Berita Pemerintahan

Business Riau

☆☆NEWS RIAU

☆☆☆Nasional

☆Kota Dumai

☆☆Pekanbaru


BUSINESSRIAU.COM, DUMAI - Serikat Pekerja Kota Dumai (SPKD) menggelar syukuran dan silahturahmi di restoran mahkota jl dockyard Kota Dumai. Dalam kesempatan ini kandidat walikota Dumai Ahmad Maritulius, SE hadir dalam acara dan mendapat sambutan hangat segenap pengurus dan anggota SPKD.

Bang "LIUS" panggilan akrab Ahmad Maritulius, SE mendapatkan Dukungan Resmi dari Serikat Pekerja Kota Dumai ( SPKD ).

Pernyataan Sikap dari Serikat Pekerja Kota Dumai disampaikan oleh sekretaris Umum Ridwan Andak di restoran Mahkota Kota Dumai Pada hari sabtu Malam 24/08/2019.

Pernyataan sikap SPKD dihadiri dari Seluruh Ketua Ketua Pengurus unit pekerja se – Kota Dumai.

Inilah Sebuah Energi dan Kekuatan bagi Inspirator Muda Reformasi Daerah – Tokoh Pendiri Kota Dumai 1998-1999. Dalam Menyongsong PILKADA Serentak 2020 dikota Dumai yang akan datang.

Dalam pertemuan di rumah makan Mahkota Kota Dumai cukup bergelora dalam yel-yel Serikat Pekerja Kota Dumai ( SPKD ) Sangat bergema dalam ruangan tersebut.

Dalam pidato sekretaris Umum SPKD saudara Ridwan Andak menyatakan Bang Lius Sangat layak didukung untuk Maju dibursa Pilkada Serentak dikota Dumai Pada Tahun 2020 akan datang.

"Ahmad Maritulius, SE telah banyak menorehkan ide-ide yang bermanfaat untuk kota Dumai dan beliau bahagian dari Pendiri Serikat Pekerja Kota Dumai," pungkas nya.

Begitu Juga dalam pidato Singkat Bang LIUS dalam pertemuan dirumah makan Mahkota Kota Dumai tersebut menyatakan Bahwa SPKD adalah Organisasi yang Mengurangi angka pengangguran dikota Dumai.

"Organisasi ini Sangat Bermanfaat untuk Putra-Putri Kota Dumai, terus lah berbuat dan Bekerja Untuk Kebaikan Kota Dumai,” harap Bang LIUS. (tim redaksi)



BUSINESSRIAU.COM, DUMAI – Walikota Dumai Zulkifli As menghadiri acara sekaligus meresmikan acara Pelatihan Jurnalistik, Hukum dan Komunikasi yang di Gelar FORGAN selama dua hari, pada Rabu dan Kamis (28-29 Agustus 2019) bertempat di Kantor Law Office HS & PARTNERS Jln.Natuna No.12A Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai – Riau.
Kegiatan ini juga dihadiri Dinas PPPA, Dinas Kominfo, Dandim 0320 dan LAM-R Dumai.
Dalam sambutannya, Walikota Dumai mengatakan, Organisasi FORGAN yang di pimpin Ridwan Safri ini sangat bagus, meskipun baru berdiri, namun sudah menggelar Pelatihan Jusnalistik dan Hukum serta Komunikasi. Agar seluruh anggota yang tergabung FORGAN dapat lebih memahami tugas-tugasnya sebagai seorang wartawan.
“3 Kegiatan ini sangat berkaitan kepada wartawan, dan FORGAN mampu menggelar acara ini,” ucap Zulkifli As, Rabu (28/08/2019).
“Saya sudah mendengar dengan keberadaan FORGAN di Dumai, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa bertemu dan menyapa Jajaran FORGAN,” imbuhnya.
Lanjut Wako,”Semoga wartawan yang tergabung di FORGAN kedepannya mampu menjadi wartawan profesional, dan dapat memberitakan perkembangan Kota Dumai.” tandas Zulkifli As.
Ridwan Safri mengucapkan terimakasihnya kepada Walikota Dumai Zulkifli As, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan meresmikan acara yang digelar FORGAN.


Rilis: Humas Forgan, Zulkifli




BUSINESSRIAU.COM, DUMAI - Kemampuan para wartawan atau jurnalis dalam menyajikan informasi perlu di update agar kualitas nilai informasi semakin membaik dan berkembang. Dengan itu Rabu (28/8) Forum gabungan wartawan (FORGAN) kota Dumai menggelar pelatihan jurnalistik selama 2 hari.

Organisasi Forum Gabungan Wartawan (FORGAN) yang di pimpin Ridwan Safri menggelar Pelatihan Jurnalistik, Hukum dan pelatihan Komunikasi.

Acara yang di Gelar FORGAN selama dua hari, pada Rabu dan Kamis berlangsung di Kantor Law Office HS & PARTNERS Jln.Natuna No.12A Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai - Riau.

Hal ini dikatakan Ridwan Syafri yang disapa akrabnya Ocu, kegiatan yang digelar Oleh FORGAN ini digelar selama dua hari, guna meningkatkan kualitas atau wawasan Wartawan yang tergabung di FORGAN.

"Ada 3 Narasumber yang kita hadirkan untuk mengisi acara ini, dan kita bagi dalam dua sesi untuk dua hari," ucap Ocu.

"Pada hari ini kita memulai acara Pelatihan Jurnalistik, dengan Narasumber Drs.Wahyudi El Panggabean,MH dari LEMBAGA PJC (Pekanbaru Journalist Center), selanjutnya hari kedua pelatihan hukum dan pelatihan Komunikasi," imbuh Ocu.

Lanjutnya, dalam acara yang kita gelar ini di ikuti peserta dari jajaran FORGAN sebanyak 35 orang, ditambah peserta luar Organisasi sebanyak 20 orang." tandas Ketum FORGAN. (rilis)

BUSINESSRIAU.COM, JAKARTA -- Satelit BRIsat yang diluncurkan Bank Rakyat Indonesia (BRI)  pada18Juni 2016 lalu telah menyediakan jaringan komunikasi untuk beragam pelayanan perbankan BRI. Perkembangan perbankan digital yang semakin maju dan spesifik agar bisa menembus pelosok Tanah Air berdampak pada makin urgennya peran satelit.


Direktur Teknologi Informasi dan Operasi Bank BRI Indra Utoyo mengatakan kebutuhan bandwith jaringan BRI untuk layanan perbankan makin tinggi. Karena itu, kata Indra, BRI membutuhkan satelit baru yang pengelolaan dan kepemilikannya berbeda dengan satelit pertama, BRIsat.

"BRI tidak akan memiliki dan meluncurkan satelit baru, namun kita akan menggandeng partner strategis kita dalam hal ini PT Satkomindo Mediyasa," kata Indra saat berbincang di Jakarta, Kamis (22/8).

Satkomindo sejak 2002 telah fokus berbisnis di bidang pengoperasian satelit sebagai operator Very Small Aperture Terminal (VSAT). Satkomindo memiliki lisensi Penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup (JARTUP) dan pada 2019 telah mendapatkan persetujuan Kominfo sebagai pengelola slot orbit satelit geostasioner di Indonesia yang telah terdaftar di badan International Telecommunication Union (ITU).

Indra menjelaskan Satkomindo akan menjadi strategic partner bagi Bank BRI untuk pemenuhan reliabilitas dan kebutuhan jaringan komunikasi di masa mendatang. Hal ini perlu dilakukan agar BRI dapat lebih fokus pada transformasi digital yang akan menjadi kunci pada strategi dan bisnis di masa mendatang.
Indra menegaskan pemenuhan kebutuhan jaringan komunikasi satelit melalui Satkomindo akan memberikan fleksibilitas ketersediaan kapasitas. Tentu, lanjut dia, dengan biaya operasi yang kompetitif dan kinerja yang andal.

“Pembuatan satelit HTS baru diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 36 bulan sehingga kemungkinan satelit tersebut akan meluncur di akhir tahun 2023,” jelas Indra

CEO Satkomindo Mediyasa, Abing Rabani, mengungkapkan sebagai strategic partner BRI, Satkomindo akan meluncurkan satelit baru berteknologi High Throughput Satellite (HTS). Satelit ini berkapasitas sekitar 150 Gigabit per second (Gbps) dengan menggunakan spektrumfrekuensi Ku- dan Ka-band.

Sebagian kapasitasnya akan digunakan BRI dan sebagian kapasitas lainnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan layanan internet Indonesia. "Dengan begitu membantu mengurangi shortage supply transponder satelit di Tanah Air," kata Abing di tempat yang sama.

Hasil studi PT Telkom dan Euro Consult pada 2013 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kekurangan supply transponders atelit domestik lebih dari 200 TPE per tahun. Di masa mendatang, Indonesia diprediksi tetap akan mengalami kekurangan supply kapasitas HTS.

Menurut studi SAT consult (Group of Euroconsult) dan Northern Sky Research (NSR), kebutuhan kapasitas satelit HTS di Indonesiasaat ini telah melebihi 1.000 Gbps dan akan terus bertambah. Satelit HTS oleh Satkomindo ini hanya menyuplai sebagian kecil dari seluruh kebutuhan satelit HTS di Indonesia.

Oleh karena itu, kata Abing, satelit HTS Satkomindo dapat digunakan untuk melayani keperluan ekosistem BRI, dan dapat juga digunakan oleh institusi pemerintah dan masyarakat umum.

Satkomindo saat ini dalam prosespenjajakan kerjasama dengan operator satelit domestik, operator satelit internasional, danmanufaktur satelit internasional yang telah berpengalaman dalam desain, manufaktur, danpengoperasian satelit HTS.

Sebanyak 18 operator satelit dan 9 manufaktur satelit internasional telah menyatakan minatnya untuk ikut berpartisipasi dalam seleksi sebagai partner Satkomindo. Melalui mekanisme partnership, maka akses teknologi HTS akan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Satelit BRIsat
Indra mengatakan BRI menggarap segmen UMKM terutama bisnis mikro, outlet, ATM, dan Agen BRILink, yang juga berada di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang belum terjangkau  jaringan komunikasi. Dengan adanya satelit BRIsat, kata Indra, perseroan dapat memastikan implementasi strategi bisnis BRI tidak mengalami kendala.

Layanan satelit BRIsat juga terasa manfaatnya pada saat gangguan aliran listrik sebagaimana terjadi blackout di Jakarta dan sekitarnya beberapa waktu lalu. Indra menyatakan peran satelit BRIsat juga tampak pada saat terjadi bencana alam seperti gempa bumi di Palu dan Nusa Tenggara.

Sepanjang unit kerja BRI memiliki sumber listrik alternatif seperti genset, kata Indra, layanan BRI tetap beroperasi. Hal ini dapat dilakukan karena jaringan komunikasi BRI tidak melalui jaringan teresterialyang ikut terdampak akibat bencana atau gangguan melainkan langsung terhubung ke satelit BRIsat. (republika.co.id)

BUSINESSRIAU.COM,  JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengundang sejumlah menteri terkait berbagai temuan BPK mengenai pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kantor BPK, Jakarta, Jumat (23/8). Dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri ATR Sofyan Djalil hingga Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar hadir dalam pertemuan tersebut.

Anggota IV BPK Rizal Djalil mengatakan BPK telah menyelesaikan dan menyerahkan hasil audit tentang perkebunan kelapa sawit yang ada di seluruh Indonesia. Rizal menyampaikan, pendapatan negara dari minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sudah melampaui minyak dan gas bumi (migas).

"Jadi, kelapa sawit merupakan sumber devisa penerimaan negara yang signifikan, sudah melampaui migas," ujar Rizal usai pertemuan tersebut.

Namun, kata Rizal, dalam proses pelaksanaan perkebunan sejak 1980-an hingga sekarang, masih terdapat berbagai persoalannya yang harus diselesaikan. Ada beberapa catatan yang menjadi sorotan BPK dalam praktik perkebunan sawit yang menyalahi aturan.

Pertama, terkait hak guna usaha yang belum dimiliki. Kedua, terkait plasma yang harusnya dibangun namun belum dibangun. Ketiga, terkait tumpang tindih usaha perkebunan dengan pertambangan. Keempat, ada beberapa usaha perkebunan yang juga menggarap kawasan di luar kawasan yang seharusnya dibudidayakan.
"Jadi, keluar dari izin yang diberikan pemerintah," ucap Rizal.

Kemudian, yang terakhir, lanjut Rizal, ada juga perusahaan yang melaksanakan perkebunan itu di atas hutan konservasi, hutan lindung, dan bahkan taman nasional.

"Itu adalah persoalan yang muncul. Saya terus terang tidak mau menyebut satu demi satu perusahaannya. Teman-teman tahu bahwa semua perusahaan-perusahaan ini terdaftar di bursa," kata Rizal.

Dari temuan itu, BPK sudah membuat rekomendasi dan telah diserahkan kepada pemerintah. Rizal mengusulkan pemerintah melibatkan Kapolri dan Kejagung lantaran dalam undang-undang kehutanan dan undang-undang perkebunan yang terkait dengan pidana.

"Saya berharap penyelesaian ini ada dua hal. Pertama, harapan BPK, tetap menjamin kepastian penerimaan negara harapan. Yang kedua, kalau pengusaha itu sudah mengikuti semua ketentuan jangan lagi sampai ada persoalan di belakang," ungkap Rizal.

Rizal mengatakan temuan ini hampir terjadi di seluruh wilayah yang terdapat industri perkebunan sawit, mulai dari Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat.

"Semua ada di situ, semua pemain besar, saya sudah tidak usah sebut. Jumlahnya itu jutaan hektar," kata Rizal.

Rizal enggan menyampaikan potensi kerugian negara yang diakibatkan praktik tersebut. Rizal juga tidak mau menyebutkan nama-nama perusahaan yang terlibat mengingat besarnya penerimaan negara dari sektor kelapa sawit.

"Anda lihat posisi penerimaan negara, dulu migas sekarang CPO. Makanya saya hati-hati tidak sebut satu per satu," kata Rizal menambahkan. (rol)


BUSINESSRIAU.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, produksi jagung hingga akhir tahun 2019 dipastikan aman. Dengan kondisi tersebut, pihaknya menyampaikan impor jagung tak diperlukan.
“Masih ada cadangan (jagung) tuh di Bulog,” ujarnya saat ditemui Republika.co.id,di Jakarta, Jumat (23/8).

Dia menjelaskan, produksi jagung hingga akhir tahun aman meski kekeringan melanda sejumlah lahan pertanian. Menurut dia, tanaman jagung sejauh ini tidak terpengaruh oleh faktor musim kemarau dan kekeringan.

Dia menambahkan apabila petani maupun peternak membutuhkan pasokan jagung, hal itu dipastikan tersedia di gudang bulog. “Kalau ada yang butuh, petani atau peternak, ada di Bulog. Saya sudah bicara tadi (ke Bulog),” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berencana membuka impor jagung guna mengantisipasi kenaikan harga dan penurunan produksi akibat kemarau.

Menurut Enggar, selama ini peternak lokal kerap mengeluhkan harga jagung pakan yang tinggi. Tingginya harga jagung pakan peternak itu juga menjadi kontribusi terbesar yang menyebabkan harga ayam nasional tinggi.

Enggar juga mengingatkan kepada kementerian teknis terkait untuk dapat mengintrospeksi kinerjanya. Sebab jika dibandingkan dengan jagung impor asal Brasil, jagung lokal kurang kompetitif harganya. Belum lagi ada kecenderungan bagi produsen untuk mengalihkan pakan ternaknya dari bahan baku jagung ke gandum.

Padahal menurut dia, harga gandum impor saat ini lebih mahal jika dibandingkan dengan harga jagung impor. (rol)







BUSINESSRIAU.COM, JAKARTA - Pengamat Ketahanan Pangan, Prof. Tjipta Lesmana mengapresiasi gebrakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang terus mengendalikan impor dan menggenjot/tingkatkan ekspor komoditas pangan. Tak ayal, pertanian menjadi sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Bappenas dan dirilis beberapa hari yang lalu terbukti bahwa penerapan teknologi pertanian dengan belanja alat mesin, perbaikan saluran irigasi tersier, penyediaan benih tanaman, bibit ternak dan pupuk oleh Kementerian Pertanian (Kementan) mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi pedesaan.


Studi kasus yang dilakukan Bappenas terkait alokasi anggaran belanja 2016-2017 menunjukkan belanja modal mengalami peningkatan paling tinggi yaitu sebesar Rp 39,1 triliun, belanja barang sebesar Rp 31,8 triliun; sedang belanja pegawai Rp 7,5 triliun. 

Belanja barang pada periode tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 0,08 persen. Sementara belanja modal hanya mendorong 0,03 persen. Anggaran yang sudah dikeluarkan oleh Kementan memiliki peran terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Setiap peningkatan 1 persen belanja alsintan, terjadi peningkatan subsektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian di daerah sebesar 0,13 persen. 

Indikator keberhasilan ada pada peningkatan ekspor pertanian berdasarkan data BPS. "Tahun 2018 ekspor komoditas pertanian melonjak tajam menjadi 42,5 juta ton," demikian terang Prof. Tjipta di Jakarta, Jumat (23/8).

Ia menjelaskan rata-rata kenaikan ekspor pertanian per tahun sebesar 2,4 juta ton. Untuk tahun 2019 besar kemungkinan angka ekspor tersebut akan meningkat lagi, karena fokus pada ekspor komoditas pertanian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Yang tidak kalah hebat, terjadinya penurunan inflasi bahan makanan yang sangat signifikan menjadi 1,26 persen pada tahun 2017 dari sebelumnya 11,71 persen pada tahun 2013. "Peringkat ketahanan pangan Indonesia, berdasarkan Global Food Security Index juga terus membaik ke peringkat 65 dari 113 negara,” ujarnya.

Di sisi lain, Prof. Tjipta menilai tidak ada masalah jika Indonesia masih melakukan impor pada beberapa komoditas pertanian meski sukses di bidang pertanian. Menurutnya, hal itu wajar-wajar saja karena ekspor dan impor pangan sesungguhnya hal yang biasa dan terjadi pada hampir semua negara, termasuk RRT, salah satu 'negara raksasa pertanian'.

Pemerintah harus konsisten menggenjot ekspor, disamping mengendalikan impor komoditas pertanian secara ketat. Jangan sampai gampang menyerah pada tekanan para mafia untuk terus mengimpor komoditas pertanian strategis yang kerap terjadi di masa lalu. "Disamping menguras devisa negara, praktek semacam ini tentu akan melemahkan ketahanan bangsa kita," lanjutnya
(www.republika.co.id)

BUSINESSRIAU.COM, DUMAI - Satu lagi jalur wisata  laut makin terbuka dengan pengembangan rute baru penyeberangan antarnegara Dumai, Riau - Malaka, Malaysia melalui jalur laut dengan kapal PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Menurut rencana, jalur wisata dari Dermaga A Pelabuhan Pelindo I Dumai, Riau dan Pelabuhan Tanjung Bruas Malaka, Malaysia, itu beroperasi mulai Oktober 2019.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, Dermaga A Pelindo I di Dumai perlu dibangun atau direnovasi sesuai dengan kapasitas kapal sandar Roro. “Di Dumai yang terpenting adalah akses Dumai – Malaka karena itu merupakan pintu masuk  wisman tercepat seperti Singapura yang berkunjung ke Kepulauan Riau mencapai 2,5 juta," kata Arief saat mengunjungi Terminal Penumpang Domestik Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Kota Dumai, Provinsi Riau, Selasa, 20/8/19.

Jadi, kata dia, akhir Agustus ini akan mulai uji coba Ferry Dumai-Malaka. "Kita bawa sekitar 800 sampai 1.000 penumpang, dengan kapal 3.000 GT,” lanjut Arief Yahya,
Sementara untuk dermaga di Malaka masih dalam pembangunan yang rencananya September 2019 baru selesai. “PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) diminta Kemenhub untuk mendukung penyediaan Kapal Roro, untuk mempermudah konektivitas di rute ini,” kata Menpar.

Di tempat yang sama Gubernur Riau, Drs H Syamsuar mengungkapkan, jika penyeberangan ini mulai beroperasi masyarakat Riau harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk meningkatkan ekonomi kemaayarakatan. "Ini merupakan peluang industri kreatif. Riau pun harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan wisatawan mancanegara dan memberikan kenyamanan kepada wisatawan mancanegara. Ini kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan," kata Syamsuar.

Data yang tercatat oleh imigrasi Dumai, total keseluruhan wisatawan mancanegara yang masuk melalui pelabuhan ini yaitu sebesar 7.447 wisman sampai dengan Juli 2019. Sedangkan khusus untuk wisatawan dari Malaysia sebesar 6.740 wisman sampai dengan Juli 2019. (mcc)




BUSINESSRIAU.COM, DUMAI — Kebutuhan air bersih di kota dumai semakin meningkat seiring pertumbuhan kepadatan penduduk di kota dumai. Untuk memenuhi ketrsediaan air bersih akan di bangun konstruksi sistem penyediaan air minum (SPAM) di kota dumai.

PT Dumai Tirta Persada, anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk. bakal memulai konstruksi sistem penyediaan air minum (SPAM) Dumai pada September 2019. Proyek itu menjadi portofolio terbaru Adhi Karya di sektor air minum.

Direktur QHSE dan Pengembangan Adhi Karya Partha Sarathi mengatakan pada tahap awal Dumai Tirta akan membangun infrastruktur air minum dengan kapasitas 50 liter per detik (lpd) dari total kapasitas yang akan dibangun sebesar 450 lpd.

Selanjutnya pembangunan SPAM sampai dengan kapasitas terpasang ditargetkan selesai dalam tiga tahun mendatang. “Kami coba dulu 50 liter [per detik], nanti PDAM akan salurkan ke industri sehingga cashflow dia lebih lancar,” jelasnya kepada Bisnis di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Sebagaimana diketahui, Dumai Tirta akan menjual produksi air baku ke PDAM Tirta Dumai Bersemi dengan tarif Rp5.535 per meter kubik. Secara keseluruhan, SPAM Dumai akan memasok air bersih untuk 20.300 sambungan langganan atau setara 101.500 jiwa di empat kecamatan di Kota Dumai.

Menurut Partha, biaya pembangunan untuk tahap pertama berasal dari ekuitas Dumai Tirta sebesar Rp50 miliar. Sementara itu, kalangan perbankan juga disebut berminat membiayai proyek ini lewat pinjaman dengan porsi maksimal 70% dari nilai investasi sebesar Rp480 miliar.

Untuk diketahui, SPAM Dumai merupakan portofolio paling anyar yang dimiliki Adhi Karya. Perseroan memenangkan lelang pengusahaan SPAM Dumai selama 25 tahun lewat skema prakarsa badan usaha atau unsolicited.

Adhi Karya menggandeng PT Adaro Tirta Mandiri, anak usaha PT Adaro Energy Tbk. dalam proyek SPAM Dumai. Kedua belah pihak berbagi saham di Dumai Tirta dengan porsi masing-masing 51 persen dan 49 persen. Sebelumnya, Dumai Tirta Persada sudah meneken perjanjian kerja sama (PKS) dengan PDAM Tirta Dumai Bersemi pada 14 April 2019 lalu. (bisnis.com)



BUSINESSRIAU.COM, DUMAI - Perkembangan pelayanan kesehatan di kota dumai akan terus melakukan pembenahan dan peningkatan kedepannya. Di mana RSUD Kota Dumai merupakan central rujukan pelayananan kesehatan utama yang menopang 3 daerah yakni Dumai, Bengkalis dan rokan hilir.

Untuk menjalin kebersamaan keterbukaan informasi, Direktur Utama (Dirut) RSUD Dumai yang baru, drg. Ridho melakukan silatulrahmi bersama Forum Gabungan Wartawan (FORGAN) di Cafe Arabika Jalan Ombak, Dumai.

Dalam pertemuan itu, selain perkenalan karena baru menjabat sebagai Dirut RSUD, drg. Ridho juga memaparkan sejumah perkembangan dan beberapa kendala yang ada di RSUD saat ini. Penyampaian kritik dan saran demi untuk pembangunan Kota Dumai di bidang Kesehatan dan pelayanan di RSUD juga salah satunya yang dibahas dalam pertemuan itu.

Pertemuan tersebut menurut Direktur RSUD Dumai ini adalah untuk mencipatakan hubungan komunikasi publik antara RSUD Dumai dan media dalam pemberitaan. Selain Dirut RSUD drg.Ridho, beberapa staf nya juga hadir saat pertemuan itu.


"Jujur, karena kita selalu sibuk dan masih baru di RSUD, maka saya ciptakan lah cofee morning buat rekan kita di media. Pertemuan ini juga untuk mendengar masukan dan saran dari teman-teman media. Dan harapan saya marilah kita sama-sama membangun program pemerintahan daerah kita demi kepentingan masyarakat," ujarnya.

Ridho mengatakan, tanpa peran media program pemerintah dalam pengembangan sulit sampai ke telinga masyarakat luas. Ridho menyebutkan, terkait adanya konfirmasi terkait pemberitaan kedepan, selain dirinya, bisa berkoordinasi dengan Bagian Humas dan juga Bidang Teknis Kesehatan yang ada di RSUD Dumai.

"Mohon dimaklumi jika saya belum sempat bertemu sama kawan-kawan, bisa juga ke Bagian Humas atau ada Bidang teknis yang dapat memberikan informasi seputar RSUD Dumai kepada rekan-rekan. Kami akan coba untuk melakukan keterbukaan informasi publik," sebut Rido.

Dalam kesempatan itu, Ketua Forgan Ridwan Safri sangat mengapresiasi langkah Dirut RSUD yang baru ini dan jajarannya untuk membuka hubungan silaturahmi kepada wartawan di Dumai, salah satunya kepada Forgan.

"Kami sangat apresiasi sekali ide Direktur RSUD Dumai dan jajaran yang mau menjalinkan silaturahmi kepada insan pers di Dumai. Dan ini juga suatu bentuk kita bersenergi dalam pembangunan di negeri ini. Kita juga akan siap mendorong dalam pemberitaan pembangunan di RSUD Dumai untuk bahan informasi kepada masyarakat, " tutur Ridwan Safri atau Ocu sapaan akrabnya.

Ocu berharap semoga hubungan baik ini terus dilanjutkan, sehingga melalui pemberitaan di media, masyarakat mengetahui informasi sebenarnya. " Didalam mengabarkan ke publik, kami juga berusaha agar pemberitaan  menjadi berimbang. Maka dari itu, jika ada wartawan yang melakukan konformasi, maka itulah pekerjaan jurnalistik sesungguhnya. Jika kami tidak melakukan konfirmasi, berarti tugas kami terkesan memihak ke salah satu narasumber," terang Ocu.

Oleh karena itu, kata Ocu, jika ada komplin dari salah satu pasien selaku narasumber, pihak media harus melakukan konfirmasi ke RSUD Dumai untuk perimbangan berita agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pemberitaan tersebut. (Humas FORGAN)

BUSINESSRIAU.COM - Di bulan Agustus warga negara Indonesia akan disibukkan dengan acara peringatan Hari Kemerdekaan yang jatuh pada 17 Agustus. Dalam tradisi, ada banyak sekali acara rutin yang biasa digelar, di antaranya adalah upacara bendera serta aneka lomba untuk memeriahkan HUT RI.

Acara tersebut dilaksanakan oleh semua kalangan, dari pemerintah pusat, hingga masyarakat di sekolah, tingkat RT, karang taruna, bahkan di kantor.

Nah, seperti apa pedoman susunan acaranya? Berikut ini dirangkum dari berbagai sumber:

1. Susunan Acara Pemerintah Pusat

Melalui situs Kementerian Sekretariat Negara, pemerintah pusat mempublikasikan pedoman peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan Republik lndonesia (Rl) tahun 2019.

Dimulai dengan pidato Presiden Joko Widodo, pada Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPD dan DPR, dan rapat paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2019-2020. Pidato dalam rangka penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya, pada Jumat (16/08/2019). Dilanjut dengan Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci, pada pukul 24.00 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata pada hari yang sama.

Pada tanggal 17 Agustus 2019 acara dimulai dengan Pertunjukan Marching Band, Tarian Kolosal, Kesenian, dan Prosesi Arak-Arakan Penambilan Bendera Pusaka, di halaman Istana Merdeka dan Monas, pada pukul 08.00 sampai 10.00 WIB. Kemudian dilanjut dengan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI. Setelah selesai upacara pengibaran bendera, jajaran pemerintah melanjutkan dengan santap siang kenegaraan dalam rangka Peringatan HUT Ke-74 Kemerdekaan RI Tahun 2019 di Istana Negara.

Menjelang upacara penurunan Bendera Sang Merah Putih, dan Prosesi Arak-Arakan Pengembalian Bendera Pusaka, diadakan pertunjukan marching band, tarian kolosal, dan kesenian pada pukul 15.00 WIB.

2. Susunan Acara 17 Agustus Non Formal

Susunan acara 17 Agustus biasanya dilakukan di kelurahan, RT setempat, di kantor, dan lain sebagainya. Meskipun acara setiap tempat berbeda-beda, namun secara garis besar adalah seperti berikut :

Susunan acara 17 Agustus dimulai dengan pembukaan oleh pemandu acara sekaligus menyampaikan susunan acaranya. Dilanjut dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, dan Mengheningkan cipta.

Selanjutnya adalah sambutan oleh ketua pelaksana dan pihak penanggung jawab, misalnya ketua RT, kepala desa, dan lain sebagainya. Setelah itu, masuk ke acara inti, seperti doa bersama dan potong tumpeng.

Kemudian dilanjutkan dengan hiburan atau perlombaan, jika hal itu diadakan untuk mengisi acara. Setelah selesai, selanjutnya adalah pembagian hadiah bagi pemenang lomba. Kemudian di akhir susunan acara, ditutup dengan sambutan kembali pihak penanggung jawab acara dan doa penutup.

3. Susunan Acara di Sekolah

Peringatan 17 Agustus di sekolah biasanya dilakukan dengan upacara pengibaran bendera secara formal. Lengkap dengan petugas upacara mulai dari pemimpin upacara, paskibra, dirigen atau konduktor lagu wajib, dan lain sebagainya.

Setelah melaksanakan upacara pengibaran bendera, sebagian sekolah mengadakan perlombaan untuk mengisi kegiatan di hari kemerdekaan. Susunan acara kurang lebih sama seperti poin nomor 2, namun untuk sambutan di luar kegiatan upacara, biasanya hanya di akhir, atau saat pemberian hadiah. Seperti biasa, acara ditutup dengan doa. (dtk)

BUSINESSRIAU.COM - Tanggal 9 Agustus 2019 mendatang Provinsi Riau genap berusia 62 tahun. Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian pembentukannya dituangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 bersamaan juga dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. 
Pada masa awal berdirinya Provinsi Riau yang beribukota di Tanjung Pinang hanya memilik 5 kabupaten/ kota (Pekanbaru, Bengkalis, Kampar, Kepulauan Riau dan Indragiri). Kini setelah Kepulauan Riau memisahkan dirinya menjadi sebuah provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sendiri, Riau memiliki 12 kabupaten/ kota (Pekanbaru, Siak, Dumai, Rohil, Rohul, Kampar, Pelalawan, Kuansing, Inhu, Inhil, Meranti dan Bengkalis)
Dalam perjalanannya menjadi provinsi tentu tidak segampang membalikkan telapak tangan dan melalui proses yang panjang. Menurut sejarahnya hampir 6 tahun perjuangan yang harus dilalui para tokoh - tokoh Riau untuk mewujudkan cita cita menjadikan Riau sebuah provinsi.
Tentu pendirian Provinsi Riau memiliki tujuan kesejahteraan bagi Rakyat Riau dari berbagai sektor baik ekonomi, sosial, politik, pendidikan, hukum dan sebagainya.
Namun di umur ke 62 tahun ini bila kita amati beberapa tahun belakangan Provinsi Riau membuat kita cukup tidak dapat membanggakan. Hal ini karena seperti rilis data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat Provinsi Riau sebagai daerah yang peredaran Narkoba cukup tinggi dan berada pada ranking ke-5 dibawah Sumatra Utara, DKI, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara (Sultra).
Korupsi juga menjadi penyakit yang sedang akut di Provinsi Riau, pejabat kita bermental koruptif masih banyak di lingkungan pemerintah daerah. Sampai-sampai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Riau masuk dalam enam daerah 'juara' dalam kasus kejahatan korupsi. Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua dan Papua Barat.
Wajar saja KPK mempunyai asumsi demikian karena Gubernur, Bupati dan Walikota, DPRD hingga para pejabat di daerah, banyak yang tersandung kasus korupsi. Berturut turut gubernur Riau tersandung kasus korupsi.
Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menjadi persoalan serius juga di Riau. Sudah belasan tahun Riau dilanda kebakaran hutan, seolah sudah menjadi musim tahunan dikala kemarau. Tiap tahunnya Riau diselimuti asap akibat dari karhutla tersebut.
Tiga persoalan di atas harus menjadi perhatian serius semua stakeholder di Riau. Narkoba, Korupsi dan Karhutla sebenarnya merupakan persoalan yang sederhana saja untuk diselesaikan, bila memang betul-betul yang menjalankan roda pemerintahan kita mau untuk melakukan itu. Karena bagaimanapun ketiga persoalan ini terjadi berulang dengan modus dan cara yang hampir sama saja, tinggal kemauan dari kitanya mau menumpas atau malah ikut serta dalam hal buruk tersebut.
Hendaknya dengan umur provinsi yang bisa dikatakan tidak muda lagi menjadi Provinsi Riau Merdeka "Narkoba Korupsi dan Karhutla". Adapun langkah - langkah yang dapat diambil oleh yang punya kebijakan di Provinsi Riau yakni ;
Tegas Terhadap Narkoba

Persoalan Narkoba sebenarnya adalah persoalan yang sudah lama terjadi di tengah tengah masyarakat Riau. Narkoba gampang masuk ke Riau karena hampir sebagian besar wilayah Riau adalah daerah pesisir. Daerah pesisir tentu barang dari luar ataupun penyelundupan gampang masuk ke Riau termasuk juga narkoba.
Ada beberapa yang harus dibuat dan ditegaskan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) yakni :
1. Jadikan tes Narkoba menjadi syarat administratif di segala bidang di Riau. Misalnya syarat masuk kerja, nikah, urus, Kartu tanda Penduduk (KTP), perizinan dan lainnya. Ini tentu akan membuat ruang orang yang ingin menggunakannya menjadi takut.
2. Seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) harus selalu dicek Narkoba secara acak agar menjadi kegiatan rutin. Dan bila kedapatan menggunakan Narkoba langsung diberhentikan dari jabatan dan dari status kepegawaiannya.
3. Mendesak penegak Hukum baik Polisi dan TNI agar tegas terhadap pengedar dan penyalahgunakan Narkoba. Karena hampir tiap minggu ada saja yang ketangkap pengedar dan pengonsumsi Narkoba di Riau. Hampir dapat dikatakan di tempat dan daerah yang itu itu saja. Tentu menjadi pertanyaan besar kenapa penegak Hukum tidak mampu menumpasnya, tentu ini tinggal ketegasan aparat saja.
4. Memperketat barang-barang yang masuk ke Riau khususnya dari daerah pesisir. Penjagaan wilayah perbatasan hampir hari ini masih sangat longgar.
5. Menggalakkan imbauan-imbauan kepada seluruh masyarakat Riau untuk mengontrol seluruh keluarganya khususnya terhadap pergaulan dan perbuatan anak mereka. Karena keluarga merupakan salah satu awal kenapa sesorang itu menggunakan narkoba.
Pemerintah Yang Transparan dan Mudah Diakses
Transparan dan Gampang diakses merupakan kunci dari sebuah pemerintahan yang bersih dan jauh dari korupsi. Bila sudah gampang diakses tentu banyak yang bisa mengontrol setiap kebijakan dana aliran anggaran yang ada.
Sebenarnya sudah menjadi kewajiban seluruh OPD untuk memberikan layanan itu. Apalagi sudah ada Undang Undang Keterbukaan Informasi yang mengatur dan akan memberi sanksi bagi pelayan publik yang tidak memberikan informasi publik tersebut.
Namun sampai hari ini, walaupun sudah ada Undang-Undang masih saja masyarakat susah untuk memperoleh informasi publik tersebut. Seharusnya ini sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintahan daerah Riau untuk menyediakan layanan tersebut tanpa harus diminta.
Dengan gampang diakses, pejabat yang menjalankan perogram tentu akan takut melakukan di luar aturan yang berlaku. Karena akan banyaknya yang mengontrol apa yang dilakukan mereka.
Tegas Terhadap Perusahaan Pengelola Lahan
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Riau tiap Tahunnya sudah dianggap suatu musiman. Tanda mulai Karhutla adalah mulai diselimutinya sebagian besar daerah di kawasan Riau. Tentu bencana musiman ini tidak muncul begitu saja tanpa sebab, karena sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi. Namun setelah banyaknya perusahaan perusahaan raksasa pengelola Hutan dan lahan di Riau barulah hal ini terjadi.
Dapat untuk sementara kita simpulkan sumber penyebab dari bencana ini adalah para pengusaha yang mengelola hutan dan lahan di Riau. Dan seharuanya pemerintah kita tegas dengan pengelola tersebut dengan menerapkan kebijakan kebijakan yang yang dapat menghentikan bencana tahunan ini. Yang kita lihat malah penegak hukum tegasnya terhadap masyarakat yang hanya mengelola beberapa hektare saja, seharusnya yang mengolala ribuan hingga jutaan hektare lahan di Riau ini.
Hari ini baik pemerintah pusat dan daerah baru tanggap bila sudah terjadinya kejadian. Bukan dari hulunya kejadian. Seharusnya segala sesuatu itu sudah dapat diprediksi apalagi terkait dengan persoalan bencana yang terus menerus terjadi.
Penulis:Tata Haira,SH. MH, Wakil Sekretaris PMD KAHMI Kota Pekanbaru
BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Riau akan jatuh pada tanggal 9 Agustus 2019. DPRD Riau yang akan melaksanakan Sidang Paripurna Istimewa terlihat sudah bersolek menyambut perayaan HUT tersebut. 
Dari pantauan CAKAPLAH.COM, DPRD Riau juga sudah mempersiapkan beberapa hiasan-hiasan dan karangan bunga.
Dari pantauan CAKAPLAH.com di lapangan (8/8/2019), Sudah berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mengisi acara tersebut, seperti acara sambutan, bernyanyi, dan sebagainya.
Sidang Paripurna dalam rangka HUT ke-62 Provinsi Riau ini akan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, anggota-anggota DPRD, Forkopimda, keluarga pejuang daerah, dan tamu undangan penting lainnya.
Sebelumnya diberitakan CAKAPLAH.com Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan memberikan sebuah penghargaan kepada 12 orang tokoh pejuang daerah di kabupaten/kota pada saat paripurna di DPRD Riau.
Hal itu disampaikan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Riau, Dahrius Husin. Ia mengatakan penghargaan tersebut berupa piagam dan uang sagu hati.
"Nanti saat paripurna hari jadi Provinsi Riau di DPRD Riau, akan dibacakan satu persatu dari 12 nama tokoh pejuang daerah tersebut, beserta narasi singkat apa perjuangan tokoh pejuang daerah pada masa itu," ucapnya. (cakaplah)

BUSINESSRIAU.COM, JAKARTA - Direktur Pembiayaan Syariah Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Dwi Irianti menyebutkan, ada beberapa pihak yang menyatakan ketertarikannya terhadap instrumen investasi Cash Waqff Linked Sukuk (CWLS). Salah satunya, pemerintah daerah Riau. Dalam kunjungannya ke Jakarta beberapa waktu lalu, mereka ingin mengambil bagian dalam instrumen ini. 

Hanya saja, Dwi menjelaskan, pemerintah masih menunggu kesiapan Bank Wakaf Indonesia (BWI) yang akan bertindak sebagai regulator, leader dan Nazhir. Pemerintah melalui Kemenkeu serta Bank Indonesia juga terus memberikan bantuan.

"Sekarang gimana kita terus sosialisasikan ke masyarakat," tuturnya ketika ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/8). 
Dwi menyebutkan, Kemenkeu tidak menetapkan target khusus untuk pelaksanaan CWLS. Tapi, ia berharap, sebanyak Rp 50 miliar dapat dikumpulkan oleh BWI dalam waktu dekat. Jumlah tersebut akan diinvestasikan dalam bentuk sukuk negara.

Dwi optimistis, CWLS akan mampu membantu pemerintah dalam memperluas basis investor domestik. Sebab, sifat instrumen ini dapat digunakan oleh ritel maupun non ritel. "Misal ada CSR yang dikelola oleh Pemda (pemerintah daerah) dan dibelikan sukuk, nantinya akan menjadi besar," katanya. 

CWLS sendiri merupakan program khusus antara BWI dengan Kemenkeu. Nantinya, dana tersebut akan digunakan untuk melaksanakan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Misal, untuk membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan yang akan menjadi aset wakaf. 

Pada saat jatuh tempo sukuk negara tiba, Dwi menuturkan, dana tunai pelunasan akan dikembalikan oleh BWI kepada para pewakaf hingga 100 persen.


Secaara umum, dana CWLS memiliki double impact. Dampak dari wakaf pokoknya digunakan untuk aset negara, sedangkan kuponnya kepada pengelola aset wakaf dapat dimanfaatkan dalam proyek umat. "Istilahnya, ini bisa menjadi amal jariyah," ucap Dwi. (republika/adinda pryanka)


BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Ratusan titik panas atau hotspot tertangkap satelit di wilayah Sumatra. Sebanyak 112 titik panas yang menjadi indikasi awal kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau satelit di wilayah Sumatera pada Kamis (8/8/2019) pagi.
Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru pukul 06.00 WIB, seratusan titik panas atau hotspot tersebar di sembilan provinsi dan paling banyak di Riau, yakni ada 59 titik.
“Di Sumatra  112 titik panas, Riau  59 titik,” kata Staf Analisis BMKG Stasiun Pekanbaru, Sanya Gautami.
Selain di Riau, titik panas banyak terpantau di Sumatra Selatan dan Bangka Belitung yang masing-masing ada 15 titik. Kemudian di Jambi 13 titik, Aceh 3 titik, Kepri dan Sumatra Utara masing-masing 2 titik, Sumatra Barat 4 titik, dan Lampung satu titik.
“Asap karhutla dari provinsi lain sejauh ini belum terpantau mencapai Riau, asap masih berasal dari kebakaran di Riau sendiri,” ujar Sanya.
Dari 59 hotspot di Riau, daerah paling banyak adalah Kabupaten Indragiri Hilir yakni 14 titik. Kemudian Siak  11 titik, Bengkalis, Indragiri Hulu dan Pelalawan masing-masing 8 titik, Rokan Hilir dan Kampar masing-masing 4 titik, dan Kepulauan Meranti ada dua titik.
Dari jumlah tersebut ada 37 dipastikan titik api, paling banyak di Indragiri Hilir dengan 9 titik. Kemudian di Siak 7 titik, Pelalawan 6 titik, Indragiri Hulu dan Bengkalis masing-masing 5 titik, Rokan Hilir dan Kampar masing-masing 2 titik, dan Meranti satu titik api.
“Arah angin berembus dari tenggara dan barat daya,” katanya.
Sanya mengatakan pada hari ini diprakirakan ada peluang hujan dengan intensitas sedang dan hanya hujan lokal. Namun hujan sangat sulit terjadi pada kondisi udara berasap.
“Kondisi asap menghalangi penguapan air jadi kemungkinan kecil terjadi hujan. Kemarin juga ada peluang hujan, tapi tidak terjadi,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mencatat luas indikatif kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seluas 135.747 hektare sejak Januari hingga Juli 2019.
“Luas Indikatif Karhutla dilakukan melalui perhitungan menggunakan Interpretasi Citra Satelit Landsat OLI/TIRS, yang di-overlay dengan data sebaran titik panas (hotspot), sampai verifikasi groundcheck di lapangan dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni,” kata Kepala Seksi Peringatan danDeteksi Dini, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Eva Famurianty dalam diskusi Pojok Iklim LKHK di Jakarta, Rabu (7/8).
Luas indikatif Karhutla mencapai 135.747 hektare itu terdiri dari lahan gambut  31.002 hektare dan lahan mineral 104.746 hektare.
Riau merupakan provinsi yang mengalami karhutla paling luas yakni 27.635 hektare. (bisnis)






BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Masuknya harimau Sumatera ke areal PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Distrik Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau, menjadi perhatian DPRD Riau.
Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby menilai pemerintah harus kembali menyeimbangkan antara wilayah habitat hewan dengan perkebunan.
"Kalau pemerintah masih sayang dengan habitat hewan langka, harusnya ada cagar di mana harimau ditempatkan di sana. Sekarang kawasan mereka habis," kata Suhardiman, Rabu (7/8/2019).
Ia menambahkan, pemerintah diminta menjaga keseimbangan antara wilayah habitat hewan dan areal pekebunan bagi manusia.
"Harimau Sumatera termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah. Pemerintah memiliki pilihan melestarikan hutan lindung sebagai wilayah harimau dan hewan lainnya, atau mengeksplorasi hutan untuk perkebunan," cakapnya lagi.
Menurutnya, seharusnya pilihan yang diambil adalah menjaga keseimbangan antara wilayah hutan cagar alam dan pekebunan bagi manusia.
"Seharusnya, kawasan hutan yang dirambah secara ilegal oleh cukong seharusnya dikembalikan jadi habitat hewan. Hijaukan, eksekusi. Masukkan lagi hewan hewan langka di dalamnya. Jadi biar kita tidak bersinggungan lagi, dan pelestarian hewan langka terjaga," tukasnya.
Sebagaimana yang diberitakan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau membenarkan kabar harimau Sumatera masuk ke areal PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Distrik Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau.
"Pagi tadi kita dapat kabar lewat telepon dari pihak Chevron. Katanya melihat harimau Sumatera masuk kawasan pengeboran minyak," ujar Kabid Wilayah II Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Heru, kepada CAKAPLAH.com, Rabu (7/8/2019).
Menurutnya, dilihat dari rekaman yang beredar, harimau tersebut sudah dewasa.
"Itu sepertinya harimau dewasa. Saat ini kita sedang mempersiapkan alat-alat dan akan segera meluncur ke lokasi. Kita akan memastikan apakah harimau tersebut masih ada atau tidak," cakapnya.

BUSINESSRIAU.COM, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan peredaran narkoba di Riau saat ini sangat memprihatinkan. Bahkan berdasarkan hitungan, sekitar 1 ton barang haram itu telah diamankan petugas.
"Tadi kita bersama Bea Cukai membahas terkait yang ilegal-ilegal, termasuk narkoba. Karena masalah narkoba di Riau ini sudah sangat luar biasa," kata Syamsuar kepada CAKAPLAH.COM, Rabu (7/8/2019) di kantor Gubernur Riau.
Dia mengatakan, berdasarkan hitungan Bea Cukai sudah banyak menangkap narkoba namun laporannya masuk ke Bareskrim, sehingga tak tahu berapa banyak yang sudah ditangkap Bea Cukai.
"Nanti akan diekspos hasil tangkapan narkoba. Tadi kalau dihitung-hitung mungkin tangkapan narkoba di Riau mulai Januari sampai Agustus mencapai 1 ton, luar biasa di Riau ini soal peredaran narkoba," terangnya.
Karena itu, lanjut Gubri, pihaknya akan menguumpulkan semua stakeholder terkait yang terlibat dalam penangkapan narkoba untuk mengekspos ke publik. Sehingga masalah narkoba ini bisa menjadi tanggung jawab bersama.
"Artinya ini harus dimulai melakukan penertiban secara sama-sama. Makanya disamping ada Bea Cukai, BNN, TNI/Polri, kita juga sudah siapkan Tim Satgas Narkoba secara bersama-sama yang dikomandoi Pemprov Riau," bebernya.
"Kami ingin Satgas ini bisa bergerak masif ke daerah-daerah. Sebab masalah narkoba ini sudah berbaur dengan masyarakat. Bahkan ada satu desa di Riau ini kalau petugas datang pakai kentongan memberitahu masyarakat lainnya. Artinya kondisi ini sudah begitu dahsyatnya, dan kita tak menyangka begitu hebatnya peredaran narkoba di Riau ini," tambahnya.
Untuk itu, Gubri berharap dalam mengatasi masalah narkoba harus secara bersama-sama. Tidak bisa hanya mengandalkan BNN, Bea Cukai dan TNI/Polri.
"Nanti wakil perdana menteri Malaysia akan kemari (Riau). Mudah-mudahan persoalan ini bisa kita sampaikan. Kita berharap karena kita sama Melayu serumpun dengan Malaysia, karena banyak narkoba masuk ke Riau dari Malaysia, mereka juga merasa ingin membantu kita. Sehingga peredaran narkoba yang banyak masuk dari Malaysia kita harapkan ke depan bisa berkurang," tukasnya. (cakaplah)