini bisa bergerak masif ke daerah-daerah. Sebab masalah narkoba ini sudah berbaur dengan masyarakat. Bahkan ada satu desa di Riau ini kalau petugas datang pakai kentongan memberitahu masyarakat lainnya. Artinya kondisi ini sudah begitu dahsyatnya, dan kita tak menyangka begitu hebatnya peredaran narkoba di Riau ini," tambahnya.
Untuk itu, Gubri berharap dalam mengatasi masalah narkoba harus secara bersama-sama. Tidak bisa hanya mengandalkan BNN, Bea Cukai dan TNI/Polri.
"Nanti wakil perdana menteri Malaysia akan kemari (Riau). Mudah-mudahan persoalan ini bisa kita sampaikan. Kita berharap karena kita sama Melayu serumpun dengan Malaysia, karena banyak narkoba masuk ke Riau dari Malaysia, mereka juga merasa ingin membantu kita. Sehingga peredaran narkoba yang banyak masuk dari Malaysia kita harapkan ke depan bisa berkurang," tukasnya. (cakaplah)


BUSINESSRIAURIAU.COM, PEKANBARU - Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan membagikan 1.000 kupon bagi warga Pekanbaru hasil pemotongan 26 ekor hewan kurban. 
Pemotongan 26 ekor hewan kurban tersebut dikumpulkan melalui zakat para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemko Pekanbaru.
“Hari ini kita sudah tutup untuk penerimaan zakat kurban, tidak jadi tanggal 9 Agustus, karena nampaknya sudah tidak ada lagi yang mendaftar,” kata Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru Sarbaini, Rabu (7/8/2019).
“Tapi kalau masih ada yang mau ikut berkurban, kita tetap terima. Tapi tidak dalam bentuk perorangan, langsung untuk 1 ekor sapi,” sambungnya.
Sesuai jadwal, sebut Sarbaini, 26 ekor hewan kurban itu akan disembelih pada 13 Agustus mendatang bertempat di pekarangan Masjid Nur Salim komplek kantor walikota Jalan Jenderal Sudirman.
“Lokasi penyembelihan sama seperti tahun lalu, di Masjid Nur Salim Komplek kantor walikota di Jalan Sudirman,” ujarnya.
Dari 26 ekor hewan kurban itu, terang Sarbaini, pemerintah kota sudah menyiapkan sebanyak 1.000 kupon. Kupon ini nantinya dibagikan kepada peserta kurban, petugas kebersihan dan wilayah yang sedikit menyembelih hewan kurban.
“Namun kita belum tahu berapa yang akan disalurkan (ke wilayah yang sedikit menyembelih hewan kurban), karena masih menunggu permintaan,” pungkasnya. (cakaplah)